Timur Tengah, Masih Saja Tentang Konflik dan Palestina

Ketika pertama kali belajar hubungan internasional (HI), sekitar 25 tahun lalu, mata kuliah Politik Regional Timur Tengah adalah kurikulum wajib.  Suka tidak suka, kami harus mempelajarinya.  Saya pribadi kurang tertarik dengan topik ini.  Mungkin kemampuan intelijensi saya dibawah standar, sehingga sulit mencerna rumitnya peta hubungan negara-negara di kawasan ini, baik intrakawasan maupun dengan negara eksternal.

Era perang dingin berakhir pada Desember 1991.  Namun demikian, berbagai literatur studi HI dan Timur Tengah masih didominasi setting situasi perang dingin hingga bertahun-tahun kemudian.  Maka, argumen-argumen yang dikemukakan para ahli tentang perang dan damai maupun konflik dan kerja sama di kawasan Timur Tengah sangat didominasi oleh setting perang dingin.  Mainstream argumen, tentu saja, adalah teori-teori realis, mulai dari balance of power (dari era David Hume hingga Kenneth N. Waltz), security dilemma (John H. Herz atau Glenn H. Snyder), proxy war (Robert Jervis), atau hegemonic stability (Robert O. Keohane, A.F.K. Organsky, Immanuel Wallerstein, atau David Kindleberger).

Tahun-tahun itu internet belum semassif sekarang.  Referensi paling populer di antara mahasiswa adalah buku-buku karya awal M. Riza Sihbudi.  Beliau adalah penulis dengan tema Timur Tengah produktif masa itu, yang menerbitkan: Bara Timur Tengah (1991), Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru (1992), Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington (1992), Timur Tengah, Dunia Islam, dan Hegemoni Amerika (1993), serta Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah (1993), Biografi Politik Imam Khomeini (1996).  Belakangan, saya masih menemukan lagi dua buku beliau yang ditulis dalam rentang waktu 10 tahun: Indonesia Timur Tengah, Masalah dan Prospek (1997) dan Menyandera Timur Tengah (ditulis tahun 2007).

Beberapa Referensi Dekade 1990-an

Tahun 1995, M. Riza Sihbudi bersama beberapa pengkaji hubungan internasional dan Timur Tengah menulis buku yang kemudian sangat populer: Profil Negara-negara Timur Tengah (Buku Kesatu).  Sayangnya, hingga kini Buku Kedua dari profil ini tidak kunjung terbit.  Para penulis adalah (Alm) Zainuddin Djaffar, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin, M.A., Hamdan Basyar, Amris Hassan, dan Drs. Dhurorudin Mashad.  Diantara mereka, saya hanya pernah berinteraksi dengan Prof. Zainuddin Djaffar, akrab disapa Mas Buyung (al-Fathihah).  Beliau menjadi dosen saya ketika kuliah S2 di UI.

Selain itu, referensi untuk topik Timur Tengah di dekade 1990-an itu adalah buku Amien Rais berjudul “Timur Tengah dan Krisis Teluk” pada 1990.  Menurut dosen-dosen kami, Mas Amien adalah “dosen terbang” yang secara rutin ke Makassar mengajar mereka di dekade 1980-an, pada masa-masa awal berdirinya HI Unhas.

Meskipun tidak serius membaca semua buku itu, saya mendapat garis merah untuk menjelaskan Timur Tengah pada masa perang dingin.  Kawasan ini menjadi dinamis karena dua faktor.  Pertama, arena pertarungan super power dunia, yang didominasi oleh Amerika Serikat (dengan North Atlantic Treaty Organization, NATO) dan Uni Sovyet (dengan Pakta Warsawa).  Kedua, potensi minyak di kawasan yang mencakup dua per tiga dari cadangan minyak dunia.  Louise Fawcett, menjelaskan hal ini lebih detail dalam “International Relations of the Middle East” (2005).

Itu adalah cerita 25 tahun lalu.  Amerika Serikat dan Uni Sovyet (yang bubar pada 1991 itu) sebelumnya menjadikan  Timur Tengah sebagai instrumen mengukur balance of power melalui praktek proxy war yang sistematis.  Hasilnya adalah, belasan konflik dan perang di Timur Tengah adalah refleksi dari perseteruan kedua adi daya.  Konflik Arab-Israel yang teraktualisasi pada Peperangan 1948, Perang Enam Hari (1967), atau Perang Yom Kippur (1973).  Begitu juga, perang Sovyet-Afghanistan yang berlangsung selama 9 tahun (1979 – 1989) sesungguhnya adalah perang antara Sovyet dan Amerika Serikat.  Ada dukungan nyata masing-masing adi daya terhadap pihak berkonflik.

