Siapa Lawan Potensial Yang Bisa Kalahkan Ahok?

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) malam ini (20/09) memberi kejutan.  Setelah beberapa hari publik bertanya-tanya, PDI-P (tepatnya Megawati) akhirnya mengumumkan kandidat usungan untuk Pilgub DKI Jakarta.  Sang incumbent lengkap, Ahok dan Djarot, ditetapkan sebagai figur andalan PDI-P.

Yang paling kecewa adalah pendukung Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.  Meskipun Risma berkali-kali menyatakan tidak akan meninggalkan Surabaya, belakangan ia berkata “tergantung kehendak Tuhan”.  Ini bukan saja sinyal, tetapi pernyataan diam-diam ingin diusung ke DKI.  Beberapa survei juga menampilkan angka keunggulan Risma. Entah surveinya benar atau survei yang didesain untuk mengunggulkan Risma.

Tadi siang, saya melihat tayangan di Kompas TV. Liputan tentang Risma yang sedang marah-marah dengan wajah tegang. Ia memarahi anak buahnya yang tidak becus.  Meskipun awam, saya yakin tayangan itu di-setting.  Dari teknik pengambilan gambar, perpindahan fokus dan timing zoom-in, saya yakin sekali adegan marah-marah itu adalah “drama untuk keperluan televisi”.

Jelas sekali Risma sedang “berkomunikasi” dengan para pengambil keputusan di PDI-P untuk memilih dirinya.  Tetapi sayang, komunikasi publik ini tidak cukup bersuara menyentuh Megawati.  Sang incumbent DKI tetap menjadi pilihan.

Menduga Motif PDI-P

Ketika Teman Ahok berhasil mencapai angka satu juta KTP, banyak partai politik ketar-ketir.  Dukungan untuk maju sebagai calon independen adalah ancaman delegitimasi partai politik.  Mungkin, dari sisi pendidikan politik ini adalah fenomena positif. Yaitu, rakyat semakin matang dan dewasa dalam berpolitik.  Kedewasaan berpolitik rakyat adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh partai politik.  Di tubuh partai-partai di Indonesia, instrumen-instrumen oligarkis masih dominan.  Delegitimasi partai politik bukan saja ancaman bagi demokrasi, tetapi sekaligus juga ancaman bagi eksistensi para oligark.

Meskipun menghadapi banyak kerikil (ya, saya masih menyebutnya kerikil saja), jalan untuk kembali bertarung di Pilgub DKI pada 2017 tetap lebar. Ia telah mengantongi rekomendasi Golkar, Hanura, dan Nasdem. Ia telah memiliki “sejuta” KTP dari Teman Ahok.  Juga, semakin banyak saja survei yang mengunggulkan dirinya.  Dan, diantara begitu banyak figur yang sedang sempoyongan untuk memperoleh kendaraan politik (baik partai politik maupun jalur independen), Ahok paling siap.

Dari kalkulasi politik, Ahok adalah figur menang.  Meskipun perhelatan Pilgub adalah praktek politik penuh intrik, setidaknya Ahok telah mengendalikan begitu banyak sumber daya politik.  Ia paling siap menang, dan paling besar kemungkinan besar menang.

PDI-P tidak ingin kehilangan momentum ini.  Dalam kacamata menang-kalah (sesuatu yang masih lazim dalam politik praktis di tanah air), mendukung Ahok berarti memastikan kemenangan.  Sementara itu, mendukung kandidat lain berarti “bermain judi”.  Jadi, lumrah saja jika kemudian PDI-P memutuskan dukungan untuk Ahok.  Logika menang-kalah nampaknya bertemu dengan logika kepentingan publik yang dominan.  Ya, meskipun banyak pihak yang mencerca gaya kepemimpinan Ahok, mengejek pendekatannya dalam menata Jakarta, namun banyak juga yang secara konsisten puas dengan tindak-tanduk Ahok mendekonstruksi banyak hal di ibu kota.

