ASEAN, Indonesia, dan Konflik Thailand – Kamboja

Selama empat hari, sejak Jum’at, 4 Pebruari 2011, bentrokan kembali pecah di perbatasan Thailand-Kamboja yang disengketakan.  Tentara Thailand melancarkan serangan pertama ke wilayah yang di klaim oleh Kamboja, dan beberapa prajurit kedua belah pihak mengalami korban.

Perbatasan Thailand – Kamboja yang disengketakan ini sebenarnya tidak terlalu luas, hanya sekitar 4,6 km persegi.  Namun, di kawasan itu terdapat sebuah situs purbakala, yang tahun 2008 ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan sejarah dunia.

Pada tahun 1962, situs candi yang didirikan Kekaisaran Khmer sekitar 11 abad lalu itu ditetapkan menjadi milik Kamboja. Jika di Kamboja candi itu dikenal dengan nama Preah Vihear atau ”Gunung Candi Suci”, di Thailand candi itu dikenal dengan Khao Phra Viharn.

Sebagai negara yang sama-sama mengandalkan devisa dari pariwisata, baik Thailand maupun Kamboja sadar dengan potensi finansial situs purbakala itu.  Wilayah perbatasan yang diperebutkan itu berada di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau lantaran akses jalan yang buruk. Namun, beberapa waktu terakhir Pemerintah Kamboja membangun akses jalan ke sana.

Pihak Thailand khawatir.  Akses jalan yang baik berarti meningkatkan mobilitas militer Kamboja ke wilayah yang dipersengketakan tersebut.  Belum lagi perkembangan situasi politik dalam negeri Thailand menjelang pemilu tahun ini, yang semakin memanaskan situasi.

Kelompok ultranasionalis Thailand atau kelompok ”Kaus Kuning”, yang sebelumnya mendukung Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, beberapa minggu belakangan malah menentangnya.  Mereka mendesak pemerintah menarik garis batas tegas menyikapi Kamboja.

Konflik yang pecah empat hari belakangan itu tercatat memakan korban jiwa, tiga orang dari pihak Thailand dan delapan orang dari pihak Kamboja, baik sipil maupun militer.  Ribuan warga kedua negara yang tinggal di sekitar perbatasan pun terpaksa hengkang mengungsi.

Jika di lapangan kedua militer ”bertukar peluru”, di tingkat pemerintah pusat, masing-masing pucuk pimpinan ”bertukar” kecaman dan ancaman. Di Kamboja, PM Hun Sen mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan.  Kamboja menuduh serangan artileri Thailand merusak warisan budaya dunia yang seharusnya dilindungi itu.  Bahkan, sebagaimana dilaporkan Antara News, Hun Sen dengan tegas menutup pembicaraan bilateral langsung.  Seluruh dialog penyelesaian masalah perbatasan ini harus melibatkan pihak ketiga, tegas Hun Sen.

Perdana Menteri Thailand Abhisit menolak keras keterlibatan pihak ketiga. Menurut dia, masalah ini adalah persoalan bilateral antara negaranya dan Kamboja.  Thailand bahkan balik menuduh pasukan Kamboja sengaja berlindung di dalam bangunan candi.

Peranan Indonesia

Dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN, Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menengahi konflik kedua negara. Dalam waktu dekat, akan diadakan pertemuan lanjutan di New York melalui Dewan Keamanan PBB, untuk mempertemukan masing-masing pihak dan menjelaskan duduk persoalan serta dasar-dasar tuntutan.

Menurut Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, sebagaimana dikutip Kompas.Com, kedua pihak sebenarnya sepakat untuk sama-sama menuntaskan persoalan sengketa wilayah itu secara damai.  Marty lebih lanjut membantah anggapan masuknya DK PBB sebagai kegagalan ASEAN.

”Upaya penyelesaian, baik secara bilateral, regional, maupun global, jangan dilihat sebagai upaya yang saling membatalkan atau menafikan, melainkan justru dipandang sebagai upaya yang saling mengisi. Soal apakah ini ujian bagi Indonesia sebagai Ketua ASEAN sekarang, biar nanti sejarah pada waktunya yang memvonis itu,” ujar Marty sebagaimana dikutip Kompas.

Baku tembak antarkedua negara itu terjadi hanya beberapa minggu pascapertemuan retret antarmenteri luar negeri ASEAN di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pertemuan itu juga menjadi tahap awal pertemuan lanjutan tingkat tinggi ASEAN, Mei.

Dalam pertemuan itu disepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN, yang di dalamnya terkait masalah kesalingterhubungan (connectivity) pilar keamanan dan politik regional antarnegara se-Asia Tenggara.

Apakah dalam kondisi itu konektivitas politik dan keamanan bisa terwujud, Marty menyebutkan, pada prinsipnya di kawasan ASEAN harus ”hening” dari suara desingan peluru atau dentuman meriam. Lagi pula, sudah bukan masanya lagi antarnegara di kawasan berseteru dan berkonflik, apalagi bersenjata.

Namun, faktanya, isu semacam perebutan kawasan masih bisa menjadi bensin penyulut kobaran api konflik dan pertikaian antar-anggota ASEAN. Apalagi dibumbui kondisi dan pertarungan politik dalam negeri masing-masing.

Tantangan ASEAN Community

Apa yang menjadi isu di kawasan perbatasan Thailand-Kamboja merupakan salah satu pekerjaan rumah yang penting dan mendesak untuk diselesaikan dalam kerangka kerja sama ASEAN.  Selama beberapa tahun ke depan, komitmen integrasi ASEAN akan menghadapi masalah serius, jika tidak ada titik temu antara kedua negara.

Sayangnya, kondisi domestik yang terjadi di Thailand, dan sikap terburu-buru Kamboja menegaskan untuk mengakhiri dialog bilateral, dapat dianggap sebagai batu sandungan bagi upaya penyelesaian masalah.  Keinginan Kamboja untuk mengnternasionalisasi konflik regional ini dapat memberi inspirasi bagi internasionalisasi beberapa isu strategis di wilayah, seperti issu Selat Malaka.

Ada dua kondisi yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan ini.  Pertama, kemampuan diplomasi ASEAN (yang saat ini ditumpukan kepada Indonesia sebagai ketua tahunan), untuk mempertemukan kedua pihak dalam suasana dialog.  Dan kedua, kerelaan kedua pihak (Thailand dan Kamboja) untuk mendahulukan kepentingan regional dibandingkan kepentingan nasional.  Nampaknya, pilihan kedua ini masih sulit diwujudkan.***