Cara Pikir Era Westphalia

Dulu, terutama pada tahun 1648 ketika perjanjian Westphalia mula-mula disepakati, negara-negara di dunia euforia dengan kedaulatan nasional. Sehingga, kalimat-kalimat seperti: “ini urusan domestik, Anda jangan ikut campur”, atau “ini masalah dalam negeri, kami tidak peduli komentar asing” adalah ungkapan yang lazim diucapkan diplomat dan kepala negara.

Tetapi itu dulu, masa ketika jarak dari Tokyo ke Paris masih butuh waktu tempuh 2 sampai 3 bulan.

Seiring waktu, kemajuan peradaban, perubahan isu bersama manusia juga terjadi. Tokyo ke Paris kini hanya butuh 11 jam penerbangan langsung. Dengan interaksi virtual, bahkan tidak lagi butuh waktu.

Banyak persoalan yang tidak bisa lagi dengan sombong dianggap sebagai “urusan domestik”. Isu lingkungan hidup misalnya. Kebakaran hutan di Sumatera itu asapnya bisa kemana-mana hingga Thailand.

Begitu juga isu kemanusiaan. Ketika bencana alam melanda Lombok dan Palu beberapa waktu lalu, bantuan internasional cepat sekali mengalir.

Semakin banyak isu yang dulu pada tahun 1600-an dianggap isu domestik, sekarang telah menjadi isu bersama umat manusia. Tidak ada lagi batas negara yang rigid, manusia dibelahan bumi mana saja peduli dengan isu ini: kejahatan terorganisir, terorisme, kelaparan dan kemiskinan, dan lain-lain.

Dalam beberapa hari ini, sering terdengar kalimat-kalimat: “kita tidak peduli dengan kata asing, ini urusan domestik”. Diucapkan oleh banyak pihak. Ada pejabat, ada pengamat, dan ada penggembira.

Begitulah. Kalender Gregorian sudah 2019. Tapi cari berpikir kita masih 1600-an. Kita alami krisis berpikir, sebab akal sehat kita ketinggalan di abad ke-17.

Terorisme, Penanggulangannya, dan Peran Tentara

Salah satu isu kritikal dalam draft revisi Undang-undang Terorisme adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan isu yang menyebar ketakutan ini.  Usulan penambahan Pasal 43B menyebutkan bahwa kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan oleh kepolisian, TNI, dan instansi pemerintah terkait (sesuai dengan batas kewenangan masing-masing).  Implementasi ini dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.  Kita sama-sama paham, lembaga dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Definisi “penanggulangan terorisme” sendiri adalah serangkaian aktivitas yang mencakup: pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, dan penindakan.  Jika revisi ini diadopsi, maka TNI memiliki payung hukum untuk terlibat dalam seluruh dimensi penanggulangan tersebut.  Meskipun pada pasal ini juga disebutkan bahwa peran TNI dalam konteks ini berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian, akan tetapi tidak ada definisi yang jelas dalam Undang-Undang apa dan bagaimana prosedur serta mekanisme “memberikan bantuan” tersebut.

Pada satu sisi, ancaman teror semakin nyata.  Jika sebelumnya ia dianggap sebagai “aktivitas politik dengan cara lain” oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin memperoleh perhatian dan pengakuan, kini spektrumnya telah berubah total.  Terorisme telah menjadi “alat politik utama” yang ditempuh oleh kekuatan besar, dengan skala sumber daya yang jauh melampaui negara.  Kelompok ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kelompok pemberontak yang dalam studi hubungan internasional dikenal sebagai “beligerent”.  Kehadiran Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menunjukkan bahwa fenomena teror dan kekerasan adalah ancaman aktual, yang beroperasi pada skala global, dengan metode yang terstruktur dan sistematis.

Penanggulangan terorisme, dengan demikian, juga seharusnya berperspektif sama, yaitu global, terstruktur, dan sistematis.  Draft revisi Undang-Undang Terorisme nampaknya ingin mengadopsi perspektif ini, dimana definisi penanggulangan beroperasi dari “hulu” (pencegahan) hingga “hilir” (penindakan).  Begitu juga stake-holder domestik yang terlibat juga bukan saja aparat keamanan (kepolisian), bahkan juga aparat pertahanan (militer) dan “instansi-instansi terkait lainnya”.
Akan tetapi, dalam perspektif demokrasi liberal, kita menghadapi dilema dalam mengoperasionalkan keterlibatan militer.  Pertanyaan pertama dan utama adalah “apakah terorisme seharusnya menjadi urusan militer?”.  Jika iya, “sampai batas mana keterlibatan militer itu dapat ditoleransi, sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan tertib sipil?”.

Apakah Terorisme Urusan Militer?

Jawaban terhadap pertanyaan ini mau tidak mau akan berkaitan dengan pemahaman terhadap asal usul dan penyebab.  Dalam banyak kajian, terdapat berbagai interpretasi tentang penyebab tindak kekerasan yang kemudian dikaitkan sebagai terorisme ini.

