Polisi dan Cara Menangani Unjuk Rasa Sekarang Ini

Saya baru saja menyaksikan berita tentang penyerangan warga Ahmadiyah. Beberapa rumah dibakar, juga sebuah masjid. Tetapi, apa yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan?  Menurut saya (yang dulu biasa demonstrasi), cara polisi menangani unjuk rasa sekarang benar-benar beda.

Tadi siang, saya menyaksikan langsung sekelompok orang dari Laskar Merah Putih berdemonstrasi di depan Mall Panakukkang, sebuah Mall terbesar di Kota Makassar. Mereka berunjuk rasa soal upah cleaning service yang dipihakketigakan, atau yang populer dengan istilah “menggunakan jasa outsourcing“. Saat orasi, beberapa pengunjuk rasa berbicara tentang upah cleaning service yang hanya berkisar Rp. 200.000,- per bulan. Sementara perusahaan outsourcing yang menyalurkan mereka bisa memperoleh penghasilan hingga Rp. 50.000.000,- (50 juta) per bulan, hanya dengan menyalurkan mereka.

Para pengunjuk rasa berhadap-hadapan dengan petugas security mall. Puluhan pengunjung mall menjadi penonton. Beberapa wartawan sibuk meliput, dan belasan aparat keamanan (polisi) menyaksikan dari dekat, entah menjaga apa.

Saya tidak mau membahas soal upah, cleaning service, atau perusahaan outsourcing itu. Yang menarik perhatian saya adalah “cara penanganan oleh aparat keamanan”. Para pengunjuk rasa ingin berdialog langsung dengan manajemen (pengelola) mall. Mereka berteriak-teriak meminta agar manajemen mall menemui mereka. Setelah hampir sejam tidak ada tanggapan, koordinator aksi mulai memberi aba-aba kepada massa pengunjuk rasa untuk bersiap-siap: “kita akan memaksa masuk jika manajemen tidak datang menemui kita!!!”, begitu teriaknya melalui pelantang suara.

Mereka mulai bergerak, mencoba merangsek masuk. Di hadapan mereka, puluhan security mall menghadang. Aksi saling dorong sempat terjadi. Suasana agak memanas. Beberapa orang mulai menunjuk-nunjuk security mall dengan berteriak-teriak kasar, pada jarak hanya beberapa senti meter. Beberapa umpatan dan makian mulai terdengar.

Apa yang dilakukan polisi? Nyaris tidak ada!!! Mereka hanya menyaksikan dari jarak kira-kira 1-2 meter. Entah apa yang mereka jaga atau amankan. Mungkin mereka menunggu suasana menjadi rusuh dulu, dan mereka mempunyai alasan “mengamankan kerusuhan”. Untungnya, koordinator aksi berhasil menenangkan massa, dan mereka kembali melanjutkan orasi.

Saya sangat heran dengan tingkah aparat keamanan, dan cara mereka menangani unjuk rasa ini. Kalau metode ini adalah prosedur tetap yang mereka lakukan, maka wajar saja sampir setiap hari kita menyaksikan kerusuhan dan bentrokan pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.

Pada jaman masih kuliah, saya dan teman-teman beberapa kali berunjuk rasa. Sesuai aturan, kita harus melapor kepada polisi. Biasanya, setelah tiba di lokasi unjuk rasa, polisi sudah ada. Setelah mendengar orasi kita, dan keinginan kita (misalnya menemui pejabat ini, atau menemui si itu untuk menyampaikan aspirasi atau berdialog), pimpinan polisi atau seseorang yang paling senior dari pada polisi itu, akan menemui kami dan menyampaikan bahwa ia akan meneruskan keinginan kami kepada pihak yang ingin kami temui.

Ia pun akan menghilang, mencari pejabat atau orang dimaksud, dan bernegosiasi agar menemui kami. Jika ada keinginan dari pejabat tersebut, ia akan kembali kepada massa demonstran dan menegosiasikan lagi. Pokoknya, petugas polisi itu akan menjadi mediator antara pengunjuk rasa dan pihak yang menjadi sasaran unjuk rasa.

Biasanya, ada titik temu yang dicapai. Kadang-kadang, si pejabat akan datang menemui pengunjuk rasa, atau bisa juga beberapa perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh si pejabat atau pihak yang menjadi sasaran unjuk rasa. Bahkan, tidak jarang jika jumlah pengunjuk rasa tidak terlalu banyak dan di kantor itu ada ruang pertemuan yang memadai, seluruh pengunjuk rasa akan diterima berdialog.

Semua itu hasil upaya sang polisi. Ia akan berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi kekerasan apalagi bentrokan dan kerusuhan. Tetapi hari ini, yang saya saksikan sungguh jauh dari harapan. Nampaknya, polisi merasa hanya wajib bertugas setelah kerusuhan terjadi. Mereka nampak akrab dengan wartawan yang juga (nampaknya) menunggu bentrokan atau kerusuhan sebagai “moment puncak” liputan aksi unjuk rasa.

Jika gaya penanganan unjuk rasa seperti ini, saya yakin inilah sebenarnya pemicu utama bentrokan dan kerusuhan setiap demonstrasi atau unjuk rasa. Aparat polisi kemudian akan mengatakan ada provokator. Saya, sejujurnya, bertanya: apakah provokator itu memang ada, atau diadakan sih?