Tag makassar

Tadi sore (Sabtu, 8/5) saya mengajak anak-anak buka puasa di luar. Ramadhan hampir usai, sesekali tidak salah mengajak mereka jalan sore, ngabuburit, mengganti suasana.

Tujuan kami adalah kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang dipenuhi kontroversi sejak awal kemunculannya. Mulai dari reklamasi yang menuai kritik, pembangunan berbagai sarana dan prasarana, hingga keberadaan Masjid 99 Kubah yang ikonik.

Kawasan CPI diinisiasi oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo, termasuk Masjid 99 Kubah di atasnya. Hingga akhir masa jabatannya pada 2018, masjid ini belum rampung. Sayangnya, penerus Syahrul, Gubernur Nurdin Abdullah, menunda kelanjutan pembangunan. Dengan alasan akuntabilitas anggaran dan audit mutu bangunan, Gunernur NA mengatakan ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum pembangunan dilanjutkan.

Tahun lalu, beberapa tokoh masyarakat dan aktivis serta intelektual menggagas gerakan untuk melanjutkan pembangunan masjid. Selain “menekan” pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran, juga diikuti aksi “perlawanan” atas sikap lambat pemprov.

Meskipun konstruksi bangunan masjid belum rampung, Gerakan Masjid 99 Kubah “nekat” menggelar shalat Jum’at. Gubernur NA sampai harus meminta Dewan Masjid Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Sulsel turun tangan. Kegiatan shalat Jum’at di Masjid 99 Kubah akhirnya dihentikan setelah sempat berlangsung beberapa kali.

Masjid 99 Kubah adalah sarana ibadah. Namun, ketika pembangunannya berkaitan dengan kebijakan publik, maka elemen politis terselip didalamnya. Ada selentingan, Gubernur NA enggan “cuci piring” terhadap dugaan penyimpangan pembangunan masjid ini. Entah benar atau tidak, tapi begitulah selentingan yang beredar.

Beberapa janji kemudian diutarakan. Namun, hingga tahun 2021 ini, Masjid 99 Kubah yang indah dari kejauhan nampak belum ada tanda-tanda akan dirampungkan. Tentu saja, penyebabnya bukan soal anggaran. Toh pemprov memiliki kewenangan anggaran yang fleksibel.(*)

Usai Rapat Koordinasi saya kembali ke kampus. Mohon maaf teman-teman Humas PTN se-Indonesia, kali ini saya harus gagal menjadi tuan rumah yang baik. Ada acara workshop pimpinan perguruan tinggi Indonesia dan Prancis di Unhas, dan kami sudah harus mempersiapkan banyak hal.

Indikator bensin motor saya sudah masuk zona merah. Artinya, saya harus mampir di SPBU dan mengisi. Beberapa SPBU kelihatan padat. Akhirnya, saya putuskan singgah di SPBU Jl. Abdullah Daeng Sirua.

Area pengisian premium dan pertalite untuk kendaraan roda dua tampak padat. Ketika ikut antri, saya berada di posisi keenam, sementara ada dua lajur. Itu berarti, saya diurutan ke-12. Di sebelah, saya lihat nosel untuk Pertamax Turbo tampak kosong. Tidak ingin membuang waktu, saya bergeser kesitu.

Meskipun lebih mahal (Rp. 11.500 per liter, berbanding Rp. 6.450 untuk premium), rasanya tidak sabar saya untuk antri di tengah panas terik jam 2 siang. Hujan belum lagi ada tanda-tanda akan turun, meskipun kini telah masuk bulan Oktober.

Saya menyiapkan uang Rp. 50.000,- dan meminta petugas mengisi penuh tangki motor matik saya. Ketika sedang mengisi, datang pengendara lain yang juga akan mengisi Pertamax Turbo. Sekilas saya lihat, ia seorang ibu muda. Gelagatnya, ia saling mengenal dengan petugas yang mengisi bensin motor saya.

“Weh, berapa mi anakmu?” tanya si petugas.