Dalam buku “Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward” (Bjorgo, 2004) menyebutkan sebagian besar ahli-ahli menerima argumentasi bahwa terorisme merupakan serangkaian metode atau strategi pertempuran (set of methods or strategies of combat) dari pada sekedar ideologi politik atau cara gerakan sosial.  Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh para teroris merupakan tindakan yang lazim ditemui dalam situasi peperangan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang dipaparkan oleh 19 ahli, dipilih dari makalah lebih 30 ahli yang dipresentasikan pada pertemuan panel ahli di Oslo, Norwegia, 9 – 11 Juni 2003.  Para ahli ini berkumpul untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, misalnya: apa akar penyebabnya? Jika akar penyebab munculnya dihilangkan, apakah ia akan hilang?

Tentu saja akan kompleks untuk menelaah akar penyebab terorisme.  Namun demikian, Bjorgo (2003) melihat bahwa terdapat empat level penyebab munculnya fenomena ini, yaitu: penyebab struktural (structural causes), penyebab akselerator (accelerator or facilitator causes), penyebab motivasional (motivational causes), penyebab pemicu (triggering causes).  Cara lain untuk memahami akar dari aksi-aksi ini adalah dengan membedakan penjelasan pada level individual dan level kelompok.

Dari berbagai level, tampak bahwa kekerasan dan aksi-aksi turunannya merupakan elemen yang selalu hadir pada setiap peristiwa yang didefinisikan sebagai terorisme.  Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta menjadikan setiap aksi kekerasan sebagai peristiwa teror yang sistematis.

Dengan asumsi bahwa metode dan strategi yang terlihat merupakan ciri khas aksi-aksi militer, para ahli umumnya sampai pada kesepahaman juga bahwa terorisme seharusnya merupakan urusan militer.  Hal ini merupakan justifikasi keterlibatan berbagai agensi militer pada negara-negara di dunia dalam penanggulangan dan perang melawan terorisme.

Sementara itu, laporan berjudul “The Military’s Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies” yang disusun oleh Geraint Hughes (2011) mengkonfirmasikan bahwa terorisme seharusnya menjadi urusan tentara ketika aksi-aksi itu telah sampai pada level yang mengancam eksistensi negara.  Asumsinya, militer merupakan alat negara yang dibentuk oleh negara, dilatih, dan diorganisasikan untuk melawan segala bentuk ancaman terhadap negara.  Dalam pandangan ini, keterlibatan militer bukan saja dalam situasi ancaman bersenjata dan kekerasan, bahkan juga untuk melakukan operasi damai (peaceful operation) seperti dalam situasi bencana alam.

Kritikan yang mungkin muncul dalam perspektif ini adalah ketika peranan militer dalam penanggulangan terorisme dikaitkan dengan sistem demokrasi yang dewasa ini menjadi mainstream dalam tata kelola hubungan sipil dan militer dan dalam mendefinisikan operasionalisasi militer dalam situasi non perang.

Bersambung ke: Militer, Terorisme, dan Negara Demokrasi

 

Kekerasan, Terorisme dan Perempuan

Pada tanggal 29 Maret 2010 terjadi ledakan dahsyat di Stasiun Lubyanka dan Stasiun Park Kultury, di jantung kota Moskow, Rusia.  Peristiwa yang mengejutkan dunia setidaknya menewaskan 39 orang dan puluhan lainnya luka-luka.  Sesaat setelah ledakan, otoritas resmi Rusia menuduh kaum bersenjata Cechnya berada dibalik serangan tersebut.  Dua hari kemudian, dunia dikejutkan dengan fakta bahwa pelaku kekerasan dan serangan ini adalah dua orang perempuan yang tergabung kelompok “Black Widows” (janda-janda hitam).

Menurut Kuncahyono (Kompas, 31/03/2010), kelompok ini mulai diduga muncul pada tahun 1994.  Awalnya, puluhan wanita Cechnya yang kehilangan suami atau keluarga dekat dalam pertempuran dengan tentara Rusia diorganisir untuk melakukan balas dendam terhadap pemerintah Rusia.

Adalah Shamil Basayev, tokoh kelompok bersenjata Cechnya yang mengorganisir kelompok ini.  Basayev yang tewas dalam pertempuran tahun 2004 telah menciptakan pejuang militan yang memiliki motif sangat kuat dan nyata untuk menyerang otoritas Rusia, yaitu balas dendam.

Aksi Black Widows pertama kali terdengar pada bulan Juni 2000, ketika dua orang wanita Chechnya mengendarai truk penuh bom dan menerjang kantor polisi.  Salah seorang perempuan itu adalah Khava Barayeva.  Pada tahun 2002, sekelompok orang menyerang gedung teater Moscow Dubrovka dan menyandera 700 orang.  Sebanyak 19 dari 41 penyerang yang dipimpin Movsar Barayev (masih kerabat dekat Khava Barayeva) ini adalah anggota Black Widows.

