Demokrasi, Partisipasi, dan Kehadiran di Pemilu

Pada opininya (Kamis, 30/5) berjudul “posisi partisipasi dalam demokrasi” Haidir Fitra Siagian mengemukakan kecenderungan rendahnya partisipasi politik pemilu.  Haidir berpandangan bahwa pada sistem pemilihan langsung, tinggi rendahnya legitimasi kepemimpinan politik berkaitan dengan tingkat partisipasi warga saat pemilu.

Pandangan ini melegitimasi kegalauan pemerintah dan penyelenggara pemilu terhadap gejala makin rendahnya kehadiran warga di bilik suara.  Seolah-olah bahwa pemilu yang berkontribusi positif pada demokrasi adalah pemilu yang diikuti banyak pemilih.  Banyak pihak kemudian mendorong agar warga ramai-ramai datang memberikan suara, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas politik.

Padahal tidak ada hubungan langsung antara “hadir memberikan suara di tempat pemungutan suara” dengan kualitas.  Tulisan ini hendak menguaraikan beberapa data yang relevan dengan argumentasi tersebut.

Voter Turnout

Keikutsertakan warga memberikan suara pada pemilu dikenal dengan istilah “voter turnout”.  Ini hanya satu bagian kecil dari partisipasi politik.  Disisi lain, partisipasi politik juga bukan satu-satunya variabel kualitas.

demokrasi

Salah satu spanduk kampanye Pilkada Damai yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Otonomi (LeDO) Makassar pada Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja, 2010. (Foto: LeDO Makassar)

Jika kita menganalisa Democracy Index 2012 oleh The EIU dan Database Voter Turnout oleh International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), maka dengan sederhana akan dapat dijelaskan bagaimana posisi voter turnout dengan kualitas demokrasi negara-negara di dunia.  Masing-masing data ini aksesibel dan memiliki validitas terakui serta digunakan oleh ahli dan analis di seluruh dunia.

Democracy index adalah penilaian yang menggunakan 5 variabel makro, yaitu proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik.

Democracy Index 2012 menunjukkan, dari 167 negara di dunia, terdapat 25 negara full democracy, 54 negara flawed democracy, 37 negara hybrid regime, dan 51 negara autoritharian regime.

Dari pemilu legislatif terakhir di masing-masing negara menunjukkan rata-rata voter turnout sebagai berikut: full democracy (73.63%), flawed democracy (65.72%), hybrid regime (63.93%), dan authoritarian regime (69.56%).

Data ini saja sudah bisa menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara kualitas demokrasi dengan voter turnout.  Jelas terlihat bahwa rata-rata voter turnout di negara-negara rejim otoriter lebih tinggi dari negara-negara yang lebih demokratis di dua kategori lainnya (demokrasi belum sempurna dan rejim campuran).

Fenomena Voter Turnout

Memang ada fakta bahwa rata-rata voter turnout di negara-negara demokrasi penuh adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga kategori lain.  Tetapi jika kita mem-breakdown data ini, maka fakta itu tidak bisa menjustifikasi asumsi bahwa semakin tinggi voter turnout akan semakin demokratis negara itu.

Pertama, negara dengan voter turnout tertinggi adalah Laos, yaitu 99,69% pada pemilu 2011.  Sementara di indeks demokrasi, negara ini berada pada kategori rejim otoriter (peringkat ke-156).  Di kategori ini, juga terdapat 6 negara dengan voter turnout di atas 90%, yaitu: Turkmenistan (93.87%), Equitorial Guinea (96.45%), Vietnam (99.51%), Rwanda (98.50%), Cuba (96.89%), dan Ethiopia (93.44%).

Kedua, dari 25 negara berkategori demokrasi penuh, 12 diantaranya memiliki angka voter turnout pada pemilu terakhirnya dibawah 70% (ambang batas ideal versi IDEA).  Voter turnout Amerika Serikat adalah 41.59% pada pemilu legislatif 2010 dan 57.5% pada pemilihan presiden 2012.  AS berada pada peringkat ke-19 negara paling demokratis.  Bahkan negara peringkat ke-7 paling demokratis, yaitu Swiss, angka voter turnout adalah 49.10% pada pemilu legislatif 2011.

