Menanti Penyelesaian “Khashoggi’s Gate”

Terbunuhnya Jamal Khashoggi adalah skandal yang rumit, meskipun kasus ini relatif tidak sulit. Rumit, karena diduga ada banyak pihak dengan otoritas tinggi di dalam Arab Saudi yang diduga terlibat, atau setidaknya diharapkan bertanggung jawab.

Setelah 26 hari menghilang dan meninggalkan spekulasi, baik otoritas Turki maupun pihak Arab Saudi mulai sepakat pada satu titik: “Jamal Khashoggi telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan”. Persoalannya adalah seberapa jauh kaitan rencana tersebut dengan pihak berwenang, dan seperti apa solusi yang akan diajukan?

Pada masa-masa awal ketika Khashoggi dinyatakan hilang, para analis memulai dengan sikap skeptis. Meskipun ada indikasi kuat bahwa Khashoggi terbunuh, namun banyak pihak memperkirakan kasusnya akan mengalami peti es untuk waktu lama, hingga terabaikan begitu saja tanpa jalan keluar.

Nampaknya, premis ini perlu direvisi. Di satu sisi, upaya menghilangkan Khashoggi patut diduga memang direncanakan. Namun di sisi lain, ada dugaan kuat bahwa pelaku dan perencana adalah kelompok yang tidak cukup profesional dalam dunia “black ops” dan klandestin. Dalam operasi intelijen profesional, menghilangkan seseorang bisa dilakukan dengan niat untuk “benar-benar menghilangkan”, tapi bisa juga dilancarkan dengan niat “menghilangkan untuk ketahuan”.

Nampaknya, upaya penghilangan Khashoggi dilakukan dengan skenario kedua, dia dihilangkan dengan maksud untuk ketahuan. Siapapun yang berada dibalik rencana ini nampaknya tidak benar-benar hendak membungkam Khashoggi, tetapi mengharapkan efek drama dari hilangnya Khashoggi. Dari titik inilah kita bisa berangkat untuk menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Ancaman Khashoggi

Semasa hidupnya, Khashoggi memang dikenal sebagai jurnalis kritis. Dalam setahun terakhir, sikap kritisnya mengarah ke lingkungan monarki Saudi. Label sebagai jurnalis adalah pilihan tepat untuk mengharapkan atensi dunia, mengingat gerakan keterbukaan yang dewasa ini makin dominan.

Khashoggi menulis beberapa artikel yang mengkritik sistem monarki Saudi yang memberangus kebebasan dan membatasi hak-hak sipil. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Washington Post pada 17 Oktober 2018 (15 hari setelah ia dinyatakan hilang), Khashoggi mengemukakan bagaimana rejim Saudi yang akan diwariskan kepada Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman didesain untuk melanggengkan otoritarianisme.

Arab Saudi, dalam perspektif Khashoggi, adalah rejim yang tidak memberi ruang bagi kebebasan berekspresi. Dirinya mengacu pada laporan “Freedom in The World 2018” yang dirilis setiap tahun oleh Freedom House.

Dalam laporan edisi 2018 ini, tampak jelas tidak ada perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada 1 negara Timur Tengah yang berada pada status “free”, yaitu Tunisia. Negara ini bertransisi menuju demokrasi seiring gerakan Arab Spring pada Januari 2011.

Di barisan berikutnya, hanya ada 4 negara Timur Tengah yang dikategorikan “partly free”, yaitu: Maroko, Yordania, Lebanon, dan Kuwait. Selebihnya, negara-negara Timur Tengah dianggap “not free”, termasuk Arab Saudi.

Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, nampak gamang dengan situasi di Arab Saudi. Pilihan untuk demokratisasi di negara ini sangat terbatas. Dengan skor indek kebebasan yang hanya berada pada angka 7 (dari maksimum 100 untuk status paling bebas), maka upaya mendorong keterbukaan, memastikan jaminan hak-hak sipil dalam bersuara, dan mendorong kebebasan sipil akan menghadapi tentangan berat.  Dibutuhkan political will dilevel rejim, dan hal ini akan sulit diperoleh tanpa perubahan rejim.

Sementara itu, strategi “regime change” yang menjadi idola gerakan demokratisasi di seluruh dunia tidak bisa dilakukan di Arab Saudi tanpa efek guncangan yang penuh ancaman ketidakpastian. Amerika Serikat dan negara-negara Barat akan menjadikan strategi ini sebagai pilihan terakhir.

Efek bagi Demokratisasi

“The Khasoggi’s Show” adalah pilihan tepat untuk menempatkan diskursus transisi demokrasi di atas meja. Tentu saja, model transisi yang bisa ditawarkan adalah pola lunak yang berorientasi pada transformasi, dimana aktor dan elit tetap menjadi pelaku utama, namun dengan sistem baru yang lebih terbuka.

