Kedatangan Petugas Kesehatan Ber-APD Lengkap

Anak saya tiba di Makassar pada Senin, 13 April 2020 tengah malam. Perpulangannya bersama para santri Pesantren Modern Darussalam Gontor (PMDG) berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor dan Satgas Covid-19 menangani proses ini di Bandara Hasanuddin.

Sebagai orang yang paham situasi dan protap pencegahan Covid-19, saya berinisiatif melaporkan kedatangan anak saya ke Puskesmas terdekat. Hari Selasa, 14 April pagi, saya datang membawa dokumen-dokumen pemeriksaan kesehatan dari daerah asal. Saya juga ceritakan prosedur yang telah dilewati sejak dari Ponorogo hingga tiba di Makassar.

Petugas yang menerima tampak senang. Ia mendata dan memberikan petunjuk (yang sebagian besar sudah saya pahami). Di rumah, anak saya telah mulai isolasi mandiri. Proses ini akan berlangsung selama 14 hari.

Setiap hari, saya mengukur sendiri suhu tubuh anak saya, dan mencatatnya pada selembar kertas. Angka termometer selalu berkisar pada 36.2° hingga 36.8° Celcius.

Pada hari kesembilan, angka termometer tiba-tiba melonjak, 37.5°C. Tentu saja saya kaget. Hari itu, suhu saya ukur setiap 4 jam, sebanyak 3 kali. Angka termometer di atas 37°C.

Selama tiga hari, suhu tubuh anak saya di atas 37°C. Kadang 37.3° paling rendah 37.1°. Saya pikir, ini ada yang salah. Badan anak saya tidak terasa hangat kalau dirasa dengan tangan. Maka, saya teringat pada istilah “second opinion”. Segera saya membeli termometer baru. Sekaligus dua, digital dan manual.

Ternyata, termometer yang selama ini digunakan tidak berfungsi normal. Suhu tubuh anak saya menurut termometer baru (digital dan manual) ada diangka 36.7°C. Sementara pemgukuran dengan termometer pertama tadi angkanya 37.3°C.

Lega rasanya. Apalagi anak saya tidak ada gejala batuk, pilek, atau sesak napas. Hingga hari ke-14, suhu tubuh anak saya dibawah 36.8°C.

Petugas Kesehatan

Selasa, 28 April, sekitar pukul 09.30 pagi, istri saya terkejut. Di depan rumah, lima petugas Puskesmas datang, tiga diantaranya memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Itu pakaian yang mirip astronot. Warga sekitar heboh.

Saya keluar menemui mereka. Seorang diantaranya mengatakan hendak memeriksa kesehatan anak saya yang tiba dari Ponorogo 14 hari lalu.

Meskipun saya paham prosedur, tapi baru kali ini saya merasakan langsung dampak psikologis didatangi tenaga kesehatan ber-APD lengkap. Tiba-tiba timbul perasaan tidak enak, merasa jadi suspek di mata warga yang melihat dari jauh. Apalagi, mereka datang menggunakan mobil ambulans.

Sambil memanggil anak saya dari kamarnya, saya sempat bilang ke petugas itu: “kenapa mesti pakai APD lengkap begini, Bu?”

“Ini prosedurnya, pak. Kami harus memeriksa setelah 14 hari,” kata seorang petugas.

“Ya, saya paham. Tapi itu kan warga jadi heboh. Kenapa tidak telepon saja saya, supaya anak saya ke puskesmas,” kata saya kurang enak.

“Kami harus memeriksa semua anggota keluarga, pak,” jelasnya.

“Lha, kan saya bisa membawa semua anggota keluarga ke Puskesmas,” tepis saya, tapi tidak berniat lagi melanjutkan debat. Nanti malah dikira melawan petugas. Bisa bikin heboh.

Petugas Puskesmas ini kemudian memeriksa suhu tubuh semua orang di rumah. Benar-benar hanya periksa suhu tubuh saja. Sambil bertanya apakah ada yang flu, batuk-batuk, dan sesak napas. Hanya itu saja.

