Bipang Ambawang, Ancaman Krisis Komunikasi Publik

Sebagaimana trending pada seluruh platform media, baik media konvensional maupun media sosial, Presiden Jokowi menyampaikan himbauan agar masyarakat tidak mudik. Imbauan yang dirangkaikan dengan kampanye Hari Bangga Buatan Indonesia itu juga berisi pesan, agar masyarakat yang rindu kuliner tradisional kampung halaman, dapat memesan online.

Narasi ini nyaris sempurna. Namun, publik heboh karena salah satu contoh yang disebutkan Presiden Jokowi adalah Bipang Ambawang, kuliner khas Kalimantan Selatan. Bahan baku kuliner ini adalah daging babi. Nama Bipang sendiri ternyata merupakan singkatan dari Babi Panggang.

Presiden Jokowi mengucapkan kata-kata Bipang Ambawang mungkin hanya sebagai contoh kuliner lokal. Akan tetapi, terdapat lingkungan situasi, iklim politik, dan waktu (timing) yang tidak tepat, sehingga merusak makna narasi Presiden.

Lingkungan situasi narasi ini berkaitan dengan fakta bahwa bangsa Indonesia mayoritas muslim. Dalam ajaran Islam, daging babi (bahkan material turunannya) adalah barang haram untuk dikonsumsi. Pada saat bersamaan, mudik yang sedang menjadi obyek kampanye kali ini berkaitan dengan mudik untuk merayakan Idul Fitri, hari raya terbesar bagi umat muslim.  Maka, contoh yang digunakan dalam pidato Presiden Jokowi, walupun secara substansi benar, namun secara kontekstual mengandung cacat lingkungan situasi.

Aspek kedua yang membuat cacat narasi Bipang Ambawang makin menjadi adalah polarisasi politik peninggalan Pilpres sebelumnya yang belum hilang (bahkan mungkin polarisasi ini akan permanen dan laten). Kelompok Islam politik terlanjur percaya bahwa rejim Presiden Jokowi dipenuhi oleh anasir-anasir anti-Islam. Sehingga, munculnya contoh Bipang Ambawang dianggap sebagai ulah kelompok ini untuk merusak moral kaum muslimin.

Faktor lainnya adalah timing yang tidak tepat. Betul, tidak ada yang salah dengan himbauan Presiden. Betul, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa plural, sehingga melibatkan elemen non-Islami dalam pesan publik adalah bentuk pengungkapan “mengayomi semua kelompok” di dalam negeri. Akan tetapi, saat ini adalah bulan Ramadhan, yang bahkan dalam penyebutannya selalu disandingkan dengan kata “suci”. Narasi Presiden Jokowi dinilai memiliki maksud terselubung merusakan kesucian bulan Ramadhan.

Maka, untuk beberapa waktu, pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi ancaman krisis komunikasi publik.

Di tengah situasi “kekagetan” publik paska pidato singkat Presiden Jokowi, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengangkat narasi alternatif. Melalui akun twitternya, Fadjroel memposting beberapa kuliner Bipang, yang memang oleh publik dikenal sebagai kuliner berbahan dasar beras.

Postingan ini menuai kritik netizen. Banyak yang menganggap Fadjroel mengingkari fakta, dimana Presiden Jokowi jelas menyebut Bipang Ambawang, bukan Bipang atau Jipang seperti yang disebut Fadjroel. Ia kemudian menghapus postingan (namun beberapa netizen sempat menangkap layar dan menyebarkan).

Fadjroel kemudian menyampaikan bahwa penjelasan resmi terkait pidato Presiden Jokowi akan disampaikan oleh Menteri Perdagangan, sebagai pihak yang mempersiapkan acara.

Melalui channel YouTube Kementerian Perdagangan, Menteri Muhammad Lutfi menjelaskan makna dan konteks dari pidato Presiden tersebut. Menteri Lutfi meminta agar masyarakat melihat konteks keseluruhan, yaitu upaya mengkampanyekan rasa cinta dan membeli produk lokal. Pernyataan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat yang beragam.

Tentu saja, maksud dari pidato Presiden sebagaimana dijelaskan Menteri Lutfi adalah penjelasan terhadap kesalahpahaman yang sudah terlanjur tersebar luas. Dari perspektif komunikasi publik, substansinya bukan pada penjelasan tersebut, tapi lebih pada mengapa narasi kontroversi itu muncul.

