Akhirnya, saya sempatkan diri berkunjung ke Kawasan Wisata Karst Rammang-rammang, pada Sabtu (9/7). Sekian lama kawasan ini tenar di sekitar saya, dikunjungi oleh berbagai tokoh publik: Jusuf Kalla (Mei 2017), Sandiaga Uno dan Atta Halilintar (Juni 2021), Nadjwa Shihab (Januari 2022), hingga delegasi Global Forum dari 84 negara (2018).

Pada banyak kesempatan, saya juga lalu lalang di jalan raya yang melewati akses masuk ke kawasan Rammang-Rammang, Jalan Poros provinsi (entah jalan apa namanya, ada beberapa versi soalnya). Namun, selama ini belum ada cukup hal yang membuat saya berpikir untuk mampir.

Kawasan Karst Rammang-Rammang sejatinya memiliki keunikan sebagai obyek wisata. Namun, sebagaimana dilansir oleh banyak komentar dan postingan di sosial media, perlu memberi polesan pada unsur-unsur tambahan non alam.

Sebagai obyek wisata alam, keunikan lautan karst di Rammang-Rammang tidak perlu lagi dipoles-poles. Ia memang telah tampil apa adanya, dan memiliki pesona yang luar biasa. Apalagi, menurut informasi, kawasan Karst Rammang-Rammang tercatat sebagai terbesar ketiga di dunia.

Artinya, dari sisi attraction, kawasan ini memiliki keunggulan. Begitu juga dari aspek accesibility, nampak tidak ada masalah berarti. Kampung Karst Rammang-Rammang dapat ditempuh dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dalam waktu sekitar 30-45 menit (32 km), melewati jalan provinsi yang mulus meski kadang-kadang padat.

Beberapa isu nampaknya terlihat pada aspek amenity atau kenyamanan. Hal ini berkait dengan unsur-unsur pendukung suatu obyek wisata. Secara teoritis, para wisatawan datang melihat atraksi (obyek). Minat mereka untuk datang kedua kali dan selanjutnya, sedikit banyak ditentukan oleh perasaan nyaman yang ia rasakan pada kunjungan pertama.

Wisatawan juga dapat menjadi agen promosi informal. Jika ia merasakan paket lengkap, ia akan membicarakan keunggulan obyek yang telah ia datangi, dan tanpa “tapi..”. Untuk itu, sedapat mungkin terdapat mekanisme menjaring apa ekspektasi wisatawan, dan bagaimana pengelola serta pihak terkait dapat memenuhinya.

Saya berkunjung ke Rammang-Rammang dengan modal pengetahuan pas-pasan. Tidak ada hal detail saya ketahui, kecuali informasi umum yang selama ini sudah beredar. Misalnya, soal sewa perahu untuk menyusuri sungai di tengah lautan Karst. Ketika tiba barulah saya tahu kalau ada tiga kelompok tarif, yaitu:

• Rp. 200.000,- untuk kapasitas 1 s.d. 4 orang
• Rp. 250.000,- untuk kapasitas 5 s.d. 8 orang
• Rp. 300.000,- untuk kapasitas 9 s.d. 12 orang

Penggunaan perahu juga baru saya ketahui ketika tiba. Wisatawan akan diajak menyusuri sungai kecil dari Dermaga 1 menuju Kampung Berua. Di sini, wisatawan turun dan mengelilingi kawasan Karst, sambil menikmati pemandangan dan sajian kelapa muda. Untuk masuk ke kawasan Kampung Berua, ada biaya masuk sebesar Rp. 5.000,-

Pada saat berkeliling itu, perahu akan menunggu di Dermaga Kampung Berua. Tidak ada batasan waktu spesifik.

Pengelola kawasan Karst ini perlu menyiapkan semacam lembar asesmen kepada para pengunjung, untuk mengetahui apa impresinya dan layanan serta fasilitas apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Sayangnya, hal ini belum terlihat ketika saya berkunjung.

Selain itu, nampaknya pengelola perlu menyiapkan jasa tour guide. Banyak pengunjung tidak memiliki referensi apapun tentang obyek Karst Rammang-Rammang. Padahal, dari perbincangan dengan warga setempat yang ditemui, banyak hal menarik bisa digali. Misalnya, mitos suatu obyek, atau cerita suatu situs tertentu.

Ini bisa menjadi hal yang menarik bagi wisatawan. Tentu saja, jasa tour guide ini dapat dibebankan biayanya kepada pengunjung. Saya ingat ketika berkunjung ke Kyoto Imperial Palace. Ada tour guide yang menjelaskan setiap bangunan dan cerita-cerita dibaliknya.

