Demokrasi, Partisipasi, dan Kehadiran di Pemilu

Pada opininya (Kamis, 30/5) berjudul “posisi partisipasi dalam demokrasi” Haidir Fitra Siagian mengemukakan kecenderungan rendahnya partisipasi politik pemilu.  Haidir berpandangan bahwa pada sistem pemilihan langsung, tinggi rendahnya legitimasi kepemimpinan politik berkaitan dengan tingkat partisipasi warga saat pemilu.

Pandangan ini melegitimasi kegalauan pemerintah dan penyelenggara pemilu terhadap gejala makin rendahnya kehadiran warga di bilik suara.  Seolah-olah bahwa pemilu yang berkontribusi positif pada demokrasi adalah pemilu yang diikuti banyak pemilih.  Banyak pihak kemudian mendorong agar warga ramai-ramai datang memberikan suara, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas politik.

Padahal tidak ada hubungan langsung antara “hadir memberikan suara di tempat pemungutan suara” dengan kualitas.  Tulisan ini hendak menguaraikan beberapa data yang relevan dengan argumentasi tersebut.

Voter Turnout

Keikutsertakan warga memberikan suara pada pemilu dikenal dengan istilah “voter turnout”.  Ini hanya satu bagian kecil dari partisipasi politik.  Disisi lain, partisipasi politik juga bukan satu-satunya variabel kualitas.

demokrasi

Salah satu spanduk kampanye Pilkada Damai yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Otonomi (LeDO) Makassar pada Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja, 2010. (Foto: LeDO Makassar)

Jika kita menganalisa Democracy Index 2012 oleh The EIU dan Database Voter Turnout oleh International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), maka dengan sederhana akan dapat dijelaskan bagaimana posisi voter turnout dengan kualitas demokrasi negara-negara di dunia.  Masing-masing data ini aksesibel dan memiliki validitas terakui serta digunakan oleh ahli dan analis di seluruh dunia.

Democracy index adalah penilaian yang menggunakan 5 variabel makro, yaitu proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik.

Democracy Index 2012 menunjukkan, dari 167 negara di dunia, terdapat 25 negara full democracy, 54 negara flawed democracy, 37 negara hybrid regime, dan 51 negara autoritharian regime.

Dari pemilu legislatif terakhir di masing-masing negara menunjukkan rata-rata voter turnout sebagai berikut: full democracy (73.63%), flawed democracy (65.72%), hybrid regime (63.93%), dan authoritarian regime (69.56%).

Data ini saja sudah bisa menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara kualitas demokrasi dengan voter turnout.  Jelas terlihat bahwa rata-rata voter turnout di negara-negara rejim otoriter lebih tinggi dari negara-negara yang lebih demokratis di dua kategori lainnya (demokrasi belum sempurna dan rejim campuran).

Fenomena Voter Turnout

Memang ada fakta bahwa rata-rata voter turnout di negara-negara demokrasi penuh adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga kategori lain.  Tetapi jika kita mem-breakdown data ini, maka fakta itu tidak bisa menjustifikasi asumsi bahwa semakin tinggi voter turnout akan semakin demokratis negara itu.

Pertama, negara dengan voter turnout tertinggi adalah Laos, yaitu 99,69% pada pemilu 2011.  Sementara di indeks demokrasi, negara ini berada pada kategori rejim otoriter (peringkat ke-156).  Di kategori ini, juga terdapat 6 negara dengan voter turnout di atas 90%, yaitu: Turkmenistan (93.87%), Equitorial Guinea (96.45%), Vietnam (99.51%), Rwanda (98.50%), Cuba (96.89%), dan Ethiopia (93.44%).

Kedua, dari 25 negara berkategori demokrasi penuh, 12 diantaranya memiliki angka voter turnout pada pemilu terakhirnya dibawah 70% (ambang batas ideal versi IDEA).  Voter turnout Amerika Serikat adalah 41.59% pada pemilu legislatif 2010 dan 57.5% pada pemilihan presiden 2012.  AS berada pada peringkat ke-19 negara paling demokratis.  Bahkan negara peringkat ke-7 paling demokratis, yaitu Swiss, angka voter turnout adalah 49.10% pada pemilu legislatif 2011.

