Hari ke-300 Corona di Indonesia

Hari ini, tepat 300 hari Corona berada di Indonesia. Kasus pertama diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Ketika menyampaikan kabar tersebut, baik Presiden maupun Menteri Kesehatan terlihat santai, biasa saja. Bahkan, dalam beberapa wawancara setelahnya, Menteri Terawan masih sambil senyum dan sedikit cengengesan.

Tangkapan layar Kompas TV saat wawancara wartawan bersama Menteri Kesehatan, 2 Maret 2020.

Tentu saja, maksud Menteri Terawan adalah menghindari terjadinya kepanikan publik. Seolah-olah kasus corona ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Padahal, di masyarakat berbagai ulasan para epidemiologi dan tenaga kesehatan sedang dalam persiapan menuju siaga. Para tenaga kesehatan tahu betul, pandemi tidak dapat dihentikan. Hanya tinggal menunggu waktu saja.

Ketika Badan Kesehatan Dunia mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, barulah Indonesia tersentak. Berbagai silang pendapat, silang kebijakan, dan silang tindakan terjadi. Indonesia menghadapi kebingungan sesaat, akibat ketidaksiapan mengambil langkah antisipasi.

Corona pertama kali ditemukan pada bulan Januari 2020 di Wuhan. Pada saat itu, sebenarnya cukup waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah antisipasi. Sayangnya, kebijakan publik sektor kesehatan kali ini berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, dan kental suasana politik paska Pilpres 2019 yang masih membekas.

Pada bulan Agustus 2020, Reuters secara gamblang menyebut Indonesia gagal mengantisipasi corona (Endless first wave: how Indonesia failed to control coronavirus). Menurut Reuters, tingkat penyebaran kasus di Indonesia mencapai 17% dari testing. Ini jauh di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5%.

Jika tingkat penyebaran di atas 5%, menurut standar WHO, berarti pemerintah tidak mampu mengendalikan penyebaran wabah. Itulah yang terjadi di Indonesia, kata Reuters.

Ada dua hal yang menurut saya berpengaruh penting dalam situasi ini. Pertama, ketertutupan informasi yang terjadi pada masa-masa awal pandemi. Kedua, tindakan solo yang diambil pemerintah pusat tanpa cukup memberi ruang pada pemerintah daerah.

Pada laporan-laporan di awal masa pandemi, dominasi kendali informasi berada di tangan pemerintah. Hanya sedikit yang dibagikan ke masyarakat. Akibatnya, bermunculan banyak spekulasi, bahkan sempat muncul distrust. Bahkan ada yang menganggap corona ini tidak lebih dari konspirasi.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah sempat mengalami kekacauan koordinasi. Kekacauan yang dibumbui muatan politik. Misalnya, pemerintah pusat kaget ketika Gubernur Banten ambil inisiatif umumkan empat kasus positif di daerahnya pada 12 Maret 2020 (Umumkan 4 Pasien Positif Corona, Gubernur Banten Akui Salah).

Atau ketika Gubernur DKI Jakarta memutuskan pembatalan ajang Formula E pada 11 Maret 2020, dengan alasan pandemi (Batalkan Formula E, Anies tak Ingin Korbankan Warga Jakarta). Akan tetapi ditanggapi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dengan narasi “Mahfud MD Nilai Formula E Ditunda Anies Karena Khawatir Tak Sukses“.

Publik kemudian melihat bagaimana kekacauan dan ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan dalam penanganan pandemi. Ada Bupati yang sampai mengatai-katai Menteri goblog (Fakta Gempar Bupati Boltim, Kritik BLT hingga Sebut ‘Menteri Goblok’).

Atau lembaga pertahanan dan keamanan (Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat) mengurusi riset obat Covid-19 (Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin Sains). Bahkan, ada kesan kedua lembaga ini ingin cari panggung dengan “memaksa” Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengeluarkan ijin edar obat temuan mereka.

Ini belum lagi kisah kisruh penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah. Bantuan tidak tepat sasaran, rakyat berhak yang tidak menerima, hingga akhirnya terkuaknya korupsi dalam penyaluran.

Akhirnya, 300 hari masuknya virus corona di Indonesia telah membuka banyak ruang belajar bagi siapa saja, pemerintah maupun masyarakat. Kita patut mengakui ada persoalan mendasar dalam mengatasi pandemi ini. Hal-hal yang sebenarnya dapat diatasi, asalkan masing-masing pihak berkenan menahan diri.(*)

vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19: Sekuritisasi, Ekonomi, dan Politik

Ketika virus corona baru merebak dari Wuhan pada awal Januari 2020, para ahli, peneliti, dan lembaga-lembaga riset di seluruh dunia saling berlomba untuk segera menemukan vaksin.  Pada Januari 2020, pemerintah China secara resmi membuka informasi genetik virus yang menyebabkan penyakit Covid-19 ini.

Perlombaan menemukan vaksin bukan semata-mata isu kesehatan. Sebagai komoditas yang akan sangat dibutuhkan oleh milyaran penduduk dunia, ada dimensi ekonomi dibaliknya. Selain itu, upaya menemukan vaksin juga akan menjadi ajang unjuk kapasitas riset dan penguasaan ilmu pengetahuan negara-negara di dunia.

Dengan asumsi bahwa masa depan kekuatan berada di tangan kesiapan sumber daya manusia, negara-negara di dunia juga melihat isu Covid-19 sebagai isu keamanan yang strategis.