Lawan Potensial Ahok

Tetapi, siapakah yang dapat mengimbangi posisi di atas angin Ahok saat ini?  Cukup sulit mengelaborasinya.  Figur-figur yang disebut akan menantang Ahok tampak masih jauh keteteran, bahkan figur yang berlari sekalipun.  Setidaknya, ada 2 aspek paling menonjol yang menjadi penghambat figur-figur lain.  Pertama, kendaraan politik. Hingga kini, belum jelas siapa yang bisa secara legal memenuhi syarat untuk menjadi calon Gubernur DKI.  Partai politik semakin sedikit tersisa. Sementara dukungan suara independen tampak belum berkonsolidasi.

Kedua, rekam jejak.  Kita melihat hadirnya figur-figur dengan integritas memadai.  Ada Yusril Ihza Mahendra, Adhyaksa Dault, atau Sandiaga Salahuddin Uno.  Juga ada Anies Baswedan.  Semua berintegritas, namun dengan level rekam jejak yang berbeda.  Dalam hal membenahi kesemrawutan, apalagi untuk daerah seruwet Ibu Kota Jakarta, belum ada yang bisa menyamai rekam jejak Ahok.

[rpi]

Meskipun demikian, tetap saja ada peluang bagi muncul figur atau pasangan figur yang bisa mengimbangi.  Meskipun memiliki segudang keunggulan, Ahok juga memiliki sederet titik lemah.  Jika saja ada pasangan calon yang dapat menampilkan keunggulan seperti yang dimiliki Ahok, dan sekaligus menampilkan keunggulan yang tidak dimilikinya, maka calon usungan PDI-P (dan Golkar, Hanura, Nasdem) ini perlu meningkatkan kewaspadaan.

Para mantan menteri nampaknya akan sulit “turun level” dengan berpasangan sesama mantan menteri.  Misalnya, Yusril berpasangan dengan Dault, atau Anies dengan Yusril.  Meskipun ini kekuatan besar, tetapi kalkulasi politiknya sulit diterima.  Tapi, jika saja itu terjadi, maka benar-benar kelanggengan Ahok memang mengkhawatirkan.

Maka, saya berpikir, akan lebih ideal jika Sandiaga S. Uno mau sedikit melangkah mundur dengan memposisikan diri sebagai calon wakil gubernur.  Dan menyerahkan calon gubernur kepada figur yang lebih matang dalam politik dan pemerintahan: antara Yusril atau Anies Baswedan. (*)

Bakal Calon Pilgub dan Kendaraan Politiknya

Setinggi apapun popularitas dan elektabilitas, pada akhirnya setiap figur membutuhkan kendaraan politik untuk menjadi kandidat Pilgub. Hanya ada 2 pilihan, melalui jalur independen atau melalui partai politik.

Banyak sekali diskusi tentang kehebatan dan keunggulan figur. Tetapi sedikit yang membahas tentang pilihan kendaraan politik ini. Padahal, ketersediaan kendaraan politik adalah satu-satunya cara untuk menjadi kandidat.

Memilih jalur independen maupun jalur parpol sama-sama berkonsekuensi. Melihat konstruksi politik Sulsel saat ini, nampaknya setiap kandidat butuh sumber daya besar untuk memperoleh kendaraan. Kandidat tanpa modal politik membutuhkan sumber daya lebih besar lagi.

Dari berbagai figur yang kini beredar, tampak bahwa beberapa figur unggulan belum memiliki kejelasan soal kendaraan ini. Sebut saja sosok Nurdin Abdullah, yang menempati posisi atas pada beberapa survei. Beliau tidak memiliki basis parpol tradisional. Ini juga tergambar dalam jejak sejarah politik di Bantaeng.

Pada Pilkada 2008, Nurdin Abdullah (yang berpasangan dengan A. Asli Mustadjab didukung oleh 9 partai, yang didominasi oleh partai gurem. Ada PKS, PKB, PBB, PPNUI, PNBK, Partai Patriot, PPIB, PSI, dan Partai Merdeka. Kini, tinggal PKS, PBB, dan PKB yang masih eksis. Selebihnya pudar ditelan jaman.