Faktor Amerika Serikat dan hubungan Riyadh – Washington selalu menjadi koin penting dalam setiap wacana transformasi. Begitu totalnya kontrol Arab Saudi terhadap minyak, menyebabkan Amerika tidak pernah dapat berbuat banyak dalam isu demokrasi.

Sejak memulai aliansi pada 1943, baik AS maupun Arab Saudi tidak pernah bisa sepakat dalam tema-tema tradisional, yaitu: isu Israel, minyak, dan Iran. Kedekatan dan kerenggangan hubungan kedua negara selalu disebabkan oleh ketiga variabel tersebut.

Bagi Arab Saudi, kehadiran sosok seperti Khashoggi dan kritiknya terhadap kebebasan dan demokrasi seharusnya bukan hal baru.  Bahkan, berbagai telaah akademik yang secara terbuka mengkritik rejim-rejim monarki di Timur Tengah terus diproduksi (lihat misalnya Joseph Kostiner, 2010). Namun, harapan bagi demokratisasi tidak kunjung datang.

Paska serangan teroris di New York pada 11 September 2001 (9/11), Amerika sempat melancarkan upaya promosi demokrasi melalui serangkaian kebijakan luar negeri.  Akan tetapi, seperti dapat diduga sebelumnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil apapun.  Sebagaimana dilansir pada Freedom in The World 2018, alih-alih negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang bertransisi, justru trend global sendiri sedang suram.  Tidaklah keliru, Freedom House memberi judul “Democracy in Crisis” untuk laporan terbarunya.

Skeptisme terhadap upaya mencapai keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah bahkan dinyatakan terbuka oleh Asli Aydintasbas di Washington Post pada November 2017 dengan kalimat yang sedih: “In the middle east, the dream of democracy is dead”.

Martir dan Momentum

Terbunuhnya Khashoggi dapat menjadi momentum bagi upaya global untuk membuka keran-keran keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah.  Tidak semua, tentu saja.  Bagaimanapun, rejim-rejim berkuasa yang menikmati begitu dalamnya kemewahan dari sistem monarki yang membelenggu masyarakat sipil, tidak akan rela melepas berbagai privelese.  Akan tetapi, peristiwa ini dapat menjadi momentum global yang mempersatukan aktor-aktor utama dunia untuk terus menekan Arab Saudi.

Tentu saja skema munculnya martir yang menjadi momentum terlalu klasik.  Bahkan di negara yang melalui transisi damai sekalipun, kehadiran martir dapat mempercepat proses.  Di Indonesia pada 1998, terbunuhnya tiga mahasiswa Universitas Trisakti terbukti mampu membakar emosi massa yang berakhir dengan perubahan rejim.  Begitu pula ketika Tunisia melalui transisi pada Januari 2011, perlu diawali dengan terbunuhnya Bouazizi pada Desember 2010.

Akan tetapi, martir dan momentum biasanya hadir setelah ada gelagat sosial politik (dan ekonomi) yang dapat menjadi lahan subur menggerakkan reformasi atau bahkan revolusi.  Hal itu yang belum tampak di negara-negara monarki absolut di Timur Tengah. Dan, Khashoggi’s Gate masih akan menyisakan pertanyaan besar: untuk apa ia dihilangkan?(*)

Timur Tengah, Masih Saja Tentang Konflik dan Palestina

Ketika pertama kali belajar hubungan internasional (HI), sekitar 25 tahun lalu, mata kuliah Politik Regional Timur Tengah adalah kurikulum wajib.  Suka tidak suka, kami harus mempelajarinya.  Saya pribadi kurang tertarik dengan topik ini.  Mungkin kemampuan intelijensi saya dibawah standar, sehingga sulit mencerna rumitnya peta hubungan negara-negara di kawasan ini, baik intrakawasan maupun dengan negara eksternal.

Era perang dingin berakhir pada Desember 1991.  Namun demikian, berbagai literatur studi HI dan Timur Tengah masih didominasi setting situasi perang dingin hingga bertahun-tahun kemudian.  Maka, argumen-argumen yang dikemukakan para ahli tentang perang dan damai maupun konflik dan kerja sama di kawasan Timur Tengah sangat didominasi oleh setting perang dingin.  Mainstream argumen, tentu saja, adalah teori-teori realis, mulai dari balance of power (dari era David Hume hingga Kenneth N. Waltz), security dilemma (John H. Herz atau Glenn H. Snyder), proxy war (Robert Jervis), atau hegemonic stability (Robert O. Keohane, A.F.K. Organsky, Immanuel Wallerstein, atau David Kindleberger).

