Pertemuan Yang Terlambat Tidak Selalu Buruk

Pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 SBY akhirnya digelar pada Kamis, 9 Maret 2017.  Sebenarnya, sudah sejak bulan lalu terdengar wacana pertemuan keduanya.  Pada masa-masa menjelang Pilgub DKI 15 Februari lalu, tegangan politik meningkat.  SBY ikut terseret dalam perbincangan politik akibat keterkaitan langsungnya dalam Pilgub DKI.  Bukan hanya itu, SBY bahkan harus merespon secara sporadis isu-isu miring yang diarahkan kepadanya.

Tuntutan pertemuan keduanya seharusnya sejak masa-masa menjelang Pilgub DKI itu.  SBY jelas sekali merupakan pendukung utama Agus-Silvy.  Sementara Jokowi secara samar-samar diduga memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot.  Sehingga, banyak juga yang membaca Pilgub DKI putaran pertama sebagai arena pertarungan elit, dimana SBY berada pada satu sisi, dan Jokowi di sisi lain.

Menjelang Pilgub DKI putaran pertama, pertemuan keduanya diharapkan dapat membawa suasana sejuk.  Tetapi, secara politis pertemuan kala itu dinilai kurang strategis, terutama bagi SBY dan kandidatnya, AHY-Silvy.  Situasi tegangan tinggi jelang Pilgub adalah situasi yang diharapkan.  Dalam politik, para elit itu mengetahui dengan pasti bagaimana memanfaatkan psikologi publik.  Ada masa untuk panas, dan ada masa untuk adem.  Ada masa saling menyerang, ada masa silaturahmi.  Begitulah politik.  Yang abadi selalu saja kepentingan.

Pertemuan Yang Terlambat?

Bagaimanapun, Pilgub DKI putaran pertama telah selesai, hasilnya sudah nyata.  Sekarang masing-masing pihak telah mengetahui sikap politik seperti apa yang harusnya mereka persiapkan meghadapi momentum selanjutnya.  Dinamika ini tidak akan berhenti disini, bahkan memang seolah tidak perah berhenti.  Usai putaran pertama Pilgub DKI, ada putaran kedua yang menunggu.  Dan tidak lama setelah itu, Pemilu 2019 akan menjelang.

Dalam perspektif kontestasi Pilgub DKI, pertemuan Jokowi-SBY jelas terlambat.  Apalagi, posisi SBY dan partai yang dipimpin sekarang ini menjadi seksi.  Dengan 17,02% atau hampir sejuta suara, suara AHY-Silvy akan dapat mengubah peta politik putaran kedua.  Tentu saja, suara ini tidak mungkin ditransfer secara utuh kepada salah satu kandidat.  Akan tetapi, sikap SBY dan partainya akan mempengaruhi pilihan publik.  SBY seharusnya memposisikan diri sebagai pihak yang “didatangi”, bukannya pihak yang “mendatangi”.

Meskipun demikian, bagi politisi sehandal SBY, tidak ada kata terlambat dalam politik.  Ini dengan asumsi bahwa pertemuannya dengan Jokowi adalah pertemuan politik.  Paling minimal, pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi kepada publik yang mengatakan bahwa “kami baik-baik saja”.  Elit yang rukun dapat dipastikan akan berdampak pada stabilitas sosial politik, yang membawa ketengan bagi masyarakat.

Menciptakan dan Memanfaatkan Momentum

Dalam jangka pendek, publik Jakarta (bahkan sebenarnya publik Indonesia) sedang menanti Pilgub DKI putaran kedua.  Pertarungan politik sedang terfokus pada gerakan-gerakan Anis-Sandi dan Ahok-Djarot.  Sesuai komitmennya, Ahok-Djarot tidak memaksimalkan mesin birokrasi untuk meningkatkan dukungan politiknya.  Setelah cuti kampanye usai dan ia kembali menjabat Gubernur DKI, Ahok masih saja kembali marah-marah, tetap tidak memberi ruang kompromi bagi masyarakat yang dinilai melanggar aturan.

