Kalau Jadi Presiden, Hati-hatilah Berpidato

Bagi orang Indonesia yang tinggal di Jepang, tempe dan Rustono adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan.  Ya, dapat dikatakan 100% kebutuhan tempe di Jepang dipasok oleh Rustono, seorang lelaki asal Grobogan, Jawa Tengah yang memiliki pabrik tempe terpopuler (mungkin satu-satunya, dan juga yang pertama) di Shiga, Jepang.

Minggu, 19 Januari 2013, saya dan rekan-rekan Kyoto Muslim Indonesia (KMI) berkesempatan menemui Rustono, berkenalan, dan ngobrol-ngobrol (tepatnya mendengarkan dia ngobrol) tentang pengalamannya mengawali bisnis tempe di Jepang (saya akan menulis khusus tentang ini di postingan lain).  Pada kesempatan itu, ada satu kalimat (semacam keluhan kecil) yang sempat ia lontarkan: “soal dampak buruk kata-kata “bangsa tempe” yang pernah dilontarkan Bung Karno.

Rustono sangat bangga dengan tempe. Bukan saja karena tempe adalah bisnis yang memberi keuntungan baginya (ia bercerita bagaimana ia menempatkan soal keuntungan itu pada urutan kesekian), akan tetapi lebih karena kebanggaannya terhadap tempe sebagai warisan Indonesia.  Sejak 1990-an, ketika ia memulai bisnis tempe di Jepang, ia begitu bersemangat memperkenalkan tempe sebagai kekayaan Indonesia.  Namun, katanya, banyak orang non-Indonesia yang memandang remeh tempe sebagai makanan “murahan” untuk kelas ekonomi menengah ke bawah.  Sayapun tergelitik untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu.

Pemicunya adalah pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1963 di Gelora Senayan.  Dalam pidato itu (yang sekarang dengan mudah bisa kita lihat kutipan videonya dari Arsip Nasional RI tersebar di internet) Bung Karno dengan lantang menyebut-nyebut kita “bukan bangsa tempe”.  Jelas, konotasinya adalah bangsa yang lembek, lemah, miskin, dan berbagai konotasi rendah.  Tempe, dalam pidato si Bung, diidentikkan sebagai sesuatu yang rendahan dan murahan.  Nah, banyak orang di luar negeri yang penasaran dengan makna “tempe” itu, justru karena pidato Bung Karno.  Begitu mereka mengetahui bahwa tempe adalah sejenis makanan, maka melekatlah dalam imajinasi kebanyakan orang di luar negeri bahwa tempe adalah makanan “rendah”.

Rustono mengatakan, pada awal usahanya mempopulerkan tempe Jepang, ia banyak memperoleh pertanyaan (sebenarnya, lebih pada penolakan) tentang eksistensi tempe sebagai makanan murahan.  Meskipun di Jepang ada beberapa jenis makanan populer yang memiliki bahan baku dan rasa mirip tempe, namun fakta bahwa ada imajinasi seolah tempe adalah makanan rendahan menyebabkan sebagian masyarakat Jepang tidak mudah menerima tempe.  Ia butuh waktu lama untuk memperbaiki citra itu, sebelum akhirnya tempe dapat diterima seperti sekarang ini.

Mungkin saja, ketika mengucapkan pidato itu pada 1963, Bung Karno bermaksud baik, yaitu membakar semangat perlawanan rakyat Indonesia. Namun, bertahun-tahun kemudian, pidato itu menyusahkan banyak pengusaha tempe.  Tentu saja, karena yang mengucapkan “bangsa tempe” itu adalah seorang Presiden (yang ketika itu sedang menjadi pusat perhatian dunia), maka kata-katanya bermagnet dan berdampak.

Memang, ada bagusnya juga pidato itu, sebab banyak ahli (terutama politik) di dunia yang sibuk mencari tahu apa makna tempe.  Ini membuat tempe jadi terkenal dan mendunia.  Hanya saja, dalam pidato itu Bung Karno juga menyebut “gaplek”, tetapi mengapa gaplek tidak mendunia juga ya?

Saya membayangkan, saat ini banyak analis politik di luar Indonesia yang diam-diam sedang mengkaji makna kata “prihatin”. (*)