Paradoks Komunikasi Donald Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45, Donald John Trump, meninggalkan Gedung Putih. Lelaki kelahiran New York pada 74 tahun silam ini akhirnya mengakui kekalahan pada Pemilu Presiden yang berlangsung dramatis. Pelantikan Presiden AS ke-46 terpilih, Joseph Robinette Biden Jr. (Joe Biden) berlangsung pada Rabu (20/1/2021) waktu Washington.

Paska pemungutan suara pada 3/11/2020, Trump berusaha keras membalik hasil Pemilu. Ia menempuh berbagai langkah, konstitusional hingga kontra demokrasi.  Puncaknya, pada 6/1/2021, ditengah frustrasi setelah berbagai upaya tidak berhasil, ribuan pendukung Trump mencoreng wajah demokrasi Amerika: menduduki Gedung Capitol sebagai upaya terakhir menggagalkan pengukuhan hasil Pilpres oleh Kongress.

Seluruh dunia tersentak. Demokrasi pengerahan massa yang memaksakan kehendak adalah praktek lazim pada negara demokrasi palsu. Atau mungkin pada negara-negara yang sedang dalam transisi.  Penyerangan Gedung Capitol mengindikasikan bahwa ada penyakit dalam tubuh demokrasi. Masyarakat dan sistem politik yang mapan sekalipun dapat terpapar. Penyakit ini disebut “tirani mayoritas”.

Sejak dilantik sebagai Presiden AS ke-45, Donald J. Trump hadir dengan gaya baru. Ia membawa perubahan pada kebijakan politik domestik dan internasional. Ia juga mendobrak pakem-pakem komunikasi publik yang selalu melekat pada sosok politisi, yaitu pencitraan dan “mencari-cari muka” ke media massa.

Politisi di seluruh dunia berusaha menjadi “media darling”, berakrab-akrab dengan wartawan dan media massa. Dalam bidang kehumasan, “media relations” merupakan pilar penting keberhasilan komunikasi publik. Akan tetapi, Trump mendobrak pakem itu. Sepanjang masa jabatannya, Trump berkali-kali dan agresif menyerang balik jurnalis yang mengkritiknya. Bahkan juga ia menyerang perusahaan media.

Ia bertengkar dengan wartawan CNN, Jim Acosta (7/11/2018) pada jumpa pers di Gedung Putih. Trump berkata “CNN seharusnya malu pada diri mereka sendiri, karena Anda bekerja untuk mereka”.

Trump bertengkar dengan wartawan CBS News, Wejia Jiang (12/5/2020). Ketika jumpa pers mendampingi Presiden Finlandia yang menjadi tamunya, Trump juga bertengkar dengan wartawan Reuters, Jeff Mason (3/10/2019).

Gaya komunikasi publik Trump adalah salah satu yang paling menyorot perhatian. Bahkan, sebagian analis menyebutkan bahwa penyerangan Gedung Capitol dipicu oleh pernyataan-pernyataan Trump yang provokatif melalui media sosial.

Sebagai pejabat publik, Trump sangat aktif memanfaatkan media sosial Twitter untuk menyampaikan pemikiran dan sikapnya. Ia ceplas-ceplos. Selain menyatakan hal-hal kontroversial (menurut standar umum sebagai seorang kepala negara), Trump tidak jarang menyerang pribadi orang lain. Trump terlibat perseteruan dengan Twitter, setelah media sosial ini menandai kicauan Trump mengandung informasi sesat.

Puncaknya, pada 8/1/2021, usai pendudukan Gedung Capitol, Twitter menutup akun pribadi Donal J. Trump, @realDonaldTrump, secara permanen. Apa tanggapan Trump? “Saya akan membuat platform media sosial sendiri,” katanya santai.

Begitulah Trump. Ia tampil apa adanya, tanpa pencitraan dibuat-buat. Bibit anti pencitraan ini nampaknya ada dalam dirinya. Jauh sebelum masuk ke politik, pada 1990, Trump meraih Piala Razzie untuk perannya dalam film “Ghosts Can’t Do It”. Ia meraih predikat: “pemeran pembantu terburuk”.

Trump benar-benar tidak memiliki bakat untuk pencitraan. Meski begitu, ia hampir saja menang Pemilu 2020.(*/)

Donald Trump

Trump Mungkin Bertahan, Namun 2020 Akan Berat

Di tengah hiruk pikuk perang dagang Amerika Serikat dan China, DPR Amerika yang dipimpin oleh Nancy Pelosi setuju untuk meng-impeach Presiden Donald Trump. Keputusan politik yang diambil pada 18 Desember 2019 waktu Washington itu membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam politik Amerika.

Secara formal, proses impeachment akan berlanjut di Senat, yang akan bersidang pada pertengahan Januari 2020. Melihat komposisi Senat yang didominasi oleh Partai Republik (partai pendukung Trump), banyak kalangan yakin jika proses impeachment ini akan terhambat. Dari 100 Senator Amerika, 53 diantaranya berasal dari Partai Republik, sementara 45 lainnya dari Partai Demokrat, ditambah 2 Senator independen.

Berbeda dengan aturan di DPR yang hanya membutuhkan 50% plus 1 untuk mengambil keputusan pemakzulan, proses di Senat membutuhkan 2/3 suara mayoritas, atau 67 suara. Dengan asumsi Partai Demokrat bisa menguasai independen, maka masih dibutuhkan 20 Senator yang membelot dari Partai Republik. Hal yang cukup mustahil.