Sementara di luar sana, warga makin banyak yang melihat dari jauh. Saya berpikir cepat. Sosok petugas kesehatan ber-APD lengkap seperti ini pasti menimbulkan kesan kurang baik. Seolah-olah orang yang dikunjungi itu bersalah.

Maka, untuk mencairkan suasana, cepat-cepat saya meminta istri untuk foto-foto. Kita ingin tunjukkan kesan senang dikunjungi, tidak ada yang perlu ditakuti, pemeriksaan seperti ini hal biasa.

Untungnya, para petugas ini cukup paham. Salah seorang juga menyodorkan HP-nya dan minta foto bareng.

Ketika akan meninggalkan rumah kami, mereka malah sempat dadah dadah kepada kami dan warga yang ada di sekitar. Beberapa lama setelah kepergian mereka, sebagian warga masih berkerumun dan mengajak saya ngobrol.

Begitulah drama kedatangan petugas medis ber-APD lengkap. Saya merasa, ada transformasi ketakutan yang tersebar bersama pakaian itu.(*)

Santri Gontor

Ketika Pesantren Darussalam Gontor Lock Down

Ketika wabah Covid-19 akhirnya masuk ke Indonesia, saya intensif memantau perkembangan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (PPMDG) di Mlarak, Pronorogo. Pesantren ini biasa disebut Gontor Pusat atau Gontor Satu. Di sini Kantor Pusat PPMDG berada. Anak sulung saya, Zaidaan, adalah santri kelas satu.

Pada minggu-minggu pertama di bulan Maret, penambahan kasus relatif lambat. Penyebabnya, kemampuan melakukan pengujian yang masih sangat terbatas. Hanya dalam waktu dua minggu setelah kasus pertama terkonfirmasi, jumlah pasien positif Covid-19 mencatat angka 117 pada 15 Maret 2020.

Di berbagai media, kabar Covid-19 menjadi trending topik. Setiap waktu, berita-berita kasus baru, pencegahan, penanganan, dan debat sana-sini menjadi bahan berita.

Sementara di Gontor, tanggal 15 Maret ini beredar surat dari pimpinan PPMDG bahwa area pesantren dinyatakan sebagai kawasan tertutup dari interaksi dengan pihak luar. Siapa saja dilarang masuk ke kawasan Pesantren Gontor, termasuk orang tua. Bahkan, paket-paket kiriman yang datang dihentikan.

Ada bangunan di Gontor I bernama Gedung Satelit. Ini adalah Balai Penerimaan Tamu atau Bapenta. Gedung empat lantai menjadi tempat menginap ratusan hingga ribuan orang tua santri yang datang mengunjungi anak-anaknya.

Pembatasan Sosial ala Gontor

Tanggal 16 Maret, beredar pengumuman bahwa dalam 1 x 24 jam, Gedung Satelit harus dikosongkan. Para orang tua santri diminta untuk segera meninggalkan Gedung Satelit, tidak mengadakan kontak fisik dengan santri dan guru-guru serta pengasuh, dan tidak berada di area Pesantren Gontor sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pengumuman Pengasuh Santri di Gontor Pusat.

Keliatannya, para kyai, pimpinan PPMDG, dan para pengasuh paham betul makna wabah, sebagaimana yang umum dibahasakan pada berbagai kajian islami: “jika ada wilayah terkena wabah, jangan masuk ke wilayah itu. Jika berada di situ, jangan keluar”. Gontor berlakukan lock down!

Meskipun cukup was-was, namun saya sebagai orang tua merasa lebih tenang. Karena sering terlibat dalam pembahasan terkait Covid-19 sejak awal wabah, saya memiliki cukup pemahaman dasar tentang bagaimana menghindari terpapar dan memaparkan virus ini. Kuncinya adalah membatasi interaksi dan sentuhan dengan pihak lain.