Sebenarnya, keterlambatan saya menjajal kawasan Karst Rammang-Rammang ini disertai harapan berbagai hal mendasar tersebut telah tersedia. Sayangnya, belum. Semoga pada kunjungan selanjutnya, layanan pendukung di Kawasan Karst Rammang-Rammang yang kini sedang dalam proses pengusulan menjadi Warisan Geopark ke UNESCO tampil lebih menarik lagi.(*)

“Katanya ada yang mau keluar dari Sulawesi Selatan ini, kenapa tidak sekalian keluar dari Indonesia,” kata Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Ia mengucapkan itu sambil ketawa kecil, menunjukkan bahwa ia sedang bercanda.

Peristiwa itu terjadi pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Luwu Timur, pada Kamis (12/5/2022). Gubernur ASS sedang mengomentari pembangunan infrastruktur jalan ke daerah Rampi di Luwu Utara yang tidak kunjung terealisasi. Warga Rampi merasa tidak diperhatikan hingga mengancam akan keluar dari Sulsel.

Belakangan, candaan Pak Gubernur viral di media sosial. Banyak kalangan yang mengkritik Pak Gubernur, menudingnya tidak piawai berkomunikasi politik. Banyak juga yang menilai beliau tidak memiliki empati.

Namun setiap peristiwa selalu memiliki dua atau lebih sisi. Para analis bisa saja memberi penilaian berdasarkan persepsi atau insersi kepentingan dalam dirinya. Meskipun kemudian diberi label “penilaian obyektif”, namun terminologi ini bersifat kontekstual. Obyektif bagi satu perspektif, bisa jadi berbeda dengan obyektif perspektif lainnya.

Akibat pernyataan Pak Gubernur, isu jalan 80 km dari Masamba (ibu kota Luwu Utara) menuju Rampi, kini jadi pembicaraan dimana-mana. Dan seharusnya para penggiat pembangunan fokus membesarkan isu tersebut. Mumpung ada momentum akibat kelakar Pak Gubernur.

Pada satu sisi, mungkin benar bahwa kelakar tersebut mengandung elemen kelemahan komunikasi politik. Tapi di sisi lain, praktisi komunikasi pembangunan seharusnya memanfaatkan peristiwa ini sebagai hikmah (blessing disguise). Hal yang kurang dioptimalkan.

Setelah kelakar ini viral, Partai Nasdem Sulsel cepat-cepat cari muka ke masyarakat. Ketua Partai Nasdem Sulsel segera mengerahkan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses ke Rampi. Juga disertai pernyataan siap berkontribusi untuk pembangunan jalan yang jadi polemik. Alhamdulillah, terima kasih Nasdem.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriyani, yang selama ini sendiri dan kesepian membangun daerahnya, khususnya Rampi, kini memiliki banyak kandidat kolaborator. Setidaknya, kini banyak pihak ramai-ramai membahas Rampi. Ini hal baik, tentu saja.

Menurut saya, sudahi polemik komunikasi politik Gubernur ASS. Sekarang saatnya kita bergeser ke isu fundamental bagi warga Rampi. Pastikan warga Rampi tetap menjadi bagian dari Sulsel dan Luwu Utara. Ajak mereka untuk sama-sama berpartisipasi. Ramaikan hashtag #janganpergiRampi.(*)

Dalam wawancara di TV One pada Rabu (20/4) sore, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terlihat lesu dan tidak bersemangat. Penyiar TV One secara spesifik meminta komentar Pak Menteri terkait pejabat tinggi di kementeriannya yang baru saja ditahan oleh Kejaksaan Agung RI.

Di beberapa platform obrolan sosial, terutama grup-grup WA, beredar potongan video dengar pendapat Menteri Lutfi di DPR RI pada 17 Maret 2022. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, tampak membisikkan sesuatu kepada Pak Menteri. Sesaat kemudian, Pak Menteri dengan percaya diri berkata: “Dirjen saya baru saja menyampaikan, hari Senin nanti sudah ada calon tersangka.”

Publik kemudian tahu, hingga beberapa minggu kemudian, nama calon tersangka mafia minyak goreng tidak juga kunjung diumumkan. Padahal, di seluruh Indonesia, masyarakat menunggu (dengan sedikit geram).

Bagaimana tidak? Negeri penghasil sawit (bahan baku utama minyak goreng) ini alami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Hampir seluruh otoritas telah bekerja, bahkan aparat kepolisian turun tangan. Namun minyak goreng masih saja langka dan mahal. Even a fool can see, ada sesuatu yang salah.

Kita pernah (bahkan cukup sering) alami kelangkaan bahan-bahan pokok yang fundamental. Begitulah konsekuensi mekanisme pasar, sistem pasar bebas. Meski pemerintah belepotan menyangkal, namun kita sama mahfum, bahwa sebagian besar ekonomi kita telah terjebak (atau menjebakkan diri) pada liberalisasi.

Ciri utama liberalisasi ekonomi adalah pasar yang mengendalikan. Dan orang sering lupa, selalu saja terdapat segelintir orang berkuasa yang mengendalikan pasar yang bebas itu. Aktor-aktor ekonomi ini perlu siraman rohani terus-menerus agar mereka bertahan sebagai sosok bermoral. Namun, pada banyak kasus, aktor berkuasa ini lebih banyak tergelincir pada godaan meraih profit besar pada waktu singkat.