Dengan demikian, kita bisa terjebak pada kesesatan berpikir jika mengkaitkan kehadiran pemilih pada pemungutan suara (voter turnout) dengan partisipasi politik dan demokrasi.

Fenomena Demokrasi Global

Pada penghujung dekade 2000-an, terjadi gejala stagnasi terhadap demokrasi di seluruh dunia.  Laporan Demokrasi Indeks 2011 diberi judul yang menggambarkan kondisi ini: “Democracy Under Stress” (Demokrasi dalam tekanan). Lalu pada tahun 2012, laporan itu berjudul “Democracy is at a standstill” (Demokrasi sedang mandeg).

Dalam bukunya, Mark N Franklin (2004) memetakan hubungan antara voter turnout, timeline demokrasi, dan dinamika lingkungan global.  Kesimpulan yang menarik adalah tingkat kehadiran warga saat pemilu tidak bisa dibandingkan berdasarkan waktu (timeline) dinamika demokrasi, baik pada level nasional maupun global.

Jika suatu negara mengalami kemerosotan angka voter turnout pada suatu pemilu dibandingkan pemilu sebelumnya, umumnya penurunan tersebut merupakan kecenderungan global yang juga terjadi di banyak negara.  Tentu saja, beberapa anomali tekanan kondisi domestik bisa saja menjadi faktor yang berkontribusi, misalnya penurunan kualitas pemilu, atau konflik internal.

Faktor Berpengaruh

Dalam kaitannya dengan persepsi pemilih, ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan warga untuk hadir atau tidak hadir pada saat pemungutan suara.

Pertama, pemilu bukan sesuatu yang mempesona, dianggap tidak menarik, dan tidak perlu (disenchantement).  Persepsi ini muncul jika setelah beberapa kali pemilu warga tidak merasa manfaat apapun.  Warga juga menyaksikan kekacauan pada pranata-pranata politik (aktor dan penyelenggara).  Juga buruknya manajemen pemilu mulai dari pendataan pemilih hingga penetapan hasil.  Hal lainnya adalah praktek-praktek manipulasi yang melibatkan aktor-aktor yang seharusnya netral (misalnya pemerintah dan NGO).

Kedua, warga bisa juga enggan hadir saat pemilu karena sistem yang tercipta telah memuaskan (contentment).  Mereka percaya bahwa siapapun yang dihasilkan oleh pemilu akan berbuat untuk kepentingan publik.  Hal ini bisa tercipta jika anasir penting pemilu, terutama partai politik dan penyelenggara, adalah anasir-anasir terpercaya.

Penurunan voter turnout bisa juga terjadi karena terbukanya ruang partisipasi lain yang lebih efektif, misalnya forum warga makin tersedia, keterbukaan informasi semakin terjamin, dan akses untuk mempengaruhi keputusan publik makin terbuka.

Situasi disenchantement dan contenment dapat mengarah pada delegitimasi pemilu.  Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa delegitimasi pemilu yang bersumber dari kedua hal ini tidak berarti delegitimasi terhadap demokrasi.  Adalah keliru jika hanya karena pemilu tidak mempesona atau karena masyarakat sudah merasa puas dengan pemilu lantas demokrasi hendak ditinggalkan.

Faktor disenchantment bisa menjelaskan gejala rendahnya voter turnout di negara-negara dimana demokrasi belum sepenuhnya terkonsolidasi, seperti Indonesia.  Sementara pada negara-negara dengan demokrasi yang stabil, rendahnya voter turnout lebih disebabkan karena faktor contentment.  Tentu saja, sekali lagi, secara empirik anomali minor mungkin saja ditemukan.

Dengan demikian, adalah jauh lebih penting untuk membenahi akar persoalannya, yaitu sistem rekrutmen di partai politik, dan kredibilitas penyelenggara.  Nah, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada penyelenggara, jika penyelenggara ini memiliki track record yang tidak bisa dipercaya?(*)

Dimuat pada Harian Tribun Timur, Rabu, 5 Juni 2013. Versi online pada link ini.

