Perjanjian Ekstradisi Seperempat Hati

Sumber Foto: detikfoto

Hari-hari terakhir hubungan bilateral Indonesia-Singapura kembali diramaikan isu ekstradisi. Tindakan Nazaruddin yang “kabur” ke Singapura dengan alasan berobat menambah panjang daftar koruptor Indonesia yang “berlindung” ke negara tetangga terdekat itu.  Publik kemudian ingat bahwa semua pelaku kejahatan di Indonesia yang melarikan diri ke Singapura akhirnya tidak dapat dipulangkan untuk menjalani hukuman.

Penyebabnya adalah Indonesia dan Singapura tidak terikat perjanjian ekstradisi. Pada bulan April 2007, kedua negara sebenarnya telah menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut. Namun, sebagaimana lazimnya hukum internasional, suatu perjanjian hanya akan bersifat mengikat jika diratifikasi oleh masing-masing negara.  Di sinilah letak persoalannya. Baik Indonesia maupun Singapura sama-sama belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Tawar Menawar Ekstradisi

Perjanjian ektradisi Indonesia dan Singapura ditandatangani pada 27 April 2007 antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajudha, dan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo.  Penandatanganan yang berlangsung di Istana Tampak Siring, Bali, itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Proses penandatanganan perjanjian ini melalui proses yang panjang.  Indonesia sejak tahun 1998 telah mengajukan proposal draft perjanjian, namun tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Singapura.  Sebagian besar pelaku kejahatan asal Indonesia yang berdiam di Singapura adalah investor penting di negara itu.  Mereka mempunyai pengaruh signifikan dalam perekonomian.

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia menekan Singapura dengan menghentikan Military Traning Area (MTA) yang telah berlangsung sejak 1995.  Dengan kondisi geografis negaranya yang sangat kecil, kebutuhan Singapura terhadap wilayah latihan militer hanya mungkin diperoleh dari Indonesia.  Dalam kerangka MTA, Singapura diberik akses memanfaatkan wilayah Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan untuk tempat latihan militer.
Penghentian MTA memberi Indonesia sedikit amunisi untuk melanjutkan proposal ekstradisi.  Tapi, hal itu juga nampaknya menjadi langkah blunder.

Pemerintah Singapura menyadari bahwa tingkat kebutuhan Indonesia terhadap perjanjian ekstradisi jauh lebih besar dibandingkan masa-masa sebelumnya.  Apalagi dengan makin meningkatnya tekanan pemberantasan korupsi yang didengungkan oleh berbagai lapisan masyarakat sipil di dalam negeri.

Setelah melalui pembahasan alot, pada April 2007 naskah akhir perjanjianpun disepakati.  Secara umum, perjanjian mengandung potensi pemberantasan korupsi yang signifikan bagi Indonesia.  Perjanjian ekstradisi itu bahkan disebutkan berlaku surut hingga 15 tahun ke belakang.  Selain kejahatan korupsi, perjanjian itu juga mencakup ekstradisi untuk pelaku penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pendanaan terorisme.

Barter Yang Timpang

Akan tetapi, pemerintah Singapura tidak kalah cerdik.  Perjanjian ekstradisi ini di-barter dengan perjanjian pertahanan.  Singapura hanya bersedia menyepakati pasal-pasal dalam perjanjian ekstradisi jika Indonesia juga bersedia menyepakati Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement, DCA) dan Perjanjian Daerah Latihan Militer Bersama (Mutual Military Training Area, MMTA).

Disepakatinya MMTA berarti menghidupkan kembali area latihan militer bagi Singapura, dengan wilayah yang semakin luas hingga mencakup sebagian wilayah di Pulau Sumatera.  Sementara dalam kerangka DCA, Singapura dapat mengikutsertakan negara lain dalam latihan militer bersama di wilayah Indonesia.  Militer Indonesia juga diberikan kesempatan untuk menguji peralatan militer terbaru yang dikembangkan Singapura.

Disinilah ketimpangan terjadi.  Para penganut realis di Indonesia beranggapan bahwa DCA dan MMTA terlalu menguntungkan Singapura.  Seharusnya Indonesia cukup mengembalikan saja wilayah latihan bersama yang telah disepakati sejak 1995 (dan berakhir pada 2003), tanpa perlu memberi lagi konsesi area latihan baru.  Selain itu, mekanisme dalam DCA memberi ruang bagi Singapura (dan negara-negara sahabatnya) untuk menelanjangi sistem pertahanan Indonesia.

Surga Koruptor

Dalam prakteknya, kedua perjanjian tersebut gagal diratifikasi oleh kedua negara.  Indonesia bersedia meratifikasi perjanjian ekstradisi tapi menunda perjanjian kerjasama pertahanan.  Sementara Singapura hanya akan meratifikasi perjanjian ekstradisi jika perjanjian kerjasama pertahanan juga diratifikasi.  Nampaknya, pemerintah Singapura cukup menyadari kerugian ekonomi yang akan diderita jika meratifikasi perjanjian ekstradisi.

Pemerintah Singapura memiliki kebijakan “sangat ramah” bagi orang-orang berduit.  Melalui kebijakan Global Investment Program (GIP) warga asing dapat berinvestasi dengan mudah dan menyenangkan.  Hanya dengan S$ 1 juta (sekitar 7 milyar rupiah), seseorang dapat berinvestasi di sektor properti dengan ijin yang mudah dan perlakuan yang sama dengan warga lokal.  Juga diberikan status ijin tinggal tetap oleh imigrasi.

Akibatnya, Singapura menjadi surga bagi koruptor dari Indonesia.  Sejak bertahun-tahun silam, telah puluhan koruptor yang meloloskan diri dan menetap di Singapura, atau setidaknya menjadikan Singapura sebagai tempat transit.  Banyak dari mereka yang menanamkan uangnya (dari hasil korupsi di Indonesia) pada berbagai bisnis ramah investasi di Singapura.

Menurut data Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi) UGM, diperkirakan ada US$ 87 milyar atau sekitar Rp. 783 trilyun dana orang Indonesia yang ditanamkan pada berbagai bisnis di Singapura.  Sebagai perbandingan, nilai APBD Kota Makassar tahun 2011 saja hanya sekitar Rp. 1,6 trilyun.  Jika sebagian besar dana itu adalah hasil korupsi, dapat dibayangkan dampaknya jika perjanjian ekstradisi kedua negara diimpelementasikan.

Nampaknya, pemerintah Indonesia sedang menghadapi pilihan yang sulit: mendahulukan kedaulatan nasional atau mengedepankan pemberantasan korupsi.  Disinilah komitmen dan slogan pemerintahan sedang diuji.(*)

Catatan: artikel ini telah dimuat di Harian Tribun Timur edisi Selasa, 7 Juni 2011, hal. 2