Apa Yang Dimenangkan Ahok Dalam Pilgub DKI?

Saya tertarik dengan ulasan Denny JA yang coba menjelaskan tentang besarnya selisih hasil Pilgub antara Ahok dan Djarot versus Anies dan Sandi. Terutama pada point ke-3, yaitu: pembagian sembako oleh kubu Ahok di masa minggu tenang.

Sehari jelang pemilihan saya berada di Jakarta. Salah satu stasiun TV Swasta mengulas dan menayangkan berkali-kali peristiwa pembagian sembako. Ulasan-ulasannya juga fokus pada money politics. Menurut Denny JA, publik kelas menengah atas yang merupakan pemilih loyal merasa tidak suka dan marah dengan peristiwa ini.  Ahok dianggap melanggar komitmen demokrasi dan pendidikan politik yang dia usung.

Sehari setelah pemilihan, Ahok bertemu Anies. Sambil bercanda, konon, sang petahana ini bilang: “Kalau saya menang, bisa jadi demo setiap hari di Jakarta”.

Saya merasa kalimat ini ada benarnya. Pilgub DKI 2017 dipenuhi dilema bagi.

Pada satu sisi, ada kontestasi politik di Pilgub. Di sisi lain, urusan hukum sedang berproses di pengadilan yang penuh tekanan kelompok masyarakat tertentu. Sehingga tersedia beberapa skenario untuk itu.

Skenario Ahok

Skenario pertama adalah Ahok menang Pilgub, dan menang di pengadilan. Jika ini terjadi, Jakarta akan membara. Sentimen kebencian terakumulasi karena dua hal, yaitu: ia adalah Gubernur Jakarta dan ia dinilai menista agama Islam. Ini skenario paling menguntungkan baginya, tetapi paling mengandung resiko bagi kehidupan sosial politik Jakarta dan Indonesia. Sentimen “anti” banyak hal akan meluber ke berbagai daerah.

Skenario kedua adalah Ahok menang Pilgub dan “kalah” di pengadilan. Pengertian kalah disini adalah ia dinyatakan bersalah dan dipenjara. Jika ia dinyatakan bersalah tetapi hanya dihukum percobaan, masih belum dapat dikatakan “kalah”. Jika ini terjadi, ia akan dilantik dalam penjara, dan akan segera dicopot sebagai Gubernur padahal ia baru saja menang. Maka, sama saja ia akan kehilangan keduanya: hilang jabatan Gubernur dan dipenjara pula.

Skenario ketiga adalah Ahok kalah Pilgub, tetapi “menang” di pengadilan. Sekali lagi, konteks “menang” disini bisa saja ia dinyatakan bersalah tetapi dijatuhi hukuman percobaan. Ia jelas akan kehilangan jabatan Gubernur. Akan tetapi ia masih memiliki ruang politik yang luas untuk berkiprah selain sebagai Gubernur.

Skenario keempat adalah Ahok kalah Pilgub dan juga “kalah” di pengadilan, yaitu dihukum penjara. Nampaknya, hal inilah yang paling tidak diinginkan sang mantan Bupati Belitung ini. Ia kehilangan segala hal.

Secara rasional, pilihan terbaik adalah skenario ketiga, yaitu kalah di Pilgub DKI tetapi “menang” di pengadilan. Jika saja bisa memilih, dapat dipastikan Ahok akan memilih skenario ini. Dan, nampaknya, inilah yang sedang “dipilih”.

Hingga beberapa saat sebelum pemilihan, berbagai hasil survei oleh lembaga kredibel masih percaya bahwa pemenang Pilgub DKI masih sulit ditentukan. Dengan selisih survei antara 1% – 2% dan margin of error di kisaran 5%, tidak ada lembaga survei yang berani memastikan kemenangan sebelum pencoblosan.

Seperti kata Denny JA, suara petahana akhirnya tergerus oleh sembako. Dengan kedok pasar murah, publik tahu bahwa penjualan (beberapa malah dibagikan gratis) sembako adalah upaya menarik suara pemilih yang berada pada status ekonomi menengah ke bawah.

Gagasan sembako ini sama sekali bukan berasal dari Basuki Tjahaja Purnama. Berkali-kali ia tegaskan sudah move on dari praktek politik sembako. Tetapi bagi PDI-P, partai yang selalu mengaku berpihak pada wong cilik, sembako masih jadi alat politik yang penting. Lihat berita Kompas tanggal 18 April, sehari jelang pemilihan disini. Cukup jelas perbedaan pandangan dengan PDI-P, khususnya Eva Sundari, soal isu sembako.