Dalam komunikasi publik, aspek kehati-hatian dan ketelitian (prudential) sangat penting. Suatu pernyataan perlu diteliti dan diteliti kembali, untuk meminimalisir (kalau perlu meniadakan) dampak negatif dan kontraproduktif. Hal ini nampaknya abai dilakukan oleh “all president men” yang menangani komunikasi publik Kepala Negara.

Dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi. Artinya, ada sesuatu elemen dalam struktur dan fungsi komunikasi publik yang perlu diperbaiki. Bagaimanapun, perkataan seorang Presiden, apalagi yang terucap kepada publik, berpotensi menjadi rujukan bagi seluruh komponen bangsa.

Persoalan komunikasi publik tidak boleh dianggap remeh. Sudah saatnya pemerintah meningkatkan leverage dari tata kelola komunikasi publik kepala negara, baik yang bersumber dari istana maupun yang disuplai oleh kementerian dan lembaga.(*)

Hari ke-300 Corona di Indonesia

Hari ini, tepat 300 hari Corona berada di Indonesia. Kasus pertama diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Ketika menyampaikan kabar tersebut, baik Presiden maupun Menteri Kesehatan terlihat santai, biasa saja. Bahkan, dalam beberapa wawancara setelahnya, Menteri Terawan masih sambil senyum dan sedikit cengengesan.

Tangkapan layar Kompas TV saat wawancara wartawan bersama Menteri Kesehatan, 2 Maret 2020.

Tentu saja, maksud Menteri Terawan adalah menghindari terjadinya kepanikan publik. Seolah-olah kasus corona ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Padahal, di masyarakat berbagai ulasan para epidemiologi dan tenaga kesehatan sedang dalam persiapan menuju siaga. Para tenaga kesehatan tahu betul, pandemi tidak dapat dihentikan. Hanya tinggal menunggu waktu saja.

Ketika Badan Kesehatan Dunia mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, barulah Indonesia tersentak. Berbagai silang pendapat, silang kebijakan, dan silang tindakan terjadi. Indonesia menghadapi kebingungan sesaat, akibat ketidaksiapan mengambil langkah antisipasi.

Corona pertama kali ditemukan pada bulan Januari 2020 di Wuhan. Pada saat itu, sebenarnya cukup waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah antisipasi. Sayangnya, kebijakan publik sektor kesehatan kali ini berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, dan kental suasana politik paska Pilpres 2019 yang masih membekas.

Pada bulan Agustus 2020, Reuters secara gamblang menyebut Indonesia gagal mengantisipasi corona (Endless first wave: how Indonesia failed to control coronavirus). Menurut Reuters, tingkat penyebaran kasus di Indonesia mencapai 17% dari testing. Ini jauh di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5%.

Jika tingkat penyebaran di atas 5%, menurut standar WHO, berarti pemerintah tidak mampu mengendalikan penyebaran wabah. Itulah yang terjadi di Indonesia, kata Reuters.

Ada dua hal yang menurut saya berpengaruh penting dalam situasi ini. Pertama, ketertutupan informasi yang terjadi pada masa-masa awal pandemi. Kedua, tindakan solo yang diambil pemerintah pusat tanpa cukup memberi ruang pada pemerintah daerah.

Pada laporan-laporan di awal masa pandemi, dominasi kendali informasi berada di tangan pemerintah. Hanya sedikit yang dibagikan ke masyarakat. Akibatnya, bermunculan banyak spekulasi, bahkan sempat muncul distrust. Bahkan ada yang menganggap corona ini tidak lebih dari konspirasi.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah sempat mengalami kekacauan koordinasi. Kekacauan yang dibumbui muatan politik. Misalnya, pemerintah pusat kaget ketika Gubernur Banten ambil inisiatif umumkan empat kasus positif di daerahnya pada 12 Maret 2020 (Umumkan 4 Pasien Positif Corona, Gubernur Banten Akui Salah).

Atau ketika Gubernur DKI Jakarta memutuskan pembatalan ajang Formula E pada 11 Maret 2020, dengan alasan pandemi (Batalkan Formula E, Anies tak Ingin Korbankan Warga Jakarta). Akan tetapi ditanggapi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dengan narasi “Mahfud MD Nilai Formula E Ditunda Anies Karena Khawatir Tak Sukses“.

