Category Ekonomi Politik Global

Mafia minyak goreng

Dalam wawancara di TV One pada Rabu (20/4) sore, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terlihat lesu dan tidak bersemangat. Penyiar TV One secara spesifik meminta komentar Pak Menteri terkait pejabat tinggi di kementeriannya yang baru saja ditahan oleh Kejaksaan Agung RI.

Di beberapa platform obrolan sosial, terutama grup-grup WA, beredar potongan video dengar pendapat Menteri Lutfi di DPR RI pada 17 Maret 2022. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, tampak membisikkan sesuatu kepada Pak Menteri. Sesaat kemudian, Pak Menteri dengan percaya diri berkata: “Dirjen saya baru saja menyampaikan, hari Senin nanti sudah ada calon tersangka.”

Publik kemudian tahu, hingga beberapa minggu kemudian, nama calon tersangka mafia minyak goreng tidak juga kunjung diumumkan. Padahal, di seluruh Indonesia, masyarakat menunggu (dengan sedikit geram).

Bagaimana tidak? Negeri penghasil sawit (bahan baku utama minyak goreng) ini alami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Hampir seluruh otoritas telah bekerja, bahkan aparat kepolisian turun tangan. Namun minyak goreng masih saja langka dan mahal. Even a fool can see, ada sesuatu yang salah.

Kita pernah (bahkan cukup sering) alami kelangkaan bahan-bahan pokok yang fundamental. Begitulah konsekuensi mekanisme pasar, sistem pasar bebas. Meski pemerintah belepotan menyangkal, namun kita sama mahfum, bahwa sebagian besar ekonomi kita telah terjebak (atau menjebakkan diri) pada liberalisasi.

Ciri utama liberalisasi ekonomi adalah pasar yang mengendalikan. Dan orang sering lupa, selalu saja terdapat segelintir orang berkuasa yang mengendalikan pasar yang bebas itu. Aktor-aktor ekonomi ini perlu siraman rohani terus-menerus agar mereka bertahan sebagai sosok bermoral. Namun, pada banyak kasus, aktor berkuasa ini lebih banyak tergelincir pada godaan meraih profit besar pada waktu singkat.

Dalam kasus minyak goreng yang langka, banyak pihak berspekulasi tentang adanya sosok (atau sosok-sosok) amoral ini. Namun, seperti biasa, tanpa bukti cukup, orang-orang takut bicara. Mereka rentan kena delik. Ya pencemaran nama baiklah, fitnahlah, undang-undang ITE-lah. Maka, dugaan itu tersimpan rapi.

Ketika Kejaksaan Agung mengumumkan tangkapan kakap (ya, ini benar-benar kakap), banyak pihak yang “pura-pura” kaget. Ada yang kaget karena tingginya level pelaku. Ada juga yang kaget karena modus yang receh (aneh kan, mekanisme yang jelas-jelas dilanggar itu sangat nyata).

Saya pribadi kaget dengan “cepatnya” waktu pengungkapan. Sepertinya, ada persengkokolan yang tidak merata, sehingga ketimpangan dalam menjaga “rahasia” kejahatan tingkat tinggi ini tidak maksimal. Atau bisa jadi, sosok yang menjadi tersangka adalah titik kompromi yang berhasil dicapai: mengorbankan seseorang, untuk mengamankan yang lebih besar.

Tahun-tahun ini adalah masa kritis di Indonesia. Banyak aktor sedang memandang 2024 dengan penuh kecemasan. Akibatnya, menjadi salah hitung.

Terlepas dari semua spekulasi itu, penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai tersangka kejahatan yang modusnya remeh-temeh ini masih menyimpan banyak tanya. Di kepala saya, pertanyaan terbesarnya adalah “betulkah sang Dirjen adalah rantai terakhir?”