Sementara Anis-Sandi sibuk di luar sana membangun komunikasi politik, dan menjadi terkesan sangat pragmatis.  Terakhir, Anis dan Sandi membangun komunikasi intensif dengan taipan media, Harry Tanoe.  Sebagian publik sekarang mempertanyakan komitmen ideologi kedua kandidat ini.

SBY nampaknya sangat hati-hati dalam situasi ini.  Pertemuan dengan Jokowi, menurut saya, adalah langkah menciptakan momentum.  Dalam politik, momentum kadang-kadag harus diciptakan.  Kita belum tahu, akan kemana arah dukungan politik klik SBY dan Partai Demokrat.  Dukungan klik ini dapat membawa pengaruh “bandwagon effect” yang signifikan.

Dalam waktu dekat, SBY tinggal memanfaatkan momentum yang baru saja dia ciptakan.  Peluang dukungan SBY kepada Anis-Sandi kini besarnya dengan peluang dukungan terhadap Ahok-Djarot.  Paling minimal, SBY akan menyatakan sikap tidak memihak dan menyerahkan pilihan politik pendukungnya di putaran kedua Pilgub DKI nanti “sesuai hati nurani masing-masing”.

Memilih sesuatu hati nurani, adalah langkah yang belum lazim di lansekap politik Indonesia.  Tetapi, ini perlu dibiasakan… (*)

Putaran Terakhir Yang Membuat Mega-megap

Menjelang putaran terakhir kampanye, sebagian besar lembaga survei memberi hasil berbeda untuk pemenang Pilgub DKI. Tetapi ada gambar yang seragam dari sebagian besar survei: posisi ketiga ditempati AHAY-Silvy.

Meskipun muda, energik, dan tampan, namun konstituen Jakarta nampaknya lebih rasional. Hal ini tampak dari respon warga terhadap Debat Publik Pilgub DKI. Selalu saja ada trend berbeda paska debat. Menariknya, trend itu menunjukkan dukungan terhadap AHAY-Silvy yang terus merosot.

[rpi]

Sederhananya, penurunan pada putaran ini dipicu oleh fakta bahwa AHAY-Silvy belum cukup matang mempersiapkan konsep untuk Jakarta. Warga nampaknya memantau dan menilai. Di tengah sorotan begitu massif, AHAY-Silvy tidak mampu menarik keuntungan. Bahkan, saya perhatikan beberapa kali blunder.

Saya membayangkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sedang resah. Beliau sepertinya menyadari bahwa ia keliru ambil keputusan pada Oktober lalu, ketika memanggil AHAY memasuki dunia politik. Ia menyadari bahwa semakin dekat ke hari pencoblosan, semakin sulit bagi anaknya dapat memenangkan pertarungan.

Tetapi sebagai mantan Presiden dan tokoh sentral di Partai Demokrat, SBY tidak boleh terlihat salah. “Untungnya”, di menit-menit akhir Antasari Ashar (AA) muncul dengan apa yang oleh SBY disebut sebagai serangan terhadap dirinya untuk menjatuhkan elektabilitas anaknya.

Kompleksitas Putaran Terakhir

Ini sebenarnya logika yang kompleks. Pada banyak kesempatan, baik SBY, AHAY, maupun kader Partai Demokrat selalu mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara pencalonan AHAY dengan sosok sang ayah SBY. Namun dalam kasus ini, serangan terhadap oleh SBY spontam dimaknai oleh SBY sebagai serangan terhadap AHAY juga.

Nampaknya, kehadiran AA menjadi semacam “blessing disguise” bagi SBY. Ia bisa tetap menjaga reputasi politiknya pada level yang tinggi. Jika saja AHAY dan Silvy kalah dalam Pilgub hari ini, ada justifikasi yang telah siap: “lawan gunakan cara-cara kasar untuk menghancurkan reputasi dirinya”. Namun, jika AHAY menang dalam Pilgub ini, maka SBY akan naik kelas sebagai politisi tangguh.

Disinilah hebatnya politik ala SBY, Presiden ke-6 RI. Baik kalah maupun menang, ia akan tetap naik kelas.

Hanya saja, sangat disesalkan pada tingkatan seperti sekarang ini Pak SBY masih mengurusi dan terlibat (tepatnya: melibatkan diri) dalam politik praktis. Seharusnya, beliau telah menjadi Bapak Bangsa. Tempat dimana semua kelompok datang mengadu ketika hadapi kebuntuan.

