Ujian Kompatibilitas Islam dan Demokrasi

Sekelompok masyarakat (yang diidentifikasi sebagai penganut Muslim) menyerang Ahmadiyah, Senin (7/02) di Pandeglang, Banten.  Setidaknya tiga orang terbunuh.  Pada tayangan video yang beredar luas di You Tube, tampak perilaku sadis ditunjukkan para penyerang.  Sehari kemudian (Selasa, 8/02), sekelompok orang yang juga diduga kuat dari kelompok Islam, menyerang dan membakar tiga gereja dan sebuah bangunan sekolah kristen di Temanggung.  Beberapa kendaraan terbakar, puluhan orang luka-luka, dan ratusan anak-anak sekolah histreis dan panik.

Peristiwa pertama dipicu “cerita lama”.  Penganut aliran Ahmadiyah selama ini menjadi sorotan.  Keberadaan mereka tidak diakui, sebagaimana tertuang dalam tujuh butir Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada 2008.  Namun, pemerintah dan aparat kepolisian cenderung membiarkan saja aktivitas yang dialukan oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).  Akibatnya, umat Islam yang marah mengambil tindakan sendiri, dengan cara-cara kekerasan.

Sementara kasus kedua yang terjadi di Temanggung dipicu ketidakpuasaan sekelompok umat Islam atas tuntutan vonis terhadap kasus penodaan agama.  Terdakwa Antonius Richmond Bawengan dituntut 5 tahun penjara atas kasus penistaan agama Islam yang dia lakukan pada Oktober 2010.  Massa menilai tuntutan itu terlalu ringan, dibandingkan perbuatan terdakwa yang menghina Islam.  Dalam waktu singkat, kerusuhan merebak di Temanggung.

Kekerasan bertameng Islam marak di Indonesia pada beberapa tahun terakhir.  Setara Institute mencatat setidaknya 33 aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah selama 2009, dan lebih 50 tindakan kekerasan pada 2010.  Lalu terdapat ratusan aksi-aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh FPI yang juga berkonotasi kekerasan, seperti pembubaran Kongres Waria, razia tempat hiburan malam dan minuman keras, dan lain-lain.

Ironisnya, gejala peningkatan kekerasan ini paralel dengan pertumbuhan demokrasi.  Pada banyak kesempatan di forum-forum multilateral, pemerintah Indonesia begitu membanggakan keberhasilan mengawinkan Islam dan demokrasi, yang dibanyak belahan dunia muslim lainnya nyaris gagal dipertemukan.  Isu kompatibilitas Islam dan demokrasi di Indonesia bahkan dijadikan tagline dalam diplomasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Demokrasi Semu?

Sejak reformasi 1998, gerakan demokratisasi begitu menggebu-gebu dilakukan.  Berbagai pihak mencurahkan perhatian, baik entitas domestik maupun lembaga-lembaga donor internasional.  Tahapan konsolidasi demokrasi yang dilakukan pada masa-masa awal transisi, sayangnya, terlalu fokus pada implementasi prosedur mekanistik demokrasi, dan mengabaikan upaya membangun budaya politik demokrasi.  Padahal, seperti dikemukakan Larry Diamond (2003) demokrasi membutuhkan masyarakat yang beradab, gigih, dan pluralis.  Ini adalah esensi dari budaya politik demokratis.

Demokrasi yang terkonsolidasi ditandai dengan penerimaan seluruh stakeholder politik untuk menerima demokrasi sebagai the only game in town yang mengatur interaksi berbagai kelompok, individu, dan negara.  Perbedaan adalah energi yang menggerakkan demokrasi.  Dalam sistem yang terkonsolidasi, perbedaan itu seharusnya dipertemukan melalui dialog, kompromi, dan konsensus.  Kekerasan dan pemaksaan kehendak sama sekali tidak berada di domain manapun dari sistem politik demokratis yang terkonsolidasi.

Seiring dengan makin luasnya praktek-praktek demokrasi prosedural, makin meningkat pula kekerasan di masyarakat.  Ini tampak dengan implementasi pemilihan kepala daerah langsung.  Di setiap daerah yang menggelar perhelatan ini, kekerasan selalu saja menjadi momok.  Para elit politik dan kelompok-kelompok pendukung selalu siap untuk menang, tetapi tidak pernah siap untuk kalah.

Upaya membangun budaya politik demokrasi butuh proses yang lama dan panjang.  Namun, untuk jangka pendek dibutuhkan hukum dan aparat yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh pihak bermain pada rule of the game yang sama.  Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada kekuatan hukum dan kemandirian aparat, maka pada saat itulah demokrasi berada pada ancaman terbesarnya.

Ujian Kompatibilitas

Dalam beberapa waktu terakhir ini, kita menyaksikan betapa hukum begitu lemah, dan aparat tidak berdaya (tersandera?) oleh kepentingan-kepentingan a-demokrasi.  Kasus Ahmadiyah menjadi berkepanjangan, padahal muaranya adalah implementasi SKB Tiga Menteri yang tidak tegas.  Aparat hukum tidak bertindak semestinya, sehingga fungsi penegakan hukum diambil oleh masyarakat.

Di sisi lain, kelompok-kelompok militan yang selama ini diidentifikasi dan tampak kasat mata telah melakukan aksi-aksi di luar hukum, kekerasan, penganiayaan, dan sebagainya, justru menjadi sahabat aparat keamanan.  Pada level tertentu, aparat keamanan kehilangan kepercayaan masyarakat.  Apalagi, berbagai kritikan telah disampaikan, namun fenomena kekerasan masih saja teradi berulang-ulang.

Pemerintah nampaknya berharap budaya politik demokrasi tumbuh dengan sendirinya.  Mungkin hal itulah yang menyebabkan pemerintah, khususnya Presiden, tidak memanfaatkan kekuasaan politik yang dimiliki untuk mencampuri proses penegakan hukum.  Sikap ini membahayakan proses demokrasi yang belum sepenuhnya terkonsolidasi.  Seperti sinyalemen Larry Diamond (2008), situasi seperti ini dapat mendorong terjadinya the roll back of democracy, yang menyeret muncul lagi rejim otoriter yang dapat menyelesaikan masalah.***

Catatan: Artikel ini telah dimuat pada Harian Tribun Timur Makassar, Jum’at, 11 Februari 2011. Link-nya disini.