Elbakyan, Sci-Hub, dan Perlawanan Komersialisasi Ilmu

Beberapa hari ini, media massa kembali memberitakan tentang Sci-Hub, serta tentu saja Alexandra Elbakyan. Kabar terbaru menyebutkan, tiga portal utama Sci-Hub yang menggunakan alamat sci-hub.io, sci-hub.cc, dan sci-hub.ac tidak bisa lagi diakses, menyusul keputusan terbaru dari pengadilan Eastern District Court of Virginia.  Pengadilan mengabulkan tuntutan the American Chemical Society yang menggugat Sci-Hub senilai US$ 4,8 juta atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Sebelumnya, pada bulan Juni tahun ini, Elsevier (suatu perusahaan publikasi artikel ilmiah) juga memenangkan gugatan senilai US$ 15 juta terhadap Sci-Hub.  Alexandra Elbakyan, sang operator dan juga penginisiasi proyek Sci-Hub berada pada tekanan yang semakin sulit ia atasi.  Namun, dengan mengandalkan prinsip kedaulatan beberapa negara yang tidak terikat ekstradisi dengan Amerika Serikat, serta masih ketatnya perbedaan pandangan tentang isu hak cipta, Elbakyan dapat terus bebas menjalankan proyaknya.

Dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan publik telah bergeser ke aspek legal.  Sementara apa yang menjadi substansi “perlawanan” Elbakyan mulai dilupakan publik.  Maka, memori warga dunia terhadap apa yang menjadi misi Elbakyan seharusnya terus dirawat.

Fenomena Elbakyan

Untuk sekedar melakukan mengingatkan kembali, apa yang diperjuangkan oleh Alexandra Elbakyan dan proyek Sci-Hub yang kontroversial itu berkaitan dengan prinsip bahwa ilmu dan pengetahuan seharusnya tidak menjadi komoditas.  Ia gerah dengan ulah perusahaan-perusahaan “pengindeks” dan “penerbit” artikel ilmiah yang mengkapitalisasi karya ilmiah untuk kepentingan profit.

Kita bisa membayangkan kemarahan itu.

Seorang ilmuwan melakukan riset bertahun-tahun, yang tentu saja dengan tenaga dan biaya tidak sedikit.  Ia menulis artikel dan menerbitkannya pada jurnal-jurnal bereputasi.  Akan tetapi, ketika jurnal itu akan diakses oleh komunitas akademik lainnya, mereka harus membayar.  Kepada siapa?  Disinilah konyolnya. Bukan kepada sang ilmuwan, tetapi kepada perusahaan penerbit jurnal.

Perusahaan-perusahaan ini menggunakan iming-iming yang canggih untuk memastikan bahwa jurnal mereka adalah tempat yang terhormat bagi suatu artikel diterbitkan.  Dengan menggunakan instrumen “pengindeks” dan menyebarkan kebutuhan terhadap “sitasi”, penerbit-penerbit ini secara sistematis (bahkan tidak jarang dengan iming-iming yang menggiurkan) memposisikan diri sebagai pihak yang layak dan berwenang menentukan kualitas ilmiah tidaknya suatu artikel.

Padahal, mereka adalah perusahaan yang mengkapitalisasi ilmu pengetahuan.  Kepentingan mereka adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Sebagai gambaran saja, Elsevier (penerbit yang paling diincar oleh para ilmuwan), pada tahun 2015 membukukan keuntungan sebesar US$ 25,2 milyar !!! (wow, wow, wow).  Keuntungan ini diperoleh dengan layanan distribusi artikel jurnal berbayar, artikel yang dihasilkan dengan susah payah oleh para ilmuwan yang kemudian tidak memperoleh apa-apa dari keuntungan tersebut.

Inilah yang dilawan oleh Elbakyan.  Awalnya, ia gerah ketika akan mengakses artikel-artikel yang baik pada jurnal, ia harus membayar.  Jika tidak secara individual, maka universitas-universitas dan perpustakaan-perpustakaan yang akan membayar (umumnya dengan cara berlangganan).  Lalu, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa kurang beruntung yang kebetulan kuliah di kampus yang tidak memiliki dana untuk melanggan jurnal dari penerbit berbayar?