Dengan demikian, kita bisa terjebak pada kesesatan berpikir jika mengkaitkan kehadiran pemilih pada pemungutan suara (voter turnout) dengan partisipasi politik dan demokrasi.

Fenomena Demokrasi Global

Pada penghujung dekade 2000-an, terjadi gejala stagnasi terhadap demokrasi di seluruh dunia.  Laporan Demokrasi Indeks 2011 diberi judul yang menggambarkan kondisi ini: “Democracy Under Stress” (Demokrasi dalam tekanan). Lalu pada tahun 2012, laporan itu berjudul “Democracy is at a standstill” (Demokrasi sedang mandeg).

Dalam bukunya, Mark N Franklin (2004) memetakan hubungan antara voter turnout, timeline demokrasi, dan dinamika lingkungan global.  Kesimpulan yang menarik adalah tingkat kehadiran warga saat pemilu tidak bisa dibandingkan berdasarkan waktu (timeline) dinamika demokrasi, baik pada level nasional maupun global.

Jika suatu negara mengalami kemerosotan angka voter turnout pada suatu pemilu dibandingkan pemilu sebelumnya, umumnya penurunan tersebut merupakan kecenderungan global yang juga terjadi di banyak negara.  Tentu saja, beberapa anomali tekanan kondisi domestik bisa saja menjadi faktor yang berkontribusi, misalnya penurunan kualitas pemilu, atau konflik internal.

Faktor Berpengaruh

Dalam kaitannya dengan persepsi pemilih, ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan warga untuk hadir atau tidak hadir pada saat pemungutan suara.

Pertama, pemilu bukan sesuatu yang mempesona, dianggap tidak menarik, dan tidak perlu (disenchantement).  Persepsi ini muncul jika setelah beberapa kali pemilu warga tidak merasa manfaat apapun.  Warga juga menyaksikan kekacauan pada pranata-pranata politik (aktor dan penyelenggara).  Juga buruknya manajemen pemilu mulai dari pendataan pemilih hingga penetapan hasil.  Hal lainnya adalah praktek-praktek manipulasi yang melibatkan aktor-aktor yang seharusnya netral (misalnya pemerintah dan NGO).

Kedua, warga bisa juga enggan hadir saat pemilu karena sistem yang tercipta telah memuaskan (contentment).  Mereka percaya bahwa siapapun yang dihasilkan oleh pemilu akan berbuat untuk kepentingan publik.  Hal ini bisa tercipta jika anasir penting pemilu, terutama partai politik dan penyelenggara, adalah anasir-anasir terpercaya.

Penurunan voter turnout bisa juga terjadi karena terbukanya ruang partisipasi lain yang lebih efektif, misalnya forum warga makin tersedia, keterbukaan informasi semakin terjamin, dan akses untuk mempengaruhi keputusan publik makin terbuka.

Situasi disenchantement dan contenment dapat mengarah pada delegitimasi pemilu.  Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa delegitimasi pemilu yang bersumber dari kedua hal ini tidak berarti delegitimasi terhadap demokrasi.  Adalah keliru jika hanya karena pemilu tidak mempesona atau karena masyarakat sudah merasa puas dengan pemilu lantas demokrasi hendak ditinggalkan.

Faktor disenchantment bisa menjelaskan gejala rendahnya voter turnout di negara-negara dimana demokrasi belum sepenuhnya terkonsolidasi, seperti Indonesia.  Sementara pada negara-negara dengan demokrasi yang stabil, rendahnya voter turnout lebih disebabkan karena faktor contentment.  Tentu saja, sekali lagi, secara empirik anomali minor mungkin saja ditemukan.

Dengan demikian, adalah jauh lebih penting untuk membenahi akar persoalannya, yaitu sistem rekrutmen di partai politik, dan kredibilitas penyelenggara.  Nah, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada penyelenggara, jika penyelenggara ini memiliki track record yang tidak bisa dipercaya?(*)

Dimuat pada Harian Tribun Timur, Rabu, 5 Juni 2013. Versi online pada link ini.