Saya tidak yakin. Sebab, kita sedang menghadapi mafia, suatu rantai jahat yang sistematis.(*)

vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19: Sekuritisasi, Ekonomi, dan Politik

Ketika virus corona baru merebak dari Wuhan pada awal Januari 2020, para ahli, peneliti, dan lembaga-lembaga riset di seluruh dunia saling berlomba untuk segera menemukan vaksin.  Pada Januari 2020, pemerintah China secara resmi membuka informasi genetik virus yang menyebabkan penyakit Covid-19 ini.

Perlombaan menemukan vaksin bukan semata-mata isu kesehatan. Sebagai komoditas yang akan sangat dibutuhkan oleh milyaran penduduk dunia, ada dimensi ekonomi dibaliknya. Selain itu, upaya menemukan vaksin juga akan menjadi ajang unjuk kapasitas riset dan penguasaan ilmu pengetahuan negara-negara di dunia.

Dengan asumsi bahwa masa depan kekuatan berada di tangan kesiapan sumber daya manusia, negara-negara di dunia juga melihat isu Covid-19 sebagai isu keamanan yang strategis.

Perlombaan Vaksin

Upaya menemukan pencegah permanen dari suatu pandemi telah menjadi fenomena sejak lama.  Ana Santos Rutschman dalam artikelnya “The Vaccine Race in 21st Century” mengatakan bahwa dalam dunia modern dimana penyakit baru infeksi yang menyebar cepat bermunculan, keberadaan vaksin menjadi prioritas inovasi biofarmasi.  Namun, dalam bidang hukum, sangat sedikit regulasi yang mengatur inovasi-inovasi tersebut.

Akibatnya, negara-negara di dunia cenderung berada pada situasi perlombaan yang mengarah pada peperangan baru.  Situasi ini mirip dengan adu kedigdayaan antara super power pada era perang dingin, namun dengan lansekap dan area perang yang berbeda.  Jika dulu lokus persaingan adalah dalam bidang militer, kini bergeser ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Negara-negara, terutama negara maju, saling berlomba mengumumkan kemajuan dalam riset vaksin Covid-19.  Sesuai kelaziman dalam dunia riset, para peneliti umumnya mengumumkan capaian mereka, memaparkan data, untuk memperoleh tanggapan dari kolega peneliti di belahan dunia lain.  Apalagi, penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, yang mempertaruhkan keselamatan manusia, bahkan dalam jumlah besar.

Di sisi lain, karena kontaminasi elemen keamanan nasional dalam bidang kesehatan, banyak otoritas negara yang menyimpan data riset dengan status rahasia (classified).  Bahkan, tidak sedikit negara yang memobilisasi badan-badan keamanan nasionalnya untuk melakukan riset dalam bidang kesehatan ini.  Di Indonesia, lembaga yang getol terlibat dalam penelitian Covid-19 adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang menggandeng Universitas Airlangga.

Klaim Rusia

Ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan negaranya telah menemukan vaksin Covid-19 yang diberi nama Sputnik-V, respon dunia tidak sama gembiranya.  Di satu sisi, kehadiran vaksin sangat ditunggu-tunggu, yang dipercaya akan menjadi pertanda berakhirnya pandemi.

Komunitas peneliti percaya bahwa Rusia memiliki kapasitas memadai untuk menemukan vaksin Covid-19.  Negara ini memiliki banyak ilmuwan dengan tingkat keahlian yang tinggi, ditambah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk riset-riset canggih.  Akan tetapi, Rusia nampaknya tidak cukup terbuka membagi data penelitian.

Dalam laporan World Health Organization (WHO), yang diumumkan pada Juli 2020, terdapat 150 kandidat potensial vaksin Covid-19. Di antara lembaga penelitian yang tercatat sedang melakukan riset adala Gamaleya Research Institute, yang berbasis di Rusia.  Dalam laporan WHO yang diperbaharui pada 13 Agustus 2020 (yaitu 2 hari setelah klaim Rusia), nama Gamaleya Research Institute termasuk satu diantara 29 kandidat vaksin paling menjanjikan.