Maka, ia menggagas metode yang kontroversial ini.  Secara singkat, ia sebenarnya tidak meng-hack atau menjebol sistem dan server dari penerbit.  Tapi ia mengambil file-file yang telah diambil oleh seseorang entah dimana, dan masih tersimpan jejaknya di dunia maya.  Ia membangun akses khusus kepada siapa saja untuk mengakses file-file artikel yang telah didownload tersebut, dari mana saja.

Menggugat Reputasi

Aksi ini telah menimbulkan kemarahan dari jaringan penerbit-penerbit berbayar, para “industrialis jurnal” (kalau boleh disebut demikian).  Maka, Elbakyan mendapatkan perlawanan dimana-mana.  Sejak memulai proyek Sci-Hub pada tahun 2011, sejak itu pula debat tentang ilmu pengetahuan yang bebas kembali menggema.  Sebenarnya, ini debat lama.  Ia hanya melakukan aktivasi saja.

Saya selalu bertanya, mengapa penerbit-penerbit berbayar, para industrialis jurnal ini dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mengeksploitasi.  Bukankah para ilmuwan memiliki pilihan untuk tidak menerbitkan di jurnal-jurnal berbayar?

Jawabannya mungkin adalah reputasi. Tepatnya, kesadaran (palsu) terhadap reputasi.  Para ilmuwan ini percaya (atau dibuat percaya) bahwa untuk menjadi ilmuwan yang kredibel, mereka harus menerbitkan artikel ilmiahnya di jurnal yang memiliki reputasi.  Sementara itu, jurnal yang memiliki reputasi berarti adalah jurnal yang artikel-artikelnya banyak dikutip (sitasi) oleh akademisi dan ilmuwan lain.

Bagaimana menghasilkan jurnal seperti itu?  Sebenarnya, jurnal yang baik seharusnya dibangun dari volunterisme diantara para ahli dan ilmuwan pada bidang ilmu yang sejenis.  Misalnya, para ahli sosiologi akan mendiskusikan kelayakan artikel-artikel bidang sosiologi untuk dimuat pada jurnal yang mereka kelola.  Proses review kelayakan ini, jika bekerja dengan baik, akan menghasilkan publikasi-publikasi berkualitas, layak kutip, dan akan semakin sering dikutip.

Sayangnya, kemampuan peneliti lain menemukan artikel berkualitas kini telah diambil alih oleh komputasi, internet, dan dunia maya.  Dengan sistem index digital, kelayakan suatu artikel berkualitas, atau jurnal berkualitas, ditentukan oleh keterkenalannya di dunia maya, kemudahannya ditemukan dengan mesin-mesin pengindeks digital.  Disinilah peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang: memiliki sedikit passion terhadap ilmu pengetahuan, namun minat yang tinggi terhadap profit.

Perlawanan seperti inilah yang sedang dilakukan Elbakyan.  Ia ingin membebaskan ilmu pengetahuan dan juga membebaskan para ilmuwan, dari jebakan reputasi yang dipalsukan.  Artikel dan naskah akademik yang dihasilkan dari penelitian-penelitian terbaik, seharusnya dapat didistribusikan secara bebas.

Masa Depan Sci-Hub dan Elbakyan

Apa yang dilakukan dan kemudian dialami oleh Elbakyan bukanlah pertama kali.  Meskipun bukan dalam narasi yang sama persis, namun ada beberapa figur yang pernah melakukan perlawanan terhadap dominasi sistem, yang dianggapnya eksploitatif.  Perlawanan terhadap sistem, pada satu sisi, dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap status quo.

