Terlambat Menjajal Rammang-rammang

Akhirnya, saya sempatkan diri berkunjung ke Kawasan Wisata Karst Rammang-rammang, pada Sabtu (9/7). Sekian lama kawasan ini tenar di sekitar saya, dikunjungi oleh berbagai tokoh publik: Jusuf Kalla (Mei 2017), Sandiaga Uno dan Atta Halilintar (Juni 2021), Nadjwa Shihab (Januari 2022), hingga delegasi Global Forum dari 84 negara (2018).

Pada banyak kesempatan, saya juga lalu lalang di jalan raya yang melewati akses masuk ke kawasan Rammang-Rammang, Jalan Poros provinsi (entah jalan apa namanya, ada beberapa versi soalnya). Namun, selama ini belum ada cukup hal yang membuat saya berpikir untuk mampir.

Kawasan Karst Rammang-Rammang sejatinya memiliki keunikan sebagai obyek wisata. Namun, sebagaimana dilansir oleh banyak komentar dan postingan di sosial media, perlu memberi polesan pada unsur-unsur tambahan non alam.

Sebagai obyek wisata alam, keunikan lautan karst di Rammang-Rammang tidak perlu lagi dipoles-poles. Ia memang telah tampil apa adanya, dan memiliki pesona yang luar biasa. Apalagi, menurut informasi, kawasan Karst Rammang-Rammang tercatat sebagai terbesar ketiga di dunia.

Artinya, dari sisi attraction, kawasan ini memiliki keunggulan. Begitu juga dari aspek accesibility, nampak tidak ada masalah berarti. Kampung Karst Rammang-Rammang dapat ditempuh dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dalam waktu sekitar 30-45 menit (32 km), melewati jalan provinsi yang mulus meski kadang-kadang padat.

Beberapa isu nampaknya terlihat pada aspek amenity atau kenyamanan. Hal ini berkait dengan unsur-unsur pendukung suatu obyek wisata. Secara teoritis, para wisatawan datang melihat atraksi (obyek). Minat mereka untuk datang kedua kali dan selanjutnya, sedikit banyak ditentukan oleh perasaan nyaman yang ia rasakan pada kunjungan pertama.

Wisatawan juga dapat menjadi agen promosi informal. Jika ia merasakan paket lengkap, ia akan membicarakan keunggulan obyek yang telah ia datangi, dan tanpa “tapi..”. Untuk itu, sedapat mungkin terdapat mekanisme menjaring apa ekspektasi wisatawan, dan bagaimana pengelola serta pihak terkait dapat memenuhinya.

Saya berkunjung ke Rammang-Rammang dengan modal pengetahuan pas-pasan. Tidak ada hal detail saya ketahui, kecuali informasi umum yang selama ini sudah beredar. Misalnya, soal sewa perahu untuk menyusuri sungai di tengah lautan Karst. Ketika tiba barulah saya tahu kalau ada tiga kelompok tarif, yaitu:

  • Rp. 200.000,- untuk kapasitas 1 s.d. 4 orang
  • Rp. 250.000,- untuk kapasitas 5 s.d. 8 orang
  • Rp. 300.000,- untuk kapasitas 9 s.d. 12 orang

Penggunaan perahu juga baru saya ketahui ketika tiba. Wisatawan akan diajak menyusuri sungai kecil dari Dermaga 1 menuju Kampung Berua. Di sini, wisatawan turun dan mengelilingi kawasan Karst, sambil menikmati pemandangan dan sajian kelapa muda. Untuk masuk ke kawasan Kampung Berua, ada biaya masuk sebesar Rp. 5.000,-

Pada saat berkeliling itu, perahu akan menunggu di Dermaga Kampung Berua. Tidak ada batasan waktu spesifik.

Pengelola kawasan Karst ini perlu menyiapkan semacam lembar asesmen kepada para pengunjung, untuk mengetahui apa impresinya dan layanan serta fasilitas apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Sayangnya, hal ini belum terlihat ketika saya berkunjung.

Selain itu, nampaknya pengelola perlu menyiapkan jasa tour guide. Banyak pengunjung tidak memiliki referensi apapun tentang obyek Karst Rammang-Rammang. Padahal, dari perbincangan dengan warga setempat yang ditemui, banyak hal menarik bisa digali. Misalnya, mitos suatu obyek, atau cerita suatu situs tertentu.

Ini bisa menjadi hal yang menarik bagi wisatawan. Tentu saja, jasa tour guide ini dapat dibebankan biayanya kepada pengunjung. Saya ingat ketika berkunjung ke Kyoto Imperial Palace. Ada tour guide yang menjelaskan setiap bangunan dan cerita-cerita dibaliknya.

Sebenarnya, keterlambatan saya menjajal kawasan Karst Rammang-Rammang ini disertai harapan berbagai hal mendasar tersebut telah tersedia. Sayangnya, belum. Semoga pada kunjungan selanjutnya, layanan pendukung di Kawasan Karst Rammang-Rammang yang kini sedang dalam proses pengusulan menjadi Warisan Geopark ke UNESCO tampil lebih menarik lagi.(*)

Kemenlu Yang Menohok Hati


Ada yang terasa menohok ketika acara Seminar Indonesia Menyongsong Masyarakat ASEAN 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Ir. H. Baharuddin, MM yang mewakili Plt. Bupati mengatakan:

“Ini adalah hari yang harus dikenang. Saya telah menjadi pejabat di Maros lebih 10 tahun. Inilah pertama kalinya Kementerian  Luar Negeri RI melakukan kegiatan seperti ini disini”.

