Setelah Mesir, Apakah Bahrain atau Libya?

Suhu politik di Timur Tengah memanas.  Setelah mundurnya Husni Mubarak di Mesir, spirit gerakan pro demokrasi menjalar ke banyak negara di sekitarnya.  Tercatat, dalam beberapa hari terakhir gerakan massa yang telah berkembang menjadi bentrokan berdarah terjadi di beberapa negara.  Saat ini mata dunia sedang tertuju ke dua negara, Bahrain dan Libya.

Ada karakter yang unik di kedua negara ini.  Bahrain adalah negara monarkhi absolut, dengan kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri.  Saat ini dijabat oleh Khalifa Ibnu Salman Al Khalifa.  Ia memimpin kabinet beranggotakan 25 orang, yang sekitar 80% anggotanya adalah keluarga kerajaan.  Negara ini menganut sistem parlemen bikameral.  Pemilihan legislatif pertama diadakan pada 2006.

Perimbangan politik domestik diwarnai oleh perseteruan Syiah dan Sunni.  Meskipun demikian, syariat Islam sangat ketat diberlakukan.  Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, ada larangan untuk memajang manekin (patung boneka pajangan) yang memasang pakaian dalam wanita.  Begitu juga, pakaian dalam di larang untuk dijemur di tempat terbuka.

Sementara Libya adalah negara berbentuk Republik, yang dipimpin oleh Presiden.  Urusan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri.  Jabatan kepala negara telah dipegang oleh Moammar Khadafi, yang memimpin revolusi sejak 1969.  Selama lebih 40 tahun, posisi Khaddafi tidak tergantikan sebagai pemimpin.

Pemerintahan Libya memiliki dua jalur, yaitu Pemerintahan Revolusioner yang sepenuhnya dipimpin oleh Khaddafi, dan Pemerintahan Republik yang memiliki struktur formal dari tingkat lokal hingga nasional.  Dominasi Pemerintahan Revolusioner dianggap sebagai penghambat utama demokratisasi di negara ini.

Saat ini, sesaat setelah jatuhnya rejim Mubarak yang berkuasa 23 tahun di Mesir, rakyat turun ke jalan-jalan di Bahrain dan Libya dengan satu tuntutan: perubahan rejim dan demokratisasi.  Sampai hari ini (18/2/2011), bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran telah memakan korban tewas 5 orang di Bahrain dan 7 orang di Libya.

Nampaknya, situasi di Bahrain didorong oleh ancaman pengunduran diri 17 anggota parlemen yang berasal dari kelompok Syiah, dari 40 anggota oposisi parlemen Bahrain.  Kelompok yang dipimpin oleh Ibrahim Mattar ini menunjukkan gelagat akan bergabung dengan massa pengunjuk rasa.

Sementara di Libya, tuntutan demonstran yang disponsori oleh kelas menengah nampaknya akan menghadapi perlawanan keras dari rejim Khadafi yang telah berkuasa sejak 1969.  Apalagi, kaum pro demokrasi memiliki “jalur moderat” dalam merespon tuntutan mereka, yaitu meminta adanya konstitusi bagi negara itu.

Kita menunggu, domino manakah yang akan lebih dahulu jatuh diantara keduanya.***