Paradoks Komunikasi Donald Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, Donald John Trump, meninggalkan Gedung Putih. Lelaki kelahiran New York pada 74 tahun silam ini akhirnya mengakui kekalahan pada Pemilu Presiden yang berlangsung dramatis. Pelantikan Presiden AS ke-46 terpilih, Joseph Robinette Biden Jr. (Joe Biden) berlangsung pada Rabu (20/1/2021) waktu Washington.

Paska pemungutan suara pada 3/11/2020, Trump berusaha keras membalik hasil Pemilu. Ia menempuh berbagai langkah, konstitusional hingga kontra demokrasi.  Puncaknya, pada 6/1/2021, ditengah frustrasi setelah berbagai upaya tidak berhasil, ribuan pendukung Trump mencoreng wajah demokrasi Amerika: menduduki Gedung Capitol sebagai upaya terakhir menggagalkan pengukuhan hasil Pilpres oleh Kongress.

Seluruh dunia tersentak. Demokrasi pengerahan massa yang memaksakan kehendak adalah praktek lazim pada negara demokrasi palsu. Atau mungkin pada negara-negara yang sedang dalam transisi.  Penyerangan Gedung Capitol mengindikasikan bahwa ada penyakit dalam tubuh demokrasi. Masyarakat dan sistem politik yang mapan sekalipun dapat terpapar. Penyakit ini disebut “tirani mayoritas”.

Sejak dilantik sebagai Presiden AS ke-45, Donald J. Trump hadir dengan gaya baru. Ia membawa perubahan pada kebijakan politik domestik dan internasional. Ia juga mendobrak pakem-pakem komunikasi publik yang selalu melekat pada sosok politisi, yaitu pencitraan dan “mencari-cari muka” ke media massa.

Politisi di seluruh dunia berusaha menjadi “media darling”, berakrab-akrab dengan wartawan dan media massa. Dalam bidang kehumasan, “media relations” merupakan pilar penting keberhasilan komunikasi publik. Akan tetapi, Trump mendobrak pakem itu. Sepanjang masa jabatannya, Trump berkali-kali dan agresif menyerang balik jurnalis yang mengkritiknya. Bahkan juga ia menyerang perusahaan media.

Ia bertengkar dengan wartawan CNN, Jim Acosta (7/11/2018) pada jumpa pers di Gedung Putih. Trump berkata “CNN seharusnya malu pada diri mereka sendiri, karena Anda bekerja untuk mereka”.

Trump bertengkar dengan wartawan CBS News, Wejia Jiang (12/5/2020). Ketika jumpa pers mendampingi Presiden Finlandia yang menjadi tamunya, Trump juga bertengkar dengan wartawan Reuters, Jeff Mason (3/10/2019).

Gaya komunikasi publik Trump adalah salah satu yang paling menyorot perhatian. Bahkan, sebagian analis menyebutkan bahwa penyerangan Gedung Capitol dipicu oleh pernyataan-pernyataan Trump yang provokatif melalui media sosial.

Sebagai pejabat publik, Trump sangat aktif memanfaatkan media sosial Twitter untuk menyampaikan pemikiran dan sikapnya. Ia ceplas-ceplos. Selain menyatakan hal-hal kontroversial (menurut standar umum sebagai seorang kepala negara), Trump tidak jarang menyerang pribadi orang lain. Trump terlibat perseteruan dengan Twitter, setelah media sosial ini menandai kicauan Trump mengandung informasi sesat.

Puncaknya, pada 8/1/2021, usai pendudukan Gedung Capitol, Twitter menutup akun pribadi Donal J. Trump, @realDonaldTrump, secara permanen. Apa tanggapan Trump? “Saya akan membuat platform media sosial sendiri,” katanya santai.

Begitulah Trump. Ia tampil apa adanya, tanpa pencitraan dibuat-buat. Bibit anti pencitraan ini nampaknya ada dalam dirinya. Jauh sebelum masuk ke politik, pada 1990, Trump meraih Piala Razzie untuk perannya dalam film “Ghosts Can’t Do It”. Ia meraih predikat: “pemeran pembantu terburuk”.