Perlombaan Vaksin

Upaya menemukan pencegah permanen dari suatu pandemi telah menjadi fenomena sejak lama.  Ana Santos Rutschman dalam artikelnya “The Vaccine Race in 21st Century” mengatakan bahwa dalam dunia modern dimana penyakit baru infeksi yang menyebar cepat bermunculan, keberadaan vaksin menjadi prioritas inovasi biofarmasi.  Namun, dalam bidang hukum, sangat sedikit regulasi yang mengatur inovasi-inovasi tersebut.

Akibatnya, negara-negara di dunia cenderung berada pada situasi perlombaan yang mengarah pada peperangan baru.  Situasi ini mirip dengan adu kedigdayaan antara super power pada era perang dingin, namun dengan lansekap dan area perang yang berbeda.  Jika dulu lokus persaingan adalah dalam bidang militer, kini bergeser ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Negara-negara, terutama negara maju, saling berlomba mengumumkan kemajuan dalam riset vaksin Covid-19.  Sesuai kelaziman dalam dunia riset, para peneliti umumnya mengumumkan capaian mereka, memaparkan data, untuk memperoleh tanggapan dari kolega peneliti di belahan dunia lain.  Apalagi, penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, yang mempertaruhkan keselamatan manusia, bahkan dalam jumlah besar.

Di sisi lain, karena kontaminasi elemen keamanan nasional dalam bidang kesehatan, banyak otoritas negara yang menyimpan data riset dengan status rahasia (classified).  Bahkan, tidak sedikit negara yang memobilisasi badan-badan keamanan nasionalnya untuk melakukan riset dalam bidang kesehatan ini.  Di Indonesia, lembaga yang getol terlibat dalam penelitian Covid-19 adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang menggandeng Universitas Airlangga.

Klaim Rusia

Ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan negaranya telah menemukan vaksin Covid-19 yang diberi nama Sputnik-V, respon dunia tidak sama gembiranya.  Di satu sisi, kehadiran vaksin sangat ditunggu-tunggu, yang dipercaya akan menjadi pertanda berakhirnya pandemi.

Komunitas peneliti percaya bahwa Rusia memiliki kapasitas memadai untuk menemukan vaksin Covid-19.  Negara ini memiliki banyak ilmuwan dengan tingkat keahlian yang tinggi, ditambah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk riset-riset canggih.  Akan tetapi, Rusia nampaknya tidak cukup terbuka membagi data penelitian.

Dalam laporan World Health Organization (WHO), yang diumumkan pada Juli 2020, terdapat 150 kandidat potensial vaksin Covid-19. Di antara lembaga penelitian yang tercatat sedang melakukan riset adala Gamaleya Research Institute, yang berbasis di Rusia.  Dalam laporan WHO yang diperbaharui pada 13 Agustus 2020 (yaitu 2 hari setelah klaim Rusia), nama Gamaleya Research Institute termasuk satu diantara 29 kandidat vaksin paling menjanjikan.

Akan tetapi, laporan ini menyebutkan bahwa Gamaleya masih berada pada fase 1 dari tahapan uji klinis, dari 3 fase uji yang disyaratkan untuk keamanan vaksin yang dihasilkan.  Fase 1 dan 2 dari uji klinis biasanya melibatkan relawan dalam jumlah puluhan hingga ratusan. Sementara fase 3 dari uji klinis berarti kandidat vaksin tersebut diujicobakan pada ribuan orang.

Klaim Rusia yang disampaikan oleh Vladimir Putin sontak mendatangkan kekhawatiran.  Para ilmuwan dan otoritas kesehatan di berbagai negara menuding Rusia telah mengabaikan protokol penting dalam penelitian vaksin, yaitu uji massif.  Dengan kata lain, Rusia telah mengklaim penemuan vaksin tanpa prosedur riset yang tuntas. Masih tersisa ruang resiko yang besar, terutama bagi keselamatan manusia yang akan menggunakannya.

Dukungan Politik

Hari pertama setelah diumumkan, dukungan dari Filipina. Presiden Rodrigue Dueterte bahkan sesumbar, jika Sputnik V tersedia di pasaran, ia akan menjadi orang pertama yang akan menggunakannya.  Mungkin Dueterte sedang mencari simpati Putin, atau mungkin juga ia sedang frustrasi mengatasi masalah pandemi Covid-19 di dalam negerinya yang tidak terkendali. Dueterte sedang mengalami tekanan politik domestik, akibat dianggap gagal mengambil tindakan yang sesuai mengatasi pandemi.

Terlepas dari kontroversi terhadap efektivitas dan jaminan keamanan Sputnik V, klaim Rusia ternyata mendapat sambutan.  Setidaknya, sebanyak 20 negara di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia telah memesan vaksin yang dikabarkan akan siap pada akhir Agustus atau awal September 2020 ini.

Meskipun WHO menegaskan bahwa tidak cukup informasi yang tersedia untuk memastikan efektivitas vaksin temuan Rusia, namun badan ini tidak memiliki landasan yang kuat untuk menghentikan klaim Putin.  Keterbatasan rejim organisasi internasional adalah peranan negara dan atribut kedaulatan nasional yang tidak dapat diganggu.

Terlepas dari kebenaran terhadap klaim kehandalan vaksin yang dihasilkan Rusia, hal yang menarik lainnya adalah menelaah hubungan-hubungan kekuasaan dan politik diantara negara-negara dalam interaksi terkait Covid-19.  Ada banyak argumentasi yang membutuhkan penjelasan, misalnya alasan Israel dan Brazil untuk menjadi bagian dalam gerbong penerima klaim Rusia.

Keliatannya, sekuritisasi pandemi Covid-19 masih mendominasi hubungan negara-negara di dunia, dibalik hiruk-pikuk ekonomi dan politik.(*)