Apa Yang Dimenangkan Ahok Dalam Pilgub DKI?

Saya tertarik dengan ulasan Denny JA yang coba menjelaskan tentang besarnya selisih hasil Pilgub antara Ahok dan Djarot versus Anies dan Sandi. Terutama pada point ke-3, yaitu: pembagian sembako oleh kubu Ahok di masa minggu tenang.

Sehari jelang pemilihan saya berada di Jakarta. Salah satu stasiun TV Swasta mengulas dan menayangkan berkali-kali peristiwa pembagian sembako. Ulasan-ulasannya juga fokus pada money politics. Menurut Denny JA, publik kelas menengah atas yang merupakan pemilih loyal merasa tidak suka dan marah dengan peristiwa ini.  Ahok dianggap melanggar komitmen demokrasi dan pendidikan politik yang dia usung.

Sehari setelah pemilihan, Ahok bertemu Anies. Sambil bercanda, konon, sang petahana ini bilang: “Kalau saya menang, bisa jadi demo setiap hari di Jakarta”.

Saya merasa kalimat ini ada benarnya. Pilgub DKI 2017 dipenuhi dilema bagi.

Pada satu sisi, ada kontestasi politik di Pilgub. Di sisi lain, urusan hukum sedang berproses di pengadilan yang penuh tekanan kelompok masyarakat tertentu. Sehingga tersedia beberapa skenario untuk itu.

Skenario Ahok

Skenario pertama adalah Ahok menang Pilgub, dan menang di pengadilan. Jika ini terjadi, Jakarta akan membara. Sentimen kebencian terakumulasi karena dua hal, yaitu: ia adalah Gubernur Jakarta dan ia dinilai menista agama Islam. Ini skenario paling menguntungkan baginya, tetapi paling mengandung resiko bagi kehidupan sosial politik Jakarta dan Indonesia. Sentimen “anti” banyak hal akan meluber ke berbagai daerah.

Skenario kedua adalah Ahok menang Pilgub dan “kalah” di pengadilan. Pengertian kalah disini adalah ia dinyatakan bersalah dan dipenjara. Jika ia dinyatakan bersalah tetapi hanya dihukum percobaan, masih belum dapat dikatakan “kalah”. Jika ini terjadi, ia akan dilantik dalam penjara, dan akan segera dicopot sebagai Gubernur padahal ia baru saja menang. Maka, sama saja ia akan kehilangan keduanya: hilang jabatan Gubernur dan dipenjara pula.

Skenario ketiga adalah Ahok kalah Pilgub, tetapi “menang” di pengadilan. Sekali lagi, konteks “menang” disini bisa saja ia dinyatakan bersalah tetapi dijatuhi hukuman percobaan. Ia jelas akan kehilangan jabatan Gubernur. Akan tetapi ia masih memiliki ruang politik yang luas untuk berkiprah selain sebagai Gubernur.

Skenario keempat adalah Ahok kalah Pilgub dan juga “kalah” di pengadilan, yaitu dihukum penjara. Nampaknya, hal inilah yang paling tidak diinginkan sang mantan Bupati Belitung ini. Ia kehilangan segala hal.

Secara rasional, pilihan terbaik adalah skenario ketiga, yaitu kalah di Pilgub DKI tetapi “menang” di pengadilan. Jika saja bisa memilih, dapat dipastikan Ahok akan memilih skenario ini. Dan, nampaknya, inilah yang sedang “dipilih”.

Hingga beberapa saat sebelum pemilihan, berbagai hasil survei oleh lembaga kredibel masih percaya bahwa pemenang Pilgub DKI masih sulit ditentukan. Dengan selisih survei antara 1% – 2% dan margin of error di kisaran 5%, tidak ada lembaga survei yang berani memastikan kemenangan sebelum pencoblosan.

Seperti kata Denny JA, suara petahana akhirnya tergerus oleh sembako. Dengan kedok pasar murah, publik tahu bahwa penjualan (beberapa malah dibagikan gratis) sembako adalah upaya menarik suara pemilih yang berada pada status ekonomi menengah ke bawah.

Gagasan sembako ini sama sekali bukan berasal dari Basuki Tjahaja Purnama. Berkali-kali ia tegaskan sudah move on dari praktek politik sembako. Tetapi bagi PDI-P, partai yang selalu mengaku berpihak pada wong cilik, sembako masih jadi alat politik yang penting. Lihat berita Kompas tanggal 18 April, sehari jelang pemilihan disini. Cukup jelas perbedaan pandangan dengan PDI-P, khususnya Eva Sundari, soal isu sembako.