Dengan asumsi bahwa seluruh santri (jumlahnya ada ribuan) di Pondok Pesantren Gontor Pusat masih bebas dari virus, maka langkah memutuskan interaksi dengan pihak luar adalah upaya preventif yang tepat. Apalagi, melalui informasi di media sosial dan grup-grup WA pondok, terasa benar bagaimana kepedulian para pengasuh dan guru-guru dan terhadap kesehatan dan keselamatan para santri.

Anak-anak sedang memasuki persiapan ujian akhir tahun. Ini adalah ujian yang menentukan, untuk mengetahui hasil belajar selama selama satu tahun.  Usai ujian, para santri akan “libur”. Santri kelas 1 hingga 4, akan pulang ke tempat asal selama kurang lebih 50 hari. Itu adalah jadwal pada situasi normal.

Perpulangan ke Tempat Asal

Menurut rencana, perpulangan santri asal Makassar (termasuk Zaidaan) akan berlangsung pada tanggal 13 April. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan oleh pengasuh dan guru-guru. Keputusan akhir akan diambil oleh Kyai, pimpinan PPMDG, untuk memutuskan apakah perpulangan para santri akan berlangsung sesuai jadwal, ditunda, atau dibatalkan.

Di berbagai tempat, kasus-kasus terkonfirmasi terus meningkat. Selain itu, pemerintah nampaknya kelabakan mengambil kebijakan pembatasan sosial, akibat respon masyarakat yang nampaknya belum sepenuhnya memahami bagaimana mengatasi sebaran wabah. Di Makassar, situasi mengkhawatirkan terasa dimana-mana.

Sebagai orang tua, saya merasa anak saya lebih aman dan terlindungi jika berada di dalam wilayah pondok yang telah memutuskan interaksi dengan dunia luar. Rasanya, akan lebih aman jika Zaidaan tetap tinggal di pondok saja selama masa pandemi. Akan tetapi, saya paham bahwa keputusan itu tentu sulit, terutama bagi Zaidaan sendiri. Ia dan anak-anak santri lain telah lama mengidamkan dapat pulang sejenak, lepas dari rutinitas pondok yang nyaris tanpa waktu senggang.

Hingga akhirnya, keputusan dari Kyai datang. Perpulangan para santri tetap berlangsung sesuai jadwal, namun dengan protokol yang lebih ketat.  Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor di Makassar, yang akan mengkoordinir perpulangan ini, juga tidak kalah sigap. Segera para pengurus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Sulsel.

Maka, pada pukul 00.30 tanggal 14 April, Zaidaan tiba di Makassar. Karena saya paham prosedur pencegahan Covid-19 dengan baik, Zaidaan otomatis berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Ia harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan.(*)

Mengapa Covid-19 Terkesan Mengerikan?

Jika kita cermati, penanganan wabah Covid-19 di Indonesia sangat  didominasi oleh peran negara. Sumber kendali, interpretasi, dan informasi terkait pandemi ini berasal dari negara.

Sementara itu, suasana ketakutan tercipta (atau diciptakan?) dari narasi-narasi kontradiktif. Pada satu sisi, otoritas pengendali informasi mengucapkan bahasa normatif, namun disisi lain terdapat praktek yang tidak mendukung narasi tersebut.

Contoh yang terekam dari pembicaraan dengan tetangga:

Narasi otoritas:
Jenazah orang yang terpapar Covid-19 tidak berbahaya. Warga tidak perlu menolak pemakamannya.

Praktek otoritas:
Pemakaman oleh petugas memakai APD lengkap, hanya boleh dihadiri keluarga inti jika memakai APD lengkap juga. Tidak boleh ada persemayaman, dari Rumah Sakit langsung ke pemakaman. Bahkan, jenazah muslim dishalatkan ditempat pemulasaraan jenazah.

Pertanyaan warga:
Jika jenazah tidak berbahaya, kenapa perlakuannya begitu “menyeramkan”?