Internet Sensor dan Menang Pemilu

Ditengah aksi sensor dan kendali terhadap internet, Turki menggelar pemilu lokal pada Minggu, 30 Maret 2014.  Hasil tidak resmi menunjukkan Partai Keadilan dan Pembangunan atau Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) pimpinan Perdana Menteri (PM) Recep Tayyip Erdogan memperoleh dukungan sekitar 45%, jauh meninggalkan oposisi utama, Partai Rakyat Republikan atau Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yang diperkirakan memperoleh dukungan antara 26%-28% saja.

Pemilu ini menentukan komposisi parlemen dan pemerintahan lokal.  Pemilu presiden dilaksanakan pada bulan September dan pemilu untuk parlemen nasional tahun depan.  Akan tetapi, pemilu ini menjadi ajang referendum bagi Erdogan untuk menilai dukungan publik terhadap dirinya.

Dengan kemenangan tersebut, tampaknya Erdogan dan AKP memenangkan drama politik yang berlangsung berbulan-bulan menjelang pemilu.  Erdogan, keluarga, lingkaran dalam, dan kabinetnya menjadi bulan-bulanan media karena tuduhan korupsi yang massif.

Telah lama isu korupsi pada pemerintahan Erdogan terendus.  Puncaknya adalah pada Desember 2013, ketika beredar rekaman pembicaraan telepon Erdogan dan anaknya, Bilal.  Dalam rekaman itu, mereka bicara tentang penyelidikan korupsi terhadap beberapa anggota keluarga. Erdogan memberi instruksi kepada Bilal agar segera “menghilangkan” uang-uang tunai yang ada padanya. Pada rekaman lain, Bilal melaporkan kepada sang ayah ia telah mengamankan sebagian besar uang tunai, akan tetapi belum tahu tindakan apa yang akan dilakukan untuk sedikit sisa uang sekitar EUR 25 juta (sekitar Rp. 390 miliar).

Kontrol Youtube

Rekaman-rekaman tersebut diposting melalui Youtube, akan tetapi segera dihapus.
Youtube memang memiliki sejarah kelam dengan Turki. Negara ini pernah memblokir Youtube pada bulan Mei 2008 selama 30 bulan karena menolak permintaan menghapus konten yang menghina pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Attaturk. Blokir dicabut setelah Youtube memenuhi syarat yang diminta Turki, yaitu: membuka kantor di Turki dan beroperasi dengan nama domain Turki. Dampaknya, Turki dapat leluasa mengontrol konten Youtube, sekaligus menikmati pembayaran pajak usaha dari Youtube.

Reporters Without Borders, sebuah lembaga pemantau kebebasan informasi di dunia, menempatkan Turki pada posisi “under surveillance” sejak tahun 2010.
Selain mengontrol Youtube, otoritas telekomunikasi Turki juga memaksa Facebook membuat “term of service” khusus untuk pengguna Turki, yang antara lain berisi: tidak boleh menyerang Kemal Attaturk, tidak boleh menampilkan bendera Turki yang rusak atau terbakar, dan tidak boleh menampilkan peta Suku Kurdi. Akun-akun yang mendukung Partai Pekerja Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan atau PKK) akan diblokir oleh Facebook.Itulah sebabnya, Facebook relatif “selamat” dari terjangan kebijakan represif Turki.

Kontrol pemerintah Turki terhadap internet tidak berhenti sampai disitu.  Pada 27 April 2011, otoritas telekomunikasi Turki mengumumkan 138 kata “yang dianggap sensitif” sehingga masuk daftar blokir di internet.  Akibatnya, puluhan ribu alamat website tidak dapat diakses dari Turki.  Misalnya website “sanaldestekunitesi.com” tidak bisa lagi beroperasi, karena terdapat kata “anal” di dalamnya.  Padahal, alamat website itu berarti: virtual-support-unit.  Kata “pic” yang lazim sebagai singkatan picture (gambar) juga masuk dalam daftar blokir, karena dalam bahasa Turki, kata pic adalah kata-kata makian.

