Tag tersangka

Mafia minyak goreng

Dalam wawancara di TV One pada Rabu (20/4) sore, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terlihat lesu dan tidak bersemangat. Penyiar TV One secara spesifik meminta komentar Pak Menteri terkait pejabat tinggi di kementeriannya yang baru saja ditahan oleh Kejaksaan Agung RI.

Di beberapa platform obrolan sosial, terutama grup-grup WA, beredar potongan video dengar pendapat Menteri Lutfi di DPR RI pada 17 Maret 2022. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, tampak membisikkan sesuatu kepada Pak Menteri. Sesaat kemudian, Pak Menteri dengan percaya diri berkata: “Dirjen saya baru saja menyampaikan, hari Senin nanti sudah ada calon tersangka.”

Publik kemudian tahu, hingga beberapa minggu kemudian, nama calon tersangka mafia minyak goreng tidak juga kunjung diumumkan. Padahal, di seluruh Indonesia, masyarakat menunggu (dengan sedikit geram).

Bagaimana tidak? Negeri penghasil sawit (bahan baku utama minyak goreng) ini alami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Hampir seluruh otoritas telah bekerja, bahkan aparat kepolisian turun tangan. Namun minyak goreng masih saja langka dan mahal. Even a fool can see, ada sesuatu yang salah.

Kita pernah (bahkan cukup sering) alami kelangkaan bahan-bahan pokok yang fundamental. Begitulah konsekuensi mekanisme pasar, sistem pasar bebas. Meski pemerintah belepotan menyangkal, namun kita sama mahfum, bahwa sebagian besar ekonomi kita telah terjebak (atau menjebakkan diri) pada liberalisasi.

Ciri utama liberalisasi ekonomi adalah pasar yang mengendalikan. Dan orang sering lupa, selalu saja terdapat segelintir orang berkuasa yang mengendalikan pasar yang bebas itu. Aktor-aktor ekonomi ini perlu siraman rohani terus-menerus agar mereka bertahan sebagai sosok bermoral. Namun, pada banyak kasus, aktor berkuasa ini lebih banyak tergelincir pada godaan meraih profit besar pada waktu singkat.

Dalam kasus minyak goreng yang langka, banyak pihak berspekulasi tentang adanya sosok (atau sosok-sosok) amoral ini. Namun, seperti biasa, tanpa bukti cukup, orang-orang takut bicara. Mereka rentan kena delik. Ya pencemaran nama baiklah, fitnahlah, undang-undang ITE-lah. Maka, dugaan itu tersimpan rapi.

Ketika Kejaksaan Agung mengumumkan tangkapan kakap (ya, ini benar-benar kakap), banyak pihak yang “pura-pura” kaget. Ada yang kaget karena tingginya level pelaku. Ada juga yang kaget karena modus yang receh (aneh kan, mekanisme yang jelas-jelas dilanggar itu sangat nyata).

Saya pribadi kaget dengan “cepatnya” waktu pengungkapan. Sepertinya, ada persengkokolan yang tidak merata, sehingga ketimpangan dalam menjaga “rahasia” kejahatan tingkat tinggi ini tidak maksimal. Atau bisa jadi, sosok yang menjadi tersangka adalah titik kompromi yang berhasil dicapai: mengorbankan seseorang, untuk mengamankan yang lebih besar.

Tahun-tahun ini adalah masa kritis di Indonesia. Banyak aktor sedang memandang 2024 dengan penuh kecemasan. Akibatnya, menjadi salah hitung.

Terlepas dari semua spekulasi itu, penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai tersangka kejahatan yang modusnya remeh-temeh ini masih menyimpan banyak tanya. Di kepala saya, pertanyaan terbesarnya adalah “betulkah sang Dirjen adalah rantai terakhir?”

Saya tidak yakin. Sebab, kita sedang menghadapi mafia, suatu rantai jahat yang sistematis.(*)

Bunda Nadjemiah, Wanita Hebat dari Timur

Pertama, kita harus mengakui dulu bahwa Bunda Nadjemiah ini wanita super. Hebat dan luar biasa.  Tidak perlu jadi ahli hukum yang bergelar professor pun, kita tahu bagaimana semrawutnya urusan timbunan di Tanjung Bunga Makassar itu kan?  Tapi, alangkah hebatnya Bunda, tidak ada kekuatan hukum di Makassar dan Sulawesi Selatan yang bisa mengadilinya.  Terlepas apakah ia bersalah atau tidak, kalau sejak awal aparat kepolisian tidak memprosesnya, bagaimana kita tahu apakah ia tidak bersalah?

Akhirnya, Mabes Polri langsung yang menetapkan status tersangka kepada Sang Bunda.  Aparat polisi di Sulawesi Selatan sudah diborgol duluan oleh Bunda dengan “Gedung Kantor Polsek dan bantuan mobil”.  Itu yang terlihat dan terpublikasi.  Saya bertanya-tanya, yang tidak terlihat, tidak diumumkan, dan masuk langsung ke kantong pribadi aparat kepolisian kira-kira berapa banyak ya? (*)