Menlu Marty Tersandung Maaf?

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dianggap melakukan kebohongan publik. Ia mengatakan bahwa Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia sudah meminta maaf sehubungan kasus eksekusi Ruyati. Namun, Dubes Arab Saudi, Abdulrahman Mohamed Amen Al-Khayyat, membantah tegas. Menurut Abdulrahman, baik dirinya maupun pemerintahnya tidak pernah meminta maaf soal kasus tersebut.

Jika hubungan dua negara berada dalam ketegangan, kondisi psikologis warga biasanya ikut tersulut. Dalam diplomasi formal, pernyataan meminta maaf merupakan bentuk komunikasi yang dapat meredam gejolak. Seandainya apa yang disampaikan Menlu Marty benar adanya (bahwa pihak Arab Saudi sudah meminta maaf), gejolak masyarakat bisa diredam.

Akan tetapi, masalahnya menjadi sangat berbeda jika pernyataan Menlu Marti tersebut dibantah. Hal ini dapat dianggap sebagai kebohongan publik. Diplomat kita dapat dianggap “lebih memihak Arab Saudi” sehingga menggunakan segala cara untuk menjaga hubungan baik dengan negara tersebut, walaupun harus membohongi publik sendiri.

Sementara bagi konstituen internasional, kebohongan (jika benar terjadi) yang dilakukan Menlu Marty dapat menjatuhkan wibawa diplomat kita dalam forum-forum multilateral. Dalam praktek diplomasi yang penuh etika dan tata perilaku, wibawa seorang diplomat adalah langkah awal yang penting untuk “memenangkan” negosiasi.

Marty Natalegawa adalah diplomat senior. Beliau telah malang-melintang dalam berbagai pengalaman diplomasi. Dia tahu pasti konsekuensi setiap pernyataan seorang diplomat. Dengan latar belakang demikian, layaklah jika kita bertanya, benarkah pernyataan Menlu Marty adalah kebohongan publik?

Prinsip Diplomasi

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tentang kasus perbedaan persepsi pernyataan maaf ini. Namun, tentu ada alasan cukup kuat bagi Menlu Marty untuk mengatakan bahwa Dubes Arab Saudi sudah “menyampaikan maaf” kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu RI atas kasus Ruyati.

Sebaliknya, tentu saja ada alasan yang sama kuatnya bagi Dubes Abdulrahman yang menolak klaim Menlu Marty soal pernyataan maaf tersebut. Bagi seorang Dubes, menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan negara yang diwakilinya adalah hal tabu. Ada prinsip klasik di dunia diplomasi, bahwa: “right or wrong is my country”.

Beberapa kemungkinan bisa diidentifikasi dalam kasus pernyataan maaf ini. Pertama, beda pemaknaan terhadap pilihan kata yang digunakan dalam berkomunikasi. Kedua, kepanikan menghadapi tekanan dan kritik publik yang demikian kuat dalam kasus Ruyati. Ketiga, sikap ambivalensi dalam diplomasi akibat kompleksitas isu utama dalam kasus Ruyati.

Persepsi Kata Maaf

Dalam praktek diplomasi oleh para diplomat dari negara berbeda, sangat lazim menggunakan bahasa ketiga yang sama-sama dimengerti, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Seorang diplomat pantang berdiplomasi formal menggunakan bahasa negara lawan diplomasinya, sebab itu pertanda kelemahan dan mengakui keunggulan pihak lain.

Untuk konteks kasus Ruyati, mungkin saja Dubes Arab Saudi memang mengatakan bahwa “we are sorry”, tetapi maksudnya adalah “kami menyesal”” (atau turut bersimpati). Bukan “kami meminta maaf” atau “we ask your apologize”. Oleh diplomat-diplomat kita, pernyataan “we are sorry” itu diterjemahkan sebagai pernyataan maaf yang lazim dalam pergaulan sehari-hari.

Kata “sorry” dan “apologize” sama-sama bermakna “maaf” dalam bahasa Indonesia. Tetapi kedua kata ini mempunyai konteks berbeda. Kata pertama mengandung konotasi penyesalan atas apa yang terjadi, sedangkan kata kedua berkonotasi mengakui kesalahan atas apa yang telah dilakukan.

Kepanikan Diplomasi

Tetapi, karena kondisi psikologis yang sedang berada dalam tekanan publik, diplomat-diplomat Indonesia (khususnya Menlu Marty) menggeneralisasi makna kedua kata itu. Di sini tampak adanya sikap panik yang ditunjukkan oleh diplomat kita. Jika kepanikan ini memang terjadi, tentu sangat patut disayangkan. Sikap jernih dan hati-hati selalu menjadi prinsip utama dalam praktek diplomasi, dan tidak ada tempat bagi kekeliruan sekecil apapun.

Dalam kondisi dimana tekanan konstituen domestik begitu kuat, wajar jika kita berasumsi bahwa diplomat-diplomat Indonesia berada dalam ketegangan dan terjebak mengambil kesimpulan pragmatis. Akibatnya, diplomasi yang seharusnya bertujuan untuk mencapai kepentingan dalam hubungan luar negeri, terperosok pada upaya memenangkan hati konstituten domestik.

Indikasi ketegangan dan pragmatisme ini juga tampak dari pernyataan resmi Menlu Marty yang cenderung “meremehkan” upaya mantan Presiden (alm) Abdurrahman Wahid dalam kasus TKW di Arab Saudi sebelumnya. Pernyataan itu cenderung ditujukan untuk mengambil hati konstituen domestik, dan bukan untuk “memenangkan” negosiasi dengan Arab Saudi.

Secara teoritis, ada adagium populer: “politik luar negeri adalah perpanjangan politik domestik”. Seorang diplomat dapat bernegosiasi dan memenangkan diplomasi jika didukung oleh konstituen domestik. Namun, adalah hal yang keliru jika segala cara dihalalkan untuk memperoleh dukungan domestik tersebut.

Paradigma lama diplomasi menyebutkan “right or wrong, this is my country”. Dalam situasi yang makin terbuka dewasa ini, prinsip itu telah direvisi, bahwa: “this is my country. If it is wrong, I will make it right”. Menlu Marty tentu sangat paham prinsip ini. Tetapi, ketegangan memang bisa membuat keputusan panik.(*)