Hari ke-300 Corona di Indonesia

Hari ini, tepat 300 hari Corona berada di Indonesia. Kasus pertama diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Ketika menyampaikan kabar tersebut, baik Presiden maupun Menteri Kesehatan terlihat santai, biasa saja. Bahkan, dalam beberapa wawancara setelahnya, Menteri Terawan masih sambil senyum dan sedikit cengengesan.

Tangkapan layar Kompas TV saat wawancara wartawan bersama Menteri Kesehatan, 2 Maret 2020.

Tentu saja, maksud Menteri Terawan adalah menghindari terjadinya kepanikan publik. Seolah-olah kasus corona ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Padahal, di masyarakat berbagai ulasan para epidemiologi dan tenaga kesehatan sedang dalam persiapan menuju siaga. Para tenaga kesehatan tahu betul, pandemi tidak dapat dihentikan. Hanya tinggal menunggu waktu saja.

Ketika Badan Kesehatan Dunia mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, barulah Indonesia tersentak. Berbagai silang pendapat, silang kebijakan, dan silang tindakan terjadi. Indonesia menghadapi kebingungan sesaat, akibat ketidaksiapan mengambil langkah antisipasi.

Corona pertama kali ditemukan pada bulan Januari 2020 di Wuhan. Pada saat itu, sebenarnya cukup waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah antisipasi. Sayangnya, kebijakan publik sektor kesehatan kali ini berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, dan kental suasana politik paska Pilpres 2019 yang masih membekas.

Pada bulan Agustus 2020, Reuters secara gamblang menyebut Indonesia gagal mengantisipasi corona (Endless first wave: how Indonesia failed to control coronavirus). Menurut Reuters, tingkat penyebaran kasus di Indonesia mencapai 17% dari testing. Ini jauh di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5%.

Jika tingkat penyebaran di atas 5%, menurut standar WHO, berarti pemerintah tidak mampu mengendalikan penyebaran wabah. Itulah yang terjadi di Indonesia, kata Reuters.

Ada dua hal yang menurut saya berpengaruh penting dalam situasi ini. Pertama, ketertutupan informasi yang terjadi pada masa-masa awal pandemi. Kedua, tindakan solo yang diambil pemerintah pusat tanpa cukup memberi ruang pada pemerintah daerah.

Pada laporan-laporan di awal masa pandemi, dominasi kendali informasi berada di tangan pemerintah. Hanya sedikit yang dibagikan ke masyarakat. Akibatnya, bermunculan banyak spekulasi, bahkan sempat muncul distrust. Bahkan ada yang menganggap corona ini tidak lebih dari konspirasi.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah sempat mengalami kekacauan koordinasi. Kekacauan yang dibumbui muatan politik. Misalnya, pemerintah pusat kaget ketika Gubernur Banten ambil inisiatif umumkan empat kasus positif di daerahnya pada 12 Maret 2020 (Umumkan 4 Pasien Positif Corona, Gubernur Banten Akui Salah).

Atau ketika Gubernur DKI Jakarta memutuskan pembatalan ajang Formula E pada 11 Maret 2020, dengan alasan pandemi (Batalkan Formula E, Anies tak Ingin Korbankan Warga Jakarta). Akan tetapi ditanggapi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dengan narasi “Mahfud MD Nilai Formula E Ditunda Anies Karena Khawatir Tak Sukses“.

Publik kemudian melihat bagaimana kekacauan dan ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan dalam penanganan pandemi. Ada Bupati yang sampai mengatai-katai Menteri goblog (Fakta Gempar Bupati Boltim, Kritik BLT hingga Sebut ‘Menteri Goblok’).

Atau lembaga pertahanan dan keamanan (Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat) mengurusi riset obat Covid-19 (Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin Sains). Bahkan, ada kesan kedua lembaga ini ingin cari panggung dengan “memaksa” Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengeluarkan ijin edar obat temuan mereka.

Ini belum lagi kisah kisruh penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah. Bantuan tidak tepat sasaran, rakyat berhak yang tidak menerima, hingga akhirnya terkuaknya korupsi dalam penyaluran.

Akhirnya, 300 hari masuknya virus corona di Indonesia telah membuka banyak ruang belajar bagi siapa saja, pemerintah maupun masyarakat. Kita patut mengakui ada persoalan mendasar dalam mengatasi pandemi ini. Hal-hal yang sebenarnya dapat diatasi, asalkan masing-masing pihak berkenan menahan diri.(*)

Ramai terpapar jelang vaksin datang

Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu itu tiba juga. Vaksin virus corona produksi Sinovac Cina, tiba di Bandara Cengkareng, Minggu (6/12) sekitar pukul 21.20 WIB.

