Demokrasi dan Disonansi Donor Asing

Pada setiap momentum demokratisasi, kebutuhan untuk mereformasi berbagai sektor kehidupan sipil begitu besar.  Salah satu karakteristik sistem politik yang tidak demokratis adalah terkooptasinya lembaga-lembaga demokrasi oleh kekuasaan partai tunggal atau oleh kekuatan militer yang dikendalikan oleh rejim otoritarian, dan bahkan tidak jarang oleh gabungan keduanya.  Fenomena Indonesia dibawah rejim Orde Baru mungkin menggambarkan hal tersebut, dimana militer dan Golkar begitu dominan dalam ekonomi dan politik.

Akibat kurangnya kemampuan memobilisasi sumber daya masyarakat sipil, negara-negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi umumnya sangat tergantung pada dukungan internasional untuk menunjang proses reformasi.  Untuk itu, keterlibatan internasional dalam transisi reformasi menjadi faktor yang mempengaruhi kelangsungan proses tersebut.  Salah satu bentuk paling umum dari dukungan internasional untuk proses transisi demokrasi dan reformasi adalah dengan bantuan luar negeri, dimana negara maju atau organisasi internasional mengalokasikan sejumlah dana (bahkan dalam jumlah sangat besar) untuk membiayai kebutuhan reformasi politik.  Peter Burnell (2000) menggunakan istilah democracy assistance untuk fenomena ini, untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk bantuan luar negeri lainnya.

Sementara itu, kemampuan masyarakat sipil yang direpresentasi oleh berbagai organisasi masyarakat sipil tergolong rendah dalam mengaktualisasikan gagasan dan inovasi demokratisasi tersebut.  Akibat kekangan sistem otoritarian selama puluhan tahun, organisasi masyarakat sipil mengalami kegamangan dan menerima momentum reformasi dalam situasi euforia.  Kebebasan yang datang tiba-tiba dan tidak terduga merupakan masa bagi berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menemukan jati diri dan  mendorong kebebasan ekspresi.

Reformasi memiliki muatan dan fokus terukur.  Secara sederhana, dalam setiap mekanisme reformasi, terdapat tiga level sasaran yang hendak dicapai, yaitu: level sistemik, level institusi, dan level aktor.  Proses ini seharusnya berlangsung simultan dan berkelanjutan.  Reformasi pada level sistemik saja akan mengalami hambatan jika tidak didukung peningkatan kapasitas institusi untuk mewujudkan sistem baru tersebut, dan dbutuhkan juga dukungan aktor yang memadai, baik skill maupun mind set. Pada masing-masing level, lembaga donor seharusnya mempertahankan intensitas keterlibatan.

Pada dekade pertama reformasi militer di Indonesia, tampak adanya kondisi disonansi yang cukup mengkhawatirkan.  Pada masa-masa awal reformasi, militer (sebagai institusi) cenderung enggan menerima tawaran reformasi yang berasal dari masyarakat sipil.  Selain karena militer tidak menganggap reformasi internal sebagai kebutuhan utama, juga militer tidak cukup percaya kepada kalangan masyarakat sipil yang mendorong issu tersebut.  Tudingan bahwa lembaga-lembaga masyarakat sipil disusupi oleh kepentingan asing untuk memecah-belah militer dan melemahkan bangsa adalah hal yang seringkali menjadi alasan kecurigaan tersebut.

Disisi lain, entitas masyarakat sipil juga tidak (atau belum) mempunyai kapasitas yang memadai untuk menggiring tuntutan reformasi militer dalam bentuk yang lebih elegan.  Sebagian besar organisasi masyarakat sipil lebih senang bekerja diwilayah issu yang “aman”.  Sementara organisasi masyarakat sipil yang bekerja diisu-isu reformasi militer, masih mewarisi tradisi lama yang mengaitkan advokasi sektoral dengan kehadiran militer.  Tidak ada soluasi nyata yang dibangun secara sinergi antara entitas-entitas masyarakat sipil sebagai tawaran bagi reformasi milier.  Kecenderungan yang terjadi adalah reformasi militer pada tahap-tahap awal berlangsung dalam konteks eksperimen (Alexandra R. Wulan, 2008:8).

Sementara itu, dukungan internasional bagi proses reformasi di Indonesia (sebagaimana antara lain tampak dari bantuan untuk demokrasi yang dialokasikan) mengalami peningkatan luar biasa pada masa-masa awal transisi tersebut.  Sebagian dari dana hibah luar negeri tersebut secara langsung dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada issu-isu demokrasi, desentralisasi, tata pemerintahan yang baik, termasuk juga untuk reformasi sektor keamanan.  Dukungan ini secara langsung memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan reformasi sektor keamanan, yang secara tidak langsung juga berdampak pada tumbuhnya kepercayaan militer terhadap wacana reformasi yang disuarakan oleh organisasi masyarakat sipil.

Seiring dengan berjalannya waktu, kalangan militer mulai berubah dan bersedia menerima gagasan-gagasan perubahan.  Apalagi, organisasi masyarakat sipil juga mengalami peningkatan kapasitas dan bahkan kompetensi dalam mendorong reformasi ini.  Terdapat kesadaran bersama bahwa reformasi militer merupakan kebutuhan bangsa pada masa mendatang.  Sementara di sisi militer, terdapat keyakinan bahwa proses yang didorong oleh masyarakat sipil tersebut memberikan harapan untuk peningkatan profesionalisme dan tidak mengabaikan aspek-aspek non militer yang penting (seperti kesejahteraan tentara dan keluarganya).  Organisasi masyarakat sipil juga makin mampu merefleksikan advokasi reformasi militer menjadi

Justru pada kondisi tersebut, terdapat kecenderungan dimana intensitas lembaga donor pada isu reformasi militer mengalami penurunan drastis.  Alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas dalam bingkai reformasi demokrasi justru lebih terfokus pada tema-tema politik, desentralisasi, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi, sebagaimana tergambar pada country strategy assessment beberapa lembaga donor utama di Indonesia.
Fenomena ini “kemungkinan” menyebabkan terjadinya dua macam kesenjangan.  Pertama, pada tahap awal, terjadi inefisiensi dalam pengelolaan bantuan luar negeri untuk reformasi sektor keamanan.  Kedua, terjadinya kelangkaan sumber daya “tahap kedua” dalam proses reformasi sektor keamanan tersebut.  Kecenderungan ini perlu diantisipasi (antara lain) dengan meminta kesediaan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi kelanjutan proses reformasi militer, dan reformasi sektor keamanan pada umumnya.***

Sumber: Diadaptasi dari Fredrik Galtung (et.al), Integrity After War, London: TIRI, 2009

Sumber Bacaan:

Clear, Annette Marie, “Donor and Democracy in Indonesia”, Dissertation, Columbia University Press, 2002.

Gershman, Carls and Allen, Michael, “New Threats to Freedom: the Assault on Democracy Assistance”, Journal of Democracy, Vol. 17, No. 2, April 2006.

Lancaster, Carol, “Redesigning foreign Aid”, Foreign Affairs, Vol. 79, No. 5 (Sept. – Oct. 2000).

Pereira, Anthony W., “The Quality of Democracy: Theory and Application” (book review), The Americas, Oct. 2005, Vol. 62, No. 2.

Theirien, Jean-Philipe, “Debating Foreign Aid: Right versus Left”, Third World Quarterly, Vol. 23, No. 3 (Jun. 2002).

Wulan, Alexandra R., Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia, Jakarta: Pacivis-UI, 2008