Perempuan dan Kekerasan

Fenomena keterlibatan kaum perempuan dalam aksi-aksi terorisme adalah hal yang tidak lazim, dan ini menjadi indikasi betapa motif individual dapat dengan mudah dibelokkan untuk mencapai kepentingan politik.  Dalam perspektif feminisme, kaum perempuan selalu diidentikkan dengan dengan sikap anti-kekerasan.

Dalam politik internasional, feminisme adalah pendekatan alternatif yang mengedepankan sifat “keperempuanan” dalam memahami interaksi antaraktor.  Feminisme adalah karakter, bukan jenis kelamin (gender).  Ada pandangan umum yang diterima oleh para teoritisi feminis ini bahwa persoalan konflik, perang, dan kekerasan disebabkan oleh tidak terlibatkannya kaum perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan politik.

Tidak mengherankan apabila ketidakterwakilan perempuan menyebabkan lahirnya asumsi-asumsi, pandangan-pandangan dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang timpang.  Keputusan untuk berperang, misalnya, hampir pasti tidak pernah diputuskan dengan mengikutsertakan kepentingan perempuan. Padahal, kaum perempuan (serta anak-anak) yang paling banyak menjadi korban perang.  Fenomena kemunculan Black Widows didasari oleh fakta bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang menderita akibat kehilangan suami dalam perang.

Feminisme dan Patriarki

Dalam uraiannya tentang konflik dan kekerasan, Johan Galtung mengajukan tesis yang menarik dari pendekatan feminisme, yang berangkat dari perbedaan gender, tetapi tidak menjadikan seksualitas sebagai satu-satunya faktor determinan.  Perdamaian dan konflik bukan milik perempuan dan laki-laki, meskipun konstruksi sosial memberikan peranan kepada laki-laki sebagai aktor dominan yang menyebabkan terbentuknya politik internasional yang penuh kekerasan.

Galtung (2003) mengatakan: “untuk menjelaskan perdamaian/kekerasan sebagai variabel tergantung (dependent variable) kita akan menggunakan wacana variabel bebas empat-faktor yang didasarkan pada tubuh, pikiran, struktur, dan kultur. ‘Tubuh’ dibahas sebagai wanita-pria; ‘pikiran’ sebagai empati tinggi-rendah; ’struktur’ sebagai horisontal-vertikal (hirarkis); dan ‘kultur’ sebagai sentripetal-sentrifugal (ekspansionis)”.

Dengan asumsi ini, Galtung mengajukan hipotesis: “perempuan memiliki empati tinggi, secara hierarkis bersifat horizontal, secara kultural bersifat sentripetal serta berkecenderungan pada perdamaian. Sedangkan pria memiliki empati rendah, secara hierarkis bersifat vertikal, dan secara kultural bersifat sentrifugal yang menjadikannya menyukai kekerasan.”

Patriarkhi adalah institusionalisasi dominasi pria dalam struktur vertikal, dengan korelasi sangat tinggi antara posisi dan gender, yang dilegitimasi oleh kebudayaan (misalnya, dalam agama dan bahasa), dan sering muncul sebagai kekerasan langsung dengan pria sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Kekerasan langsung adalah sebuah fenomena pria.

Dari uraian tersebut tampak bahwa politik internasional yang mengedepankan perdamaian dan dialog adalah cara pandang feminis, dengan tidak mempedulikan apakah pandangan itu berasal dari laki-laki atau perempuan.  Seorang laki-laki yang berpandangan feminis (cenderung pada perdamaian) tidak menjadikannya perempuan. Dan sebaliknya, seorang perempuan yang berpandangan realis (cenderung pada kekerasan) tidak akan mengubahnya menjadi seorang laki-laki.

Tindakan kekerasan bukanlah pilihan yang bisa diterima dalam mengajukan tuntutan atau menyampaikan aspirasi.  Tentu saja, dalam sistem internasional yang begitu sensitif dengan isu terorisme, setiap kelompok yang memilih jalan kekerasan akan dengan mudah diberi stigma sebagai kelompok teroris.  Akan tetapi, hadirnya kaum perempuan dalam tindak-tindakan kekerasan ini yang secara normatif merupakan respon mereka atas perilaku kekerasan yang mereka alami perlu dijadikan renungan.  Ini mengindikasikan bahwa derita akibat kekerasan yang mereka alami selama ini begitu kuatnya, sehingga kaum perempuan itu begitu mudah diseret untuk menjawab kekerasan dengan kekerasan.

Di Indonesia, kita tidak atau belum menemukan fenomena yang mengkhawatirkan seperti ini.  Tetapi, hal ini tidak tertutup kemungkinan akan terjadi.  Pertarungan elit, fenomena pembangunan, dan berbagai realitas sosial politik yang terjadi di negeri ini selalu menjadikan kaum perempuan (bersama anak-anak) pada posisi rentan dan terus-menerus dikorbankan.  Jika saja negara fenomena-fenomena maskulinitas ini tidak segera direvisi untuk menjadi lebih feminis, tidak tertutup kemungkinan kekerasan ini juga akan menjadi pilihan terakhir yang digunakan oleh kaum perempuan di negeri ini.  Dan kita tentu tidak ingin hal ini terjadi.***