Makassar Bersih dan Tragedi Milik Bersama

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat istilah populer yang disebut “tragedy of the common”. Garret Hardin telah menulis artikel dengan judul itu di jurnal prestisius Science pada 1968. Sayangnya, banyak pengelola kota yang melupakan (atau mengabaikan?) fenomena ini. Padahal, ini adalah akar persoalan mengapa sulit sekali mendorong partisipasi publik dalam menciptakan lingkungan hidup bersih, bebas sampah, tertata rapi dan indah.

Lingkungan hidup dianggap sebagai milik bersama (common goods). Karena semua orang merasa memiliki, maka semua orang “menyadari” bahwa mereka harus menjaganya. Akan tetapi, orang-orang tidak terdorong “bertindak” menjaganya. Ada kesenjangan antara “menyadari” dan “bertindak” nyata. Misalnya, kita tahu bahwa membuang sampah tidak boleh sembarangan. Tetapi, ketika ada orang lain membuang sampah sembarangan dan tidak ada dampak buruk apapun yang langsung dirasakan pelakunya dan orang lain, maka orang-orang akan berpikir: “kenapa saya harus tertib, sementara orang lain tidak? Toh, tidak ada dampak apa-apa”.

Di Makassar, Walikota mencanangkan Lihat Sampah Ambil (LISA). Publik tahu program itu. Publik juga paham bahwa memungut sampah berserakan adalah penting bagi kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan. Tetapi, pada saat yang sama publik berpikir: “kalau saya memungut sampah yang berserakan, apakah orang lain melakukan juga hal yang sama?”. Pemikiran seperti ini timbul karena faktanya disekitar kita, kebanyakan orang mengabaikan sampah, termasuk figur-figur yang seharusnya menjadi “public opinion leader”.

Semua orang sebenarnya mengetahui, tetapi kebanyakan orang saling tidak percaya. Ketidakpercayaan ini lahir karena proses panjang dan terus-menerus yang terjadi setiap hari. Orang-orang yang berkampanye tentang hidup bersih tidak cukup menjadi contoh hidup bersih. Selain itu, juga ada gejala saling harap. Kebanyakan orang berpikir: “tidak usah saya yang melakukan, akan ada orang lain yang melakukan koq”. Karena kebanyakan orang berpikir begitu, yang terjadi adalah justru banyak orang tidak bertindak. Itulah “tragedi milik bersama” atau “tragedy of the common”, yang menggambarkan sulitnya mengelola sesuatu yang tidak jelas kepemilikan individualnya.

Gejala global

Tragedy of the common adalah fenomena global, dipahami sebagai benturan antara “kepentingan individu” (yang selalu ingin senang, nyaman, dan tidak repot) versus “kepentingan bersama” (yaitu tersedianya lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat). Dalam kajian lingkungan hidup, kondisi sosial (dan psikologi) masyarakat yang terjebak pada situasi seperti ini selalu menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan.

Ada tiga pendekatan ekstrim untuk menjawabnya, yaitu memicu kesadaran bersama (call to conscience), paksaan (coercion), dan swastanisasi (privatization). Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak ada model tunggal yang dapat diadopsi. Karena kompleksnya pengelolaan lingkungan, setiap kebijakan seharusnya memadukan ketiganya, namun dengan memilih penekanan (prioritas) pada salah satunya.

Memicu dan membangkitkan (serta mempertahankan) kesadaran publik membutuhkan waktu lama dan kerja-kerja intensif. Karena ini berkaitan dengan budaya dan kebiasaan, maka butuh proses menginstalnya. Dalam rekayasa perilaku sosial, ada formula yang lazim tentang metode pengulangan: “perilaku yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi budaya, budaya yang diulang-ulang akan menjadi karakter”.

Pada tahapan tertentu, peran instrumen “paksaan” juga dibutuhkan, baik sebagai instrumen tunggal atau sebagai bagian dari proses membangun kesadaran. Cara yang paling rasional adalah dengan menegakkan aturan. Sebagian besar kota memiliki aturan pengelolaan lingkungan, mulai urusan membuang sampah hingga ke hal-hal yang rumit seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun penegakkan aturan-aturan ini seringkali tidak pernah serius.

Cara lain yang bisa ditempuh adalah privatisasi, yaitu menyerahkan pengelolaan lingkungan kepada swasta, terutama pada bagian-bagian yang memungkinkan. Dalam upaya pemilahan sampah, misalnya, swasta memiliki peluang untuk terlibat, mengingat besarnya potensi ekonomi yang terselubung di dalam sampah. Swasta juga dapat terlibat dalam urusan pengelolaan fasilitas publik dan ruang terbuka, revitalisasi sungai, atau pemeliharaan taman-taman kota.

Tentu saja, kritik dan tantangan terbesar dalam pelibatan swasta adalah biaya. Karena karakter pihak swasta yang mengutamakan profit, maka swastanisasi berdampak pada peningkatan beban biaya yang kemungkinan akan ditanggung masyarakat.

Untuk Makassar

Manakah yang seharusnya menjadi prioritas Makassar? Ini tidak bisa dijawab dengan perkiraan atau hayalan, atau dengan menjiplak saja dari apa yang telah dilakukan daerah lain. Pengambil kebijakan harus mendasarkan keputusannya pada riset, terutama riset sosial. Hal terpenting untuk dipertibangkan adalah memahami persepsi publik, karakter masyarakat serta dinamikanya.

Pendekatan yang berlandaskan pada kesadaran bersama sebenarnya jauh lebih berkelanjutan dan efektif secara biaya. Tetapi persoalan terbesar adalah mengawalinya dan mempertahankannya. Dalam konteks Makassar, pendekatan membangun kesadaran ini jauh lebih sulit. Dengan karakter masyarakat yang beragam, dibutuhkan koordinasi sistematis, dimana peran koordinator ini dapat dimainkan oleh pemerintah.

Sayangnya, pemerintahan memiliki batas waktu, dan pemerintahan baru selalu datang dengan gagasan baru. Jarang sekali kita melihat ada program berkelanjutan. Dulu, ketika Makassar masih bernama Ujung Pandang, ada program “Teduh Bersinar”, akronim dari Tertib dan Hijau, Bersih, Indah dan Rapi. Substansinya adalah mengoptimalkan kebersihan dan keindahan kota. Pemerintahan berganti, program ini berakhir menjadi nama jalan.

Beberapa waktu lalu, Wakil Walikota Makassar pernah melakukan aksi pungut sampah setiap pagi ketika dalam perjalanan menuju kantor di Balaikota. Sayang, contoh baik ini berhenti begitu saja. Walikota juga pernah tampil sekali dengan foto-foto di media massa ketika menyapu Pantai Losari jelang AMF. Hajatan AMF usai, selesai jugalah aktifitas itu.

Tidak usah menghitung berapa sampah yang bisa dipungut Walikota atau Wakil Walikota. Substansinya bukan itu. Keduanya adalah public opinion leader, dimana tindakan mereka akan menjadi pembicaraan publik dan membentuk opini. Kehadiran mereka adalah penting untuk memicu kesadaran publik. Memberi contoh tiga puluh menit setiap pagi, dapat memberi efek jauh lebih besar daripada memasang spanduk kampanye dimana-mana atau berbicara berjam-jam di seminar setiap hari. Terlalu banyak pesan kampanye dan sosialisasi bisa membuat publik bergumam “ah, piti kana kanai ji itu”. (*)

Dimuat pada harian Tribun Timur Makassar, Selasa, 27 Oktober 2015, hal. 23 (OPINI)