Akan tetapi, laporan ini menyebutkan bahwa Gamaleya masih berada pada fase 1 dari tahapan uji klinis, dari 3 fase uji yang disyaratkan untuk keamanan vaksin yang dihasilkan.  Fase 1 dan 2 dari uji klinis biasanya melibatkan relawan dalam jumlah puluhan hingga ratusan. Sementara fase 3 dari uji klinis berarti kandidat vaksin tersebut diujicobakan pada ribuan orang.

Klaim Rusia yang disampaikan oleh Vladimir Putin sontak mendatangkan kekhawatiran.  Para ilmuwan dan otoritas kesehatan di berbagai negara menuding Rusia telah mengabaikan protokol penting dalam penelitian vaksin, yaitu uji massif.  Dengan kata lain, Rusia telah mengklaim penemuan vaksin tanpa prosedur riset yang tuntas. Masih tersisa ruang resiko yang besar, terutama bagi keselamatan manusia yang akan menggunakannya.

Dukungan Politik

Hari pertama setelah diumumkan, dukungan dari Filipina. Presiden Rodrigue Dueterte bahkan sesumbar, jika Sputnik V tersedia di pasaran, ia akan menjadi orang pertama yang akan menggunakannya.  Mungkin Dueterte sedang mencari simpati Putin, atau mungkin juga ia sedang frustrasi mengatasi masalah pandemi Covid-19 di dalam negerinya yang tidak terkendali. Dueterte sedang mengalami tekanan politik domestik, akibat dianggap gagal mengambil tindakan yang sesuai mengatasi pandemi.

Terlepas dari kontroversi terhadap efektivitas dan jaminan keamanan Sputnik V, klaim Rusia ternyata mendapat sambutan.  Setidaknya, sebanyak 20 negara di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia telah memesan vaksin yang dikabarkan akan siap pada akhir Agustus atau awal September 2020 ini.

Meskipun WHO menegaskan bahwa tidak cukup informasi yang tersedia untuk memastikan efektivitas vaksin temuan Rusia, namun badan ini tidak memiliki landasan yang kuat untuk menghentikan klaim Putin.  Keterbatasan rejim organisasi internasional adalah peranan negara dan atribut kedaulatan nasional yang tidak dapat diganggu.

Terlepas dari kebenaran terhadap klaim kehandalan vaksin yang dihasilkan Rusia, hal yang menarik lainnya adalah menelaah hubungan-hubungan kekuasaan dan politik diantara negara-negara dalam interaksi terkait Covid-19.  Ada banyak argumentasi yang membutuhkan penjelasan, misalnya alasan Israel dan Brazil untuk menjadi bagian dalam gerbong penerima klaim Rusia.

Keliatannya, sekuritisasi pandemi Covid-19 masih mendominasi hubungan negara-negara di dunia, dibalik hiruk-pikuk ekonomi dan politik.(*)

Huawei Technologies

Huawei, diantara perang dagang China vs Amerika

Huawei adalah perusahaan teknologi telekomunikasi yang mulai beroperasi pada 1987. Pada awalnya, perusahaan yang berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, China ini hanya memproduksi sparepart handphone.

Lambat laut, Huawei merambah ke wilayah lebih luas dalam dunia Information Technology (IT), termasuk jaringan telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi canggih.

Kemajuan pesat Huawei ditunjang oleh komitmen manajemen terhadap riset dan pengembangan (Research and Development, R&D). Dari sekitar 188.000 pekerjanya, sekitar 76.000 (atau 40%) diantaranya bekerja di seksi R&D. Perusahaan ini memiliki 21 lembaga riset di seluruh dunia, dan mengalokasikan US$ 13.8 Milyar untuk dana riset. Sebagai perbandingan, APBD DKI Jakarta tahun 2018 berada diangka US$ 6 Milyar.

Di Amerika Serikat saja, Huawei memiliki pusat R&D seluas 100.000 kaki persegi di Texas, dan 200.000 kaki persegi di Silicon Valley.

Dengan kapasitas yang begitu besar, wajarlah Huawei tercatat sebagai perusahaan raksasa telekomunikasi dunia. Menurut catatan, Huawei adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di dunia setelah Apple.

