WikiLeaks dan Batas Kebebasan Informasi

Pada hari Minggu, 28 Nopember 2010, dunia diplomatik Amerika Serikat heboh luar biasa.  Sebanyak 251.287 dokumen berisi telegram diplomatik antara 274 kedutaan besar Amerika Serikat diseluruh dunia dipublikasikan oleh Wikileaks.  Dokumen-dokumen itu mengungkapkan kegiatan dan pandangan politik luar negeri AS sejak tahun 1966 hingga bulan Pebruari 2010.  Sebanyak 15.652 diantaranya termasuk kategori rahasia.

Dokumen-dokumen ini memberi pandangan menyeluruh tentang motif dan aspek-aspek yang tersembunyi dibalik politik luar negeri AS.  Berbagai informasi rahasia, mulai dari isu perang, pertemuan rahasia, pembicaraan-pembicaraan sensitif, tawar-menawar diplomatik, dan lain-lain tercakup dalam kumpulan dokumen ini.  Pemerintah AS merasa “ditelanjangi” oleh bocoran telegram-telegram rahasia tersebut, tetapi Wikileaks sendiri menggunakan alasan kebebasan informasi publik sebagai tameng.

WikiLeaks, misalnya, mengungkapkan komunikasi Duta Besar AS di Seoul, Korea Selatan (Kathleen Stephens) dengan Departemen Luar Negeri AS.  Dalam rangkaian dokumen itu disebutkan bahwa Korea Utara akan segera berakhir jika kekuasaan Kim Jong Il selesai.  Korsel dan AS akan mengendalikan Semenanjung Korea.  China bisa dijinakkan dengan konsensi mengelola sumber minyak dan energi di wilayah Utara (yang sekarang masih menjadi wilayah Korut).

Laporan seperti ini dalam dunia diplomatik jelas berada dalam kategori rahasia.  Umumnya, dokumen demikian hanya boleh dibuka setelah 25 atau 30 tahun kemudian.  Namun dengan bocornya ke publik, motif dibalik kebijakan luar negeri AS terkuak.  Sebagian analis menyebutkan bahwa kebocoran informasi itulah yang mendorong Pyongyang memerintahkan serangan ke wilayah Korea Selatan.

Tentang Wikileaks

WikiLeaks sendiri adalah suatu organisasi nir-laba yang disponsori oleh Sunshine Press, berdiri pada tahun 2007, dengan visi menyampaikan berbagai informasi tersembunyi ke publik.  Organisasi ini didukung oleh para relawan dengan beragam latar belakang, antara lain jurnalis, ahli-ahli teknologi informasi, dan para matematikawan.  Wikileaks menggunakan prinsip kebebasan memperoleh informasi publik dan juga hak media penerbitan yang dilindungi secara internasional.

Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (Universal Declaration of Human Rights) memang menyebutkan bahwa setiap orang memilik hak untuk mengekspresikan pendapat.   Hak ini termasuk pula kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa intervensi, kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi kepada media tanpa hambatan dan batasan apapun.

Selama tiga tahun sejak beroperasi, Wikileaks mengakui banyak menerima tekanan politik dan berbagai pihak, terutama dari pengambil kebijakan yang merasa terusik dengan bocornya informasi-informasi rahasia ke publik.  Bahkan, mereka tidak jarang dituduh sebagai agen intelijen negara tertentu, atau diperalat dan memperoleh bayaran dari suatu organisasi intelijen untuk menyebarluaskan informasi yang mereka peroleh.

Pihak WikiLeaks menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar.  Mereka adalah organisasi nir-laba yang hidup dari sumbangan dan partisipasi orang-orang dari seluruh dunia dengan visi yang sama.  Tuduhan dari lembaga-lembaga intelijen tersebut menunjukkan bahwa justru itulah yang biasa dilakukan oleh intelijen, yaitu membocorkan informasi rahasia untuk menekan pihak lawan.

Keamanan Diplomatik

Ratusan ribu informasi yang telah dipublikasi oleh WikiLeaks membuat malu jajaran diplomatik AS.  Adalah lazim dalam dunia diplomasi, bahwa seluruh informasi yang beradar dari satu kantor perwakilan ke negara asal diplomat merupakan informasi rahasia, meskipun dengan tingkat kerahasiaan yang berbeda-beda.  Itulah sebabnya, jalur komunikasi diplomatik mendapatkan perlakuan sangat ketat dan sensitif.

Jalur konvensional memiliki kekebalan diplomatik, yang membebaskan setiap bentuk komunikasi dari sensor atau pemeriksaan sepanjang berada dalam kantong diplomatik (diplomatic pouch).  Sementara jalur non-konvensional (melalui perangkat teknologi informasi) pastilah dilindungi dengan protokol keamanan yang ketat, misalnya dengan metode enkripsi, atau dengan teknologi anti penyadapan.

Standar bagi keamanan informasi diplomatik menggunakan standar yang sama dengan keamanan informasi intelijen.  Jika kebocoran informasi ini bisa terjadi pada negara secanggih dan semaju Amerika, dapat kita bayangkan bagaimana rentannya informasi-informasi yang beredar di lingkungan pejabat-pejabat diplomatik dari negara-negara kurang maju dan negara berkembang, seperti Indonesia.

Kebebasan Informasi

Salah satu perdebatan yang kemudian kembali muncul dalam konteks ini adalah isu tentang kebebasan informasi.  Di Indonesia, akhir-akhir ini sedang populer dengan istilah kebebasan informasi publik.  Apa yang dilakukan oleh WikiLeaks disatu sisi memiliki landasan yang kuat, yaitu hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak untuk menyatakan pendapat (berdasarkan informasi yang mereka miliki), serta hak dari media massa dan jurnalis untuk menyebarluaskan informasi tersebut.

Akan tetapi, sampai batas manakah informasi yang bersifat rahasia ini dapat ditolerir?  Di negara-negara maju, ada batasan mengenai rahasia negara yang didefinisikan secara gamblang dan disosialisasikan.  Negara atau institusi-intitusinyalah yang berkewajiban untuk melindungi rahasia negara tersebut.  Jika terdapat kebocoran rahasia negara, maka yang pertama-tama harus bertanggung jawab adalah pejabat yang berwenang.

Di Indonesia, ada masalah yang lebih rumit.  Kita telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Sementara, batasan tentang informasi yang masuk kategori rahasia negara hingga kini masih berbentuk rancangan undang-undang.  Kiranya, kasus WikiLeaks ini dapat menjadi sumber bagi penguatan RUU Rahasia Negara yang entah kapan akan tuntas.***