Palestina Kini

Isu Palestina juga menjadi ajang “mainan” negara-negara, baik di kawasan maupun di luar kawasan.  Sejak Otoritas Pemerintahan Palestina dibentuk oleh Liga Arab pada 1948, sejak itu pula wilayah ini tidak pernah berhenti dari konflik.  Maka setiap waktu, masyarakat dunia dijejali kisah tentang Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat Sungai Yordan, dan Jalur Gaza.  Kisah ini sudah berlangsung puluhan tahun, pada era modern ini.  Meskipun berkali-kali perundingan dan upaya damai digelar, semua berakhir tanpa akhir yang menenangkan.

Hari ini, kita mendapat lagi kabar bentrokan yang terjadi di Palestina.  Menyusul penembakan tentara Israel terhadap Imam Masjid Al-Aqsa, terjadi demonstrasi yang menyebabkan sekitar 50 warga sipil Palestina tertembak.  Kisah kekerasan seperti ini telah ada sejak era “Dunia Dalam Berita”.

Saya pernah mengikuti ulasan seorang pakar tentang bagaimana rumitnya struktur konflik di kawasan ini.  Faktor ekonomi, politik, ideologi berkelindan saling silang, membentuk jaringan yang lebih rumit dari jaring laba-laba.  Artinya, sebagaimana jaring laba-laba, kerumitan jaring itu memiliki titik sentrum.  Sayangnya, kebanyakan pengkaji lebih senang melihat kawasan ini secara parsial.(*)

 

Tragedi Mesir dan Kisah Nyata Seorang “Tom Hanks” dari Palestina

tom hank the terminal

Victor Navorski (diperankan Tom Hanks) tidur di bangku terminal di JFK Airport, New York (sumber: internet)

Pada tahun 2004, ada sebuah film drama komedi menarik berjudul The Terminal, disutradarai si maestro imajinasi Steven Spielberg.  Film ini mengisahkan tokoh rekaan bernama Viktor Navorski (diperankan aktor kawakan Tom Hanks) yang tiba-tiba saja “kehilangan negara”.

Navorski adalah warga negara Krakozhia (tentu saja ini juga negara rekaan), terletak di wilayah perbatasan Eropa Timur dan Asia Tengah. Negara ini sedang mengalami konflik internal perebutan kekuasaan.  Ketika Navorski sedang dalam perjalanan belasan jam di udara menuju New York, Amerika Serikat, di tanah airnya eskalasi konflik meningkat menjadi perang saudara hebat.  Dampaknya, pemerintah AS menyatakan tidak mengakui lagi kedaulatan Krakozhia.

Pada saat pesawat yang ditumpangi Navorski mendarat di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, masalah dimulai.  Navorski tidak diperbolehkan melewati imigrasi, karena ia memegang passpor negara yang tidak diakui (unrecognized).  Dia juga tidak bisa meninggalkan AS karena (lagi-lagi) ia memegang paspor negara yang “secara hukum internasional dianggap tidak ada”.

Maka, terjebaklah Navorski di ruang penyangga. Ia tidak bisa menuju pintu keluar, karena itu berarti memasuki wilayah AS.  Untuk itu, ia butuh paspor yang diakui.  Ia juga tidak bisa menuju pintu keberangkatan, sebab selain butuh tiket, ia juga butuh paspor yang diakui.  Jadilah Navorski terkurung di area itu selama sembilan bulan!  Di penghujung film, Navorski kemudian berhasil meninggalkan AS dan kembali ke tanah airnya setelah perang saudara berakhir, tertib sipil tercipta, dan pemerintah AS memulihkan pengakuan kedaulatan terhadap Krakozhia.

Seharusnya film ini dapat menjadi bahan diskusi hukum internasional dan hubungan internasional yang menarik.  Sayangnya, kisah di atas adalah latar belakangnya saja.  Keseluruhan film itu mengisahkan drama khas Hollywood, tentang percintaan, karakter baik vs. karakter jahat, semangat, dan semacamnya.

Meskipun demikian, pada salah satu kuliah di Jurusan Hubungan Internasional Unhas, saya mendorong mahasiswa untuk menonton film itu dan mendiskusikan dengan teman-teman.  Mungkin saya akan mengajak mahasiswa nonton bersama dan mendiskusikannya kalau saya kembali nanti. Terutama setelah hari ini saya menemukan kisah yang sangat mirip dengan kisah Navorski.

