vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19: Sekuritisasi, Ekonomi, dan Politik

Ketika virus corona baru merebak dari Wuhan pada awal Januari 2020, para ahli, peneliti, dan lembaga-lembaga riset di seluruh dunia saling berlomba untuk segera menemukan vaksin.  Pada Januari 2020, pemerintah China secara resmi membuka informasi genetik virus yang menyebabkan penyakit Covid-19 ini.

Perlombaan menemukan vaksin bukan semata-mata isu kesehatan. Sebagai komoditas yang akan sangat dibutuhkan oleh milyaran penduduk dunia, ada dimensi ekonomi dibaliknya. Selain itu, upaya menemukan vaksin juga akan menjadi ajang unjuk kapasitas riset dan penguasaan ilmu pengetahuan negara-negara di dunia.

Dengan asumsi bahwa masa depan kekuatan berada di tangan kesiapan sumber daya manusia, negara-negara di dunia juga melihat isu Covid-19 sebagai isu keamanan yang strategis.

Perlombaan Vaksin

Upaya menemukan pencegah permanen dari suatu pandemi telah menjadi fenomena sejak lama.  Ana Santos Rutschman dalam artikelnya “The Vaccine Race in 21st Century” mengatakan bahwa dalam dunia modern dimana penyakit baru infeksi yang menyebar cepat bermunculan, keberadaan vaksin menjadi prioritas inovasi biofarmasi.  Namun, dalam bidang hukum, sangat sedikit regulasi yang mengatur inovasi-inovasi tersebut.

Akibatnya, negara-negara di dunia cenderung berada pada situasi perlombaan yang mengarah pada peperangan baru.  Situasi ini mirip dengan adu kedigdayaan antara super power pada era perang dingin, namun dengan lansekap dan area perang yang berbeda.  Jika dulu lokus persaingan adalah dalam bidang militer, kini bergeser ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Negara-negara, terutama negara maju, saling berlomba mengumumkan kemajuan dalam riset vaksin Covid-19.  Sesuai kelaziman dalam dunia riset, para peneliti umumnya mengumumkan capaian mereka, memaparkan data, untuk memperoleh tanggapan dari kolega peneliti di belahan dunia lain.  Apalagi, penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, yang mempertaruhkan keselamatan manusia, bahkan dalam jumlah besar.

Di sisi lain, karena kontaminasi elemen keamanan nasional dalam bidang kesehatan, banyak otoritas negara yang menyimpan data riset dengan status rahasia (classified).  Bahkan, tidak sedikit negara yang memobilisasi badan-badan keamanan nasionalnya untuk melakukan riset dalam bidang kesehatan ini.  Di Indonesia, lembaga yang getol terlibat dalam penelitian Covid-19 adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang menggandeng Universitas Airlangga.

Klaim Rusia

Ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan negaranya telah menemukan vaksin Covid-19 yang diberi nama Sputnik-V, respon dunia tidak sama gembiranya.  Di satu sisi, kehadiran vaksin sangat ditunggu-tunggu, yang dipercaya akan menjadi pertanda berakhirnya pandemi.

Komunitas peneliti percaya bahwa Rusia memiliki kapasitas memadai untuk menemukan vaksin Covid-19.  Negara ini memiliki banyak ilmuwan dengan tingkat keahlian yang tinggi, ditambah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk riset-riset canggih.  Akan tetapi, Rusia nampaknya tidak cukup terbuka membagi data penelitian.

Dalam laporan World Health Organization (WHO), yang diumumkan pada Juli 2020, terdapat 150 kandidat potensial vaksin Covid-19. Di antara lembaga penelitian yang tercatat sedang melakukan riset adala Gamaleya Research Institute, yang berbasis di Rusia.  Dalam laporan WHO yang diperbaharui pada 13 Agustus 2020 (yaitu 2 hari setelah klaim Rusia), nama Gamaleya Research Institute termasuk satu diantara 29 kandidat vaksin paling menjanjikan.

