Hitung-hitungan ICP dan Penipuan DPR?

DPR telah menyerahkan kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi kepada pemerintah.  Semua kita telah paham bahwa keputusan ini menuai kontroversi, baik politik maupun hukum.  Secara politik, nampaknya DPR tidak menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat yang disuarakan melalui demonstrasi beberapa hari menjelang 1 April 2012.  Sementara secara hukum, apa pertentangan antara Pasal 7 ayat 6 dan pasal 7 ayat 6A dalam revisi UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Pasal 7 ayat 6 menyebutkan bahwa harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan.  Sementara pasal 7 ayat 6A menyebutkan bahwa:

Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15% dalam 6 bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.

Pasal ini adalah pasal penipuan.  DPR ingin menunjukkan bahwa mereka mengikuti aspirasi rakyat untuk tidak menaikkan BBM.  Padahal, DPR pasti sudah tahu bahwa yang mereka lakukan hanya menunda kenaikan harga BBM saja, bukan melarang pemerintah menaikkan harga BBM.

DPR menyerahkan kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan syarat yang sangat ringan, yaitu: “jika harga rata-rata Indonesian Crude-oil Price (ICP) dalam 6 bulan terakhir naik sebesar 15%”.  Konyolnya, dapat dipastikan rata-rata ICP kemungkinan menembus angka 15% hanya dalam 2 (dua) bulan ke depan.

Mengapa demikian? Ini hitung-hitungannya…

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang nilai ICP dalam 6 (enam) bulan terakhir atau sejak Oktober 2011 – Maret 2012, adalah:

Oktober 2011 –> US$ 109,25

Nopember 2011 –> US$ 112,94

Desember 2011 –> US$ 110,7

Januari 2012 –> US$ 115,9

Februari 2012 –> US$ 122,17

Maret 2012 –> US$ 128

Dengan angka ini, maka rata-rata kenaikan ICP dalam 6 bulan terakhir adalah US$ 116,49 atau sekitar 10,95% dari asumsi APBN-P yang ditetapkan sebesar US$ 105.  Artinya, pada bulan April 2012 pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bagaimana dengan bulan Mei 2012, Juni 2012, atau bulan-bulan selanjutnya?  Nah, kita dapat berandai-andai untuk memperkirakan situasi bulan-bulan ke depan.

Pertama, mari kita lihat grafik nilai ICP sejak Oktober 2011 hingga Maret 2012 berikut ini:

Setelah itu coba kita simulasikan berapa kira-kira nilai ICP pada bulan April 2012 dan Mei 2012?

Anggaplah pada bulan April nanti, nilai ICP akan mengalami penurunan.  Dengan melihat trend grafik, dan mencermati trend ekonomi dunia, saya tidak yakin akan penurunan ini.  Nilai ICP sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia, dimana harga minyak dunia dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor fundamental (suply-demand) dan faktor non fundamental (ekonomi-politik).

Krisis Eropa dan Amerika memang belum usai, sehingga permintaan (kebutuhan) minyak negara-negara maju belum akan pulih.  Tetapi, Jepang baru saja mencatatkan surplus perdagangan internasionalnya pada bulan Pebruari 2012, padahal sebelumnya diprediksi masih akan defisit.  Artinya, industri mulai bergerak kembali di negara ini.

Juga jangan lupakan kebutuhan minyak di negara-negara menengah seperti Brasil, Rusia, India, China (BRIC), juga Indonesia, dan negara-negara Timur Tengah yang cenderung meningkat.  Industri dan konsumsi di negara-negara ini sedang bagus-bagusnya.

Tetapi marilah kita misalkan saja nilai ICP pada bulan April 2012 itu turun sebesar US$ 2 per barel, menjadi US$ 126 (bulan Maret 2012 nilainya US$ 128).  Lalu bulan Mei 2012, nilai ICP turun lagi sebesar US$ 3 per barel, menjadi US$ 123.  Ini angka keajaiban, dan benar-benar imajiner.

Kecil kemungkinan harga minyak dunia akan turun yang berdampak pada turunnya ICP “seindah itu”.  Meskipun nilai-nilai imajiner turunnya ICP itu begitu menggembirakan, jangan senang dulu.  Sebab posisi rata-rata ICP untuk 6 bulan terakhir pada bulan Juni 2012, akan diambil dari data nilai ICP bulan Desember 2011 – Mei 2012.  Hasilnya adalah US$ 120,96 atau 15,20% dari asumsi APBN-P.

Yah, pemerintah tidak perlu minta persetujuan DPR lagi, harga BBM langsung dinaikkan.

Ini adalah bayangan jika nilai ICP turun dalam dua bulan mendatang. Kalau nilai ICP stabil, apalagi kalau naik, sudah PASTI rata-rata ICP untuk 6 bulan terakhir akan melayang bebas menembus 15% dari asumsi APBN-P.

Hitung-hitungan ini sangat sederhana. Asal ada data mengenai nilai ICP setiap bulan, kita pasti bisa menghitungnya. Anggota DPR pasti sudah tahu (kalaupun banyak dari mereka yang pengetahuannya pas-pasan, tapi kan mereka punya staf ahli).  Dan, mereka meloloskan pasal 7 ayat 6A….!!!!

Menurut pendapat saya, yang dilakukan DPR dalam konteks paripurna DPR untuk meloloskan pasal 7 ayat 6A itu tidak lebih dari praktek penipuan dan pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat. (*)