Ahok nampaknya tidak cukup kuat melawan keinginan PDIP-P. Atau bisa jadi, sengaja membiarkan saja praktek itu, meskipun ia cukup tahu dampaknya terhadap kelompok pemilih menengah atas akan seperti apa.

Paska Pilgub

Sehari setelah pemilihan, 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap Ahok. Saat itu, publik sudah paham bahwa Ahok telah kalah dalam Pilgub sehari sebelumnya. Tuntutan JPU mencengangkan secara hukum, namun cukup realistis dari sisi politik: Ahok bersalah, dituntut hukuman penjara 1 tahun, tetapi dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kata lain, secara politik Ahok menang dalam kasus hukumnya, sebab ia tidak akan dipenjara.

Memang, ada kelompok tertentu dalam Islam yang marah dan tidak menerima tuntutan JPU. Akan tetapi, tensi politik telah turun drastis paska Pilgub. Kelompok-kelompok Islam yang ingin Ahok dipenjara kini ditinggalkan oleh kelompok politik yang ingin Ahok gagal dalam Pilgub.

Kepentingan para elit ini sudah terpenuhi. Sehingga kelompok Islam akan segera ditinggalkan, sampai ada isu politik baru lagi yang akan menyatukan mereka kembali.

Begitulah politik… (*)

Diwawancarai Sebagai Seorang Muslim Yang Tinggal di Jepang

Suasana Sholat Jum'at di Kyoto Muslim Association (foto: ishaq)

Suasana Sholat Jum’at di Kyoto Muslim Association (foto: ishaq)

Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk sangat sedikit di Jepang.  Tetapi tentu saja saya tidak bisa menyebut bahwa Islam adalah agama minoritas.  Sebab secara sosiologi politik, minoritas itu adalah konsep tentang relasi kuasa, dan bukan sekedar angka statistik.

Artinya, jumlah yang kecil tidak berarti minoritas.  Begitu jumlah yang besar tidak serta-merta berarti mayoritas.  Konteks minoritas-minoritas adalah hubungan mempengaruhi berdasarkan mainstream idea tertentu.  Di Jepang, pengaruh aspek-aspek di luar jangkauan rasio (beyond rationality) masih cukup penting.  Menariknya, masyarakat Jepang masih dapat bertindak rasional dalam hidup bermasyarakat yang terus berubah.

Akhir-akhir ini, saya merasakan bahwa perhatian warga Jepang terhadap Islam mengalami kemajuan.  Awalnya adalah pada bulan Ramadhan tahun 2012 lalu.  Ada beberapa kabar yang menunjukkan makin pesatnya perhatian warga Jepang terhadap Islam.

Setiap Ramadhan, warga Muslim Kyoto mengadakan Ifthar Party, semacam acara buka puasa bersama.  Masing-masing Muslim dari setiap negara akan menggelar makanan khasnya masing-masing untuk dinikmati bersama.  Pada momen ini juga diundang warga Jepang non muslim yang berminat untuk mengenal lebih jauh Islam dan kehidupan warga muslim.

Pada Ifthar Party tahun 2012 lalu, untuk pertama kalinya Walikota Kyoto turut hadir.  Selain memberikan sambutan singkat, beliau juga menyempatkan diri untuk berkeliling mencicipi makanan dari berbagai negara.

Saat itu, saya juga mendengar kabar bahwa di Tokyo, Perdana Menteri Jepang juga untuk pertama kalinya mengundang para duta besar negara-negara Muslim pada suatu jamuan buka puasa bersama dan makan malam.

Sekitar tiga minggu lalu, sekelompok mahasiswa Doshisha Women College of Liberal Art (DWCLA) meminta saya menjadi nara sumber untuk kegiatan penulisan artikel mereka di koran berbahasa Jepang.  Mereka meminta saya membagikan berbagai kesan saya sebagai seorang Muslim yang hidup di Jepang.  Sepanjang proses wawancara yang berlangsung beberapa kali itu, saya merasakan kesempatan tidak saja membagikan pemahaman dasar tentang Islam tetapi juga belajar kembali tentang hal-hal mendasar tentang Islam.  Sebab, kebanyakan pertanyaan mereka berkaitan dengan hal-hal dasar yang kadang-kadang tidak pernah ditanyakan oleh seorang Muslim.