Dalam bidang musik, pernah ada Napster pada tahun 1999, suatu proyek copy sharing lagu-lagu melalui internet.  Napster menghadapi gugatan penyalahgunaan hak cipta dari super band Metallica, rapper Dr. Dre, dan berbagai perusahaan rekaman di Amerika Serikat. Setelah melalui kontroversi sekian waktu, para pendukung copyright akhirnya memenangkan pertarungan.

Dengan menggunakan metode internet yang mirip, ada juga kisah tentang wikileaks yang dipelopori oleh Julian Asange.  Ia membuka informasi-informasi yang sebenarnya masuk dalam kategori rahasia, sehingga dapat diakses dan distribusikan melalui internet.  Julian Asange kini menjadi orang paling dicari oleh pihak keamanan di banyak negara, dan berada dalam persembunyian.

Banyak kasus itu menunjukkan bahwa ada isu yang ketat dalam perdebatan antara kebebasan memperoleh informasi dengan prinsip-prinsip hak cipta dan kerahasiaan informasi.  Elbakyan nampaknya akan menghadapi isu serupa.  Meskipun ia memiliki semangat kebebasan, terutama terhadap distribusi ilmu pengetahuan untuk keperluan pendidikan, namun nampaknya ia dan gagasannya menghadapi masa depan yang berat.

Hal ini terutama berkaitan dengan dominasi copyright sebagai global value, yang telah merambah masuk pada berbagai perusahaan, lembaga akademik, dan pemerintahan.(*)

WikiLeaks dan Batas Kebebasan Informasi

Pada hari Minggu, 28 Nopember 2010, dunia diplomatik Amerika Serikat heboh luar biasa.  Sebanyak 251.287 dokumen berisi telegram diplomatik antara 274 kedutaan besar Amerika Serikat diseluruh dunia dipublikasikan oleh Wikileaks.  Dokumen-dokumen itu mengungkapkan kegiatan dan pandangan politik luar negeri AS sejak tahun 1966 hingga bulan Pebruari 2010.  Sebanyak 15.652 diantaranya termasuk kategori rahasia.

Dokumen-dokumen ini memberi pandangan menyeluruh tentang motif dan aspek-aspek yang tersembunyi dibalik politik luar negeri AS.  Berbagai informasi rahasia, mulai dari isu perang, pertemuan rahasia, pembicaraan-pembicaraan sensitif, tawar-menawar diplomatik, dan lain-lain tercakup dalam kumpulan dokumen ini.  Pemerintah AS merasa “ditelanjangi” oleh bocoran telegram-telegram rahasia tersebut, tetapi Wikileaks sendiri menggunakan alasan kebebasan informasi publik sebagai tameng.

WikiLeaks, misalnya, mengungkapkan komunikasi Duta Besar AS di Seoul, Korea Selatan (Kathleen Stephens) dengan Departemen Luar Negeri AS.  Dalam rangkaian dokumen itu disebutkan bahwa Korea Utara akan segera berakhir jika kekuasaan Kim Jong Il selesai.  Korsel dan AS akan mengendalikan Semenanjung Korea.  China bisa dijinakkan dengan konsensi mengelola sumber minyak dan energi di wilayah Utara (yang sekarang masih menjadi wilayah Korut).

Laporan seperti ini dalam dunia diplomatik jelas berada dalam kategori rahasia.  Umumnya, dokumen demikian hanya boleh dibuka setelah 25 atau 30 tahun kemudian.  Namun dengan bocornya ke publik, motif dibalik kebijakan luar negeri AS terkuak.  Sebagian analis menyebutkan bahwa kebocoran informasi itulah yang mendorong Pyongyang memerintahkan serangan ke wilayah Korea Selatan.

Tentang Wikileaks

WikiLeaks sendiri adalah suatu organisasi nir-laba yang disponsori oleh Sunshine Press, berdiri pada tahun 2007, dengan visi menyampaikan berbagai informasi tersembunyi ke publik.  Organisasi ini didukung oleh para relawan dengan beragam latar belakang, antara lain jurnalis, ahli-ahli teknologi informasi, dan para matematikawan.  Wikileaks menggunakan prinsip kebebasan memperoleh informasi publik dan juga hak media penerbitan yang dilindungi secara internasional.

Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (Universal Declaration of Human Rights) memang menyebutkan bahwa setiap orang memilik hak untuk mengekspresikan pendapat.   Hak ini termasuk pula kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa intervensi, kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi kepada media tanpa hambatan dan batasan apapun.

Selama tiga tahun sejak beroperasi, Wikileaks mengakui banyak menerima tekanan politik dan berbagai pihak, terutama dari pengambil kebijakan yang merasa terusik dengan bocornya informasi-informasi rahasia ke publik.  Bahkan, mereka tidak jarang dituduh sebagai agen intelijen negara tertentu, atau diperalat dan memperoleh bayaran dari suatu organisasi intelijen untuk menyebarluaskan informasi yang mereka peroleh.

Pihak WikiLeaks menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar.  Mereka adalah organisasi nir-laba yang hidup dari sumbangan dan partisipasi orang-orang dari seluruh dunia dengan visi yang sama.  Tuduhan dari lembaga-lembaga intelijen tersebut menunjukkan bahwa justru itulah yang biasa dilakukan oleh intelijen, yaitu membocorkan informasi rahasia untuk menekan pihak lawan.

Keamanan Diplomatik

Ratusan ribu informasi yang telah dipublikasi oleh WikiLeaks membuat malu jajaran diplomatik AS.  Adalah lazim dalam dunia diplomasi, bahwa seluruh informasi yang beradar dari satu kantor perwakilan ke negara asal diplomat merupakan informasi rahasia, meskipun dengan tingkat kerahasiaan yang berbeda-beda.  Itulah sebabnya, jalur komunikasi diplomatik mendapatkan perlakuan sangat ketat dan sensitif.

Jalur konvensional memiliki kekebalan diplomatik, yang membebaskan setiap bentuk komunikasi dari sensor atau pemeriksaan sepanjang berada dalam kantong diplomatik (diplomatic pouch).  Sementara jalur non-konvensional (melalui perangkat teknologi informasi) pastilah dilindungi dengan protokol keamanan yang ketat, misalnya dengan metode enkripsi, atau dengan teknologi anti penyadapan.

Standar bagi keamanan informasi diplomatik menggunakan standar yang sama dengan keamanan informasi intelijen.  Jika kebocoran informasi ini bisa terjadi pada negara secanggih dan semaju Amerika, dapat kita bayangkan bagaimana rentannya informasi-informasi yang beredar di lingkungan pejabat-pejabat diplomatik dari negara-negara kurang maju dan negara berkembang, seperti Indonesia.

Kebebasan Informasi

Salah satu perdebatan yang kemudian kembali muncul dalam konteks ini adalah isu tentang kebebasan informasi.  Di Indonesia, akhir-akhir ini sedang populer dengan istilah kebebasan informasi publik.  Apa yang dilakukan oleh WikiLeaks disatu sisi memiliki landasan yang kuat, yaitu hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak untuk menyatakan pendapat (berdasarkan informasi yang mereka miliki), serta hak dari media massa dan jurnalis untuk menyebarluaskan informasi tersebut.

Akan tetapi, sampai batas manakah informasi yang bersifat rahasia ini dapat ditolerir?  Di negara-negara maju, ada batasan mengenai rahasia negara yang didefinisikan secara gamblang dan disosialisasikan.  Negara atau institusi-intitusinyalah yang berkewajiban untuk melindungi rahasia negara tersebut.  Jika terdapat kebocoran rahasia negara, maka yang pertama-tama harus bertanggung jawab adalah pejabat yang berwenang.

Di Indonesia, ada masalah yang lebih rumit.  Kita telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Sementara, batasan tentang informasi yang masuk kategori rahasia negara hingga kini masih berbentuk rancangan undang-undang.  Kiranya, kasus WikiLeaks ini dapat menjadi sumber bagi penguatan RUU Rahasia Negara yang entah kapan akan tuntas.***