Dalam kasus minyak goreng yang langka, banyak pihak berspekulasi tentang adanya sosok (atau sosok-sosok) amoral ini. Namun, seperti biasa, tanpa bukti cukup, orang-orang takut bicara. Mereka rentan kena delik. Ya pencemaran nama baiklah, fitnahlah, undang-undang ITE-lah. Maka, dugaan itu tersimpan rapi.

Ketika Kejaksaan Agung mengumumkan tangkapan kakap (ya, ini benar-benar kakap), banyak pihak yang “pura-pura” kaget. Ada yang kaget karena tingginya level pelaku. Ada juga yang kaget karena modus yang receh (aneh kan, mekanisme yang jelas-jelas dilanggar itu sangat nyata).

Saya pribadi kaget dengan “cepatnya” waktu pengungkapan. Sepertinya, ada persengkokolan yang tidak merata, sehingga ketimpangan dalam menjaga “rahasia” kejahatan tingkat tinggi ini tidak maksimal. Atau bisa jadi, sosok yang menjadi tersangka adalah titik kompromi yang berhasil dicapai: mengorbankan seseorang, untuk mengamankan yang lebih besar.

Tahun-tahun ini adalah masa kritis di Indonesia. Banyak aktor sedang memandang 2024 dengan penuh kecemasan. Akibatnya, menjadi salah hitung.

Terlepas dari semua spekulasi itu, penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai tersangka kejahatan yang modusnya remeh-temeh ini masih menyimpan banyak tanya. Di kepala saya, pertanyaan terbesarnya adalah “betulkah sang Dirjen adalah rantai terakhir?”

Saya tidak yakin. Sebab, kita sedang menghadapi mafia, suatu rantai jahat yang sistematis.(*)

Sekitar tiga jam menjelang pergantian tahun 2021 menuju 2022, saya memutuskan untuk tidur. Tidak maksud apa-apa (apalagi bermaksud alay ingin tidur selama setahun), tapi benar-benar mengantuk saja. Beberapa hari menjelang tutup tahun 2021, sebagaimana lazimnya tutup tahun yang lalu-lalu, aktivitas selalu meningkat pesat. Maka, rasa lelah sering terasa.

Beberapa kawan mengajak perayaan pergantian tahun. Kali ini saya benar-benar tidak minat. Rasanya, banyak cita-cita yang belum tercapai, sehingga agak malu juga merayakan pergantian tahun dengan suka cita. Tapi tidak layak juga merayakan dengan kesedihan, sementara kebanyakan orang mencoba optimisme dan mencanangkan harapan pada tahun baru.

Tahun 2021 meninggalkan jejak yang kompleks. Pandemi belum usai. Padahal, ketika awal pandemi melanda pada Maret 2020, banyak pihak optimis situasi akan membaik pada awal 2021, buruk-buruknya pada pertengahan 2022. Ketika itu, orang-orang menunggu hadirnya vaksin.

Ternyata, hingga 2021 berakhir, pandemi belum usai. Selain vaksinasi yang belum memenuhi target minimal untuk menciptakan herd immunity, juga hadirnya varian baru virus corona yang silih berganti unjuk diri terus mendorong ketidakpastian. Di Indonesia, kebijakan berubah setiap saat. Begitu juga di banyak tempat lain di dunia.

Selama tahun 2021, saya hanya melakukan lima kali perjalanan udara ke luar kota. Itupun dengan protokol kesehatan yang berubah-ubah dan ketat. Sekali ke Kendari, sekali ke Surabaya (lalu ke Ponorogo), dua kali ke Pontianak, dan sekali ke Yogyakarta.

Sementara itu, berbagai aktivitas selama 2021 masih didominasi oleh aktivitas online, meskipun di kampus sudah semakin sering pertemuan-pertemuan tatap muka langsung. Namun, suasana siaga pandemi masih terus berlaku: memakai masker kemana-mana, mencuci tangan dan membawa hand sanitizer, serta mandi setiap kali pulang ke rumah.

Ada banyak catatan pada 2021, namun tidak banyak yang dapat diingat. Mungkin ini semacam masa transisi (semoga) memasuki post pandemic living. Bahwa kebiasaan-kebiasaan baru sedang dibiasakan, protokol kesehatan semakin diintensifkan, dan kesadaran tentang perlunya peduli sesama dan lingkungan makin meningkat.

Akhirnya, pergantian tahun 2021 menuju 2022 berlangsung diselimuti hujan deras. Setidaknya, di Makassar curahnya cukup tinggi. Mungkin ini semacam kode, bahwa tahun mendatang akan dipenuhi keteduhan, kesejahteraan, atau mungkin kesiapsiagaan untuk banyak tinggal di rumah.(*)