Pilkada Toraja Utara: Dapatkah Menjadi Contoh?

Hari Sabtu, 13 Nopember 2010, sekitar pukul 17.30 Wita, saya mendapat telepon dari Ibu Rio Rita Pakan, anggota KPUD Toraja Utara.  Beberapa hari sebelumnya, yaitu 9 Nopember 2011, saya bersama Ibu Rita dan Pak Aloysius Lande (juga anggota KPUD Toraja Utara) menggelar dialog interaktif menuju Pemilukada Damai di Toraja Utara.  Acara yang diselenggarakan oleh LeDO Makassar ini bermaksud mengkampanyekan pemilukada damai bagi seluruh masyarakat, disiarkan langsung melalui Radio Salideo FM 104,7 MHz.

Ibu Rita mengungkapkan rasa syukur atas pelaksanaan Pemilukada di Toraja Utara yang hingga hari kedua setelah selesai terlihat sangat tenang dan nyaris tanpa keributan apapun.  Situasi ini jauh berbeda dengan fenomena yang terjadi di daerah-daerah lain, dimana pada hari pencoblosan (umumnya pada sore hari ketika pada kandidat sudah bisa menduga-duga kemungkinan hasil) banyak pihak yang mulai meributkan soal-soal administratif, isu kecurangan, money politics, dan semacamnya.

Tanggal 11 Nopember 2010, masyarakat Toraja Utara, kabupaten termuda di propinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan pemilukada bersejarah.  Inilah untuk pertama kalinya, kabupaten ini menghelat pesta demokrasi langsung.  Sebanyak 7 kandidat bertarung memperebutkan 156.612 suara masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adalah wajar jika pemilukada kali ini diwarnai dikhawatiran terjadinya kerusuhan atau keributan politik lainnya yang dapat mengganggu dan merusak rasa damai.  Toraja Utara adalah kabupaten yang sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan masyarakat.  Rasa aman dan situasi yang tentram merupakan pra syarat untuk itu, dan pemilukada langsung memiliki potensi besar untuk rusaknya ketenangan tersebut.

Setidaknya, ada 3 (tiga) hal yang menghantui situasi politik di Toraja Utara jelang pemilukada.  Pertama, terdapat sengketa antara bakal kandidat yang tidak lolos menjadi kandidat dengan KPUD Toraja Utara.  Pasangan bakal kandidat ini terus-menerus melakukan aksi menekan KPUD untuk mengakomodasi dirinya menjadi salah satu kandidat, bahkan kantor KPUD Toraja Utara sempat diduduki selama beberapa hari menjelang pelaksanaan putaran kampanye.  Kedua, situasi politik menjelang pemilukada diwarnai klaim politik yang cukup tajam.  Bayangkan, dua hari sebelum hari pemilihan, seluruh kandidat mengklaim akan memenangkan pemilukada ini dalam satu putaran (artinya akan memperoleh lebih 30% suara).  Ketiga, dari pengalaman di banyak pemilukada, sebagian besar proses ini selalu berakhir dengan keributan yang paling sering disebabkan oleh ketidaksiapan kandidat yang kalah menerima hasil.  Bahkan, dalam iklim politik yang tampak adem-adem sekalipun, situasi bisa tiba-tiba berkembang destruktif.

Selama lebih sebulan, LeDO Makassar melakukan kampanye pemilukada damai di wilayah Rantepao dan sekitarnya.  Selain menyebarkan belasan spanduk, ratusan poster dan stiker, juga melakukan dialog dan komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat di Toraja Utara, untuk mentransformasikan nilai-nilai demokrasi dalam politik.  Salah seorang anggota Dewan Pakar LeDO Makassar, Bapak Dr. Adi Suryadi Culla, berkali-kali menegaskan bahwa “proses politik yang demokratis itu hanya dan hanya jika berlangsung dalam suasana damai.  Ketika pertarungan politik berkembang menjadi konflik terbuka yang destruktif, maka dapat dipastikan proses itu tidak demokratis”.

Ibu Riorita Pakan dan Pak Aloysius Lande memberi kontribusi yang luar biasa dalam kampanye pemilukada damai ini.  Di satu sisi, nampaknya mereka menyadari peran dan fungsi sebagai bagian dari lembaga penyelenggara.  Namun disisi lain, ada tanggung jawab moral yang luas sebagai warga Toraja Utara, untuk memastikan bahwa situasi aman dan damai tetap terjaga untuk memastikan bahwa rakyat dapat bekerja dengan tenang.

Proses pemilukada memang belum selesai.  Tetapi situasi yang tampak pada masa-masa paska pencoblosan, yang merupakan masa paling krusial, memberi optimisme bahwa kedamaian akan bertahan di Toraja Utara.  Semoga daerah ini dapat menjadi contoh bagi pemilukada di daerah-daerah lainnya di Indonesia.***