Pahamilah Instrumen-instrumen Mengukur Demokrasi

Ada banyak instrumen, baik yang telah diaplikasikan maupun yang sedang dikembangkan, untuk mengukur kualitas demokrasi.  Tentu saja, semua instrumen perlu diawali dengan pendefinisian yang komprehensif dan terukur tentang apa itu demokrasi.  Kenyataannya, hingga kini belum tercapai satu kesepakatan mengenai definisi ini.  Perspektif berbeda tentu akan memberi kesimpulan berbeda.

Weltkarte2Democracy Index yang dikembangkan oleh the Economist Inteligent Unit (The EIU) adalah salah satu instrumen mengetahui kualitas demokrasi.  Juga ada yang indeks yang dirancang oleh Freedom House. Selain itu, ada juga Global Democracy Ranking oleh Democracy Ranking Association (Förderung von Demokratiequalität) yang berbasis di Wina, Austria, atau Democracy Barometer yang didesain oleh University of Zurich dengan pembiayaan Swiss National Science Foundation.

Juga ada beberapa metode yang didesain oleh beberapa perguruan tinggi, namun sifatnya masih dalam tahap pengembangan. Misalnya, Project Polity IV yang dipimpin oleh Ted Robert Gurr, professor di University of Maryland, atau Vanhanen’s Index of Democracy yang didesain oleh Tatu Vanhanen (emiritius professor di University of Tampere dan University of Helsinki).

Instrumen-instrumen ini tentu saja dibangun dengan perspektif berbeda, menggunakan asumsi-asumsi berbeda, dan tools (alat ukur yang juga berbeda).  Democracy Index, misalnya, membagi demokrasi pada 5 variabel utama yang kemudian diturunkan menjadi 60 indikator.  Nampaknya, Democracy Index mengadopsi pendekatan fungsional dalam politik, dimana proses demokrasi itu dilihat sebagai bekerja unit-unit yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lalu Democracy Barometer memetakan kualitas demokrasi berdasarkan tiga pilar, yaitu: kebebasan (freedom), pengawasan (control), dan persamaan (equality).  Masing-masing pilar terbagi pada 3 variabel, dan setiap variabel memiliki indikatornya sendiri-sendiri.  Pilar-pilar ini diterjemahkan dari definisi lain tentang demokrasi sebagaimana dibangun oleh para teoritisi liberal.

Sementara Democracy Ranking mendefinisikan kualitas demokrasi sebagai: perpaduan antara kebebasan dan karakter khas dari sistem politik dengan kinerja dari dimensi-dimensi non politis.  Dalam konteks demikian, Democracy Ranking memberi bobot 50% untuk aspek politik dari demokrasi, sementara aspek-aspek non politik didistribusikan untuk aspek-aspek non politik, yaitu gender (10%), ekonomi (10%), pengetahuan (10%), kesehatan (10%), dan lingkungan hidup (10%).

Maka, tidak mengherankan jika masing-masing instrumen itu memberikan hasil yang berbeda.  Akan tetapi, ada dua hal yang menarik dari berbagai instrumen tersebut.

Pertama, urutan kualitas demokrasi negara-negara di dunia relatif sama dilihat dari perspektif metode manapun, terutama untuk negara-negara yang berada pada posisi ekstrim.  Misalnya, negara seperti Finlandia, Amerika Serikat, atau Selandia Baru selalu berada pada posisi di atas atau relatif lebih demokratis dibandingkan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, atau India.

Kedua, pada setiap metode pengukuran voter turnout selalu menjadi indikator dengan kontribusi minimal terhadap keseluruhan postur pengukuran. Artinya, jika kita melakukan simulasi hitung ulang dengan mengeluarkan indikator voter turnout, tidak akan terjadi perubahan signifikan dalam posisi urutan kualitas demokrasi negara-negara di dunia. Jadi, meskipun tanpa variabel voter turnout, Swiss dan Amerika Serikat akan tetap lebih demokratis dibandingkan Laos, Vietnam, dan Kuba.