Rebutan Teknologi 5G

Pada bulan Oktober 2018, Verizon Wireless asal Amerika memproklamirkan diri sebagai perusahaan pertama yang mengadopsi teknologi 5G. Verizon menggunakan 5G untuk mendukung akses internet rumahan.

Sebelumnya, untuk mendukung penggunaan pada ponsel, Verizon menggandeng Motorola, perusahaan ponsel Amerika, melalui modul tambahan bernama Moto Mod yang digunakan bersamaan dengan ponsel Motorola Z3. Moto Mod diperkenalkan pada awal Agustus 2018.

Pada bulan April 2019, Korea Selatan mengumumkan bahwa Samsung Galaxy S10 5G sebagai ponsel berteknologi 5G yang operasional. Dengan dukungan operator SK Telecom, KT, dan LG UPlus, Korsel mengklaim sebagai negara pertama yang mengadopsi 5G untuk ponsel komersial.

Disisi lain, China sendiri memiliki ambisi besar dalam perang teknologi 5G ini. Negara ini tercatat menguasai 3.400 paten teknologi 5G, disusul oleh Korea Selatan (2.051 paten), dan Amerika diposisi ketiga dengan 1.368 paten (CNN Indonesia).

Disinilah Huawei berperan. Dari total paten yang dipegang China, sebanyak 1.529 paten (hampir 50%) diantaranya berada di tangan Huawei. Angka ini saja telah mengungguli jumlah paten Amerika.

Pada 24 Januari 2019, Huawei secara resmi meluncurkan chipset revolusioner bernama Balong 5000. Produk ini mengguncang jagad 5G, dengan keunggulan yang dapat ditanam pada berbagai perangkat, mulai ponsel, modem, maupun perangkat mobile di kendaraan dan internet rumahan.

Dengan desain mungil dan tingkat integrasi tinggi, Balong 5000 mendukung konektivitas 2G, 3G, 4G, dan 5G dalam satu chip. Prosesor ini secara efektif akan mengurangi latensi dan konsumsi daya saat bertukar data antara mode yang berbeda, serta meningkatkan pengalaman pengguna pada tahap awal penyebaran 5G secara komersial (Tempo Tekno).

Berbagai tuduhan terhadap Huawei

Sejak dekade 2000-an, Huawei menghadapi berbagai serangan. Pendiri perusahaan ini adalah seorang mantan militer China, Ren Zhengfei. Perusahaan ini juga memperoleh berbagai fasilitas pemerintah China, baik bantuan modal maupun keringanan pajak.

Negara-negara Barat, khususnya Amerika dan sekutu intelijennya, menuding Huawei melakukan praktek pencurian data dari seluruh dunia. Huawei juga dituding melanggar hak kekayaan intelektual. Produk-produk Huawei dituding menggunakan formula, routine dan script dari pihak lain secara tidak sah.

Lebih dari itu, Huawei dituduh sebagai perpanjangan tangan pemerintah China. Produk yang dihasilkan dan teknologi yang dimiliki dituding memiliki kaitan dengan operasi intelijen dan pengumpulan data untuk kepentingan militer China.

Pada tahun 2005, lembaga think tank yang berpengaruh di Amerika, RAND Corporation, merilis laporan dugaan keterlibatan Huawei dengan pemerintah China. Perusahaan ini disinyalir mensuplai data intelijen dari seluruh dunia kepada otoritas China, sebagai imbalan atas dukungan perintah pada aktivitas bisnisnya.

Pada tahun 2007, pendiri Huawei diperiksa oleh FBI atas tuduhan bekerja sama dengan Iran yang sedang dijatuhi sanksi oleh Barat. Sementara dalam kaitannya dengan keamanan data, pemerintah Amerika Serikat secara resmi melarang penggunaan produk-produk Huawei dan ZTE (juga asal China), dengan alasan “dapat merusak kepentingan inti keamanan Amerika Serikat”.