Kekuasan politik memang mencandukan. Sekali merasakan, sulit melepaskan diri. (*)

Paradoks Pidato Presiden SBY di APEC Summit

Di tengah kekisruhan antara aparat penegak hukum di tanah air, Presiden SBY bertolak menghadiri APEC CEO Summit di Singapura, yang berlangsung pada tanggal 12-14 Nopember 2009.  Presiden sebelumnya mengadakan kunjungan kenegaraan bilateral ke Malaysia dan bertemu dengan para pemimpin negara itu untuk membahas berbagai isu strategis hubungan kedua negara.  Kunjungan ini menunjukkan posisi strategis Malaysia bagi politik luar negeri Indonesia, sebab Malaysia adalah negara pertama yang secara resmi dikunjungi oleh Kepala Negara setelah terpilih untuk kedua kali dalam Pemilu 2009 (kunjungan ke Thailand yang dilakukan sebelumnya adalah dalam rangka Sidang ASEAN).

Dalam pidato di forum APEC CEO Summit, Presiden SBY menegaskan kepercayaannya kepada tata pemerintahan yang baik sebagai solusi mengatasi krisis ekonomi global.  Dalam pidato berjudul Achieving Balanced Growth: What Must We Do? tersebut, Presiden SBY mengemukakan optimismenya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6.8% dalam masa lima tahun mendatang.  Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia mempersiapkan lima langkah strategis, yaitu: membangun kepercayaan dalam pemerintah, memastikan lingkungan yang kondusif untuk investasi, meningkatkan infrastruktur, revitalisasi industri dan pertanian, dan program yang komprehensif untuk menjamin pertumbuhan yang inklusif”. (lihat www.presidensby.info).

Hal paling menarik dari pidato Presiden SBY adalah ungkapan beliau bahwa: “Yang kita butuhkan adalah pemerintah yang dapat merespon krisis secara cepat dan tegas“.  Pernyataan ini menjadi menarik, karena dua hal:

Pertama, secara substansial, Presiden SBY sedang mengritik pemerintahan negara-negara maju yang dinilai lamban dalam mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis global.  Ini adalah fenomena langka, dimana Presiden SBY yang selama ini sering diisukan sebagai “the good boy” negara-negara maju berani melontarkan kritik terbuka.  Memang secara aktual, Indonesia dan banyak negara Asia tidak terlalu terkena dampak krisis global.  Tetapi, pernyataan ini patut dinilai sebagai sikap baru Indonesia dalam berhubungan dengan negara-negara maju, yang kita harapkan akan mewarnai proses-proses di forum multilateral lainnya.

Kedua, pada saat mengemukakan pidato tersebut, di dalam negeri sedang terjadi kisruh yang kompleks (dan bagi sebagian kalangan dinilai mulai mengkhawatirkan) antara para penegak hukum dalam isu korupsi.  Isu domestik ini telah menjadi pembicaraan dunia, sebagaimana tergambar pada berbagai pemberitaan di media-media massa internasional.  Pidato Presiden SBY menjadi paradoks, sebab presiden tampak lamban dan ingin lepas tangan dari sengketa antara lembaga penegak hukum tersebut.  Meskipun telah membentuk Tim Pencari Fakta independen, Presiden SBY belum mengambil langkah berarti untuk menyelesaikan masalah, padahal kekisruhan ini telah memasuki minggu ke-3.  Bahkan Wall Street Journal (koran berpengaruh di AS) menulis kepala berita: Sikap Diam SBY Berbahaya!

Dengan mengemukakan pidatonya di Forum APEC CEO Summit, SBY secara tidak sadar sedang menunjukkan sikap tidak konsistennya dimata internasional.  Dan, hal ini bisa mengancam pembentukan citra positif Indonesia di dunia internasional, yang berarti menjadi batu sandungan bagi upaya Indonesia untuk meningkatkan investasi dalam rangka memenuhi pertumbuhan ekonomi 6.8% dalam lima tahun mendatang.  Apakah SBY menyadarinya?***