Ahok nampaknya tidak cukup kuat melawan keinginan PDIP-P. Atau bisa jadi, sengaja membiarkan saja praktek itu, meskipun ia cukup tahu dampaknya terhadap kelompok pemilih menengah atas akan seperti apa.

Paska Pilgub

Sehari setelah pemilihan, 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap Ahok. Saat itu, publik sudah paham bahwa Ahok telah kalah dalam Pilgub sehari sebelumnya. Tuntutan JPU mencengangkan secara hukum, namun cukup realistis dari sisi politik: Ahok bersalah, dituntut hukuman penjara 1 tahun, tetapi dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kata lain, secara politik Ahok menang dalam kasus hukumnya, sebab ia tidak akan dipenjara.

Memang, ada kelompok tertentu dalam Islam yang marah dan tidak menerima tuntutan JPU. Akan tetapi, tensi politik telah turun drastis paska Pilgub. Kelompok-kelompok Islam yang ingin Ahok dipenjara kini ditinggalkan oleh kelompok politik yang ingin Ahok gagal dalam Pilgub.

Kepentingan para elit ini sudah terpenuhi. Sehingga kelompok Islam akan segera ditinggalkan, sampai ada isu politik baru lagi yang akan menyatukan mereka kembali.

Begitulah politik… (*)

Putaran Terakhir Yang Membuat Mega-megap

Menjelang putaran terakhir kampanye, sebagian besar lembaga survei memberi hasil berbeda untuk pemenang Pilgub DKI. Tetapi ada gambar yang seragam dari sebagian besar survei: posisi ketiga ditempati AHAY-Silvy.

Meskipun muda, energik, dan tampan, namun konstituen Jakarta nampaknya lebih rasional. Hal ini tampak dari respon warga terhadap Debat Publik Pilgub DKI. Selalu saja ada trend berbeda paska debat. Menariknya, trend itu menunjukkan dukungan terhadap AHAY-Silvy yang terus merosot.

[rpi]

Sederhananya, penurunan pada putaran ini dipicu oleh fakta bahwa AHAY-Silvy belum cukup matang mempersiapkan konsep untuk Jakarta. Warga nampaknya memantau dan menilai. Di tengah sorotan begitu massif, AHAY-Silvy tidak mampu menarik keuntungan. Bahkan, saya perhatikan beberapa kali blunder.

Saya membayangkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sedang resah. Beliau sepertinya menyadari bahwa ia keliru ambil keputusan pada Oktober lalu, ketika memanggil AHAY memasuki dunia politik. Ia menyadari bahwa semakin dekat ke hari pencoblosan, semakin sulit bagi anaknya dapat memenangkan pertarungan.

Tetapi sebagai mantan Presiden dan tokoh sentral di Partai Demokrat, SBY tidak boleh terlihat salah. “Untungnya”, di menit-menit akhir Antasari Ashar (AA) muncul dengan apa yang oleh SBY disebut sebagai serangan terhadap dirinya untuk menjatuhkan elektabilitas anaknya.

Kompleksitas Putaran Terakhir

Ini sebenarnya logika yang kompleks. Pada banyak kesempatan, baik SBY, AHAY, maupun kader Partai Demokrat selalu mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara pencalonan AHAY dengan sosok sang ayah SBY. Namun dalam kasus ini, serangan terhadap oleh SBY spontam dimaknai oleh SBY sebagai serangan terhadap AHAY juga.

Nampaknya, kehadiran AA menjadi semacam “blessing disguise” bagi SBY. Ia bisa tetap menjaga reputasi politiknya pada level yang tinggi. Jika saja AHAY dan Silvy kalah dalam Pilgub hari ini, ada justifikasi yang telah siap: “lawan gunakan cara-cara kasar untuk menghancurkan reputasi dirinya”. Namun, jika AHAY menang dalam Pilgub ini, maka SBY akan naik kelas sebagai politisi tangguh.

Disinilah hebatnya politik ala SBY, Presiden ke-6 RI. Baik kalah maupun menang, ia akan tetap naik kelas.

Hanya saja, sangat disesalkan pada tingkatan seperti sekarang ini Pak SBY masih mengurusi dan terlibat (tepatnya: melibatkan diri) dalam politik praktis. Seharusnya, beliau telah menjadi Bapak Bangsa. Tempat dimana semua kelompok datang mengadu ketika hadapi kebuntuan.