Dan ini adalah kisah nyata…

Saya dipercaya mengorganisir konferensi internasional tentang Resolusi Konflik dan Identitas di Graduate School of Global Studies, Doshisha University, Kyoto.  Sebanyak 14 pembicara ahli dari 7 negara diundang berbicara dan berdiskusi.  Salah seorang pembicara adalah Associate Professor Waleed Al Modallal, seorang ahli ilmu politik dari University of Gaza, Palestina.

Professor Waleed (tengah) berbincang bersama rekan dari Palestina, Iyaas Salim, dan nara sumber lain dari Zambia, Prof. Jotham C. Momba (foto: ishaq)

Professor Waleed (tengah) berbincang bersama rekan dari Palestina, Iyaas Salim, dan nara sumber lain dari Zambia, Prof. Jotham C. Momba (foto: ishaq)

Palestina terdiri atas wilayah Jerusallem dan Tepi Barat (yang dikendalikan oleh Israel) dan wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas, organisasi pergerakan yang dicap sebagai teroris oleh pemerintah AS.  Akses masuk dan keluar Gaza adalah melalui Kairo, Mesir.  Bandara internasional Kairo merupakan pintu internasional satu-satunya bagi warga Palestina yang bermukim di Gaza.

Meskipun konferensi internasional di Doshisha berlangsung pada tanggal 5 dan 6 Juli, namun Professor Waleed meninggalkan Gaza sejak tanggal 30 Juni.  Selain pertimbangan waktu tempuh Kairo – Kyoto yang membutuhkan waktu belasan jam, juga ada proses pemeriksaan keamanan yang ketat bagi warga Palestina di bandara Kairo.  Betul saja, setelah sempat tertahan 2 hari di Bandara Kairo, Professor Waleed terbang ke Jepang menggunakan Emirate Airline pada tanggal 2 Juli.

Rupanya, eskalasi politik di Kairo dan Mesir umumnya meningkat.  Puncak krisis terjadi pada tanggal 3 Juli, ketika militer Mesir melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi, yang menjabat melalui pemilu demokratis setahun sebelumnya.  Tentara Mesir mengambil alih kendala negara, menyerahkan pimpinan interim pemerintahan kepada Ketua Mahkamah Agung, dan mengambil tindakan militer terhadap “pihak-pihak yang mendukung mantan Presiden Mursi”.

Professor Waleed tiba di Kyoto dua hari menjelang konferensi berlangsung.  Menurut rencana yang kami siapkan, beliau seharusnya meninggalkan Kyoto, Jepang menuju Gaza (via Kairo tentu saja)  pada Minggu, 7 Juli, yaitu sehari setelah konferensi usai.

Namun hari ini (Senin, 8 Juli 2013), saya bertemu Professor Waleed di kantin kampus.  Wajahnya resah dan nampak agak sedih.  Awalnya, saya pikir ada masalah dengan penerbangan yang seharusnya ia gunakan, sehingga ia harus tinggal lebih lama di Kyoto.  Namun, saat berbicara dengannya, saya mengetahui bahwa: “situasi di Kairo memburuk.  Saya tidak bisa pulang ke Gaza”.

Saya bertanya mengapa?  Ia menjelaskan: “saat ini di bandara Kairo terdapat ratusan warga Palestina yang hendak menuju Gaza tidak diperkenankan meninggalkan bandara oleh militer Mesir”, ujarnya.  Sejak dua hari lalu, ia mendapat telepon dari istrinya di Gaza, memintanya untuk tidak kembali dulu sebelum kondisi stabil.

Professor Waleed menjelaskan kondisi seperti ini sering terjadi jika ketegangan di Timur Tengah meningkat.  Tidak jarang, orang-orang Palestina yang hendak ke Gaza akan tertahan di Bandara Kairo berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.  Itulah sebabnya diminta untuk tinggal dulu di Jepang beberapa lama, atau terbang ke Inggris untuk sementara waktu.  Prof. Waleed adalah alumni Stanford University, dan saat ini dia mempunyai seorang anak berkewarganegaraan Inggris yang sedang mengambil studi doktor di London.

Mendengar cerita Professor Waleed, saya tiba-tiba teringat kisah Victor Navorski di film The Terminal itu.  Ketika hal itu saya ceritakan kepada Professor Waleed, ia nampak sedikit terhibur. “Semoga ada yang mau memfilmkan kisah saya ini”, katanya sambil tertawa.

Dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan, Ramadhan akan menjelang.  Saat seperti ini, kebanyakan warga Muslim di Indonesia akan merindukan berada di tengah keluarga.  Rupanya, hal yang sama juga menjadi tradisi di Palestina.  Itulah mengapa Professor Waleed tampak sedih.  Saya menemaninya beberapa lama, sambil menunggu rekan dari Palestina lainnya, Iyaas Salim, mencarikan solusi untuknya.  Professor Waleed saat ini butuh tempat akomodasi, sebab hotel yang ia gunakan hanya valid hingga kemarin.  Semalam ia menginap di apartemen kecil milik seorang warga asal Suriah, dan ia harus pindah tempat lagi malam ini.  Masalahnya, ia belum tahu akan menginap dimana malam nanti. (*)

Diplomasi Publik Israel: Dapatkah Membohongi Realitas?

Delegasi Israel (paling kiri dan paling kanan). Yang kacamata ini adalah Sekretaris Kabinet di Kantor Perdana Menteri.

Hari ini, kampus kami kedatangan delegasi dari Palestina dan Israel dalam rangka “Young Leader session”, suatu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang sejak 1997.  Program ini, formalnya, bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian dan memicu kepercayaan baru dalam mengatasi berbagai konflik dan perbedaan.

Ada 5 orang hadir pada session terbatas yang diadakan selama sekitar 2 jam. Dua orang dari Israel (salah seorang adalah The Cabinet Secretary, begitu tertulis di kartu namanya), dan tiga orang lainnya dari Palestina. Mereka tidak berasal dari wakil pemerintah.  Bahkan, yang seorang (satu-satunya wanita dan tidak berjilbab) adalah orang Palestina yang sedang belajar Ilmu Politik di Oxford, Inggris.

Seperti biasa, diskusi tentang Israel-Palestina cukup menarik.  Mereka berbicara dengan perspektif yang sangat berbeda, dan sesekali terjadi debat antara mereka.  Wakil Palestina itu begitu mengkritik dominasi dan kecenderungan Israel menjalankan peran sebagai polisi kawasan, kepemilikan nuklir, keengganan meratifikasi Nuclear Proliferation Treaty (NPT), dan berbagai isu lain. Sementara delegasi Israel begitu bangga dengan label sebagai negara paling demokratis di Timur Tengah.

Untuk isu Syiria, misalnya, wakil-wakil Palestina menganggap itu masalah internal dan seharusnya diselesaikan internal, sementara wakil Israel bersikukuh bahwa harus ada intervensi internasional untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka juga berbicara tentang isu “rejim tidak demokratis yang bersenjata” adalah sangat berbahaya.

Ketika sessi tanya jawab, saya menyempatkan diri berargumen, meskipun tidak cukup paham masalah ini. Saya katakan: “Bagi kebanyakan orang awam di Indonesia yang mayoritas muslim, akar masalah di Timur Tengah adalah Israel.  Saya juga adalah salah satunya.  Kebijakan Israel peace for land dan land for peace adalah kebijakan yang telah memicu agressifitas negara. Apakah Anda mengetahui hal ini?  Dan apakah Anda tahu bagaimana dengan di negara-negara muslim lainnya? Dan bagaimana respon Anda?”

Mereka berdua nampak tercengang, mungkin tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Namun dengan (anggapan saya) lips service mereka berusaha menjawab dengan berapi-api, membantah anggapan demikian.  Tetapi, tidak disangka-sangka, jawaban mereka justru dibantah langsung oleh wakil dari Palestina. Ia nampaknya senang mengetahui bahwa ada orang yang sepaham dengan mereka, dan memanfaatkan waktu untuk berbicara tentang realitas aneksasi, pengambilalihan wilayah, kekerasan, pembunuhan di wilayah konflik.

Ketika diskusi selesai, kedua delegasi Israel itu datang dan berkata: “berkunjunglah ke Israel untuk mengetahui realitas yang sebenarnya, agar Anda tidak hanya mengetahui realitas dari media dan opini yang mungkin saja bias”. Maka, kita tukaran kartu nama dan foto-foto…

Beberapa jam setelahnya, saya bertemu dengan seorang rekan Palestina, mahasiswa Ph.D juga, tetapi ia tadi tidak hadir. Saya bertanya, mengapa tadi tidak hadir. Ia berkata, itu forum propaganda Israel. Mereka ingin menampilkan wajah lainnya yang palsu kepada dunia.  Saya tidak ingin terlibat perdebatan di forum, karena saya menghargai kampus kita yang mengundang mereka.

Lalu, kawan ini, Iyaas Salim, bercerita lebih banyak lagi tentang wajah Israel di Palestine. Ia bukan berbicara dari buku atau media, tetapi dari pengalamannya sebagai orang Palestina. Saya berpikir, jika benar Israel sedang menjalankan diplomasi publik, dapatkah negara itu membohongi realitas? Bukankah, dalam diplomasi publik modern, ada ungkapan: “if you want to change the image, then change the reality”? (*)