“Iye, ada mi gang, masih kecil…,” jawab wanita itu. Ia buru-buru melanjutkan, “Eh, tidak bawa uang ka ini, habis sekali mi bensinku. Rumahku di Rappocini. Bisa ki pegang dulu HP-ku, sebentar saya datang ambil. Pulang ka dulu ambil uang,” katanya.

Ia lalu menyerahkan HP-nya kepada petugas itu, smartphone entah merk apa.

Teman si petugas, seorang wanita, berkomentar agak keberatan. “Sering itu begitu Bu. Biasa orang titip KTP atau STNK, tapi tidak pernah mi datang ambil. Itu di kantor ada beberapa KTP sama STNK,” katanya.

“Deeeh, pasti ka datang. Kan HP ji saya titip. Jelas ada harganya. Apalagi itu HP yang saya pakai, satu-satunya,” kata si ibu muda dengan suara pelan.

Harga Pertamax Turbo hampir dua kali lipat bensin premium biasa. Saya menduga kuat, ibu ini tidak membeli bensin premium karena malu, antrian disana cukup panjang. Saya bisa membayangkan perasaannya jika harus menitip HP dihadapan banyak mata asing.

Ada berbaai alasan orang tidak membawa uang ketika keluar rumah. Bisa jadi ia memang lupa bawa dompet, bisa jadi ia kehabisan uang. Dan kemungkinan yang agak menyedihkan adalah ia keluar rumah dengan harapan akan memperoleh uang (karena bekerja atau karena ada yang menjanjikan), tetapi harapan itu tidak terpenuhi. Lalu ia terjebak pada situasi kehabisan bensin motor.

Saya mendengar percakapan mereka dengan hati sedih. Apalagi tadi ia mengatakan punya anak kecil.

Ketika tangki bensin motor saya penuh, angka harga di mesin menunjuk Rp. 33.000,-. Kepada petugas yang akan memberi kembalian, saya bilang “isikan mi sisanya untuk ibu dibelakang.”

Si ibu tampak berteriak, “tidak usah pak…! Tidak usah. Ada ji HP bisa saya titip.”

Saya menoleh dan senyum. Tapi ia pasti tidak melihat, sebab wajah saya tertutup masker. Kemudian saya berlalu. Sempat terdengar ia mengucapkan do’a-do’a baik untuk saya dan keluarga.

Bertahun-tahun lalu, saya pernah jalan kaki sejauh 7 kilometer dari kampus ke tempat kost, hanya karena tidak ada uang sebesar Rp. 500,- untuk sewa angkot. Sepanjang jalan, saya berdo’a menemukan uang tercecer, atau berharap ada kendaraan apa saja yang singgah dan memberi saya tumpangan.

Saya tahu rasanya tidak memiliki sepeserpun uang saat sangat membutuhkan.(*)

Meski bukan ahli hukum, tapi saya membaca-baca juga undang-undang dan aturan. Tentu saja, membaca aturan penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, tidak semata-mata untuk menjadi ahli hukum.  Apalagi setelah Pilkada Makassar menampilkan hasil menarik.

Berkaitan dengan Pilwali Makassar yang baru selesai digelar, tiba-tiba saya merasa ada semacam celah legal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan pragmatisme tinggi. Ini  berpotensi menjadi debat diantara para aktor politik, penyelenggara, ahli hukum, dan aparat penegak hukum. Bahkan, jika tidak diantisipasi dini, celah ini berpotensi menciptakan kerawanan sosial politik di level grass root.

Saya menggunakan istilah “kekosongan hukum”, karena setelah mencari-cari dasar hukumnya, koq tidak ketemu. Maka, pengantar ini saya tulis untuk memantik diskusi. Biar tidak capek menulis berulang-ulang, kotak kosong disingkat saja KK, dan Appi-Cicu disingkat AC.

Hasil Pilwali Makassar

Jelas sekali, akan ada perbedaan pendapat soal hasil Pilwali Makassar 2018. Sambil menunggu hasil resmi KPU (infonya sekitar tanggal 4 atau 5 Juli mendatang), masing-masing pihak telah mengklaim kemenangan.