Blokir Twitter

Ketika berkampanye di Kota Busra pada hari Kamis (20/3/2014) lalu, Erdogan mengutarakan kegalauannya terhadap media-media sosial yang menyebarkan informasi palsu untuk menyerang pemerintah.  Sang nasionalis ini mengatakan bahwa sekarang adalah era kekuatan informasi dan sosial media.  Akan tetapi, Turki jauh lebih kuat dibanding Twitter. Ia mengancam akan “wipe out twitter” (menghapus twitter) dari Turki.  Beberapa jam setelah pidato itu, Twitter tidak bisa diakses dari jaringan internet Turki.

Erdogan menuding Twitter berkonspirasi untuk membunuh karakter dirinya. Sejak Januari 2014, pemerintah Turki mengajukan 643 permohonan kepada Twitter untuk menghapus konten-konten yang dianggap merugikan Turki. Akan tetapi, Twitter menolak.

Dari hampir 80 juta penduduk Turki, sekitar 36,5 juta (atau 45,7%) adalah pengguna internet.  Di negara ini terdapat 32 juta pengguna Facebook (88% dari pengguna internet, 40% dari jumlah penduduk).  Juga terdapat akun Twitter aktif sebanyak 9 juta (atau 25% dari total pengguna internet, 11% dari jumlah penduduk). Twitter adalah website urutan ke-6 paling populer di Turki.  Presiden Turki, Abdullah Gul, adalah pemilik akun dengan jumlah follower kedua terbanyak di Turki (4,4 juta) dan Erdogan berada pada peringkat ketiga dengan follower 4,1 juta.

Dampak Internet

Pemblokiran Twitter yang dilakukan hanya 10 hari menjelang pemilu sangat terlambat untuk menghambat informasi menyebar. Akan tetapi, faktor lain yang tampaknya berpengaruh terhadap pemilih dari peristiwa blokir ini adalah kemampuan Erdogan untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan kemandiriannya.  Terlepas dari benar-tidaknya kasus korupsi yang dituduhkan, Erdogan menunjukkan kepada rakyatnya bahwa Turki adalah bangsa yang tidak akan takluk kepada kekuatan manapun.

Sebagai incumbent, Erdogan dan AKP sangat berpotensi untuk menyalahgunakan proses pemilu dan berlaku curang. Akan tetapi, hingga kini tidak tampak adanya praktik curang yang massif dalam pemilu baru-baru ini.  Hal ini menunjukkan bahwa pada sisi-sisi tertentu, sikap nasionalisme seorang pemimpin dapat menutupi tuduhan korupsi terhadap dirinya, apalagi ketika tuduhan itu masih bersifat sumir dan belum terbukti kebenarannya.(*)

Dimuat pada Harian Tribun Timur, edisi Kamis, 3 April 2014. Versi online pada link ini.

Partisipasi di Pemilu, Hubungannya Dengan Demokrasi

Saya membaca lagi satu artikel di kolom Opini harian Tribun Timur (Kamis, 30/5) tentang partisipasi dalam pemilihan umum.  Ini artikel kesekian yang saya baca, yang intinya adalah “kegalauan terhadap gejala penurunan angka partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara”.

Artikel-artikel seperti ini sudah sering saya baca.  Akan tetapi, penulisnya adalah penyelenggara pemilu seperti anggota KPU, atau aktivis-aktivis LSM (yang mungkin tulisannya itu dipesan oleh penyelenggara), atau juga beberapa mahasiswa semester awal yang lebih percaya pada media massa.

Tetapi ketika artikel yang saya baca kali ini ditulis oleh seorang akademisi (di identitas penulis tercantum: dosen di salah satu PT, dan kandidat Ph.D di Malaysia) saya pikir ada yang perlu direspon.  Bukan apa-apa. Adalah fatal jika kalangan akademisi kehilangan daya kritis mencermati persoalan sosial kemasyarakatan.  Suara akademisi, walaupun dimana-mana menerima banyak kritik, tetap perlu dipelihara.

Mungkin karena terlalu sering dikampanyekan pemerintah, kini meluas pandangan umum bahwa pemilu (maupun pemilukada) yang berhasil itu adalah pemilu yang (1) partisipasi warga memilih sangat tinggi; (2) tidak ada gugatan ke MK.  Maka, ramai-ramailah menjelang momen pemilu, penyelenggara dan juga pemerintah sibuk mengkampanyekan agar warga ramai-ramai datang ke TPS memberikan suaranya.

