Media Massa Yang Memerintah atau Memberitakan?

Website resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura di alamat www.mfa.gov.sg pada Selasa (5/7) memuat pernyataan bahwa Nazaruddin telah meninggalkan negara tersebut beberapa waktu lalu.  Tentu saja, berita ini membuat kehebohan baru di tanah air.  Tetapi, yang menarik perhatian saya adalah kalimat pembuka pernyataan itu yang isinya:“In response to media queries on the persistent allegation by the Indonesian media about graft suspect Muhammad Nazaruddin’s presence in Singapore…”. Terjemahannya (oleh penulis) adalah: menanggapi pertanyaan media massa pada tuduhan terus-menerus oleh media di Indonesia tentang keberadaan tersangka korupsi Muhammad Nazaruddin di Singapura…

Dari pernyataan ini tampak bahwa pernyataan resmi Kemenlu Singapura tersebut merupakan respon terhadap berbagai pertanyaan media.  Sebulan terakhir ini energi publik dikuras isu Nazaruddin.  Publik, sebagaimana juga pemerintah Indonesia bahkan Presiden SBY sendiri, terus percaya bahwa Nazaruddin ada di Singapura, dan berbagai tuntutan disuarakan agar Singapura bekerja sama memulangkannya ke Indonesia.

Pemerintah mengaku telah menempuh segala cara untuk memulangkan Nasaruddin.  Maka, pernyataan Kemenlu Singapura tersebut menjadi jawaban mengapa upaya itu gagal: “mana mungkin kita bisa memulangkan Nazaruddin dari Singapura, sementara dia tidak ada di negara tersebut?”  Sungguh, ini olok-olok yang memalukan, bukan hanya bagi aparat penegak hukum kita, tetapi terhadap bangsa Indonesia keseluruhan.

Dengan tekanan media, akhirnya terungkaplah fakta yang selama ini gagal diungkap oleh pemerintah sekalipun.  Padahal, secara formal, hubungan bilateral itu memiliki saluran khusus untuk berkomunikasi pada berbagai level, dan pada berbagai kategori.  Pada tingkat tertinggi, ada saluran komunikasi antara kepala negara atau otoritas tertinggi pemerintahan.

Komunikasi Bilateral

Pernyataan Singapura itu juga menyebut bahwa informasi tentang Nazaruddin telah disampaikan kepada otoritas penegak hukum (kepolisian?) Indonesia sejak beberapa minggu lalu.  Tetapi, informasi ini nampaknya ditahan, sehingga memicu pengambilan keputusan keliru.  Presiden seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap oknum atau institusi pemerintahan yang menahan informasi itu.

Pihak Singapura berasumsi bahwa saluran komunikasi bilateral seharusnya berlangsung dalam mekanisme antar pemerintahan.  Singapura tidak ingin berbicara kepada media tentang keberadaan Nazaruddin.  Secara hukum Nazaruddin adalah warga negara Indonesia, yang harus menjadi urusan pemerintah Indonesia.  Namun, kuatnya tekanan media memaksa Singapura berbicara kepada media.

Jika benar bahwa Singapura telah menyampaikan informasi tersebut ke pihak Indonesia, kita patut bertanya-tanya: siapa atau unit pemerintahan mana yang menerima?  Mengapa informasi sepenting itu ditahan? Apakah Nazaruddin telah menjadi semacam “Don” yang menguasai institusi hukum?  Mengapa justru media yang mengungkap fakta ketidakberadaan Nasaruddin di Singapura?

Media Massa dan Layanan Publik

Kasus ini menunjukkan bahwa peranan media dalam iklim demokrasi demikian konstruktif dan positif.  Media dapat menembus halangan-halangan prosedural, administratif, birokrasi, dan bahkan regulasi, untuk memastikan pemerintahan itu dapat bekerja dengan efektif dan efisien.  Tanpa tekanan media, kita pastilah masih yakin bahwa Nazaruddin bersembunyi di Singapura.

Pada level domestik, peranan media untuk mendorong bekerjanya layanan publik juga begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat.  Ketika publik merasa bahwa pemerintah tidak hadir sebagai penyelesai masalah, media hadir dan memberi solusi dengan efektif dan efisien, dan tanpa biaya sama sekali.

Ada banyak kasus, khususnya di Kota Makassar, dimana fungsi-fungsi layanan publik seringkali tidak bekerja sebagaimana mestinya.  Urusan KTP yang mandeg, sampah yang tidak terangkut, traffic light yang tidak bekerja, jalan yang rusak dan bertahun-tahun tidak diperbaiki, dan sebagainya.  Warga berkali-kali menyampaikan tuntutan langsung kepada institusi layanan publik, tetapi masalah tidak kunjung selesai.

Tetapi, begitu media massa menyuarakan masalah-masalah tersebut, dalam waktu singkat masalah teratasi.  Di Tribun Timur ada rubrik Public Service yang menjalankan fungsi itu.  Juga beberapa radio FM yang dikelola swasta menjadi pengeras suara bagi masalah-masalah yang dihadapi publik.  Dan begitu media massa bekerja, sebagian besar masalah publik teratasi dalam waktu singkat.

Ancaman Distrust

Fenomena ini dapat kita lihat dari sisi positif atau sisi negatif.  Dari sisi positif, peranan media massa dalam mendorong bekerjanya pemerintahan merupakan jaminan bahwa demokrasi bekerja sebagaimana mestinya.  Secara substansial, media massa memang berfungsi sebagai pengontrol jalannya pemerintahan, dan pendorong agar fungsi-fungsi pemerintahan itu bekerja.

Tetapi dari sisi negatif, media massa juga dapat menjadi alat politik yang berpotensi kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi.  Isu independensi media memang telah menjadi wacana sejak lama, dimana anasir-anasir politik yang berada dibalik media tidak mudah untuk dihindari.

Kekhawatiran lain yang patut diantisipasi adalah dominasi peranan media akibat lemahnya pemerintahan.  Dari kasus-kasus di atas, lambat laun menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap pemerintahan.  Lalu timbul kepercayaan baru bahwa media adalah pemerintahan yang sebenarnya.  Jika pemerintah tidak meningkatkan responsivitasnya, suasana ketidakpercayaan ini dapat meluas pada berbagai aspek.

Dengan terungkapnya kasus keberadaan Nazaruddin oleh media massa, serta berbagai fakta bahwa sangat banyak keluhan layanan publik yang dapat diatasi oleh media massa, maka tidaklah berlebihan jika ada pandangan bahwa “media massa adalah pemerintahan yang sebenarnya”. Ini adalah tantangan bagi pemerintahan yang sebenarnya, untuk segera mengembalikan kepercayaan publik. (*)

 

Tulisan ini telah dimuat pada Harian Tribun Timur Makassar, edisi Jum’at 15 Juli 2011.