Dan ternyata menjadi seorang Muslim yang rasional adalah hal yang sudah hampir saya lupakan.  Hal itu saya sadari setelah banyak memperoleh pertanyaan “mengapa” dari Yui Tani, Tomoko Yoshikawa, dan kawan-kawannya.  Misalnya, mereka bertanya: “mengapa kalau shalat harus ruku dan sujud?”.  Ketika saya menjawab bahwa itulah ajaran Islam, mereka kembali bertanya: “mengapa Anda menerima ajaran seperti itu?”.  Wow…

Dan, dengan sedikit mengeles karena pemahaman rasional yang terbatas, saya hanya selalu memposisikan diri pada pemilahan antara ibadah dan muamallah. Bahwa kalau untuk ibadah, kita membutuhkan waktu panjang untuk mendiskusikannya, dan butuh waktu panjang untuk memahaminya.  Jadi, lebih baik kita berbicara pada tataran muamallah saja.

Nampaknya mereka cukup paham hal itu.  Apalagi, artikel yang akan mereka tulis sebenarnya lebih berfokus pada bagaimana kesan seorang Muslim yang hidup di Jepang, di tengah perbedaan nilai dan budaya.

Kesan saya sendiri terhadap wawancara ini adalah adanya minat yang makin tinggi dari warga Jepang terhadap Islam.  Mungkin saja minat ini berkaitan dengan pertimbangan ekonomi (ya, sekitar 1,6 milyar pemeluk Islam di seluruh dunia merupakan pasar yang sangat signifikan).  Akan tetapi, juga mungkin saja minat ini berkaitan dengan motif-motif pencarian spiritual dari individu-individu di Jepang.

Proses wawancara kemudian berlangsung intensif.  Mahasiswi-mahasiswi DWCLA ini kemudian sering mengirim email atau menaruh pesan inbox di facebook saya, berisi pertanyaan-pertanyaan individual. Misalnya: “sebagai seorang Muslim apa kendala yang paling sering dihadapi selama hidup di Jepang”.  Atau “jika ingin mengusulkan sesuatu, apa yang Anda usulkan bagi pemerintah atau warga Jepang”, dan sejenisnya.

Berkali-kali saya mengatakan bahwa meskipun saya adalah Muslim yang berasal dari negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, harap agar pandangan ini dianggap sebagai pandangan pribadi.  Hal berbeda mungkin saja diberikan oleh Muslim lain, meskipun juga ia berasal dari negara yang sama.

Saya menunggu bagaimana respon warga Jepang jika saja wawancara tersebut betul-betul termuat di media massa. (*)

Ujian Kompatibilitas Islam dan Demokrasi

Sekelompok masyarakat (yang diidentifikasi sebagai penganut Muslim) menyerang Ahmadiyah, Senin (7/02) di Pandeglang, Banten.  Setidaknya tiga orang terbunuh.  Pada tayangan video yang beredar luas di You Tube, tampak perilaku sadis ditunjukkan para penyerang.  Sehari kemudian (Selasa, 8/02), sekelompok orang yang juga diduga kuat dari kelompok Islam, menyerang dan membakar tiga gereja dan sebuah bangunan sekolah kristen di Temanggung.  Beberapa kendaraan terbakar, puluhan orang luka-luka, dan ratusan anak-anak sekolah histreis dan panik.

Peristiwa pertama dipicu “cerita lama”.  Penganut aliran Ahmadiyah selama ini menjadi sorotan.  Keberadaan mereka tidak diakui, sebagaimana tertuang dalam tujuh butir Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada 2008.  Namun, pemerintah dan aparat kepolisian cenderung membiarkan saja aktivitas yang dialukan oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).  Akibatnya, umat Islam yang marah mengambil tindakan sendiri, dengan cara-cara kekerasan.

Sementara kasus kedua yang terjadi di Temanggung dipicu ketidakpuasaan sekelompok umat Islam atas tuntutan vonis terhadap kasus penodaan agama.  Terdakwa Antonius Richmond Bawengan dituntut 5 tahun penjara atas kasus penistaan agama Islam yang dia lakukan pada Oktober 2010.  Massa menilai tuntutan itu terlalu ringan, dibandingkan perbuatan terdakwa yang menghina Islam.  Dalam waktu singkat, kerusuhan merebak di Temanggung.