Trump benar-benar tidak memiliki bakat untuk pencitraan. Meski begitu, ia hampir saja menang Pemilu 2020.(*/)

Pilkada Serentak Indonesia di mata Dunia

Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 juga menjadi perhatian dunia internasional. Hajatan demokrasi untuk memilih 17 gubernur, 39 walikota, dan 115 bupati ini diberitakan oleh media-media internasional, dengan sudut pandang beragam. Bagaimanapun, 171 Pilkada secara simultan pastilah menarik, baik dari sisi politik, ekonomi, bahkan human interest.

Namun demikian, sebagian besar media internasional melihat Pilkada serentak ini sebagai babak pendahuluan dari pertarungan pemilihan presiden 2019.

The Economist, misalnya, menurunkan laporan berjudul “Local elections in Indonesia prefigure next year’s presidential poll“. Media menguraikan bagaimana kedua poros besar yang sekarang telah terpola (yaitu pro dan anti petahana) merasa puas dengan hasil Pilkada serentak ini.

Koalisi partai pendukung Jokowi dan pendukung oposisi nampak sangat cair dan miskin greget ideologi. Pengurus partai ramai-ramai membela diri dengan istilah “setiap daerah memiliki karakter lokalitas yang khas, sehingga bisa saja dua partai saling berseteru di tingkat nasional, namun justru berkoalisi di tingkat Pilkada”.

The Economist juga meyakini bahwa Pilkada serentak ini memberi gambaran bagaimana peta suara pada 2019 yang kian dekat. Daerah-daerah yang melakukan Pilkada ini berpenduduk hampir 175 juta jiwa, dari total 260 juta penduduk Indonesia.

Nikkei, media bisnis Jepang, bahkan secara terang-terangan menulis laporan dengan judul: “Indonesia local elections sounds warning for Widodo“. Sebaliknya, Reuters malah menilai kalau hasil pemilihan ini merupakan sinyal baik bagi Jokowi, seperti diulas pada artikel: “Unofficial counts show regional Indonesia polls favoring President Widodo“.

Bloomberg, media yang lebih fokus ke berita ekonomi-politik, mengangkat judul “Jokowi’s Battle for Indonesian Presidency Begins With Local Election“. Ujian kontestasi pilpres, kata Bloomberg, diuji dari Pilkada ini dengan perhatian khusus pada peta suara di Jawa Barat, propinsi dengan lebih 30 juta pemilih dari 152 juta pemilih Indonesia.

Propinsi Jawa Barat memiliki nilai penting, kata Bloomberg karena beberapa faktor. Dari sisi elektoral, propinsi ini pada Pemilu Presiden 2014 merupakan basis Prabowo, yang sekarang menjadi pemimpin oposisi. Pengaruh Partai Demokrat, dimana putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono sedang diperjuangkan untuk menjadi pasangan Jokowi pada 2019, juga cukup strategis di daerah ini.

Dari sisi ekonomi, Jawa Barat merupakan ujian publik terhadap janji pembangunan ekonomi Jokowi. Propinsi ini memiliki angka pengangguran tertinggi di Indonesia, yaitu 8.16%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 5.13%. Kebijakan ekonomi Jokowi direspon beragam di propinsi ini, kata Bloomberg.

Ridwan Kamil yang diusung PDI-P memang diperkirakan tampil sebagai pemenang (versi Quick Count). Namun, perolehan suara kandidat usungan Gerindra, Sudradjat-Syaikhu, melejit jauh di atas prediksi berbagai lembaga survei pra pemilihan.

Tidak hanya persoalan rivalitas Jokowi-Prabowo dan Pilpres saja yang menjadi perhatian media asing. Deutsche Welle, misalnya, menyoroti tampilan dan suasana pemilihan. Melalui artikel berjudul “In Indonesia, voting doesn’t have to be boring“, media Jerman ini menurunkan laporan tentang petugas pemungutan suara yang berkostum unik, atau desain lokasi yang dibuat unik.

Bagi publik politik Indonesia, Pilkada serentak 2018 memiliki beberapa hasil unik. Di Makassar, pasangan calon walikota Appi-Cicu dikalahkan oleh kotak kosong menurut hasil Quick Count. Di Kabupaten Tulungagung, kandidat yang saat ini sedang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syahri Mulyo, berhasil memenangkan Pemilu.

Sayangnya, hal unik dalam politik ini justru tidak mendapat perhatian media internasional.(*)