Dugaan umum selama ini adalah pemilu yang legitimate itu yang diikuti banyak orang. Jadi, kalau itu pemilihan bupati, maka makin banyak yang datang memilih, maka makin tinggi legitimasi pemimpin.  Karena pemilu adalah elemen utama demokrasi, maka dibangunlah logika linear: jika tingkat partisipasi pada pemilu tinggi, maka demokrasi jadi makin berkualitas.

Partisipasi Dalam Realitas

Saya kemudian coba membuka data kualitas demokrasi negara-negara di dunia, dan membandingkannya dengan angka partisipasi pemilu di setiap negara tersebut.  Untuk kualitas demokrasi, saya gunakan saja Demokrasi Indeks, dan untuk data partisipasi pemilih (istilahnya voters turnout) saya gunakan data dari International IDEA.

Ternyata, data yang ada sama sekali tidak mendukung kerangka berpikir di atas.  Demokrasi Indeks 2012 membagi negara-negara di dunia dalam 4 kategori menurut tingkatan kualitas demokrasinya.  Saya coba hitung rata-rata tingkat partisipasi di setiap kategori berdasarkan hasil pemilu terakhir sebelum 2012.  Berturut-turut datanya adalah:

  • Demokrasi penuh (ada 25 negara), rata-rata voters turnout: 73,63%
  • Demokrasi belum sempurna (ada 54 negara), rata-rata voters turnout: 65,72%
  • Rejim campuran (37 negara), rata-rata voters turnout: 63,93%
  • Rejim otoriter (51 negara), rata-rata voters turnout: 96,56%

Data ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara kualitas demokrasi dengan partisipasi pemilih. Bagaimana mungkin, di negara rejim otoriter tingkat partisipasi pemilih justru lebih besar dibanding negara-negara rejim campuran dan demokrasi belum sempurna?

Memang, di negara-negara demokrasi penuh, rata-rata partisipasi pemilih cukup tinggi, yaitu 73,63%.  Tapi, jika data ini kita breakdown pada data per negara ada fakta yang tidak relevan. Misalnya, AS itu adalah negara kategori demokrasi penuh (peringkat 19 dari 25 negara). Tetapi partisipasi pemilihnya hanya 41,59% (pada pemilu legislatif 2010) dan 57,5% pada pemilu presiden 2012.  Coba lihat juga Swiss, negara peringkat ke-7 di Demokrasi Indeks 2012. Angka pertisipasi pemilihnya adalah 49,105.

Faktanya juga paradoks jika data seluruh negara kita amati.  Negara dengan voters turnout tertinggi di dunia adalah Laos, yaitu 99,69% pada pemilu 2011. Padahal, ini adalah negara rejim otoriter, ada di peringkat 156 dari 167 negara.  Ada 6 negara rejim otoriter lain dengan angka voter turnout lebih 90%, yaitu: Turkmenistan (93.87%), Equitorial Guinea (96.45%), Vietnam (99.51%), Rwanda (98.50%), Cuba (96.89%), dan Ethiopia (93.44%).

Memang data ini masih bisa diperdebatkan, terutama jika indikator kualitas demokrasi menurut Demokrasi Indeks itu dielaborasi. Tetapi itu debat dalam konteks lain, saya kira.  Substansi yang menurut saya penting adalah memperdebatkan dulu hubungan antara kualitas demokrasi dengan partisipasi saat pemilu.

Ini penting. Agar penyelenggara pemilu (KPU) lebih mementingkan urusan kualitas pemilu yang dikelola, daripada sibuk berkampanye mendorong warga datang ke TPS.  Pemilu itu ibarat produk. Kalau bagus dan rakyat butuh, mereka akan datang. Kalau bagus tapi rakyat tidak butuh, mungkin akan datang juga (untuk rekreasilah). Tapi kalau buruk dan rakyat tidak butuh, mana mungkin rakyat mau datang… (*)