Faktor Determinan Politik Luar Negeri Indonesia

Secara konseptual, politik luar negeri suatu dihadapkan pada pilihan-pilihan keputusan pragmatis. Memang ada prinsip-prinsip seperti perdebatan antara “continuity” dan “change“, atau prioritisasi terhadap “core value” dan “vital interest“, tetapi dinamika internal dan eksternal selalu saja memberi warna paling dominan. Apalagi, terdapat adagium yang lazim dalam hubungan internasional bahwa “politik luar negeri merupakan perpanjangan dari politik dalam negeri”. Kecenderungan terhadap pilihan pragmatis ini akan sangat terasa pada negara-negara yang secara struktural sedang mengadopsi sistem baru, misalnya sedang berada pada masa transisi menuju demokrasi, atau sedang mencari bentuk equilibrium dalam politik domestik.

Mencermati masa depan politik luar negeri Indonesia pada masa lima tahun mendatang tidak dapat dipisahkan dengan tiga faktor determinan, yaitu:

1. Peranan lingkungan strategis, yaitu bagaimana dinamika aktual politik domestik (internal) dan internasional (eksternal) memberi peluang-peluang dan tantangan-tantangan bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini memiliki tiga kondisi domestik penting yang dapat menjadi modalitas kebijakan luar negeri pada lima tahun mendatang, yaitu: negara demokrasi baru, ekonomi modern yang vibrant, dan pluralisme. Sementara pada level internasional, beberapa faktor determinan adalah dinamika integrasi ASEAN, Obama Factor di AS, Kerjasama Selatan-Selatan, dan adopsi berbagai isu-isu transnasional (termasuk redefinisi isu security) ke dalam rejim internasional.

2. Core Values (nilai-nilai inti), yaitu amanat konstitusi mengenai visi politik luar negeri Indonesia yang tertuang dalam Pembukan UUD 1945 (menolak segala bentuk penjajahan, mendorong perdamaian dunia, dan mendukung terciptanya tatanan internasional yang adil). Nilai-nilai inti akan selalu menjadi semangat yang mewarnai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dari periode ke periode.

3. Vital Interest (kepentingan mendesak), yaitu konsensus nasional yang difasilitasi oleh pengambil kebijakan eksekutif sebagai bentuk interpretasi terhadap kepentingan nasional yang perlu dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pada masa lima tahun yang lalu, Indonesia menjadikan pemulihan citra nasional sebagai orientasi jangka menengah pembangunan politik luar negeri, yang kemudian diadopsi dalam berbagai kebijakan luar negeri. Sementara itu, untuk lima tahun mendatang, kepentingan mendesak yang menjadi orientasi politik luar negeri nampaknya akan diarahkan pada peningkatan peran Indonesia, baik pada level regional, multilateral, maupun internasional.

Tentu saja ketiga faktor determinan ini bukanlah kerangka yang baku. Pengambil kebijakan (terutama the president men) yang akan banyak mempengaruhi arah dan kebijakan nasional mempunyai beberapa pilihan konseptual. Tetapi, ketiga faktor ini relatif akan selalu terlibat dalam setiap konseptualisasi.(*)