Penjelasan otoritas:
Karena jenazah masih mengandung cairan yang dapat menularkan virus.

Pertanyaan warga:
Lho, kan sudah diproses ketat, dibungkus berlapis-lapis, diberi peti. Berarti jenazah masih berbahaya.

Penjelasan otoritas:
Tidak, virus hanya hidup di makhluk hidup. Kalau dimedium bukan makhluk hidup, hanya beberapa jam saja.

Pertanyaan warga:
Kalau begitu, kenapa tidak dibiarkan dulu di ruang jenazah selama beberapa jam? Agar ada kesempatan bagi keluarga dan kerabat memberi penghormatan terakhir.

Lalu dialog atau debat ini bisa panjang…

Ada banyak contoh yang bisa diceritakan tentang paradoksnya narasi dan realitas, terutama pada narasi yang dikendalikan oleh negara. Kampanye untuk melakukan social distancing atau physical distancing, justru tidak didukung contoh yang memadai.

Atau kampanye agar masker jenis N95 hanya digunakan oleh tenaga medis. Tetapi flayer dan material kampanye memakai masker menampilkan pejabat yang berpose dengan masker N95. Jadi, ada fenomena miskin contoh.

Ada lebih banyak lagi narasi yang disampaikan otoritas, namun tidak cukup didukung praktek dan fakta. Maka, rakyat menjadi bingung.

Kekhawatiran kita sebenarnya bukan hanya pada serangan wabah. Tetapi pada gejala distrust, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap apa yang dinarasikan otoritas.

Kita tahu bagaimana mengatasi hal ini. Tapi nampaknya kita belum cukup melakukan upaya kesana.(*)

Covid-19 dan Social Distancing, Apakah Efektif?

Hari ini (Senin, 16/3) sebaran wabah Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Setelah pada Sabtu dilaporkan ada 117 kasus, kini telah meningkat menjadi 135 kasus. Peningkatan kasus ini mendorong berbagai pihak mengambil langkah aktif untuk menghentikan laju penyebaran.

Salah satu ide yang mengemuka adalah Social Distancing. Bentuk paling ekstrim dari metode ini adalah dengan cara lockdown, namun opsi ini belum ada dalam daftar.

Dari berbagai sumber, social distancing adalah mekanisme untuk menghentikan sebaran virus dengan cara mengurangi sebisa mungkin sentuhan dan interaksi sosial. Asumsinya adalah penyebar virus ini adalah orang yang terpapar, sementara publik tidak dapat mengidentifikasi siapa saja yang telah terpapar saat ini.

Keberadaan virus ini pada diri seseorang terdeteksi setelah melalui beberapa test. Selain itu, seseorang yang membawa virus (carrier) tidak serta merta menunjukkan gejala sakit. Ada yang sampai dua minggu baru tampak gejalanya.

Untuk itu, publik berada dalam kegelapan. Bisa saja seseorang yang ada di sekitar kita adalah carrier. Maka, tidak ada cara lain kecuali mengurangi aktivitas sosial, hingga masa waktu tertentu. Pemerintah dan berbagai institusi publik memilih rentang waktu 14 hari.

Seorang teman dokter menjelaskan bahwa pilihan 14 hari itu cukup tepat. Ia mengatakan bahwa jika dalam masa 14 hari tidak ada yang terpapar dari komunitas atau kelompok sosial, maka dapat dipastikan virus itu belum ada pada kelompok sosial itu.

Langkah selanjutnya adalah terus membatasi kelompok sosial itu dalam berinteraksi dengan kelompok sosial di luar, terutama untuk kelompok sosial belum melalui fase social distancing.

Jadi, social distancing itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menghentikan sebaran virus. Cara ini efektif diberlakukan di China yang memilih metode paling ekstrim dari social distancing, yaitu dengan cara lockdown.