Berbagai media memberitakan peristiwa penting ini. Bisa dilihat disini, disini, dan disini. Sebanyak 1.2 juta dosis vaksin akan segera dinilai oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kemungkinan besar, vaksin ini akan memperoleh ijin penggunaan berdasarkan skema situasi darurat.

Sesaat menjelang kedatangan vaksin, publik Indonesia dihebohkan oleh berita terpaparnya banyak publik figur. Beberapa diantaranya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian menyusul Gubernur juga. Mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dan istrinya juga dilaporkan terpapar. Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja telah diumumkan terpapar.

Mungkin saja kedua peristiwa ini (yaitu terpaparnya sejumlah figur publik dan kedatangan vaksin) adalah dua hal berbeda. Akan tetapi, ada saja orang yang mengaitkan keduanya, dibarengi sejumlah teori.

Salah satu teori yang dibahas teman saya adalah dugaan rekayasa. Teman ini memang senang dengan tema-tema begini. Menurut teman ini, publik seolah dibius dengan ide bahwa vaksin ini penting dan jangan ditolak. Terpaparnya sejumlah tokoh adalah semacam advertensi bagi pentingnya vaksin.

Tentu saya menolak idenya. Menurut saya, tanpa tokoh publik yang terpaparpun, vaksin ini telah memenuhi diskusi publik selama beberapa bulan terakhir. Bahkan sampai over exposed, menurut saya.

Jadi, argumen rekayasa (apalagi sampai dugaan konspirasi) sepertinya berlebihan. Tapi, untuk kedua hal itu saja ya, bukan untuk keseluruhan cerita pandemi. Bagaimanapun, pengikut teori konspirasi masih pada yakin kalau pandemi kali ini adalah rekayasa.

Terlepas dari pandangan nyleneh teman ini, saya pribadi menyambut senang kedatangan vaksin. Apalagi, menurut kabar, dosen dan tenaga pengajar akan berada pada gelombang pertama penerima vaksin. Semoga benar.(*)

Santri Gontor

Ketika Pesantren Darussalam Gontor Lock Down

Ketika wabah Covid-19 akhirnya masuk ke Indonesia, saya intensif memantau perkembangan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (PPMDG) di Mlarak, Pronorogo. Pesantren ini biasa disebut Gontor Pusat atau Gontor Satu. Di sini Kantor Pusat PPMDG berada. Anak sulung saya, Zaidaan, adalah santri kelas satu.

Pada minggu-minggu pertama di bulan Maret, penambahan kasus relatif lambat. Penyebabnya, kemampuan melakukan pengujian yang masih sangat terbatas. Hanya dalam waktu dua minggu setelah kasus pertama terkonfirmasi, jumlah pasien positif Covid-19 mencatat angka 117 pada 15 Maret 2020.

Di berbagai media, kabar Covid-19 menjadi trending topik. Setiap waktu, berita-berita kasus baru, pencegahan, penanganan, dan debat sana-sini menjadi bahan berita.

Sementara di Gontor, tanggal 15 Maret ini beredar surat dari pimpinan PPMDG bahwa area pesantren dinyatakan sebagai kawasan tertutup dari interaksi dengan pihak luar. Siapa saja dilarang masuk ke kawasan Pesantren Gontor, termasuk orang tua. Bahkan, paket-paket kiriman yang datang dihentikan.

Ada bangunan di Gontor I bernama Gedung Satelit. Ini adalah Balai Penerimaan Tamu atau Bapenta. Gedung empat lantai menjadi tempat menginap ratusan hingga ribuan orang tua santri yang datang mengunjungi anak-anaknya.

Pembatasan Sosial ala Gontor

Tanggal 16 Maret, beredar pengumuman bahwa dalam 1 x 24 jam, Gedung Satelit harus dikosongkan. Para orang tua santri diminta untuk segera meninggalkan Gedung Satelit, tidak mengadakan kontak fisik dengan santri dan guru-guru serta pengasuh, dan tidak berada di area Pesantren Gontor sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pengumuman Pengasuh Santri di Gontor Pusat.

Keliatannya, para kyai, pimpinan PPMDG, dan para pengasuh paham betul makna wabah, sebagaimana yang umum dibahasakan pada berbagai kajian islami: “jika ada wilayah terkena wabah, jangan masuk ke wilayah itu. Jika berada di situ, jangan keluar”. Gontor berlakukan lock down!

Meskipun cukup was-was, namun saya sebagai orang tua merasa lebih tenang. Karena sering terlibat dalam pembahasan terkait Covid-19 sejak awal wabah, saya memiliki cukup pemahaman dasar tentang bagaimana menghindari terpapar dan memaparkan virus ini. Kuncinya adalah membatasi interaksi dan sentuhan dengan pihak lain.