Kekuasan politik memang mencandukan. Sekali merasakan, sulit melepaskan diri. (*)

Ahok, Tersangkapun Tetap Calon Gubernur

Jika saja dalam waktu dekat ini Ahok ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana statusnya sebagai calon dalam ajang Pilgub DKI? Tidak ada yang berubah. Ahok akan tetap saja menjadi calon, tetap saja akan dipilih oleh warga yang menyukai gaya kepemimpinannya, dan bisa jadi ia akan kembali menjadi Gubernur DKI untuk periode kedua.

Begitulah perkawinan sistem hukum dan sistem politik kita. Aturan Pilkada menyebutkan seseorang calon dibatalkan status calonnya, jika ia telah berstatus terpidana.  Artinya, ia telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.  Jika statusnya masih terdakwa, atau tersangka, tidak mengubah apapun. Apalagi baru status terperiksa seperti yang telah disandang Ahok saat ini.

[rpi]

Sementara itu, proses dari seseorang ditetapkan sebagai tersangka bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, sebelum ia menjalani sidang pengadilan. Sidang juga bisa berlangsung lama sebelum ia diputuskan bersalah, dan dijatuhi hukuman.

Tahapan Pilkada DKI kini berada pada masa kampanye dan debat publik. Tahapan ini berlangsung hingga 11 Februari 2017. Setelah masa tenang, pemungutan suara akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Artinya, masih ada waktu sekitar 3 bulan sebelum warga Jakarta menunjukkan keputusan politiknya di bilik suara.

Ahok Dalam Pilgub

Jika selama masa tiga bulan ini Ahok belum dijatuhi hukuman, maka ia tetap calon gubernur DKI Jakarta. Ia tetap memiliki peluang untuk terpilih sebagai Gubernur DKI.

Mungkinkah dalam waktu tiga bulan ini Ahok akan menjadi terpidana? Tentu saja, ini kalkulasi hukum dan politik. Kita semua paham, hukum di Indonesia tidak bebas dari pengaruh politik. Ada pelaku kejahatan yang bisa diproses cepat, namun ada juga yang butuh proses panjang. Bahkan, secepat-cepatnya proses hukum, belum pernah saya mendengar ada kasus tindak pidana yang diproses dalam waktu tiga bulan sejak dari pemeriksaan terduga, penetapan tersangka, terdakwa hingga terpidana. Mungkin proses ini hanya berlaku untuk tindak pidana ringan.

Maka, kita akan kembali menyaksikan tampilnya seseorang yang berstatus tersangka dalam kontestasi politik.  Hal ini selalu saja menjadi sorotan dari waktu ke waktu namun terus saja kita lakukan.(*)

Siapa Lawan Potensial Yang Bisa Kalahkan Ahok?

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) malam ini (20/09) memberi kejutan.  Setelah beberapa hari publik bertanya-tanya, PDI-P (tepatnya Megawati) akhirnya mengumumkan kandidat usungan untuk Pilgub DKI Jakarta.  Sang incumbent lengkap, Ahok dan Djarot, ditetapkan sebagai figur andalan PDI-P.

Yang paling kecewa adalah pendukung Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.  Meskipun Risma berkali-kali menyatakan tidak akan meninggalkan Surabaya, belakangan ia berkata “tergantung kehendak Tuhan”.  Ini bukan saja sinyal, tetapi pernyataan diam-diam ingin diusung ke DKI.  Beberapa survei juga menampilkan angka keunggulan Risma. Entah surveinya benar atau survei yang didesain untuk mengunggulkan Risma.

Tadi siang, saya melihat tayangan di Kompas TV. Liputan tentang Risma yang sedang marah-marah dengan wajah tegang. Ia memarahi anak buahnya yang tidak becus.  Meskipun awam, saya yakin tayangan itu di-setting.  Dari teknik pengambilan gambar, perpindahan fokus dan timing zoom-in, saya yakin sekali adegan marah-marah itu adalah “drama untuk keperluan televisi”.

Jelas sekali Risma sedang “berkomunikasi” dengan para pengambil keputusan di PDI-P untuk memilih dirinya.  Tetapi sayang, komunikasi publik ini tidak cukup bersuara menyentuh Megawati.  Sang incumbent DKI tetap menjadi pilihan.