Pemahaman terhadap data selalu saja penting bagi seorang intelektual apalagi sebagai akademisi.  Kekeliruan memahami konteks data dapat mengarah pada kekeliruan penarikan kesimpulan yang fatal.(*)

Partisipasi di Pemilu, Hubungannya Dengan Demokrasi

Saya membaca lagi satu artikel di kolom Opini harian Tribun Timur (Kamis, 30/5) tentang partisipasi dalam pemilihan umum.  Ini artikel kesekian yang saya baca, yang intinya adalah “kegalauan terhadap gejala penurunan angka partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara”.

Artikel-artikel seperti ini sudah sering saya baca.  Akan tetapi, penulisnya adalah penyelenggara pemilu seperti anggota KPU, atau aktivis-aktivis LSM (yang mungkin tulisannya itu dipesan oleh penyelenggara), atau juga beberapa mahasiswa semester awal yang lebih percaya pada media massa.

Tetapi ketika artikel yang saya baca kali ini ditulis oleh seorang akademisi (di identitas penulis tercantum: dosen di salah satu PT, dan kandidat Ph.D di Malaysia) saya pikir ada yang perlu direspon.  Bukan apa-apa. Adalah fatal jika kalangan akademisi kehilangan daya kritis mencermati persoalan sosial kemasyarakatan.  Suara akademisi, walaupun dimana-mana menerima banyak kritik, tetap perlu dipelihara.

Mungkin karena terlalu sering dikampanyekan pemerintah, kini meluas pandangan umum bahwa pemilu (maupun pemilukada) yang berhasil itu adalah pemilu yang (1) partisipasi warga memilih sangat tinggi; (2) tidak ada gugatan ke MK.  Maka, ramai-ramailah menjelang momen pemilu, penyelenggara dan juga pemerintah sibuk mengkampanyekan agar warga ramai-ramai datang ke TPS memberikan suaranya.

Dugaan umum selama ini adalah pemilu yang legitimate itu yang diikuti banyak orang. Jadi, kalau itu pemilihan bupati, maka makin banyak yang datang memilih, maka makin tinggi legitimasi pemimpin.  Karena pemilu adalah elemen utama demokrasi, maka dibangunlah logika linear: jika tingkat partisipasi pada pemilu tinggi, maka demokrasi jadi makin berkualitas.

Partisipasi Dalam Realitas

Saya kemudian coba membuka data kualitas demokrasi negara-negara di dunia, dan membandingkannya dengan angka partisipasi pemilu di setiap negara tersebut.  Untuk kualitas demokrasi, saya gunakan saja Demokrasi Indeks, dan untuk data partisipasi pemilih (istilahnya voters turnout) saya gunakan data dari International IDEA.

Ternyata, data yang ada sama sekali tidak mendukung kerangka berpikir di atas.  Demokrasi Indeks 2012 membagi negara-negara di dunia dalam 4 kategori menurut tingkatan kualitas demokrasinya.  Saya coba hitung rata-rata tingkat partisipasi di setiap kategori berdasarkan hasil pemilu terakhir sebelum 2012.  Berturut-turut datanya adalah:

  • Demokrasi penuh (ada 25 negara), rata-rata voters turnout: 73,63%
  • Demokrasi belum sempurna (ada 54 negara), rata-rata voters turnout: 65,72%
  • Rejim campuran (37 negara), rata-rata voters turnout: 63,93%
  • Rejim otoriter (51 negara), rata-rata voters turnout: 96,56%

Data ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara kualitas demokrasi dengan partisipasi pemilih. Bagaimana mungkin, di negara rejim otoriter tingkat partisipasi pemilih justru lebih besar dibanding negara-negara rejim campuran dan demokrasi belum sempurna?

Memang, di negara-negara demokrasi penuh, rata-rata partisipasi pemilih cukup tinggi, yaitu 73,63%.  Tapi, jika data ini kita breakdown pada data per negara ada fakta yang tidak relevan. Misalnya, AS itu adalah negara kategori demokrasi penuh (peringkat 19 dari 25 negara). Tetapi partisipasi pemilihnya hanya 41,59% (pada pemilu legislatif 2010) dan 57,5% pada pemilu presiden 2012.  Coba lihat juga Swiss, negara peringkat ke-7 di Demokrasi Indeks 2012. Angka pertisipasi pemilihnya adalah 49,105.