Seorang teman yang saya kenal dari sosial media adalah survivor dari Wuhan. Ia adalah salah seorang warga Indonesia yang dievakuasi dan sempat menjalani karantina di Natuna. Sebagaimana kita ketahui, semua orang yang dikarantina itu dinyatakan bebas dari Covid-19.

Ia menceritakan pengalaman selama berada pada situasi lockdown di Wuhan, China. Peran pemerintah sangat signifikan. Masyarakat disuplai bahan makanan tiga kali sehari, diberi masker gratis, didukung dengan perlengkapan sanitasi untuk sterilisasi sederhana.

Teman mengatakan bahwa metode lockdown akan sulit efektif di Indonesia secara menyeluruh. Namun demikian, jika dilakukan pada skala kecil, misalnya kawasan atau kota, kemungkinan bisa. Namun dibutuhkan kepatuhan warga yang luar biasa.

Di Indonesia, beberapa hari terakhir marak instruksi untuk melakukan social distancing. Berbagai pemerintah daerah dan instansi pemerintah mengeluarkan edaran, mengubah praktek rutin, membatasi perjalanan kunjungan, mengurangi tamu, belajar di sekolah dan kampus berhenti sementara, dan sebagainya.

Juga pemerintah menghimbau agar warga tidak keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak.
Tetapi himbauan ini nampaknya tidak didengar. Jalan-jalan raya tetap saja ramai, jalanan tetap saja macet. Penumpang publik di transport di Jakarta bahkan antri panjang, akibat kebijakan pemerintah DKI yang mengurangi frekuensi perjalanan bis.

Melihat realitas ini, kekhawatiran teman ini nampaknya beralasan. Indonesia mengalami krisis kepatuhan pada otoritas resmi. Dan ini cukup parah. Puluhan himbauan dianggap angin lalu.(*/ir)

Tentang Hashtag dan Emosi Publik

Menyusul kabar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) positif Covid-19, hashtag baru memenuhi jagad Twitter. Adalah Muhammad Said Didu yang menginisiasi, #Indonesiabutuhpemimpin.

Tidak sampai sejam, hashtag ini menempati posisi atas trending topic Indonesia. Bisa jadi, dalam beberapa waktu mendatang ia akan menembus trending dunia. Terasa benar luapan perasaan publik melalui hashtag ini.

Beberapa negara mengambil langkah ekstrim dalam mencegah Covid-19. Setelah Tiongkok yang menutup (lockdown) Kota Wuhan, lamgkah sama diambil negara lain. Kabar terbaru, Italia bahkan menutup negaranya!

Sementara itu, Indonesia melalui Kepala Negara dan Menteri Kesehatan masih terlihat santai, cengengesan, dan terus saja bercanda. Sementara warga diliputi suasana cemas, pemimpin yang diharapkan mengambil peran justru “salah gaya” dalam memberi keyakinan dan ketenangan kepada warga.

Mungkin pemimpin kita berpikir, tampil tenang akan menenangkan warga. Mereka lupa, bahwa rakyat memiliki banyak referensi tentang situasi sebenarnya. Di sisi lain, warga tidak sepenuhnya percaya kepada pemimpin. Maka, sikap memandang remeh wabah hanya menambah ketidakpercayaan saja.

Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan yang melampaui kapasitasnya: sesuatu yang sebenarnya diharapkan publik untuk dilakukan oleh Presiden.

Hashtag #IndonesiabutuhPemimpin sepertinya mengkonfirmasi dugaan sumir, bahwa ada yang keliru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal terkait respon wabah Covid-19.

Saya pribadi merasa memang ada yang aneh, ketika Badan Intelijen Negara juga mengeluarkan pernyataan terkait Covid-19. Maka, makin ramailah panggung oleh artis figuran. Mungkin akibat pemeran utama tidak kunjung tampil. Mungkin juga akibat ia tampil buruk, jauh dari ekspektasi.

Begitulah cara publik mengungkapkan emosi. Mereka tidak punya kuasa, selain hashtag dan kuota internet.(*/ir)