Akan tetapi, laporan ini menyebutkan bahwa Gamaleya masih berada pada fase 1 dari tahapan uji klinis, dari 3 fase uji yang disyaratkan untuk keamanan vaksin yang dihasilkan.  Fase 1 dan 2 dari uji klinis biasanya melibatkan relawan dalam jumlah puluhan hingga ratusan. Sementara fase 3 dari uji klinis berarti kandidat vaksin tersebut diujicobakan pada ribuan orang.

Klaim Rusia yang disampaikan oleh Vladimir Putin sontak mendatangkan kekhawatiran.  Para ilmuwan dan otoritas kesehatan di berbagai negara menuding Rusia telah mengabaikan protokol penting dalam penelitian vaksin, yaitu uji massif.  Dengan kata lain, Rusia telah mengklaim penemuan vaksin tanpa prosedur riset yang tuntas. Masih tersisa ruang resiko yang besar, terutama bagi keselamatan manusia yang akan menggunakannya.

Dukungan Politik

Hari pertama setelah diumumkan, dukungan dari Filipina. Presiden Rodrigue Dueterte bahkan sesumbar, jika Sputnik V tersedia di pasaran, ia akan menjadi orang pertama yang akan menggunakannya.  Mungkin Dueterte sedang mencari simpati Putin, atau mungkin juga ia sedang frustrasi mengatasi masalah pandemi Covid-19 di dalam negerinya yang tidak terkendali. Dueterte sedang mengalami tekanan politik domestik, akibat dianggap gagal mengambil tindakan yang sesuai mengatasi pandemi.

Terlepas dari kontroversi terhadap efektivitas dan jaminan keamanan Sputnik V, klaim Rusia ternyata mendapat sambutan.  Setidaknya, sebanyak 20 negara di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia telah memesan vaksin yang dikabarkan akan siap pada akhir Agustus atau awal September 2020 ini.

Meskipun WHO menegaskan bahwa tidak cukup informasi yang tersedia untuk memastikan efektivitas vaksin temuan Rusia, namun badan ini tidak memiliki landasan yang kuat untuk menghentikan klaim Putin.  Keterbatasan rejim organisasi internasional adalah peranan negara dan atribut kedaulatan nasional yang tidak dapat diganggu.

Terlepas dari kebenaran terhadap klaim kehandalan vaksin yang dihasilkan Rusia, hal yang menarik lainnya adalah menelaah hubungan-hubungan kekuasaan dan politik diantara negara-negara dalam interaksi terkait Covid-19.  Ada banyak argumentasi yang membutuhkan penjelasan, misalnya alasan Israel dan Brazil untuk menjadi bagian dalam gerbong penerima klaim Rusia.

Keliatannya, sekuritisasi pandemi Covid-19 masih mendominasi hubungan negara-negara di dunia, dibalik hiruk-pikuk ekonomi dan politik.(*)

Konflik Rusia-Ukraina atas Crimea (1)

Banyak negara di dunia terlibat konflik dan sengketa wilayah. Namun konflik Ukraina dan Rusia, yang terlibat sengketa wilayah memperebutkan wilayah Crimea, memiliki keunikan. Ada karakteristik yang membedakan konflik ini dengan konflik dan sengketa wilayah seperti yang terjadi di wilayah lain.

Crimea pada awalnya merupakan wilayah Rusia. Mayoritas penduduk Crimea adalah etnis Rusia.  Wilayah ini memiliki nilai strategis dalam geopolitik Rusia, sebab menjadi penghubung antara Rusia dengan Mediterania. Crimea terletak di tepi Laut Hitam, dimana terdapat pangkalan angkatan laut Rusia yang sudah berdiri sejak tahun 1783.

Setelah melalui serangkaian revolusi pada awal abad ke-20, Kekaisaran Rusia kemudian berakhir pada tahun 1917, diikuti dengan pembentukan Uni Sovyet pada 30 Desember 1922. Negara yang bernama asli Soyuz Sovetskih Sotsialisticheskih Respublik (USSR) awalnya merupakan gabungan longgar dari beberapa negara federasi (Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Belarusia). Namun seiring waktu, Uni Sovyet menerapkan sistem sosialisme komunis yang politik dan ekonomi tersentralisasi.