Proses impeachment ini bukan saja urusan politik harian. Meskipun banyak kalangan, termasuk demokrat, tidak yakin impeachment akan berhasil, namun proses konstitusional ini tetap didorong. Dampak yang sebenarnya akan terasa adalah pada efek elektoral.

Tahun 2020 ini, Amerika Serikat akan melalui pemilihan presiden. Donald Trump dapat dipastikan akan kembali mencalonkan diri. Posisi Trump yang telah memperoleh persetujuan DPR untuk dilengserkan sudah pasti akan dijadikan lawan-lawan politik untuk menyerangnya. Jadi, meskipun Trump tetap bertahan di Senat, ia akan menghadapi tahun politik yang berat.

Jelang Pemilu 2020

Sistem pemilu di Amerika Serikat memang unik.  Seseorang yang memperoleh suara pemilih terbanyak (popular vote) bukan merupakan jaminan akan terpilih sebagai pemenang.  Ada kalkulasi berkaitan dengan bobot dari suara pemilih pada setiap daerah pemilihan (electoral college). Kisah tentang ini lumrah terjadi.

Pemilihan Presiden Amerika Serikat memang masih lama. Menurut jadwal, akan berlangsung pada 3 November 2020, masih 11 bulan lagi.  Menghadapi masa-masa itu, akan ada banyak kejutan dari Donald Trump, baik kebijakan domestik maupun internasional.  Apalagi, Donald Trump selama ini dikenal sebagai Presiden Amerika yang lebih banyak membawa kebingungan dalam kebijakannya.

Tetapi yang lebih unik lagi adalah pemilih di Amerika. Meskipun masyarakat Amerika dikenal relatif rasional, namun dalam hal pilihan politik, ada banyak variabel yang mempengaruhi.(*)

Dulu kolonialisasi, sekarang konspirasi

Kalimat dijudul ini kebetulam saja saya baca, tapi lupa kapan dan dimana. Pesannya, jaman dulu bangsa kita dikuasai melalui kolonialisasi. Dalihnya berdagang, tetapi di belakang (bahkan tidak jarang di depan) para pedagang itu ikut pula bala tentara mengiringi.

Dewasa ini, tentara tidak bisa lagi keluar masuk teritori suatu negara begitu saja. Aribut kedaulatan nasional yang dilegalkan melalui Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 memberi kendali penuh setiap negara terhadap wilayah dan teritorinya.  Ruang gerak dan peluang untuk kolonialisasi semakin sempit.

Sementara itu, prinsip menguasai dan mengendalikan kedaulatan adalah kontrol terhadap entitas negara. Maka, para aktor politik internasional menempuh cara-cara legal yang memungkinkan. Konspirasi adalah salah satu strateginya.

Setiap negara selalu memiliki kerja sama dengan pihak eksternal, baik negara lain maupun entitas non-negara lain. Dalam setiap kerja sama, selalu terbuka peluang untuk menyisipkan (bahkan menyusupkan) elemen-elemen yang berada di luar cakupan kerja sama.

Misalnya, dua negara bekerja sama dalam bidang pembangunan infrastruktur padat karya. Dalam diktumnya, tercantum hak pihak kuar untuk menyertakan tenaga kerja mereka dalam proyek. Dalam prakteknya, dikirimlah ratusan hingga ribuan tenaga kerja asing untuk mengerjakan proyek.

Orang-orang asing yang datang bisa jadi campur baur antara benar-benar pekerja dan bukan pekerja. Paling ekstrimnya adalah agen-agen intelijen. Namun, bisa juga para kriminal yang akan melakukan kejahatan terorganisir. Bisa jadi menyelundupkan narkotika, melakukan pencucian uang, atau mungkin perdagangan manusia.

Konspirasi dalam bentuk lain adalah infiltrasi nilai, yang dikenal sebagai insepsi soft power. Cara ini sangat halus, dan benar-benar tidak terasa. Apalagi instrumen yang digunakan adalah medium populer yang diterima luas, misalnya film, mode, gaya hidup, dan nilai. Tiba-tiba saja, misalnya, kita menemukan generasi milenial yang lebih kenal artis-artis Korea ketimbang pahlawan nasional.

Begitulah…

Kekhawatiran terhadap konspirasi (melalui soft power) bukan saja melanda negara berkembang atau middle power countries seperti Indonesia. Amerika Serikat, sang super power, juga ditimpa serangan serupa. Itulah salah satu alasan Presiden Donald Trump memutus banyak sekali kerja sama ekonomi dengan negara lain. Apalagi, ketika ia menyadari bahwa semakin banyak rumah produksi film yang besar-besar di Amerika kini dikuasai China. Trump tidak rela Hollywood jatuh ke tangan asing. Ia sadar betul kekuatan apa yang ada dibalik industri film.

Pada masa lalu, konspirasi mungkin saja marak dilakukan oleh agen-agen intelijen. Semua tentu pernah mendengar tentang Central Intelligence Agency (CIA). Kemudian, para pelaku bisnis internasional menyusul dengan iming-iming uang, pembangunan, dan kesejahteraan.

Kini, para konspirator mulai berada di wilayah abstrak tetapi berdampak nyata. Wilayah persepsi dan nilai. Para aktornya mulai berkolaborasi. Dan kita perlu siaga.(*)