Pada Maret 2013, putri Ren Zhengfei, Meng Wanzhou, diinvestigasi oleh Amerika Serikat atas tuduhan melakukan perdagangan dengan Iran yang sedang dijatuhi sanksi.

Kegerahan Amerika

Pemerintah Amerika Serikat nampaknya gerah dengan kehadiran dan dominasi China dalam arena 5G. Teknologi 5G adalah masa depan internet yang telah dimulai sekarang. Para analis mengakui, kekuasaan global masa depan akan ditentukan oleh kepemilikan terhadap teknologi internet terbaru.

Huawei tidak saja memproduksi ponsel dan perangkatnya. Perusahaan ini juga menguasai sekitar 40 – 60% jaringan internet di seluruh dunia, seperti dilansir oleh BBC Indonesia. Dengan kendali ini, Huawei dapat melumpuhkan jaringan komunikasi global. Hal ini sangat mengkhawatirkan Washington.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya secara terbuka menyatakan Huawei sebagai perusahaan terlarang untuk melakukan penjualan perangkat teknologi di Amerika Serikat.  Pada tanggal 15 Mei 2019, Trump memasukkan Huawei dan beberapa perusahaan China lainnya ke dalam daftar hitam (blacklist). Dampaknya, Huawei perlu lisensi khusus jika akan berbisnis dengan perusahaan Amerika.  Google, yang pada bulan September 2015 bekerja sama dengan Huawei untuk meluncurkan ponsel berbasis Android Nexus 6P, serta merta menghentikan kerja sama. Tidak hanya itu, Google bahkan menghentikan update operating system Android pada ponsel Huawei.

Sikap Amerika Serikat, oleh kebanyakan analis, dipercaya sebagai dampak dari perang dagang dengan China.  Trump yang tampil dengan kebijakan Chauvinistik nampaknya ingin mengembalikan kejayaan Amerika dengan dasar keyakinan dirinya yang konservatif.

Dampak tidak terduga

Dalam perspektif realisme, berbagai tekanan yang ditujukan pada Huawei nampaknya memiliki alasan kuat. Dengan kapasitas teknologi dan kemampuan bisnis yang begitu dominan, Huawei berpotensi menjadi rebutan.  Amerika Serikat, yang secara formal tidak mampu mengendalikan Huawei, memilih jalan penguasaan dengan tindakan pembatasan dan pelarangan. Suatu pendekatan yang sebenarnya tidak populer.

Mungkin pepatah “sesuatu yang tidak membunuhmu akan menjadikanmu makin kuat” terdengar klise. Tetapi bagi Huawei, klise itu adalah fakta. Perusahaan berbasis di China ini kena imbas perang dagang Amerika versus China. Alih-alih lebur, Huawei justru menggeliat dan menguat.

Oil for Food Program dan Korupsi Terbesar di PBB

Dalam proses penelusuran data dan informasi untuk keperluan riset yang sedang saya lakukan (tentang kerjasama internasional untuk pemberantasan korupsi), tetiba muncul hal ini…
—-
Setelah menganeksasi Kuwait, Irak dijatuhi embargo ekonomi oleh PBB pada tahun 1990. Tidak sampai 5 tahun, rakyat Irak dibawah rejim Saddam Husein alami masalah kelangkaan pangan dan obat-obatan. Negara ini memiliki minyak berlimpah, tetapi tidak ada yang boleh membelinya karena embargo. Akibatnya, Iraq tidak punya uang untuk memperoleh makanan dan obat-obatan.

PBB meluncurkan program yang disebut Oil for Food. Idenya adalah membantu rakyat Iraq yang kelaparan. PBB mengijinkan Iraq untuk menjual minyaknya, namun hasil penjualan itu hanya boleh digunakan membeli makanan dan obat-obatan saja.

Mekanismenya, Saddam menunjuk pihak yang akan membeli minyak Irak dengan sistem voucher. Kemudian Saddam menunjuk pihak yang menjadi pemasok bahan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Irak, yang dibayar dengan duit hasil penjualan minyak.