Faktanya juga paradoks jika data seluruh negara kita amati.  Negara dengan voters turnout tertinggi di dunia adalah Laos, yaitu 99,69% pada pemilu 2011. Padahal, ini adalah negara rejim otoriter, ada di peringkat 156 dari 167 negara.  Ada 6 negara rejim otoriter lain dengan angka voter turnout lebih 90%, yaitu: Turkmenistan (93.87%), Equitorial Guinea (96.45%), Vietnam (99.51%), Rwanda (98.50%), Cuba (96.89%), dan Ethiopia (93.44%).

Memang data ini masih bisa diperdebatkan, terutama jika indikator kualitas demokrasi menurut Demokrasi Indeks itu dielaborasi. Tetapi itu debat dalam konteks lain, saya kira.  Substansi yang menurut saya penting adalah memperdebatkan dulu hubungan antara kualitas demokrasi dengan partisipasi saat pemilu.

Ini penting. Agar penyelenggara pemilu (KPU) lebih mementingkan urusan kualitas pemilu yang dikelola, daripada sibuk berkampanye mendorong warga datang ke TPS.  Pemilu itu ibarat produk. Kalau bagus dan rakyat butuh, mereka akan datang. Kalau bagus tapi rakyat tidak butuh, mungkin akan datang juga (untuk rekreasilah). Tapi kalau buruk dan rakyat tidak butuh, mana mungkin rakyat mau datang… (*)

 

Media Massa Yang Memerintah atau Memberitakan?

Website resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura di alamat www.mfa.gov.sg pada Selasa (5/7) memuat pernyataan bahwa Nazaruddin telah meninggalkan negara tersebut beberapa waktu lalu.  Tentu saja, berita ini membuat kehebohan baru di tanah air.  Tetapi, yang menarik perhatian saya adalah kalimat pembuka pernyataan itu yang isinya:“In response to media queries on the persistent allegation by the Indonesian media about graft suspect Muhammad Nazaruddin’s presence in Singapore…”. Terjemahannya (oleh penulis) adalah: menanggapi pertanyaan media massa pada tuduhan terus-menerus oleh media di Indonesia tentang keberadaan tersangka korupsi Muhammad Nazaruddin di Singapura…

Dari pernyataan ini tampak bahwa pernyataan resmi Kemenlu Singapura tersebut merupakan respon terhadap berbagai pertanyaan media.  Sebulan terakhir ini energi publik dikuras isu Nazaruddin.  Publik, sebagaimana juga pemerintah Indonesia bahkan Presiden SBY sendiri, terus percaya bahwa Nazaruddin ada di Singapura, dan berbagai tuntutan disuarakan agar Singapura bekerja sama memulangkannya ke Indonesia.

Pemerintah mengaku telah menempuh segala cara untuk memulangkan Nasaruddin.  Maka, pernyataan Kemenlu Singapura tersebut menjadi jawaban mengapa upaya itu gagal: “mana mungkin kita bisa memulangkan Nazaruddin dari Singapura, sementara dia tidak ada di negara tersebut?”  Sungguh, ini olok-olok yang memalukan, bukan hanya bagi aparat penegak hukum kita, tetapi terhadap bangsa Indonesia keseluruhan.

Dengan tekanan media, akhirnya terungkaplah fakta yang selama ini gagal diungkap oleh pemerintah sekalipun.  Padahal, secara formal, hubungan bilateral itu memiliki saluran khusus untuk berkomunikasi pada berbagai level, dan pada berbagai kategori.  Pada tingkat tertinggi, ada saluran komunikasi antara kepala negara atau otoritas tertinggi pemerintahan.

Komunikasi Bilateral

Pernyataan Singapura itu juga menyebut bahwa informasi tentang Nazaruddin telah disampaikan kepada otoritas penegak hukum (kepolisian?) Indonesia sejak beberapa minggu lalu.  Tetapi, informasi ini nampaknya ditahan, sehingga memicu pengambilan keputusan keliru.  Presiden seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap oknum atau institusi pemerintahan yang menahan informasi itu.