Tahun-tahun itu internet belum semassif sekarang.  Referensi paling populer di antara mahasiswa adalah buku-buku karya awal M. Riza Sihbudi.  Beliau adalah penulis dengan tema Timur Tengah produktif masa itu, yang menerbitkan: Bara Timur Tengah (1991), Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru (1992), Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington (1992), Timur Tengah, Dunia Islam, dan Hegemoni Amerika (1993), serta Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah (1993), Biografi Politik Imam Khomeini (1996).  Belakangan, saya masih menemukan lagi dua buku beliau yang ditulis dalam rentang waktu 10 tahun: Indonesia Timur Tengah, Masalah dan Prospek (1997) dan Menyandera Timur Tengah (ditulis tahun 2007).

Beberapa Referensi Dekade 1990-an

Tahun 1995, M. Riza Sihbudi bersama beberapa pengkaji hubungan internasional dan Timur Tengah menulis buku yang kemudian sangat populer: Profil Negara-negara Timur Tengah (Buku Kesatu).  Sayangnya, hingga kini Buku Kedua dari profil ini tidak kunjung terbit.  Para penulis adalah (Alm) Zainuddin Djaffar, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin, M.A., Hamdan Basyar, Amris Hassan, dan Drs. Dhurorudin Mashad.  Diantara mereka, saya hanya pernah berinteraksi dengan Prof. Zainuddin Djaffar, akrab disapa Mas Buyung (al-Fathihah).  Beliau menjadi dosen saya ketika kuliah S2 di UI.

Selain itu, referensi untuk topik Timur Tengah di dekade 1990-an itu adalah buku Amien Rais berjudul “Timur Tengah dan Krisis Teluk” pada 1990.  Menurut dosen-dosen kami, Mas Amien adalah “dosen terbang” yang secara rutin ke Makassar mengajar mereka di dekade 1980-an, pada masa-masa awal berdirinya HI Unhas.

Meskipun tidak serius membaca semua buku itu, saya mendapat garis merah untuk menjelaskan Timur Tengah pada masa perang dingin.  Kawasan ini menjadi dinamis karena dua faktor.  Pertama, arena pertarungan super power dunia, yang didominasi oleh Amerika Serikat (dengan North Atlantic Treaty Organization, NATO) dan Uni Sovyet (dengan Pakta Warsawa).  Kedua, potensi minyak di kawasan yang mencakup dua per tiga dari cadangan minyak dunia.  Louise Fawcett, menjelaskan hal ini lebih detail dalam “International Relations of the Middle East” (2005).

Itu adalah cerita 25 tahun lalu.  Amerika Serikat dan Uni Sovyet (yang bubar pada 1991 itu) sebelumnya menjadikan  Timur Tengah sebagai instrumen mengukur balance of power melalui praktek proxy war yang sistematis.  Hasilnya adalah, belasan konflik dan perang di Timur Tengah adalah refleksi dari perseteruan kedua adi daya.  Konflik Arab-Israel yang teraktualisasi pada Peperangan 1948, Perang Enam Hari (1967), atau Perang Yom Kippur (1973).  Begitu juga, perang Sovyet-Afghanistan yang berlangsung selama 9 tahun (1979 – 1989) sesungguhnya adalah perang antara Sovyet dan Amerika Serikat.  Ada dukungan nyata masing-masing adi daya terhadap pihak berkonflik.

Palestina Kini

Isu Palestina juga menjadi ajang “mainan” negara-negara, baik di kawasan maupun di luar kawasan.  Sejak Otoritas Pemerintahan Palestina dibentuk oleh Liga Arab pada 1948, sejak itu pula wilayah ini tidak pernah berhenti dari konflik.  Maka setiap waktu, masyarakat dunia dijejali kisah tentang Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat Sungai Yordan, dan Jalur Gaza.  Kisah ini sudah berlangsung puluhan tahun, pada era modern ini.  Meskipun berkali-kali perundingan dan upaya damai digelar, semua berakhir tanpa akhir yang menenangkan.

Hari ini, kita mendapat lagi kabar bentrokan yang terjadi di Palestina.  Menyusul penembakan tentara Israel terhadap Imam Masjid Al-Aqsa, terjadi demonstrasi yang menyebabkan sekitar 50 warga sipil Palestina tertembak.  Kisah kekerasan seperti ini telah ada sejak era “Dunia Dalam Berita”.