Pendukung KK klaim menang berdasarkan hasil Quick Count. Klaim ini dipertegas oleh Walikota incumbent (yang gagal bertarung) dengan mendeklarasikan kemenangan KK. Seperti dilansir Kompas Online, Danny klaim KK peroleh lebih 53% suara, sementara AC hanya meraih lebih 46% suara. Data ini, kata Danny, berdasarkan “real count”.  Deklarasi Danny dilengkapi dengan “sujud syukur” ?.

Disisi lain, AC dan pendukungnya juga klaim menang.  Dengan menggunakan sumber “data form C1” yang dihitung real oleh tim internal, AC klaim peroleh 51.45% suara. KK, menurut versi ini, meraih 48.55% saja. Beberapa saat setelah umumkan hasil ini, pendukung AC gelar konvoi kemenangan.

Sengketa Pilkada

Pada waktunya, KPU akan umumkan hasil resmi, pilihannya hanya dua: KK atau  AC menang. Melihat kecenderungan sekarang, dapat dipastikan akan terjadi sengketa Pilkada.

UU menyebutkan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu paling lambat 3 hari setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU, Peserta Pemilihan dapat ajukan gugatan. MK harus selesaikan paling lambat 45 hari. Tentu saja, gugatan itu harus disertai bukti.

UU juga menyebutkan, syarat agar sengketa hasil Pilkada dapat diajukan ke MK adalah selisih perolehan suara antara 0.5% s.d. 2%.  Untuk Kota Makassar dengan penduduk lebih 1 juta jiwa, maka selisih suara yang dapat disengketakan ke MK adalah 0.5%.

Mengacu pada klaim KK (53% versus 46%) maka ada selisih suara 7%. Sementara, klaim AC (51.45% versus 48.55%) maka ada selisih seuara sebesar 2.9%.

Selain itu, UU Pilkada juga menyebutkan bahwa gugatan sengketa Pemilu itu dilakukan oleh “peserta pemilihan“.  Dalam UU ini tidak disebutkan bahwa KK memenuhi kriteria Peserta Pemilihan. Sebab peserta pemilihan itu dikenakan kewajiban-kewajiban (seperti hari melaporkan tim kampanye, harus melaporkan dana kampanye, dan lain-lain).  Semua itu tidak ada di sisi KK.

Artinya, jika klaim masing-masing benar (bahkan diselaraskan dengan margin of error sekitar 1% yang menjadi standar QC), besar kemungkinan sengketa Pilkada Makassar tidak bisa dibawa ke MK.  Begitu juga, jika selisih berada pada ambang batas yang dapat disengketakan, namun yang dirugikan adalah KK, apakah bisa dibawa ke MK?

Isu Netralitas

Masa-masa penghitungan yang kini sedang berlangsung merebak isu netralitas dan obyektifitas penyelenggara, terutama KPU.  Media massa sedang diramaikan dengan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proses rekap di tingkat PPK.  Pelarangan ini menyebabkan tidak adanya transparansi proses rekap, sehingg timbul dugaan ada pihak yang sedang ingin “mengubah” hasil akhir Pilwali Makassar.

Kecurigaan seperti ini wajar, sebab dalam praktek rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilkada sejak masa reformasi selalu diwarnai dengan dugaan kecurangan, dengan cara mengubah angka-angka hasil rekap.  Seperti halnya karakter kecurangan dan kejahatan, “baunya ada, tetapi tidak bisa dibuktikan”.  Apalagi, tidak sulit “mengubah” perolehan suara 130 menjadi 180, atau menambahkan angka 1 didepan hasil suara yang hanya 2 digit.

Hope for the best, but plan for the wrost.  Kita berharap yang terbaik, yaitu penyelenggara benar-benar netral dan obyektif.  Namun, tidak salah jika kita mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu betul terjadi hasil rekap tidak sesuai harapan.

Tiga Skenario

Dalam pandangan saya, melihat kecenderungan dinamika yang saat ini sedang berlangsung, maka ada 3 skenario yang mungkin akan dijalankan oleh elit-elit politik, baik secara murni karena hasil manipulasi.