Pihak Singapura berasumsi bahwa saluran komunikasi bilateral seharusnya berlangsung dalam mekanisme antar pemerintahan.  Singapura tidak ingin berbicara kepada media tentang keberadaan Nazaruddin.  Secara hukum Nazaruddin adalah warga negara Indonesia, yang harus menjadi urusan pemerintah Indonesia.  Namun, kuatnya tekanan media memaksa Singapura berbicara kepada media.

Jika benar bahwa Singapura telah menyampaikan informasi tersebut ke pihak Indonesia, kita patut bertanya-tanya: siapa atau unit pemerintahan mana yang menerima?  Mengapa informasi sepenting itu ditahan? Apakah Nazaruddin telah menjadi semacam “Don” yang menguasai institusi hukum?  Mengapa justru media yang mengungkap fakta ketidakberadaan Nasaruddin di Singapura?

Media Massa dan Layanan Publik

Kasus ini menunjukkan bahwa peranan media dalam iklim demokrasi demikian konstruktif dan positif.  Media dapat menembus halangan-halangan prosedural, administratif, birokrasi, dan bahkan regulasi, untuk memastikan pemerintahan itu dapat bekerja dengan efektif dan efisien.  Tanpa tekanan media, kita pastilah masih yakin bahwa Nazaruddin bersembunyi di Singapura.

Pada level domestik, peranan media untuk mendorong bekerjanya layanan publik juga begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat.  Ketika publik merasa bahwa pemerintah tidak hadir sebagai penyelesai masalah, media hadir dan memberi solusi dengan efektif dan efisien, dan tanpa biaya sama sekali.

Ada banyak kasus, khususnya di Kota Makassar, dimana fungsi-fungsi layanan publik seringkali tidak bekerja sebagaimana mestinya.  Urusan KTP yang mandeg, sampah yang tidak terangkut, traffic light yang tidak bekerja, jalan yang rusak dan bertahun-tahun tidak diperbaiki, dan sebagainya.  Warga berkali-kali menyampaikan tuntutan langsung kepada institusi layanan publik, tetapi masalah tidak kunjung selesai.

Tetapi, begitu media massa menyuarakan masalah-masalah tersebut, dalam waktu singkat masalah teratasi.  Di Tribun Timur ada rubrik Public Service yang menjalankan fungsi itu.  Juga beberapa radio FM yang dikelola swasta menjadi pengeras suara bagi masalah-masalah yang dihadapi publik.  Dan begitu media massa bekerja, sebagian besar masalah publik teratasi dalam waktu singkat.

Ancaman Distrust

Fenomena ini dapat kita lihat dari sisi positif atau sisi negatif.  Dari sisi positif, peranan media massa dalam mendorong bekerjanya pemerintahan merupakan jaminan bahwa demokrasi bekerja sebagaimana mestinya.  Secara substansial, media massa memang berfungsi sebagai pengontrol jalannya pemerintahan, dan pendorong agar fungsi-fungsi pemerintahan itu bekerja.

Tetapi dari sisi negatif, media massa juga dapat menjadi alat politik yang berpotensi kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi.  Isu independensi media memang telah menjadi wacana sejak lama, dimana anasir-anasir politik yang berada dibalik media tidak mudah untuk dihindari.

Kekhawatiran lain yang patut diantisipasi adalah dominasi peranan media akibat lemahnya pemerintahan.  Dari kasus-kasus di atas, lambat laun menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap pemerintahan.  Lalu timbul kepercayaan baru bahwa media adalah pemerintahan yang sebenarnya.  Jika pemerintah tidak meningkatkan responsivitasnya, suasana ketidakpercayaan ini dapat meluas pada berbagai aspek.