Pada tahun 1954, Presiden Uni Sovyet, Nikita Kruschev, menghadiahkan Crimea kepada Republik Sosialis Sovyet Ukraina. Penyerahan ini merupakan langkah politik Kruschev untuk memperoleh dukungan Ukraina terhadap kelangsungan Uni Sovyet, meskipun secara formal alasan yanh dikemukakan adalah: “untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara”.

Pada tanggal 8 Desember 1991, pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia mengadakan pertemuan di Belovezhska Pushcha, yang merupakan pertemuan resmi untuk membubarkan Uni Sovyet. Presiden Rusia Boris Yeltsin gagal mengembalikan Crimea sebagai bagian Rusia. Maka, ketika Uni Sovyet dinyatakan bubar pada 26 Desember 1991, Crimea tercatat sebagai wilayah kedaulatan Ukraina.

Meskipun secara legal Crimea adalah wilayah Ukraina, namun pemerintah Ukraina merasakan beban berat dalam mempertahankan eksistensi Crimea. Untuk itu, Crimea diberikan otonomi sangat luas, bahkan memiliki parlemen sendiri.

Pada tahun 2013, Ukraina mengalami guncangan politik. Presiden Viktor Yanukovych membatalkan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa, dan memilih mendekatkan diri dengan Rusia. Keputusan ini disambut demonstrasi besar-besaran di dalam negeri, dimana rakyat Ukraina lebih memilih untuk menjadi bagian Uni Eropa.

Akibat tekanan massa yang kuat, Presiden Yanukovich kemudian meninggalkan Ukraina pada Februari 2014. Ia digantikan oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Arseniy Yatsenyuk yang pro Eropa. Pemerintahan sementara ini mendapat dukungan internasional yang luas, termasuk PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Akan tetapi, Rusia menentang kehadiran pemerintahan sementara Ukraina dan tetap menilai Yanukovych sebagai presiden yang sah.

Sementara itu, Crimea yang berpenduduk mayoritas etnis Rusia juga berada di posisi yang sama dengan Rusia. Rakyat Crimea melakukan demonstrasi dan bergerak mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Untuk mencegah tindakan represif aparat keamanan Ukraina yang pro pemerintahan sementara, pasukan militer Rusia kemudian memasuki wilayah Crimea dan membantu rakyat yang melakukan perlawanan.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan bahwa: sebenarnya tidak ada alasan untuk terlibat dalam konflik militer dengan Ukraina. Tetapi Rusia memiliki hak menggunakan segala kekuatan untuk melindungi warga Rusia dan etnis Rusia yang berada di wilayah ini” (Rowen, 2014).

Puncaknya, rakyat Crimea melakukan referendum pada 7 Maret 2014 dengan dukungan militer Rusia yang telah memasuki wilayah ini. Hasilnya dapat ditebak: mayoritas (95%) penduduk Crimea menyatakan ingin bergabung dengan Rusia.

Meskipun hasil ini ditolak oleh Ukraina, Uni Eropa, maupun PBB, namun para pemimpin Crimea dan Rusia terus bergerak sangat cepat. Referendum kedua digelar pada 16 Maret 2014, untuk menyatakan penggabungan Crimea menjadi bagian Federasi Rusia.

Pada 27 Maret 2014, PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 68-262 yang menyatakan bahwa: “referendum dan penggabungan Crimea ke dalam Federasi Rusia adalah ilegal dan tidak valid”. Untuk itu, Crimea masih tetap merupakan wilayah kedaulatan Ukraina.

Tentu saja, Rusia menggunakan hak veto untuk menolak resolusi.

Dilema legal dan politik kini terjadi. Secara de jure, berbagai instrumen hukum internasional mengukuhkan Crimea sebagai wilayah Ukraina. Namun, politik de facto menunjukkan bahwa Crimea merupakan wilayah Federasi Rusia, yang berada dalam kontrol efektif Moskow.

