Iran, Demokrasi dan Demokratisasi Timur Tengah

Gerakan pro demokrasi yang baru saja mengakhiri kekuasaan Presiden Mesri Husni Mubarak kini tengah menjalar ke berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.  Tercatat, kini aksi demonstrasi menuntut pergantian rejim tengah terjadi di jalan-jalan pada kota-kota utama di Aljazair, Bahrain, Yaman, dan juga Libya.  Semua dengan bahasa yang sama: menuntut pergantian rejim.

Nampaknya, gerakan ini akan mengalami kendala terbesarnya di Iran, negara yang dipimpin oleh Presiden Ahmadinejad, seorang kepala negara beraliran garis keras yang menolak segala bentuk intervensi Barat.  Di banyak negara Timur Tengah lain, ada rejim-rejim yang berkuasa cenderung menerima kehadiran AS, sepanjang Washington dapat mentolerir otoritarianisme.  Dan hal itulah yang terjadi selama ini.

Standar Ganda Demokrasi Washington

Telah menjadi kepercayaan banyak analis bahwa Amerika menggunakan standar ganda dalam hubungan luar negerinya di Timur Tengah.  Konsideran utama yang mendasari interaksi dengan negara-negara di kawasan ini adalah kepentingan nasional dan faktor Israel.  AS cenderung kooperatif dan bersikap toleransi kepada bentuk pemerintahan apapun, sepanjang negara Timur Tengah itu menganut kebijakan luar negeri yang lunak terhadap Israel.

Hal ini tidak terjadi di Iran.  Sejak kehadiran Ahmadinejad di tampuk kepemimpinan Iran, negara ini menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi dan kehadiran AS.  Cita-cita Ahmadinejad adalah mengubah tatanan hubungan internasional yang dinilainya sangat timpang dan penuh ketidakadilan.  Konstalasi global yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Barat (terutama setelah usainya perang dingin pada 1991) dipenuhi oleh eksploitasi dan penjajahan model baru yang lebih canggih dan terlindungi oleh idiom-idiom modernisasi.

Perlawanan ini ditunjukkan dengan keinginan untuk mengembangkan pengayaan uranium yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan senjata nuklir.  Meskipun Iran membungkusnya dengan pernyataan bahwa pengayaan itu semata-mata ditujukan untuk kepentingan damai.

Gerakan pro demokrasi yang dimotori oleh kalangan oposisi Iran dalam pandangan Ahmadinejad adalah gerakan yang ditunggangi (atau mungkin juga dikendalikan) Washington.  Dan ia dengan tegas menolaknya.  Pernyataan Ahmadinejad yang terbaru menegaskan: “perencanan demonstrasi Iran akan gagal total”, dimana pernyataan ini lebih ditujukan kepada AS dan sekutu-sekutu demokrasinya daripada kepada kalangan oposisi dalam negeri.

Ahmadinejad adalah pemimpin yang berbeda dengan kebanyakan pemimpin otoriter di dunia manapun.  Jika pada kebanyakan negara otoriter para pemimpinnya cenderung memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, Ahmadinejad jauh dari sikap seperti itu.  Sebagai kepala negara, ia terlalu sederhana.  Tidak jarang ia tidur di lantai atau makan roti saja, sebagaimana layaknya rakyat kebanyakan.

Satu-satunya alasan Ahmadinejad digerogoti oleh gerakan pro demokrasi di Iran adalah karena ia anti Amerika.  Sehingga, dengan kaca mata awam, mudah sekali untuk mengkaitkan gerakan pro demokrasi di Teheran dan sekitarnya sebagai gerakan yang didukung Washington.  Untuk itu, fenomena gerakan pro demokrasi di Iran memiliki warna berbeda. Dan butuh alat analisa dengan perspektif lain untuk memahaminya.(*)