Presiden mempunyai pacar gelap, atau marilah kita terang-terangan saja menyebutnya: berselingkuh. Itu bukan perbuatan baik. Selain cermin ketidakjujuran, juga pertanda penipuan. Begitu buruknya stigma sosial terhadap selingkuh, sampai-sampai di banyak daerah di Indonesia sebutan bagi seorang wanita yang menjadi pasangan selingkuh adalah “wanita piaraan”. Keramaian dan kerumitan akan meningkat dengan fakta bahwa yang berselingkuh adalah seorang presiden, sebab debatnya bukan saja pada tataran etika dan moral, tetapi akan menjangkau wilayah hukum dan politik.
Sang presiden marah besar ketika perselingkuhannya diplublikasikan massif oleh media massa. Ia merasa bahwa urusan asmara dan percintaannya, urusan hati dan perasaannya, adalah wilayah privat yang tidak boleh dimasuki dan dicampuri siapapun tanpa seijin dirinya, bahkan negara sekalipun. Ya, presiden juga manusia. Begitu kira-kira di pikirannya. Sementara wanita kekasih gelap sang presiden mengambil langkah hukum, menggugat majalah yang menurunkan laporan tujuh halaman kehidupan pribadinya bersama presiden. Sementara sang presiden, sebagaimana halnya politisi yang kelebihan timbangan di kepalanya, mengatakan akan pikir-pikir dulu.
Bagi sang wanita, meskipun ia adalah piaraan presiden, namun ia menghargai makna dan pentingnya perasaan dalam hubungan pribadi ini. Apalagi, statusnya sebagai janda yang berpisah dengan suami sebelumnya karena perceraian, menyebabkannya sangat selektif memaknai setiap hubungannya dengan lelaki.
Akan tetapi bagi presiden, pertimbangan politik (bahkan mungkin juga terselip pertimbangan ekonomi dibaliknya) jauh lebih utama ketimbang mengurus perasaannya. Pada saat terlibat perselingkuhan ini, sang presiden sedang hidup bersama (tanpa menikah) dengan seorang wanita lain. Sebelum hidup bersama dengan wanita ini, sang presiden menjalin hubungan yang sama selama 28 tahun dengan wanita lain lagi. Wow, sungguh masyarakat liberal ekstrim yang mengijinkan lelaki seperti ini menjadi presiden mereka. Bagi, banyak orang, kisah ini mungkin adalah dongeng semata.
Tetapi tidak! Ini adalah fakta yang sedang mengguncang Prancis pada hari-hari terakhir ini.
Presiden Francois Hollande, yang mulai menjabat sejak 2012 adalah lelaki yang ramah kepada banyak wanita, dan ia sedang didera skandal perselingkuhan. Julie Gayet, wanita berusia 41 tahun, artis dan foto model, juga aktivis beraliran kiri tengah, adalah wanita selingkuhan Presiden Hollande. Sementara Valerie Trierwiler adalah wanita yang menjadi pasangan hidup Presiden Hollande sejak 2007, dan sekarang ini seringkali diidentikkan sebagai First Lady (meskipun Prancis sebenarnya tidak mengenal konsep first lady ini). Lalu ada Segolene Royal, wanita yang menjadi pasangan hidup (juga tanpa nikah) Francois Hollande selama 28 tahun hingga mereka memiliki empat orang anak yang kini telah dewasa.
Isunya adalah batasa-batas privasi. Setiap orang memiliki ruang privat yang sejatinya tidak bisa diintervensi siapapun, bahkan negara sekalipun, tanpa seijin dirinya. Debat hukum tentang ini telah berlangsung lama. Di jurnal Harvard Law Review volume 15 Nomor 5, edisi 15 Desember 1890 (ya, tahun 1-8-9-0, ini bukan typo) ada tulisan Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis berjudul The Right to Privacy. Artikel ini membahas tentang batas-batas ruang privat yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Juga debat mengenai batas-batas ruang privat itu dapat diakomodasi.
Yang menarik adalah bahkan sejak masa itu debat mengenai batas ruang privat itu memiliki limitasi kepentingan publik (public interest). Artinya, kebebasan seseorang dan perlindungan terhadap kerahasiaan individu dapat dipatahkan oleh kepentingan masyarakat yang lebih luas. Mungkin, kisah asmara seseorang individu adalah ruang privat. Akan tetapi, jika saja sang individu adalah kepala negara berdaulat, masih dapatkah diterima argumentasi ini? Dalam persepsi majalah French Closer, media yang pertama kali menurunkan laporan tujuh halaman tentang perselingkuhan Presiden Hollande pada edisi 11 Januari 2013 lalu, dengan siapa presiden bercinta adalah urusan kepentingan nasional. Argumentasinya adalah: pikiran, perkataan, dan perbuatan seorang presiden dapat membawa dampak bagi jutaan rakyat negaranya.
Dalam versi fiksi, ada film The American President (1995) yang disutradarai Rob Reiner, diaktori Michael Douglas (memerankan tokoh Presiden Andrew Shepherd) dan Annete Bening (memerankan tokoh pelobby politik Sydney Ellen Wade). Menjelang masa kampanye pemilihan periode kedua, Presiden Shepherd yang duda jatuh cinta pada Ms. Wade yang lajang. Seharusnya, ini adalah percintaan biasa. Namun, karena ini adalah cinta seorang presiden, maka sontak saja menjadi kasus publik yang merembet ke mana-mana. Presiden Shepherd diserang dengan isu keagungan nilai-nilai keluarga, karakter kepemimpinan, dan martabat Amerika. Popularitas Presiden Shepherd terus melorot, menyusul publikasi massif kisah percintaannya. Film drama komedi ini akhirnya “memenangkan” cinta Presiden Shepherd, namun tetap meninggalkan debat tak terjawab soal bagaimana batas privasi seorang kepala negara harus dipahami.
Saya sendiri menganggap bahwa pada saat menjadi pejabat publik, seorang individu telah menanggalkan sebagian besar dirinya untuk menjadi wilayah publik. Ruang privasinya menjadi lebih sempit. Pilihan untuk menjadi pejabat publik adalah pilihan untuk menyerahkan sebagian besar privasi.
“Semakin besar kekuasaan, semakin besar tanggung jawab”, kata Paman Ben, paman Peter Parker si Spider Man. Menjadi presiden berarti memiliki kekuasaan yang demikian besar atas ratusan ribu, bahkan jutaan warganya. Maka, seharusnya adalah sah jika rakyat menuntut porsi atas privasi presidennya. Argumentasi inilah yang menempatkan Presiden Bill Clinton pada 1998 diserang habis-habisan ketika ia berselingkuh dengan Monica Lewinsky. Kehidupan pribadinya adalah kehidupan rakyat, begitu kira-kira pandangan warga Amerika.
Maka, tidaklah mengherankan ketika Presiden Francois Hollande, dan juga Julie Gayet, dikecam karena mengecam pembongkar privasi mereka.(*)