Perdamaian adalah kata yang indah. Ia menjanjikan berakhirnya perang dan penderitaan, sekaligus membuka harapan baru. Namun sejarah mengajarkan bahwa perdamaian tidak selalu lahir dari niat mulia semata. Sering kali, ia merupakan bagian dari strategi yang lebih besar.
Ketika membaca kabar rencana perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memuat 14 poin kesepakatan, saya teringat pada salah satu dokumen paling terkenal dalam sejarah hubungan internasional, The Fourteen Points yang diperkenalkan Presiden Woodrow Wilson pada 1918.
Berjarak lebih dari satu abad, kedua peristiwa tersebut lahir dari konteks geopolitik yang berbeda, tetapi memiliki benang merah yang menarik. Keduanya memperlihatkan bagaimana Amerika Serikat menggunakan gagasan perdamaian sebagai instrumen untuk membangun tatanan dunia yang sesuai dengan kepentingannya.
Empat Belas Poin
The Fourteen Points lahir ketika Perang Dunia I hampir berakhir. Eropa hancur, kekuatan-kekuatan lama melemah, dan Amerika Serikat sedang berada pada jalur menuju puncak kekuasaan. Dalam pidatonya di Kongres, Woodrow Wilson menawarkan 14 prinsip untuk menciptakan perdamaian dunia. Diplomasi terbuka, kebebasan pelayaran, pengurangan persenjataan, hak menentukan nasib sendiri, hingga pembentukan organisasi internasional menjadi bagian dari visi tersebut.
Sementara itu, rencana perjanjian damai AS-Iran tahun 2026 lahir dalam konteks yang berbeda. Timur Tengah berada dalam situasi yang rapuh akibat ketegangan berkepanjangan terkait program nuklir Iran, ancaman terhadap jalur perdagangan energi di Selat Hormuz, serta persaingan geopolitik Amerika Serikat dengan Rusia dan China. Stabilitas kawasan menjadi penting bukan hanya bagi Timur Tengah, tetapi juga bagi perekonomian global.
Menariknya, kedua perjanjian ini memiliki sejumlah persamaan: menawarkan serangkaian prinsip yang terstruktur, menekankan pentingnya kebebasan jalur pelayaran internasional, dan menempatkan lembaga internasional sebagai pengawas, baik Liga Bangsa-Bangsa dalam Fourteen Points maupun PBB dan IAEA dalam rancangan perjanjian AS-Iran.
Namun, terdapat perbedaan mendasar. Fourteen Points merupakan proyek besar untuk membangun tatanan internasional baru pasca Perang Dunia I. Sebaliknya, perjanjian AS-Iran lebih pragmatis, berfokus pada isu nuklir, keamanan maritim, dan pencabutan sanksi. Wilson berbicara tentang dunia secara keseluruhan, sedangkan Trump lebih berkepentingan menjaga stabilitas Timur Tengah dan keamanan energi global.
Perspektif Teoretis
Dalam lensa liberalisme, kedua perjanjian tersebut dapat dipandang sebagai upaya menciptakan perdamaian melalui institusi internasional, aturan, dan kerja sama. Akan tetapi, perspektif realisme menawarkan pembacaan yang berbeda. Negara-negara besar tidak bertindak demi perdamaian semata, melainkan demi kekuasaan dan kepentingan nasional.
Dari sudut pandang ini, Fourteen Points bukan sekadar gagasan idealis Woodrow Wilson, melainkan sarana bagi Amerika Serikat untuk mengambil alih kepemimpinan dunia dari Eropa. Liga Bangsa-Bangsa menjadi instrumen untuk membentuk tata dunia yang lebih sesuai dengan nilai dan kepentingan Amerika.
Hal yang sama dapat dibaca dalam rancangan perjanjian AS-Iran tahun 2026. Di tengah meningkatnya pengaruh China melalui Belt and Road Initiative serta semakin aktifnya Rusia di Timur Tengah, stabilitas kawasan menjadi kepentingan strategis Amerika Serikat. Perdamaian dengan Iran bukan hanya soal mengakhiri konflik, tetapi juga menjaga akses terhadap jalur energi, mempertahankan pengaruh di kawasan, dan memastikan tidak muncul kekuatan tandingan yang mengancam posisi Amerika.
Perspektif teori stabilitas hegemonik bahkan menjelaskan bahwa negara hegemon cenderung menciptakan aturan internasional yang tampak menguntungkan semua pihak, tetapi pada saat yang sama memperkuat posisi hegemon tersebut. Perdamaian bukanlah tujuan akhir, melainkan mekanisme untuk memelihara tatanan yang menopang kepemimpinan Amerika Serikat.
Ironisnya, sejarah kembali menunjukkan bahwa merancang perdamaian dan mewujudkan perdamaian adalah dua hal yang berbeda. Perjanjian 14 poin AS-Iran yang semula digadang-gadang menjadi langkah awal menuju perdamaian permanen ternyata gagal mencapai tahap final. Pembicaraan lanjutan di Jenewa pada 19 Juni 2026 dibatalkan setelah meningkatnya kembali ketegangan di Lebanon. Teheran menunda kehadiran delegasinya, sementara Wakil Presiden AS JD Vance juga membatalkan kunjungannya.
Tiga Pelajaran
Kegagalan ini sesungguhnya tidak mengejutkan. Pertama, terdapat persoalan ketidakpercayaan yang sangat dalam antara kedua negara sejak keluarnya Washington dari JCPOA pada 2018. Kedua, rancangan perjanjian ini tidak melibatkan seluruh aktor kunci, terutama Israel yang memandang sejumlah poin justru menguntungkan Iran. Ketiga, isu-isu paling sensitif seperti program rudal balistik, kelompok-kelompok proksi Iran, dan status uranium yang diperkaya sengaja ditunda. Akibatnya, kesepakatan tersebut lebih menyerupai gencatan senjata sementara dibandingkan penyelesaian konflik yang sesungguhnya.
Ketika mendengar tertundanya penandatanganan perjanjian itu, saya kembali teringat pada The Fourteen Points Woodrow Wilson. Perdamaian ternyata bukan sekadar kesepakatan menghentikan perang. Ada misi yang lebih besar, yaitu mencari tatanan. Dengan kata lain, perdamaian bukan hanya solusi, melainkan instrumen untuk mengelola dan mempertahankan distribusi kekuasaan.
Mungkin di situlah pelajaran terbesar dari sejarah perdamaian. Di balik setiap kesepakatan, selalu terdapat pertarungan gagasan, kepentingan, dan kekuasaan. Perdamaian bukan hanya soal berhentinya perang, tetapi juga tentang siapa yang berhak menentukan wajah dunia setelahnya.(*)