Publik kemudian melihat bagaimana kekacauan dan ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan dalam penanganan pandemi. Ada Bupati yang sampai mengatai-katai Menteri goblog (Fakta Gempar Bupati Boltim, Kritik BLT hingga Sebut ‘Menteri Goblok’).

Atau lembaga pertahanan dan keamanan (Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat) mengurusi riset obat Covid-19 (Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin Sains). Bahkan, ada kesan kedua lembaga ini ingin cari panggung dengan “memaksa” Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengeluarkan ijin edar obat temuan mereka.

Ini belum lagi kisah kisruh penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah. Bantuan tidak tepat sasaran, rakyat berhak yang tidak menerima, hingga akhirnya terkuaknya korupsi dalam penyaluran.

Akhirnya, 300 hari masuknya virus corona di Indonesia telah membuka banyak ruang belajar bagi siapa saja, pemerintah maupun masyarakat. Kita patut mengakui ada persoalan mendasar dalam mengatasi pandemi ini. Hal-hal yang sebenarnya dapat diatasi, asalkan masing-masing pihak berkenan menahan diri.(*)

Tentang Hashtag dan Emosi Publik

Menyusul kabar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) positif Covid-19, hashtag baru memenuhi jagad Twitter. Adalah Muhammad Said Didu yang menginisiasi, #Indonesiabutuhpemimpin.

Tidak sampai sejam, hashtag ini menempati posisi atas trending topic Indonesia. Bisa jadi, dalam beberapa waktu mendatang ia akan menembus trending dunia. Terasa benar luapan perasaan publik melalui hashtag ini.

Beberapa negara mengambil langkah ekstrim dalam mencegah Covid-19. Setelah Tiongkok yang menutup (lockdown) Kota Wuhan, lamgkah sama diambil negara lain. Kabar terbaru, Italia bahkan menutup negaranya!

Sementara itu, Indonesia melalui Kepala Negara dan Menteri Kesehatan masih terlihat santai, cengengesan, dan terus saja bercanda. Sementara warga diliputi suasana cemas, pemimpin yang diharapkan mengambil peran justru “salah gaya” dalam memberi keyakinan dan ketenangan kepada warga.

Mungkin pemimpin kita berpikir, tampil tenang akan menenangkan warga. Mereka lupa, bahwa rakyat memiliki banyak referensi tentang situasi sebenarnya. Di sisi lain, warga tidak sepenuhnya percaya kepada pemimpin. Maka, sikap memandang remeh wabah hanya menambah ketidakpercayaan saja.

Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan yang melampaui kapasitasnya: sesuatu yang sebenarnya diharapkan publik untuk dilakukan oleh Presiden.

Hashtag #IndonesiabutuhPemimpin sepertinya mengkonfirmasi dugaan sumir, bahwa ada yang keliru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal terkait respon wabah Covid-19.

Saya pribadi merasa memang ada yang aneh, ketika Badan Intelijen Negara juga mengeluarkan pernyataan terkait Covid-19. Maka, makin ramailah panggung oleh artis figuran. Mungkin akibat pemeran utama tidak kunjung tampil. Mungkin juga akibat ia tampil buruk, jauh dari ekspektasi.

Begitulah cara publik mengungkapkan emosi. Mereka tidak punya kuasa, selain hashtag dan kuota internet.(*/ir)

Pertemuan Yang Terlambat Tidak Selalu Buruk

Pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 SBY akhirnya digelar pada Kamis, 9 Maret 2017.  Sebenarnya, sudah sejak bulan lalu terdengar wacana pertemuan keduanya.  Pada masa-masa menjelang Pilgub DKI 15 Februari lalu, tegangan politik meningkat.  SBY ikut terseret dalam perbincangan politik akibat keterkaitan langsungnya dalam Pilgub DKI.  Bukan hanya itu, SBY bahkan harus merespon secara sporadis isu-isu miring yang diarahkan kepadanya.

Tuntutan pertemuan keduanya seharusnya sejak masa-masa menjelang Pilgub DKI itu.  SBY jelas sekali merupakan pendukung utama Agus-Silvy.  Sementara Jokowi secara samar-samar diduga memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot.  Sehingga, banyak juga yang membaca Pilgub DKI putaran pertama sebagai arena pertarungan elit, dimana SBY berada pada satu sisi, dan Jokowi di sisi lain.