Menyadari bahwa Kiev nyaris kehilangan kendali terhadap wilayah Crimea, pada 15 April 2014 parlemen Ukraina mendeklarasikan “Crimea sebagai wilayah yang sedang dianeksasi oleh Rusia”. Deklarasi ini dibutuhkan untuk memastikan legitimasi menyeluruh terhadap pemilu presiden yang digelar pada 25 Mei 2014.

Dalam tiga tahun terakhir, isu Crimea telah menjadi “political chip” dalam hubungan Rusia, baik pada level domestik, bilateral, regional, maupun global.

Pada level domestik, sikap Presiden Putin yang dengan gagah berani menampilkan diri sebagai pembela etnis Rusia di Crimea telah mengangkat popularitas dirinya. Ia menjadi tokoh politik terkuat, yang dianggap mampu mengembalikan wibawa dan kehormatan Rusia di Eropa.

Pengakuan Vladimir Putin sebagai tokoh politik bahkan disahkan oleh Majalah Time pada tahun 2015. Ia berada pada peringkat #1 The Most Influential People. Majalah Forbes bahkan menempatkannya sebagai The World’s Most Powerful Individual, berturut-turut di tahun 2013 hingga 2016.

Di level regional dan internasional, isu Crimea telah menjadikan hubungan Rusia dengan negara-negara Uni Eropa terus-menerus dilanda ketegangan. Rusia dinon-aktifkan dari keanggotaan kelompok negara-negara industri maju Group of Eight (G8), yang beranggotakan Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, Rusia bahkan harus menerima konsekuensi sanksi ekonomi dan embargo yang cukup berdampak pada ekonomi domestik. GDP Rusia dilaporkan mengalami penurunan hampir 4% akibat anjloknya harga minyak Rusia sebagai dampak sanksi.

Jika dibandingkan dengan konflik dan sengketa wilayah yang terjadi di banyak wilayah, isu Crimea nampaknya sulit untuk diselesaikan melalui jalur legal. Maka, pilihan langkah politik adalah satu-satunya opsi yang tersedia. Akan tetapi, skenario politik apakah yang memungkinkan untuk penyelesaian masalah Crimea?

Bersambunh ke bagian (2).


Uang Kertas Palu Arit, Mental Gagal Move On

Palu Arit, sebagai representasi PKI, masih menjadi hantu. Terus menghantui pikiran dan khayalan bangsa ini. Minggu-minggu ini, logo Bank Indonesia di uang kertas yang tercetak dengan teknik khusus dianggap oleh sebagian orang sebagai penyusupan logo PKI.

Pikiran-pikiran konspiratif segera berkembang. Seolah-olah PKI diam-diam secara sistematis sedang mengkooptasi bangsa ini, termasuk dalam uang kertas. Isunya berkembang liar kemana-mana, bahkan kembali menyentuh Presiden Jokowi. Isu lama yang sudah diklarifikasi tentang keterkaitan dan hubungan Jokowi dengan PKI kembali diutak-atik.

PKI seharusnya tinggal sejarah. Dan bangsa ini seharusnya sudah bergerak maju. Tetapi, kekeliruan menempatkan sejarah menjadi semacam katalisator bagi kebencian yang dilestarikan.

Pada musim panas tahun 2014, saya sungguh beruntung. Seorang tokoh sepuh Jepang yang dianggap sebagai “the living legend” hadir di kampus saya di Kyoto. Namanya Sadao Ogata, populer dengan sebutan Madame Ogata. Ia memberi kuliah singkat untuk audiens yang sangat terbatas. Saya salah seorang diantaranya.

Madam Ogata menghabiskan sebagian besar usianya untuk kemanusiaan. Ia bertahun-tahun menjabat Direktur Executive UNHCR, badan PBB yang mengurusi pengungsi. Diusianya yang telah lebih 90 tahun, ia belum berhenti.

Seorang peserta kuliah, seorang gadis kekinian khas anak muda Jepang, bertanya: “saya ingin menempuh jalan kesuksesan seperti Anda, Ogata San. Apa yang harus saya pelajari?”.

Tanpa ragu sedikitpun, Madame Ogata menjawab: “pelajarilah sejarah!”.

