Paradoks Pidato Presiden SBY di APEC Summit

Di tengah kekisruhan antara aparat penegak hukum di tanah air, Presiden SBY bertolak menghadiri APEC CEO Summit di Singapura, yang berlangsung pada tanggal 12-14 Nopember 2009.  Presiden sebelumnya mengadakan kunjungan kenegaraan bilateral ke Malaysia dan bertemu dengan para pemimpin negara itu untuk membahas berbagai isu strategis hubungan kedua negara.  Kunjungan ini menunjukkan posisi strategis Malaysia bagi politik luar negeri Indonesia, sebab Malaysia adalah negara pertama yang secara resmi dikunjungi oleh Kepala Negara setelah terpilih untuk kedua kali dalam Pemilu 2009 (kunjungan ke Thailand yang dilakukan sebelumnya adalah dalam rangka Sidang ASEAN).

Dalam pidato di forum APEC CEO Summit, Presiden SBY menegaskan kepercayaannya kepada tata pemerintahan yang baik sebagai solusi mengatasi krisis ekonomi global.  Dalam pidato berjudul Achieving Balanced Growth: What Must We Do? tersebut, Presiden SBY mengemukakan optimismenya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6.8% dalam masa lima tahun mendatang.  Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia mempersiapkan lima langkah strategis, yaitu: membangun kepercayaan dalam pemerintah, memastikan lingkungan yang kondusif untuk investasi, meningkatkan infrastruktur, revitalisasi industri dan pertanian, dan program yang komprehensif untuk menjamin pertumbuhan yang inklusif”. (lihat www.presidensby.info).

Hal paling menarik dari pidato Presiden SBY adalah ungkapan beliau bahwa: “Yang kita butuhkan adalah pemerintah yang dapat merespon krisis secara cepat dan tegas“.  Pernyataan ini menjadi menarik, karena dua hal:

Pertama, secara substansial, Presiden SBY sedang mengritik pemerintahan negara-negara maju yang dinilai lamban dalam mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis global.  Ini adalah fenomena langka, dimana Presiden SBY yang selama ini sering diisukan sebagai “the good boy” negara-negara maju berani melontarkan kritik terbuka.  Memang secara aktual, Indonesia dan banyak negara Asia tidak terlalu terkena dampak krisis global.  Tetapi, pernyataan ini patut dinilai sebagai sikap baru Indonesia dalam berhubungan dengan negara-negara maju, yang kita harapkan akan mewarnai proses-proses di forum multilateral lainnya.

Kedua, pada saat mengemukakan pidato tersebut, di dalam negeri sedang terjadi kisruh yang kompleks (dan bagi sebagian kalangan dinilai mulai mengkhawatirkan) antara para penegak hukum dalam isu korupsi.  Isu domestik ini telah menjadi pembicaraan dunia, sebagaimana tergambar pada berbagai pemberitaan di media-media massa internasional.  Pidato Presiden SBY menjadi paradoks, sebab presiden tampak lamban dan ingin lepas tangan dari sengketa antara lembaga penegak hukum tersebut.  Meskipun telah membentuk Tim Pencari Fakta independen, Presiden SBY belum mengambil langkah berarti untuk menyelesaikan masalah, padahal kekisruhan ini telah memasuki minggu ke-3.  Bahkan Wall Street Journal (koran berpengaruh di AS) menulis kepala berita: Sikap Diam SBY Berbahaya!

Dengan mengemukakan pidatonya di Forum APEC CEO Summit, SBY secara tidak sadar sedang menunjukkan sikap tidak konsistennya dimata internasional.  Dan, hal ini bisa mengancam pembentukan citra positif Indonesia di dunia internasional, yang berarti menjadi batu sandungan bagi upaya Indonesia untuk meningkatkan investasi dalam rangka memenuhi pertumbuhan ekonomi 6.8% dalam lima tahun mendatang.  Apakah SBY menyadarinya?***