Skenario pertama, hasil rekap KPU seirama dengan hasil QC, yaitu kemenangan signifikan KK.  Kalaupun ada selisih, mungkin masih dalam batas margin of error, yaitu plus-minus 1%, sehingga selisih akhir berkisar pada angka 5%.

Mau tidak mau, hasil ini akan diterima oleh AC, sebab hasilnya tidak berada pada rentang yang memenuhi syarat untuk disengketakan di MK (yaitu maksimal selisih 0.5%).  Maka, kita harus segera bersiap menghadapi Pilkada ulang Walikota Makassar pada 2020. Artinya, Pilkada 2018 ini tidak menghasilkan Walikota, tetapi Wali-Kotak… (hehehe).

Skenario kedua, hasil rekap KPU sesuai dengan klaim AC, yaitu kemenangan calon tunggal ini dengan selisih sekitar 2.9%, atau mungkin dengan selisih tipis (yaitu dibawah 0.5%).

Skenario kedua ini sangat mengandung resiko sosial politik tinggi.  Publik Makassar sedang euforia dengan kemenangan KK, ada semacam kebanggaan masyarakat karena “berhasil” unjuk kekuatan terhadap monopoli aktor-aktor politik konvensional (terutama partai politik) yang selama ini dianggap selalu mempermainkan rakyat.  Jika saja KPU benar memenangkan AC, akan timbul public distrust, bahkan berpotensi memicu terjadi “public unrest”.  Ini sesuai yang sebaiknya tidak terjadi.

Jika skenario kedua ini terjadi, potensi gesekan terutama dilevel grass-root sangat tinggi, sebab tidak ada kanal alternatif untuk menyelesaikan sengketa.  Selain karena hasilnya berbeda dengan harapan publik, sesuai UU Pilkada, KK bukan peserta pemilihan.  Akibatnya, KK tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Artinya, jika AC menang dengan selisih suara yang dapat disengketakan, kasus ini tidak bisa dibawa ke MK.  Kemana publik akan menyalurkan ketidakpuasan mereka?

Skenario ketiga, hasil rekap KPU memenangkan KK, namun dengan selisih “yang diatur sedemikian rupa” sehingga berada dalam ambang batas “dapat disengketakan di MK”.  Artinya, selisih kemenangan KK terhadap AC adalah maksimal 0.5%.

Kelihatannya, skenario ketiga ini menjadi jalan logis dan realistis secara politik.  Semua pihak akan merasa puas.  Masyarakat Makassar akan tetap senang karena berhasil mengalahkan calon tunggal.  Sementara calon tunggal AC juga dapat menerima karena ada ruang untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Harapan Rakyat

Tentu saja, sebagai warga negara yang menganut prinsip demokrasi, saya dan kita semua sangat berharap agar KPU sebagai penyelenggara bersikap netral dan obyektif.  Namun demikian, pelajaran dari politik Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa perilaku pragmatis, tergila-gila pada kekuasaan, lemahnya integritas, masih menjadi momok yang menakutkan.

Penyelenggara kita, terutama KPU, mungkin saja diisi oleh sosok-sosok kompeten dengan akhlak baik dan terhormat.  Namun tekanan politik bisa jadi sulit mereka hindari.  Kita banyak belajar dari sejarah politik, bukan saja di Indonesia, bahkan di dunia.

Selain itu, ke depan perlu ada revisi UU Pilkada untuk merancang representasi aktorial dari KK.  Sehingga, KK kosong bukan saja pertanda “kegagalan kaderisasi menghasil calon pemimpin”, tetapi benar-benar menjadi representasi suara rakyat.

Langkah penting yang perlu disegerakan adalah transparansi. Demokrasi hanya dapat bekerja optimal, jika terdapat kesempatan yang sama bagi semua pihak (termasuk masyarakat) untuk mengakses informasi publik.