Menjelang Pilgub DKI putaran pertama, pertemuan keduanya diharapkan dapat membawa suasana sejuk.  Tetapi, secara politis pertemuan kala itu dinilai kurang strategis, terutama bagi SBY dan kandidatnya, AHY-Silvy.  Situasi tegangan tinggi jelang Pilgub adalah situasi yang diharapkan.  Dalam politik, para elit itu mengetahui dengan pasti bagaimana memanfaatkan psikologi publik.  Ada masa untuk panas, dan ada masa untuk adem.  Ada masa saling menyerang, ada masa silaturahmi.  Begitulah politik.  Yang abadi selalu saja kepentingan.

Pertemuan Yang Terlambat?

Bagaimanapun, Pilgub DKI putaran pertama telah selesai, hasilnya sudah nyata.  Sekarang masing-masing pihak telah mengetahui sikap politik seperti apa yang harusnya mereka persiapkan meghadapi momentum selanjutnya.  Dinamika ini tidak akan berhenti disini, bahkan memang seolah tidak perah berhenti.  Usai putaran pertama Pilgub DKI, ada putaran kedua yang menunggu.  Dan tidak lama setelah itu, Pemilu 2019 akan menjelang.

Dalam perspektif kontestasi Pilgub DKI, pertemuan Jokowi-SBY jelas terlambat.  Apalagi, posisi SBY dan partai yang dipimpin sekarang ini menjadi seksi.  Dengan 17,02% atau hampir sejuta suara, suara AHY-Silvy akan dapat mengubah peta politik putaran kedua.  Tentu saja, suara ini tidak mungkin ditransfer secara utuh kepada salah satu kandidat.  Akan tetapi, sikap SBY dan partainya akan mempengaruhi pilihan publik.  SBY seharusnya memposisikan diri sebagai pihak yang “didatangi”, bukannya pihak yang “mendatangi”.

Meskipun demikian, bagi politisi sehandal SBY, tidak ada kata terlambat dalam politik.  Ini dengan asumsi bahwa pertemuannya dengan Jokowi adalah pertemuan politik.  Paling minimal, pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi kepada publik yang mengatakan bahwa “kami baik-baik saja”.  Elit yang rukun dapat dipastikan akan berdampak pada stabilitas sosial politik, yang membawa ketengan bagi masyarakat.

Menciptakan dan Memanfaatkan Momentum

Dalam jangka pendek, publik Jakarta (bahkan sebenarnya publik Indonesia) sedang menanti Pilgub DKI putaran kedua.  Pertarungan politik sedang terfokus pada gerakan-gerakan Anis-Sandi dan Ahok-Djarot.  Sesuai komitmennya, Ahok-Djarot tidak memaksimalkan mesin birokrasi untuk meningkatkan dukungan politiknya.  Setelah cuti kampanye usai dan ia kembali menjabat Gubernur DKI, Ahok masih saja kembali marah-marah, tetap tidak memberi ruang kompromi bagi masyarakat yang dinilai melanggar aturan.

Sementara Anis-Sandi sibuk di luar sana membangun komunikasi politik, dan menjadi terkesan sangat pragmatis.  Terakhir, Anis dan Sandi membangun komunikasi intensif dengan taipan media, Harry Tanoe.  Sebagian publik sekarang mempertanyakan komitmen ideologi kedua kandidat ini.

SBY nampaknya sangat hati-hati dalam situasi ini.  Pertemuan dengan Jokowi, menurut saya, adalah langkah menciptakan momentum.  Dalam politik, momentum kadang-kadag harus diciptakan.  Kita belum tahu, akan kemana arah dukungan politik klik SBY dan Partai Demokrat.  Dukungan klik ini dapat membawa pengaruh “bandwagon effect” yang signifikan.

Dalam waktu dekat, SBY tinggal memanfaatkan momentum yang baru saja dia ciptakan.  Peluang dukungan SBY kepada Anis-Sandi kini besarnya dengan peluang dukungan terhadap Ahok-Djarot.  Paling minimal, SBY akan menyatakan sikap tidak memihak dan menyerahkan pilihan politik pendukungnya di putaran kedua Pilgub DKI nanti “sesuai hati nurani masing-masing”.

Memilih sesuatu hati nurani, adalah langkah yang belum lazim di lansekap politik Indonesia.  Tetapi, ini perlu dibiasakan… (*)