Kekerasan bertameng Islam marak di Indonesia pada beberapa tahun terakhir.  Setara Institute mencatat setidaknya 33 aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah selama 2009, dan lebih 50 tindakan kekerasan pada 2010.  Lalu terdapat ratusan aksi-aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh FPI yang juga berkonotasi kekerasan, seperti pembubaran Kongres Waria, razia tempat hiburan malam dan minuman keras, dan lain-lain.

Ironisnya, gejala peningkatan kekerasan ini paralel dengan pertumbuhan demokrasi.  Pada banyak kesempatan di forum-forum multilateral, pemerintah Indonesia begitu membanggakan keberhasilan mengawinkan Islam dan demokrasi, yang dibanyak belahan dunia muslim lainnya nyaris gagal dipertemukan.  Isu kompatibilitas Islam dan demokrasi di Indonesia bahkan dijadikan tagline dalam diplomasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Demokrasi Semu?

Sejak reformasi 1998, gerakan demokratisasi begitu menggebu-gebu dilakukan.  Berbagai pihak mencurahkan perhatian, baik entitas domestik maupun lembaga-lembaga donor internasional.  Tahapan konsolidasi demokrasi yang dilakukan pada masa-masa awal transisi, sayangnya, terlalu fokus pada implementasi prosedur mekanistik demokrasi, dan mengabaikan upaya membangun budaya politik demokrasi.  Padahal, seperti dikemukakan Larry Diamond (2003) demokrasi membutuhkan masyarakat yang beradab, gigih, dan pluralis.  Ini adalah esensi dari budaya politik demokratis.

Demokrasi yang terkonsolidasi ditandai dengan penerimaan seluruh stakeholder politik untuk menerima demokrasi sebagai the only game in town yang mengatur interaksi berbagai kelompok, individu, dan negara.  Perbedaan adalah energi yang menggerakkan demokrasi.  Dalam sistem yang terkonsolidasi, perbedaan itu seharusnya dipertemukan melalui dialog, kompromi, dan konsensus.  Kekerasan dan pemaksaan kehendak sama sekali tidak berada di domain manapun dari sistem politik demokratis yang terkonsolidasi.

Seiring dengan makin luasnya praktek-praktek demokrasi prosedural, makin meningkat pula kekerasan di masyarakat.  Ini tampak dengan implementasi pemilihan kepala daerah langsung.  Di setiap daerah yang menggelar perhelatan ini, kekerasan selalu saja menjadi momok.  Para elit politik dan kelompok-kelompok pendukung selalu siap untuk menang, tetapi tidak pernah siap untuk kalah.

Upaya membangun budaya politik demokrasi butuh proses yang lama dan panjang.  Namun, untuk jangka pendek dibutuhkan hukum dan aparat yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh pihak bermain pada rule of the game yang sama.  Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada kekuatan hukum dan kemandirian aparat, maka pada saat itulah demokrasi berada pada ancaman terbesarnya.

Ujian Kompatibilitas

Dalam beberapa waktu terakhir ini, kita menyaksikan betapa hukum begitu lemah, dan aparat tidak berdaya (tersandera?) oleh kepentingan-kepentingan a-demokrasi.  Kasus Ahmadiyah menjadi berkepanjangan, padahal muaranya adalah implementasi SKB Tiga Menteri yang tidak tegas.  Aparat hukum tidak bertindak semestinya, sehingga fungsi penegakan hukum diambil oleh masyarakat.

Di sisi lain, kelompok-kelompok militan yang selama ini diidentifikasi dan tampak kasat mata telah melakukan aksi-aksi di luar hukum, kekerasan, penganiayaan, dan sebagainya, justru menjadi sahabat aparat keamanan.  Pada level tertentu, aparat keamanan kehilangan kepercayaan masyarakat.  Apalagi, berbagai kritikan telah disampaikan, namun fenomena kekerasan masih saja teradi berulang-ulang.

Pemerintah nampaknya berharap budaya politik demokrasi tumbuh dengan sendirinya.  Mungkin hal itulah yang menyebabkan pemerintah, khususnya Presiden, tidak memanfaatkan kekuasaan politik yang dimiliki untuk mencampuri proses penegakan hukum.  Sikap ini membahayakan proses demokrasi yang belum sepenuhnya terkonsolidasi.  Seperti sinyalemen Larry Diamond (2008), situasi seperti ini dapat mendorong terjadinya the roll back of democracy, yang menyeret muncul lagi rejim otoriter yang dapat menyelesaikan masalah.***

Catatan: Artikel ini telah dimuat pada Harian Tribun Timur Makassar, Jum’at, 11 Februari 2011. Link-nya disini.