Rekap hasil pemilihan seharusnya bukan rahasia.(*)

(catatan: kredit foto tribunnews.com)

Sudah sangat lama aktivitas menjemput di Pelabuhan Makassar saya lakukan. Bayangan tentang kekejaman pelayanan di pelabuhan ini pada masa lalu sebenarnya telah sirna. Akhir-akhir ini, semakin banyak kabar baik tentang pelayanan di sini. Apalagi Pelabuhan Makassar telah menggunakan garbarata, seperti yang lazim kita temui di bandara internasional.

Sebelum memasuki kawasan pelabuhan, saya harus membayar Rp. 20.000,-. Rinciannya adalah Rp. 15.000,- untuk tarif masuk mobil yang saya gunakan (ini termasuk pengemudi) dan Rp. 5.000,- untuk tarif masuk orang dewasa. Anak-anak tidak dikenakan tarif. Saya menerima karcis yang sesuai. Dengan jumlah sebesar itu, saya yakin akan ada banyak perbaikan di dalam sana. Apalagi pungutan ini berkarcis resmi. Artinya, duit yang masuk seharusnya terkelola baik.

Ini siang hari yang terik. Azan dhuhur baru saja berkumandang. Setelah memarkir mobil di dekat masjid, saya berputar-putar mencari pintu kedatangan, yaitu tempat dimana saya akan menunggu kedatangan ibu saya. Tetapi, tidak satupun penunjuk yang memberitahu dimana para penjemput bisa menunggu penumpang datang.

Setelah berkeliling dan tidak menemukan pintu kedatangan, saya putuskan ke pintu keberangkatan. Pintu ini jelas dan mudah ditemukan. Selain ada papan bicara yang menyolok, juga ada banyak petugas berjaga. Dengan menyeka keringat bercucuran saya menanyakan dimana pintu kedatangan. 

Seorang petugas menjawab tenang: “disebelah sini, pak”, ia menunjuk sebelah kirinya. Disitu adalah pagar terbuat dari seng, bercat warna biru. Rupanya itu pintu yang sedang tertutup. Petugas itu melanjutkan, pintu itu akan terbuka jika penumpang telah turun dari kapal.

Di depan pintu itu ada seorang petugas berseragam berjaga. Di sepanjang jalan depan pintu itu, pada sisi kirinya, terdapat beberapa lapak penjual yang berpayung besar untuk melindungi dagangan dari teriknya matahari.

Para penjemput bergerombol di depan pintu itu, dibawah terpaan matahari siang yang menyengat. Tidak ada tempat berlindung. Beberapa penjemput coba berteduh di bawah payung besar milik pelapak, tetapi para pedagang menggerutu: “tolong jangan halangi dagangan saya”, begitu katanya.

Para penumpang mulai keluar. Jadi saya coba bertahan disitu, berdiri dibawah terik matahari. Tidak butuh waktu lama, keringat mengalir dari jidat dan wajah. Juga sinar matahari siang yang menyengat menggerahkan badan. Untungnya, sekitar 20-an menit saja, ibu yang saya jemput telah tampak keluar.

Saya melihat sekeliling. Ada orang lanjut usia. Ada anak-anak kecil berusia balita. Ada ibu hamil. Semua merasakan siksaan yang sama. Ya, ini penyiksaan. Siapa yang bisa berdiri dibawah terik matahari siang dan menikmatinya?

Ketika meninggalkan tempat itu, terbayangkan uang Rp. 20.000,- yang saya bayarkan di pintu masuk kawasan pelabuhan tadi. Tiba-tiba saja, saya sangat tidak ikhlas mengeluarkannya. Apalagi, setelah beberapa saat berpikir-pikir, tidak ada hikmah apapun yang bisa saya ambil.

Hei, otoritas pelabuhan! Gunakanlah uang kami membangun pelindung, agar kami bisa menjemput kerabat dan keluarga tanpa perlu tersiksa. Kami membayar bukan untuk dijemur seperti dendeng. (*)

Hari-hari ini aksi begal Makassar kembali menjadi sorotan. Isu lama, sebenarnya. Akan tetapi, nampak jelas dalam setidaknya dua tahun terakhir ini, Walikota Makassar tidak menganggap begal sebagai masalah serius.

Read More