Umat manusia telah ribuan tahun di bumi ini. Hampir seluruh masalah dan persoalan masa kini telah kita selesaikan di masa lalu. Akan tetapi, banyak orang malas belajar sejarah, sehingga mereka sibuk mencari solusi untuk masalah-masalah yang sebenarnya pernah diselesaikan di masa lalu.

Pada tahun 1991, komunisme mengalami guncangan hebat di dunia. Dimulai dengan bubarnya Uni Sovyet pada bulan Desember yang dingin, sistem-sistem komunime di seluruh dunia mengalami delegitimasi. Bubarnya Uni Sovyet bukan saja pertanda kemenangan kapitalisme liberal, tetapi juga pertanda jaman bahwa komunisme tampaknya terlalu ideal (bahkan utopis) untuk dapat dijalankan dalam kehidupan nyata.

Perlahan-lahan, negara pecahan Uni Sovyet dan negara-negara satelit komunisme peninggalan perang dingin beramai-ramai mengkonsolidasi diri. Ada yang kemudian mengadopsi jalan demokrasi liberal, namun ada juga yang coba mengkonstruksi jalan baru.

Dan apa yang terjadi dengan komunisme yang puluhan tahun menjadi ideologi bangsa? Dijadikan peninggalan sejarah, dalam arti harfiah.

Simbol-simbol komunisme, baik itu bangunan, peristiwa, maupun dokumen, dipajang dan menjadi obyek wisata. Mulai dari Rusia yang memiliki luas 17 juta kilometer persegi, hingga Moldova yang hanya seluas 33 ribu kilometer persegi. Termasuk juga negara-negara satelit komunisme pada masa lalu.

Ketika saya berkunjung ke Budapest, Hungaria pada musim panas 2009, saya sempat mampir ke museum peninggalan komunisme. Namanya House of Terror, terletak di Jalan Andarassy No. 60, Budapest. Sementara di setiap toko suvenir dan pedagang kaki lima, atribut-atribut berlogo palu arit di jual sebagai suvenir bagi wisatawan.

Ketika itu saya hanya bisa menimang-timang saja T-Shirt, pin, dan topi yang terdapat logo palu-arit. Saya tahu, akan jadi masalah besar kalau benda-benda seperti ini saya bawa ke Indonesia. Kita tentu masih ingat, bagaimana Anindya Kusuma Putri menuai kontroversi bahkan jadi sasaran bullying di sosial media. Putri Indonesia 2015 itu hanya mengunggah foto dirinya di Instagram berbaju T-Shirt merah dengan logo palu-arit.

dan uang kertas

Entah paranoia semacam apa yang terinstal di memori kolektif bangsa ini. Saya sepakat bahwa kita tidak boleh kembali lagi ke masa lalu. Dan sepertinya kita tidak akan kembali ke sana. Hampir tidak ada lagi negara di dunia dewasa yang berpikir untuk kembali mengadopsi komunisme. Ini ideologi yang gagal.

Sayangnya, komunisme yang gagal ini masih menjadi hantu lebih disebabkan oleh bangsa kita yang gagal move on. Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi yang capres diserang dengan isu PKI. Setelah dua tahun menjabat, isu PKI masih saja sering ada yang ungkit-ungkit.

[rpi]

Sekarang, logo BI di uang kertas yang telah begitu lama kita gunakan, dipaksa agar terlihat sebagai model “palu-arit”. Selanjutnya, konspirasi yang dilebih-lebihkan dengan komentar orang-orang yang belum move on menjadi bumbu penambah rasa. Hal buruknya adalah rasa kebencian saja yang ditambahkan, dengan memperalat uang kertas kita.

Seseorang akan menemukan apa yang dicari. Jika yang dicari adalah hal-hal buruk, dalam kitab suci juga bisa ditemukan. Apalagi jika hanya mau mencari logo yang dipaksakan berbentuk “palu-arit”.

Kita mesti segera bergerak maju, saudara-saudara… Tinggalkan saja imajinasi palu arit itu di museum. (*)