Sementara pada Pilkada Bantaeng 2014, Nurdin Abdullah yang berpasangan dengan Muhammad Yasin, didukung oleh partai-partai besar. Ada Golkar, Demokrat, PAN, PKS, Hanura, dan PDK. Ya, di periode kedua ini, Nurdin Abdullah telah tampil sebagai “bintang bersinar”. Partai-partai besar di Indonesia itu tabiatnya memang selalu mau menang, cenderung mendukung kandidat yang diperkirakan akan menang.

Hanya PKS-lah parpol yang masih setia melanjutkan dukungan pada periode kedua Bupati Nurdin Abdullah.

Jika dibandingkan, Ikhsan Yasin Limpo, yang juga figur kuat Pilgub mendatang, memiliki sejarah dengan partai yang lebih stabil. Pada Pilkada Gowa 2005, IYL memperoleh dukungan dari Golkar, Demokrat, dan PDK. Sementara pada Pilkada Gowa 2010, IYL dikerubuti oleh 11 parpol. Selain pendukung dari 2005 tersebut, juga ada Hanura, PAN, Kedaulatan, PPD, PPP, PDI-P, PBR, dan Patriot.

Lalu bagaimana dengan Pilgub 2018?

Ceritanya akan jauh berbeda. Jelang Pemilu 2014 lalu, ada 34 Parpol yang mendaftar di Kemenkumham. Tapi hanya 16 yang lolos administrasi, dan hanya 12 yang benar-benar ikut pemilu. Artinya, Nurdin Abdullah, Ikhsan Yasin Limpo, dan belasan figur lain yang berniat memilih jalur parpol, kini harus berebutan.

Dan ini benar-benar perebutan yang ketat.

Ke-12 parpol ini masing-masing memiliki standar, tentu saja. Mungkin ada yang dengan kasar menggunakan standar harga. Tapi mungkin saja ada yang berideal-ideal menggunakan standar kriteria.

Partai-partai besar di Sulsel akan cenderung mengusung kader sendiri. Hanya faktor luar biasa sajalah yang menyebabkan partai-partai besar ini mengusung kandidat di luar kader.

Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura, PAN, PKB, PBB, PDI-P, PKPI, PKS, dan PPP.

Menariknya, beberapa partai selalu menggunakan bahasa diplomatis “tergantung survei” sebagai kriteria utama mendukung seorang figur. Ungkapan inilah yang menyebabkan banyak figur yang “merasa dirinya potensial”, kemudian mencoba meningkatkan popularitas dan juga elektabilitas dirinya.

Meskipun demikian, kita sebenarnya bisa menduga, partai mana yang akan cenderung mengusung kader, dan mana yang akan mendukung figur non-kader. Dengan kata lain, ada begitu besar tantangan bagi figur non parpol untuk memperoleh kendaraan.

Itulah sebabnya, perebutan dukungan Parpol banyak terjadi sejak di hulu, yaitu dengan merebut kendali terhadap kepengurusan Parpol, baik langsung atau tidak langsung, baik di daerah maupun di pusat.

Bagaimana dengan jalur independen?

Aturan menyebutkan, untuk Sulsel dibutuhkan sekitar 472 ribu dukungan rakyat, dengan bukti KTP. Ini diambil dari 7.5% jumlah DPT Pilgub sebelumnya. Pada Pilgub 2013, jumlah DPT Sulsel hampir 6,3 juta.

Figur yang berminat memilih jalur independen seharusnya sudah mulai bekerja sejak sekarang. Peran inilah yang seharusnya dijalankan oleh para relawan saat ini, sebab waktu tersisa semakin dekat. Sayangnya, para relawan masih sibuk dengan bikin postingan di sosial media. Sebagian yang lain, sibuk menunjukkan kerelawanan mereka dengan bikin acara kumpul-kumpul.

Sebagian lagi mencoba benar-benar kumpul KTP. Tapi nampaknya hanya semangat diniat saja. Belum ada hasil signifikan sejauh ini.

Kita tentu sudah bisa menelisik kualitas dari masing-masing figur. Ada yang memiliki pengalaman memimpin daerah, ada yang memiliki kapasitas pengetahuan, juga ada yang nampaknya memiliki karakter kepemimpinan kuat. Akan tetapi, tanpa kendaraan politik yang jelas, figur-figur ini bisa jadi hanya akan jadi wacana… (*)