Maka, berbagai entitas (mulai negara, perusahaan, hingga individu) berlomba-lomba mengambil bagian dalam program ini. Berhubung Saddam adalah penentu, maka entitas ini berusaha merebut hati Saddam.

Dalam kaitannya dengan penyedia makanan dan obat-obatan, Saddam juga menentukan pihak mana saja yang jadi pemasok. Lagi-lagi, berlomba-lombalah berbagai entitas merebut hati Saddam, agar bisa menjadi pemasok. Mereka bisa menjual barang dengan harga yang ditentukan sendiri (toh uangnya ada dari hasil penjualan minyak jurltaan barrel).

Penyelidikan kemudian hari menyebutkan, sebanyak hampir 3.000 entitas (perusahaan, negara, dan individu) yang terlibat program ini, sekitar 2.000 diantaranya menyuap dan memberi gratifikasi kepada Saddam Husain.

Selama periode 1995 hingga 2003, Saddam Husain menerima sekitar US$ 10,1 milyar dalam bentuk kick-back, suap langsung, maupun penyelundupan yang semuanya adalah bagian dari Oil for Food Program.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Paul Volcker (mantan Kepala Bank Sentral AS) menyampaikan laporan mencengangkan terkait nilai korupsi, perusahaan yang terlibat, jenis perusahaan, hingga individu-individu yang tersangkut. Media-media besar dunia menyebut kasus ini sebagai “The Biggest Corruption Scandal in History”.

Sayangnya, daftar 2.000 pihak yang terlibat tersebut belum diungkap sepenuhnya. Akan tetapi, pada tahun 2004, Surat Kabar Irak Al-Mada menerbitkan laporan yang memuat nama-nama 270 entitas penerima voucher minyak dari Saddam Hussain. Daftar yang mengguncangkan. Para penerima ini berasal dari 50 negara: 16 negara Arab, 17 Eropa, 9 Asia, sisanya dari Afrika dan Amerika Latin.

Selain perusahaan, daftar itu juga mencantumkan nama kepala negara, partai politik, yayasan amal, hingga individu-individu.

Mantan wakil menteri Perminyakan Iraq, Abd Al-Saheb Salman Qutb mengatakan bahwa daftar itu bersumber dari Organisasi Pemasaran Minyak Irak, merupakan data yang sebenarnya dikumpulkan untuk Interpol. Entah kenapa data itu bocor ke media.

Sebagian besar nama-nama yang tercantum dalam daftar 270 itu memilih diam. Hal ini menimbulkan spekulasi kebenaran daftar tersebut. Biasanya, jika berita tidak benar, orang-orang yang diberitakan akan membantah. Diamnya nama-nama di daftar itu seakan membenarkan.

Di berbagai negara, penyelidikan dan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berlangsung. Di Prancis, misalnya, Total Oil Company dan belasan pejabat pemerintah dinyatakan bersalah pada 2013. Di Jerman, AG Siemens juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Sayangnya, PBB (terutama Sekjen Koffi Annan) yang meluncurkan Oil for Food Program tidak menunjukkan tanggung jawab berarti. Nama-nama yang terlibat korupsi tidak semua menanggung konsekuensi hukum yang semestinya.

Dalam daftar Al Mada yang berisi 270 penerima voucher, terdapat 2 penerima di Indonesia. Tetapi kedua penerima itu sebenarnya 1 orang. Dia adalah the daughter of President Soekarno, Megawati.(*)

Screen shoot ini hanyalah satu dari ribuan entry di internet yang menyebutkan daftar 270 penerima voucher minyak versi Al Mada. Laporan-laporan lain mengkonfirmasi informasi ini.

Tetapi hingga kini, otoritas hukum di Indonesia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyentuh kasus Oil for Food Program.

Zimbabwe, Negara Tanpa Mata Uang Resmi?

Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa yang baru seminggu menjabat setelah mengambil alih kekuasaan dari Robert Mugabe yang telah berkuasa selama 37 tahun, mengumumkan nama-nama kabinetnya. Ia menunjuk dua tokoh sentral militer dalam “kudeta” 15 November.

Tentu saja, kritikan dari dalam negeri bermunculan. Mnangagwa dianggap sedang melakukan politik balas jasa, sekaligus melindungi dirinya dibalik perisai militer. Dengan usia 75 tahun, Mnangagwa patut diakui telah melewati usia puncaknya untuk menghadapi oposisi politik dengan cara-cara politik pula.

Tetapi, kali ini saya tidak ingin membahas hal itu. Ada isu lebih menarik untuk menjadi bahan diskusi, yaitu soal mata uang (currency) Zimbabwe. Negara ini alami krisis ekonomi politik berkepanjangan, yang berdampak pada kegagalan mengelola mata uang. Bahkan, negara ini dapat dikatakan tidak memiliki mata uang.

Zimbabwe secara formal diakui sebagai republik independen pada 18 April 1980.  Meskipun pada 1964 negara ini mendeklarasikan kemerdekaan dari kolonisasi Inggris yang telah berlangsung sejak tahun 1888, namun deklarasi tersebut tidak sepenuhnya mendapat pengakuan, akibat masih adanya dominasi Rhodesia yang juga tidak diakui.  Hingga kemerdekaan pada 1980 itu, Zimbabwe lebih dikenal sebagai Rhodesia.  Pada masa itu, negara ini menggunakan mata uang Rhodesian Dollar (R$).

Sejak kemerdekaan Republik Zimbabwe pada 1980, mata uang Rhodesian Dollar digantikan dengan Zimbabwean Dollar, dengan nilai tukar yang setara dengan Rhodesian Dollar. Namun, karena tekanan inflasi yang tinggi, bahwa hingga mencapai apa yang disebut hyperinflasi, Zimbabwean Dollar hanya berlaku hingga 2009.  Kini, Zimbabwe menggunakan Dollar Amerika (US$) sebagai mata uang resmi negara.

Ekonomi Politik Mata Uang

Uang atau mata uang pada dasarnya merupakan alat transaksi.  Namun, nilai suatu mata uang ditentukan oleh banyak faktor yang kompleks.  Secara sederhana, mata uang dapat dibuat oleh pemerintah (negara) dengan cara mencetak dan menciptakan konvensi atau kesepakata dalam masyarakat (teori konvensi).  Jika seluruh elemen masyarakat sepakat menerima uang dan mata uang, maka jadilah ia sebagai mata uang, yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Akan tetapi, dalam proses sehari-hari tidaklah semudah itu.  Teori-teori klasik seperti Teori Kuantitas (yang diperkenalkan oleh David Ricardo dan kemudian disempurnakan oleh Irving Fisher), misalnya, menunjukkan ada faktor dinamis dalam memberlakukan suatu mata uang.  Dasarnya yang pertama adalah mata uang itu harus “diterima” secara luas masyarakat.

Dalam perkembangan modern, isu mata uang menjadi lebih dinamis lagi ketika dikaitkan dengan perdagangan internasional.  Suatu mata uang bukan saja menjadi alat pembayaran dalam negeri, tetapi menjadi alat untuk mengukur nilai komoditas relatif terhadap mata uang negara lain.

Dengan demikian, uang atau mata uang bukan saja alat ekonomi.  Ia memiliki dimensi politik yang sangat lekat.  Bahkan, jika dikaitkan dengan fungsinya sebagai alat pembayaran, dimensi politik dari mata uang jauh lebih dominan.  Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat agar suatu mata uang dapat diterima (sebagai alat pembayaran).  Mata uang itu setidaknya memiliki syarat: dapat diterima secara umum (acceptability), bernilai dan nilai itu dijamin oleh pemerintah, bahan tahan lama (durability), kualitasnya sama (uniformity), jumlah yang beredar memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mudah dipalsukan (scarcity), mudah dibawa-bawa (portable) dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya (divisibility), serta nilainya stabil.