Dengan terungkapnya kasus keberadaan Nazaruddin oleh media massa, serta berbagai fakta bahwa sangat banyak keluhan layanan publik yang dapat diatasi oleh media massa, maka tidaklah berlebihan jika ada pandangan bahwa “media massa adalah pemerintahan yang sebenarnya”. Ini adalah tantangan bagi pemerintahan yang sebenarnya, untuk segera mengembalikan kepercayaan publik. (*)

 

Tulisan ini telah dimuat pada Harian Tribun Timur Makassar, edisi Jum’at 15 Juli 2011.

Iran, Demokrasi dan Demokratisasi Timur Tengah

Gerakan pro demokrasi yang baru saja mengakhiri kekuasaan Presiden Mesri Husni Mubarak kini tengah menjalar ke berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.  Tercatat, kini aksi demonstrasi menuntut pergantian rejim tengah terjadi di jalan-jalan pada kota-kota utama di Aljazair, Bahrain, Yaman, dan juga Libya.  Semua dengan bahasa yang sama: menuntut pergantian rejim.

Nampaknya, gerakan ini akan mengalami kendala terbesarnya di Iran, negara yang dipimpin oleh Presiden Ahmadinejad, seorang kepala negara beraliran garis keras yang menolak segala bentuk intervensi Barat.  Di banyak negara Timur Tengah lain, ada rejim-rejim yang berkuasa cenderung menerima kehadiran AS, sepanjang Washington dapat mentolerir otoritarianisme.  Dan hal itulah yang terjadi selama ini.

Standar Ganda Demokrasi Washington

Telah menjadi kepercayaan banyak analis bahwa Amerika menggunakan standar ganda dalam hubungan luar negerinya di Timur Tengah.  Konsideran utama yang mendasari interaksi dengan negara-negara di kawasan ini adalah kepentingan nasional dan faktor Israel.  AS cenderung kooperatif dan bersikap toleransi kepada bentuk pemerintahan apapun, sepanjang negara Timur Tengah itu menganut kebijakan luar negeri yang lunak terhadap Israel.

Hal ini tidak terjadi di Iran.  Sejak kehadiran Ahmadinejad di tampuk kepemimpinan Iran, negara ini menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi dan kehadiran AS.  Cita-cita Ahmadinejad adalah mengubah tatanan hubungan internasional yang dinilainya sangat timpang dan penuh ketidakadilan.  Konstalasi global yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Barat (terutama setelah usainya perang dingin pada 1991) dipenuhi oleh eksploitasi dan penjajahan model baru yang lebih canggih dan terlindungi oleh idiom-idiom modernisasi.

Perlawanan ini ditunjukkan dengan keinginan untuk mengembangkan pengayaan uranium yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan senjata nuklir.  Meskipun Iran membungkusnya dengan pernyataan bahwa pengayaan itu semata-mata ditujukan untuk kepentingan damai.

Gerakan pro demokrasi yang dimotori oleh kalangan oposisi Iran dalam pandangan Ahmadinejad adalah gerakan yang ditunggangi (atau mungkin juga dikendalikan) Washington.  Dan ia dengan tegas menolaknya.  Pernyataan Ahmadinejad yang terbaru menegaskan: “perencanan demonstrasi Iran akan gagal total”, dimana pernyataan ini lebih ditujukan kepada AS dan sekutu-sekutu demokrasinya daripada kepada kalangan oposisi dalam negeri.

Ahmadinejad adalah pemimpin yang berbeda dengan kebanyakan pemimpin otoriter di dunia manapun.  Jika pada kebanyakan negara otoriter para pemimpinnya cenderung memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, Ahmadinejad jauh dari sikap seperti itu.  Sebagai kepala negara, ia terlalu sederhana.  Tidak jarang ia tidur di lantai atau makan roti saja, sebagaimana layaknya rakyat kebanyakan.

Satu-satunya alasan Ahmadinejad digerogoti oleh gerakan pro demokrasi di Iran adalah karena ia anti Amerika.  Sehingga, dengan kaca mata awam, mudah sekali untuk mengkaitkan gerakan pro demokrasi di Teheran dan sekitarnya sebagai gerakan yang didukung Washington.  Untuk itu, fenomena gerakan pro demokrasi di Iran memiliki warna berbeda. Dan butuh alat analisa dengan perspektif lain untuk memahaminya.(*)