Kabupaten Maros bukanlah daerah pedalaman, atau wilayah yang jauh dari Kota Makassar, ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Kota ini hanya berjarak 30 km dari pusat kota Makassar, dan dapat ditempuh dengan waktu 20-30 menit melalui jalan tol.

Bahkan, bandara internasional Sultan Hasanuddin itu letaknya di wilayah administratif Kabupaten Maros. Jika keluar dari bandara ini, kita akan mendapat perempatan. Belok kanan adalah akses menuju Maros, dengan waktu tempuh hanya 10-15 menit. Akses jalan mulus dan lebar.

Tetapi, Kementerian Luar Negeri RI setiap datang ke Sulsel untuk sosialisasi ASEAN Community selalu belok kiri menuju Kota Makassar. Begitu juga kementerian dan lembaga lain dari Jakarta.  Soal ASEAN Community semakin sering disosialisasikan, terutama menjelang implementasinya pada 1 Januari 2016 yang tinggal beberapa bulan lagi.

Masalah utama dalam implementasi ASEAN Community ini adalah sifatnya yang terlalu elitis.  Ini adalah forum kesepakatan para diplomat dan pemerintah pusat, dan diharapkan nantinya akan diaplikasikan dan diadopsi oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada tataran implementasinya.  Akan tetapi, hingga hari-hari menjelang implementasinya, mayoritas entitas di daerah masih asing dengan ASEAN Community.

Saya membayangkan, sedangkan Kabupaten Maros yang waktu tempuh dari Makassar hanya 20-an menit itu begitu remang-remang dengan realitas ASEAN Community. Bagaimana pula dengan Kabupaten Luwu Timur yang membutuhkan waktu perjalanan 12 jam dengan bis malam, dan puluhan daerah lain di utara.

Idealnya, Pemerintah Adalah Pemulung Sampah

Barusan saya membaca di Tribun Timur Online berita berjudul: “Bupati Maros Keliling Cari Sampah” (link disini).  Meskipun judulnya agak nakal (khas Tribun nih…hehe), namun isinya sedikit banyak memang berkaitan.  Kisahnya, penilaian tahap pertama Adipura.  Kita semua tahu, ini adalah award paling prestisius bagi pemerintah daerah di Indonesia.  Kabupaten Maros (atau tepatnya: Bupati Maros) sedang berkomitmen memperoleh award ini (entah piagam atau piala).  Untuk itu, beliau menggenjot seluruh aparat pemda untuk kerja bakti setiap pagi.  Setiap hari pula, beliau memantau kebersihan dan keindahan pada “titik-titik penilaian Adipura”.

Di Kyoto tidak dibutuhkan lagi award untuk kebersihan. (photo: Ishaq)

Bicara sampah di Indonesia, selalu saja saya teringat pemulung: orang-orang yang secara informal memungut dan memilah sampah-sampah yang masih bisa di-recycle.  Mereka akan memisahkan sampah plastik dan kaleng, sampah kertas (atau yang mudah terbakar), mengemasnya atau langsung dijual pada penampung.  Entah bagaimana prosesnya, konon sampah-sampah itu akan mengalami proses daur ulang menjadi barang-barang yang dapat digunakan kembali.

Di Jepang, khususnya Kyoto, tidak ada pemulung.  Sampah-sampah sudah terpisah sejak di rumah tangga atau dititik awal timbulnya sampah.  Entah karena memang kesadaran untuk itu sudah tumbuh, atau karena regulasi yang ketat, di setiap tempat selalu tersedia tempat sampah minimal 2 (dua) kelompok:  untuk sampah yang mudah terbakar (istilahnya combustible trash) dan untuk sampah kaleng dan plastik.  Pada waktu tertentu, sampah itu dikumpulkan oleh, tentu saja, semacam Dinas Kebersihan.  Dengan kata lain, di Kyoto sini pemulung yang sebenarnya adalah “pemerintah kota”.

Membaca berita Tribun Timur itu saya menjadi miris.  Untuk urusan sampah saja sampai-sampai Bupati harus turun tangan langsung.  Saya yakin, niat utama Pak Bupati (dan juga sebagian besar kepala daerah di Indonesia) bukanlah untuk kebersihan dan lingkungan hidup.  Niat utamanya adalah untuk memperoleh Adipura.  Bahwa lingkungan menjadi bersih, itu adalah dampak saja.  Ini logika yang aneh kan, seharusnya Adipura lah yang menjadi dampak.

Saya kemudian berpikir, jika saja saya mempunyai kewenangan, saya akan menghapuskan model-model Adipura untuk Kota Terbersih dan menggantinya dengan “Adipura untuk Kota Terjorok/Terkotor/Tersemrawut”.  Orang Indonesia itu tidak malu kalau daerahnya bukan yang terbersih.  Kan ada ratusan daerah lain yang seperti itu.

Tapi, jika Adipura diberikan untuk Kota Terjorok atau Kota Tersemrawut, yakinlah semua komponen: pemerintah, masyarakat, pengusaha, LSM-LSM, pelajar, dan lain-lain, akan berlomba-lomba membersihkan daerahnya, agar mereka terhindar dari Piagam atau Piala Adipura.  Akan sangat memalukan jika memperoleh penghargaan Adipura seperti itu.

Negara kita sepertinya perlu dikelola dengan logika terbalik. (*)