Kegagalan Zimbabwe dalam mempertahankan kelangsungan mata uangnya (Zimbabwe Dollar) dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, termasuk tidak terpenuhinya seluruh pra-syarat sebagai mata uang.  Masyarakat Zimbabwe tidak percaya bahwa mata uang mereka memiliki kemampuan ekonomi, akibat ketidakmampuan pemerintah memberikan keyakinan itu.  Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran.

Hyper inflasi dan Zimbabwe Dollar

Akibat ketidakpercayaan itu, Zimbabwe pernah mengalami inflasi terburuk dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia.  Mata uang Zimbabwean Dollar yang pada awal diperkenalkan memiliki nilai setara dengan Dollar Amerika ternyata tidak diterima oleh masyarakat.  Ada kecurigaan bahwa uang-uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Zimbabwe memiliki kualitas rendah, sehingga mudah dipalsukan.  Selain itu, ada kecurigaan bahwa nilai mata uang ini tidak stabil sebab kepercayaan publik terhadap pemerintah begitu rendahnya.

Penyebab hyperinflasi yang tinggi adalah adanya kecurigaan bahwa pemerintahan Robert Mugabe mencetak uang dalam jumlah banyak untuk membiayai keterlibatannya dalam Perang Congo, yang berlangsung pada tahun 2000.  Uang juga dicetak besar-besaran untuk membiayai gaji tinggi pejabat pemerintah.  Hal ini berdampak pada hilangnya nilai real uang Zimbabwe dibandingkan dengan kondisi aktual ekonomi.

Pada puncaknya, nilai mata uang Zimbabwe terjun bebas, dan dinyatakan sebagai mata uang paling tidak bernilai di dunia.  Pemerintah mencetak uang kertas yang setiap lembarnya bahkan memiliki 100 trilyun (100.000.000.000.000).  Namun, uang sebesar itu nilainya setara dengan 40 cent Amerika, atau hanya sekitar US$ 0.4.  Kalau dikonversi ke Rupiah, kira-kira senilai Rp. 5.000,- saja.

Mata Uang Saat Ini

Pada tahun 2009, pemerintah kemudian membatalkan mata uang Zimbabwean Dollar dan mengumumkan US$ sebagai mata uang resmi pemerintah. Pada Januari 2014, Bank Sentral Zimbabwe mengumumkan bahwa selain US Dollar, mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah di dalam negeri adalah South African rand, Botswana pula, Pound sterling, Euro, Australian dollar, Chinese yuan (renminbi), Indian rupee, dan Japanese yen.

Pertanyaannya, apakah Zimbabwe masih membutuhkan mata uang sendiri?  Dan bagaimana kemungkinan untuk memberlakukan hal ini?

Di seluruh dunia, mata uang merupakan alat pembayaran dengan banyak fungsi tambahan.  Bahkan, mata uang juga memiliki unsur-unsur nasionalisme di dalamnya, dimana pahlawan nasional atau obyek-obyek kebanggaan nasional ditampilkan.  Sebagai negara merdeka, keberadaan mata uang merupakan indikasi kedaulatan.  Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya dan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya.

Hanya saja, belajar dari pengalaman terhadap buruknya tata kelola pemerintahan di Zimbabwe, nampaknya masih butuh waktu panjang bagi negara ini untuk memiliki mata uang sendiri.  Meskipun pemerintahan Presiden Robert Mugabe telah berakhir, namun fakta bahwa pemerintahan baru dibawah Emmerson Mnangagwa justru mengawali langkahnya dengan politik balas jasa (bahkan tidak memberi ruang bagi kelompok oposisi dalam kabinetnya).  Hal ini akan sulit mendatangkan kepercayaan rakyat.

Padahal, dari berbagai faktor yang mempengaruhi kekuatan suatu mata uang, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah selalu memainkan peranan penting.  Disinilah sebenarnya tantangan utama pemerintahan di Zimbabwe, baik sekarang maupun yang akan datang.(*)