(2) AS – Jepang 1980-an: Pemerintah Yang Berlutut

(Sambungan dari Bagian 1)

Ilustrasi (Sumber: http://www.livetradingnews.com, credit to original source)

Pada bulan Mei 1981, Presiden Ronald Reagen bertemu Perdana Menteri Jepang, Zenko Suzuki.  Misi pertemuan ini hanya satu: mencari solusi bagi ancaman resesi berkelanjutan ekonomi AS.  Tawaran Reagen hanya satu, meminta Jepang mengurangi ekspor otomotif hingga 25% ke pasar AS.  Jika tawaran itu tidak dapat dipenuhi, maka sang gentleman Reagen akan pulang dengan malu, karena ia akan terpaksa meloloskan UU proteksi.  Sebagai seorang tokoh pengusung liberalisme, kebijakan ini tentu menjadi tamparan bagi dirinya, pemerintahannya, negaranya, dan kapitalisme yang diusungnya.

Tetapi Reagen memberi alasan realistis.  Pengurangan ekspor otomotif Jepang ke pasar AS akan memberi ruang bagi industri otomotif dalam negeri bernapas.  Mereka bisa melakukan pembenahan, me-recovery ekonomi, mengembalikan lapangan kerja, memberi ruang agar warga mempunyai penghasilan, dan mempertahankan daya beli masyarakat.  Menurut Reagen, jika ekspor Jepang tidak dikurangi, maka ia terpaksa melakukan proteksi.  Ini adalah ancaman yang jelas dan nyata bagi sektor otomotif Jepang yang sedang bergembira ria.

Perdana Menteri Suzuki tidak bisa mengambil keputusan saat itu, meskipun ia menyadari bahwa alasan yang diajukan oleh Reagen adalah rasional dan realistis. Ancaman resesi ekonomi AS bisa berdampak juga bagi perekonomian Jepang, mengingat AS adalah pasar utama bagi produk-produk otomotif Jepang.  Akan tetapi, Pemerintah Jepang, kata PM. Suzuki, tidak memiliki kuasa apapun untuk mendikte sektor swasta.

Rapat JAMA (Sumber: wikipedia, credit to source)

Ini negara liberal, negara yang perekonomiannya digerakkan oleh sektor swasta.  Ini model yang ditularkan oleh AS ke seluruh dunia, model yang didominasi oleh pihak yang kuat.  Mekanisme pasar adalah mekanisme pertarungan kuat-lemah.  Kalau kebetulan sektor otomotif Jepang menjadi pihak yang kuat, itu bukan karena desain pemerintah, itu terjadi karena keinginan alamiah pasar.  “Saya akan berbicara dengan pebisnis-pebisnis otomotif kami”, kata Suzuki dalam pertemuan itu.

Untung Ada Japan Inc.

Dalam konteks hubungan pemerintah-swasta, Jepang memiliki mekanisme yang unik.  Para pengamat, bahkan ahli-ahli Jepang sendiri, menyebutnya dengan model Japan Incorporation.  Meskipun masing-masing memiliki peran yang spesifik, tetapi ada proses dialog (dalam arti sesungguhnya) yang secara reguler dilakukan antara pemerintah dan swasta.

Pemerintah memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan rakyat.  Untuk itu, Pemerintah Jepang dituntut mampu mendeteksi ancaman-ancaman tidak tampak, yang mungkin terjadi pada masa depan, terhadap perekonomian nasional, terhadap kesejahteraan rakyat.  Hal ini biasanya diabaikan oleh sektor swasta, sebab unit-unit bisnis terbiasa dengan urusan “minimalisasi biaya, maksimalisasi keuntungan”.  Kadang-kadang, prinsip swasta ini bertentangan dengan cita-cita nasional, kepentingan bersama seluruh rakyat.

Maka, dalam forum pertemuan rutin antara Kementerian Perdagangan Jepang dengan jajaran industriawan otomotif Jepang yang tergabung dalam Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), usulan untuk mengurangi produksi hingga 25% itu disampaikan.  Tentu saja, para eksekutif JAMA menolak mentah-mentah usul itu. “Amerika harus belajar menjadi negara efektif, efisien, dan inovatif.  Kenapa kita harus mengurangi keuntungan kita demi mendukung ketidakmampuan mereka?”

Namun, pihak pemerintah bersikukuh, bahwa ancaman bagi perekonomian nasional Jepang jauh lebih besar jika keinginan AS itu tidak dipenuhi.  Perdebatan berlangsung seru, saling adu argumen, saling ajukan alasan.  Masing-masing pihak tidak mau kalah.  Para industriawan tidak mau mengurangi keuntungan perusahaan mereka.  Pemerintah tidak mau mundur dari permintaannya, bukan hanya untuk kepentingan AS, tetapi untuk kepentingan masyarakat Jepang sendiri.

Puncaknya, Menteri Perdagangan Jepang ketika itu (Ministry of International Trade and Industry, MITI) berlutut dihadapan forum dialog.  Ia berkata: “demi masa depan masyarakat Jepang, sudilah kalian mengurangi ekspor ke AS!”.  Ia berlutut dalam arti tekstual, betul-betul berlutut.

(Kisah ini diceritakan kembali oleh dosen mata kuliah Development Policy, seorang professor berusia lanjut.  Kata professor ini, tidak banyak orang yang mengetahui kisah dibalik luluhnya para industriawan otomotif Jepang pada masa-masa booming industri Jepang dekade 1980-an itu).

Maka, sebagaimana diketahui, Jepang kemudian memenuhi permintaan AS… (*)