Saya pernah mengikuti ulasan seorang pakar tentang bagaimana rumitnya struktur konflik di kawasan ini.  Faktor ekonomi, politik, ideologi berkelindan saling silang, membentuk jaringan yang lebih rumit dari jaring laba-laba.  Artinya, sebagaimana jaring laba-laba, kerumitan jaring itu memiliki titik sentrum.  Sayangnya, kebanyakan pengkaji lebih senang melihat kawasan ini secara parsial.(*)

 

Teori Domino dan Gelombang Demokratisasi

Dalam hubungan internasional, efek domino (yang kemudian populer dengan istilah Teori Domino) dikenali sebagai fenomena perubahan berantai berdasarkan prinsip geo-politik dan geo-strategis. Karena teori ini lahir dari konsideran geografis, maka obyeknya adalah negara-negara yang secara geografis berdekatan, misalnya terletak dalam satu kawasan.  Pola perubahan dianalogikan seperti domino China (Mahyong) yang berdiri tegak, dimana jika keping domino paling awal dijatuhkan, ia akan menimpa keping domino terdekat, dan proses ini akan berlanjut hingga ke keping domino terakhir.

Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Presiden AS, Dwight Eisenhower, dalam Konferensi Pers-nya pada 7 April 1954 sebagai respon terhadap perebutan hegemoni antara Blok Barat dan Blok Timur (komunisme) di Indochina.  Eisenhower mengkhawatirkan fenomena “falling domino” principle yang akan melanda negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, hingga Asia Selatan.

China yang komunis sedang bergerak mengambil alih Korea.  Lalu akan segera ke Vietnam.  Jika kedua negara ini jatuh maka komunisme akan merembet berturut-turut ke Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Burma (sekarang Myanmar), hingga India.  Kawasan Asia Tenggara, dalam pandangan kebijakan luar negeri AS ketika itu, dianggap sebagai pertaruhan terbesar, dimana jika kawasan ini jatuh maka seluruh Asia akan jatuh ke tangan komunisme.

Selain pada isu keamanan strategis, efek domino juga diidentifikasi dalam bidang ekonomi.  Benjamin Hatinger (2010) mengatakan dalam fenomena integrasi regional terdapat gejala efek domino.  Jika beberapa negara berhasil melakukan integrasi, negara-negara lain di kawasan akan bergerak untuk mengikuti pola tersebut dan bergabung dengan proses integrasi.

Hatinger menelaah proses-proses integrasi regional yang terjadi di banyak kawasan dan menjadi trend ekonomi politik internasional pada dekade 1980-an.  Kemunculan blok-blok perdagangan yang berbasis regional adalah bukti terjadinya efek domino dalam ekonomi internasional.  Di Jepang, pola ini diterjemahkan dalam perspektif “Angsa Terbang” (Flying Geese), dimana formula pergerakan ekonomi negara-negara tidak dilihat dalam konteks pertarungan hegemoni (sebagaimana dipahami oleh negara-negara Barat), tetapi lebih dalam formula kemitraan strategis (strategic partnership).

Konteks Demokratisasi

Transisi demokrasi pada beberapa kawasan juga cenderung berlangsung dalam pola efek domino.  Kecenderungan yang terjadi di Asia Tenggara pada dekade 1980-an hingga 2000-an, di awali jatuhnya rejim otoriter Filipina di bawah Ferdinand Marcos, demokratisasi merambah ke negara-negara sekitarnya, baik yang berlangsung “damai” (Singapura dan Malaysia), maupun melalui kriris (Indonesia, Thailand, dan Kamboja).

Ada empat asumsi mengapa efek domino demokrasi ini kemungkinan akan terus bergerak di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara.

Pertama, gelombang demokrasi sedang menjadi wacana global.  Sebagaimana diperkirakan Huntington dalam The Third Wave of Democratization (1991) tantangan terbesar pada dekade mendatang adalah kompatibilitas nilai demokrasi dengan beberapa nilai budaya dan agama di banyak negara.  Dialog peradaban, dalam pandangan Huntington, cenderung mengarah pada dialog untuk mempertemuka perbedaan tersebut.

Kedua, kepentingan global AS. Washington akan menggunakan isu ini sebagai instrumen soft power untuk memastikan hegemoni globalnya, dan mendorong perubahan rejim-rejim otoriter menuju demokrasi.  Sebagaimana dikemukakan oleh Lancester (2009), bantuan demokratisasi menjadi instrumen diplomasi publik AS untuk memastikan hegemoninya dalam dunia internasional.

Ketiga, beberapa keberhasilan mengawinkan demokrasi dan Islam.  Banyak diskursus yang meragukan kedua ideologi ini berdampingan.  Namun, pada banyak transisi di negara-negara mayoritas muslim (misalnya Turki dan Indonesia), keraguan tersebut dapat dijawab.  Kondisi aktual negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara

Keempat, mayoritas negara Timur Tengah dan Afrika Utara masih berada di bawah bayang-bayang otoritarianisme atau semi otoritarianisme (baik dalam bentuk monarkhi, atau republik dengan pemimpin dominan).  Karakter utama rejim-rejim otoritarian adalah mengekang kebebasan individu.  Sementara, kebebasan individu (liberty) merupakan isu utama yang dibawa oleh gerakan demokrasi.***