Menduga Motif PDI-P

Ketika Teman Ahok berhasil mencapai angka satu juta KTP, banyak partai politik ketar-ketir.  Dukungan untuk maju sebagai calon independen adalah ancaman delegitimasi partai politik.  Mungkin, dari sisi pendidikan politik ini adalah fenomena positif. Yaitu, rakyat semakin matang dan dewasa dalam berpolitik.  Kedewasaan berpolitik rakyat adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh partai politik.  Di tubuh partai-partai di Indonesia, instrumen-instrumen oligarkis masih dominan.  Delegitimasi partai politik bukan saja ancaman bagi demokrasi, tetapi sekaligus juga ancaman bagi eksistensi para oligark.

Meskipun menghadapi banyak kerikil (ya, saya masih menyebutnya kerikil saja), jalan untuk kembali bertarung di Pilgub DKI pada 2017 tetap lebar. Ia telah mengantongi rekomendasi Golkar, Hanura, dan Nasdem. Ia telah memiliki “sejuta” KTP dari Teman Ahok.  Juga, semakin banyak saja survei yang mengunggulkan dirinya.  Dan, diantara begitu banyak figur yang sedang sempoyongan untuk memperoleh kendaraan politik (baik partai politik maupun jalur independen), Ahok paling siap.

Dari kalkulasi politik, Ahok adalah figur menang.  Meskipun perhelatan Pilgub adalah praktek politik penuh intrik, setidaknya Ahok telah mengendalikan begitu banyak sumber daya politik.  Ia paling siap menang, dan paling besar kemungkinan besar menang.

PDI-P tidak ingin kehilangan momentum ini.  Dalam kacamata menang-kalah (sesuatu yang masih lazim dalam politik praktis di tanah air), mendukung Ahok berarti memastikan kemenangan.  Sementara itu, mendukung kandidat lain berarti “bermain judi”.  Jadi, lumrah saja jika kemudian PDI-P memutuskan dukungan untuk Ahok.  Logika menang-kalah nampaknya bertemu dengan logika kepentingan publik yang dominan.  Ya, meskipun banyak pihak yang mencerca gaya kepemimpinan Ahok, mengejek pendekatannya dalam menata Jakarta, namun banyak juga yang secara konsisten puas dengan tindak-tanduk Ahok mendekonstruksi banyak hal di ibu kota.

Lawan Potensial Ahok

Tetapi, siapakah yang dapat mengimbangi posisi di atas angin Ahok saat ini?  Cukup sulit mengelaborasinya.  Figur-figur yang disebut akan menantang Ahok tampak masih jauh keteteran, bahkan figur yang berlari sekalipun.  Setidaknya, ada 2 aspek paling menonjol yang menjadi penghambat figur-figur lain.  Pertama, kendaraan politik. Hingga kini, belum jelas siapa yang bisa secara legal memenuhi syarat untuk menjadi calon Gubernur DKI.  Partai politik semakin sedikit tersisa. Sementara dukungan suara independen tampak belum berkonsolidasi.

Kedua, rekam jejak.  Kita melihat hadirnya figur-figur dengan integritas memadai.  Ada Yusril Ihza Mahendra, Adhyaksa Dault, atau Sandiaga Salahuddin Uno.  Juga ada Anies Baswedan.  Semua berintegritas, namun dengan level rekam jejak yang berbeda.  Dalam hal membenahi kesemrawutan, apalagi untuk daerah seruwet Ibu Kota Jakarta, belum ada yang bisa menyamai rekam jejak Ahok.

[rpi]

Meskipun demikian, tetap saja ada peluang bagi muncul figur atau pasangan figur yang bisa mengimbangi.  Meskipun memiliki segudang keunggulan, Ahok juga memiliki sederet titik lemah.  Jika saja ada pasangan calon yang dapat menampilkan keunggulan seperti yang dimiliki Ahok, dan sekaligus menampilkan keunggulan yang tidak dimilikinya, maka calon usungan PDI-P (dan Golkar, Hanura, Nasdem) ini perlu meningkatkan kewaspadaan.

Para mantan menteri nampaknya akan sulit “turun level” dengan berpasangan sesama mantan menteri.  Misalnya, Yusril berpasangan dengan Dault, atau Anies dengan Yusril.  Meskipun ini kekuatan besar, tetapi kalkulasi politiknya sulit diterima.  Tapi, jika saja itu terjadi, maka benar-benar kelanggengan Ahok memang mengkhawatirkan.

Maka, saya berpikir, akan lebih ideal jika Sandiaga S. Uno mau sedikit melangkah mundur dengan memposisikan diri sebagai calon wakil gubernur.  Dan menyerahkan calon gubernur kepada figur yang lebih matang dalam politik dan pemerintahan: antara Yusril atau Anies Baswedan. (*)