Dengan asumsi bahwa seluruh santri (jumlahnya ada ribuan) di Pondok Pesantren Gontor Pusat masih bebas dari virus, maka langkah memutuskan interaksi dengan pihak luar adalah upaya preventif yang tepat. Apalagi, melalui informasi di media sosial dan grup-grup WA pondok, terasa benar bagaimana kepedulian para pengasuh dan guru-guru dan terhadap kesehatan dan keselamatan para santri.

Anak-anak sedang memasuki persiapan ujian akhir tahun. Ini adalah ujian yang menentukan, untuk mengetahui hasil belajar selama selama satu tahun.  Usai ujian, para santri akan “libur”. Santri kelas 1 hingga 4, akan pulang ke tempat asal selama kurang lebih 50 hari. Itu adalah jadwal pada situasi normal.

Perpulangan ke Tempat Asal

Menurut rencana, perpulangan santri asal Makassar (termasuk Zaidaan) akan berlangsung pada tanggal 13 April. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan oleh pengasuh dan guru-guru. Keputusan akhir akan diambil oleh Kyai, pimpinan PPMDG, untuk memutuskan apakah perpulangan para santri akan berlangsung sesuai jadwal, ditunda, atau dibatalkan.

Di berbagai tempat, kasus-kasus terkonfirmasi terus meningkat. Selain itu, pemerintah nampaknya kelabakan mengambil kebijakan pembatasan sosial, akibat respon masyarakat yang nampaknya belum sepenuhnya memahami bagaimana mengatasi sebaran wabah. Di Makassar, situasi mengkhawatirkan terasa dimana-mana.

Sebagai orang tua, saya merasa anak saya lebih aman dan terlindungi jika berada di dalam wilayah pondok yang telah memutuskan interaksi dengan dunia luar. Rasanya, akan lebih aman jika Zaidaan tetap tinggal di pondok saja selama masa pandemi. Akan tetapi, saya paham bahwa keputusan itu tentu sulit, terutama bagi Zaidaan sendiri. Ia dan anak-anak santri lain telah lama mengidamkan dapat pulang sejenak, lepas dari rutinitas pondok yang nyaris tanpa waktu senggang.

Hingga akhirnya, keputusan dari Kyai datang. Perpulangan para santri tetap berlangsung sesuai jadwal, namun dengan protokol yang lebih ketat.  Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor di Makassar, yang akan mengkoordinir perpulangan ini, juga tidak kalah sigap. Segera para pengurus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Sulsel.

Maka, pada pukul 00.30 tanggal 14 April, Zaidaan tiba di Makassar. Karena saya paham prosedur pencegahan Covid-19 dengan baik, Zaidaan otomatis berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Ia harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan.(*)

Covid-19 dan Social Distancing, Apakah Efektif?

Hari ini (Senin, 16/3) sebaran wabah Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Setelah pada Sabtu dilaporkan ada 117 kasus, kini telah meningkat menjadi 135 kasus. Peningkatan kasus ini mendorong berbagai pihak mengambil langkah aktif untuk menghentikan laju penyebaran.

Salah satu ide yang mengemuka adalah Social Distancing. Bentuk paling ekstrim dari metode ini adalah dengan cara lockdown, namun opsi ini belum ada dalam daftar.

Dari berbagai sumber, social distancing adalah mekanisme untuk menghentikan sebaran virus dengan cara mengurangi sebisa mungkin sentuhan dan interaksi sosial. Asumsinya adalah penyebar virus ini adalah orang yang terpapar, sementara publik tidak dapat mengidentifikasi siapa saja yang telah terpapar saat ini.

Keberadaan virus ini pada diri seseorang terdeteksi setelah melalui beberapa test. Selain itu, seseorang yang membawa virus (carrier) tidak serta merta menunjukkan gejala sakit. Ada yang sampai dua minggu baru tampak gejalanya.

Untuk itu, publik berada dalam kegelapan. Bisa saja seseorang yang ada di sekitar kita adalah carrier. Maka, tidak ada cara lain kecuali mengurangi aktivitas sosial, hingga masa waktu tertentu. Pemerintah dan berbagai institusi publik memilih rentang waktu 14 hari.

Seorang teman dokter menjelaskan bahwa pilihan 14 hari itu cukup tepat. Ia mengatakan bahwa jika dalam masa 14 hari tidak ada yang terpapar dari komunitas atau kelompok sosial, maka dapat dipastikan virus itu belum ada pada kelompok sosial itu.

Langkah selanjutnya adalah terus membatasi kelompok sosial itu dalam berinteraksi dengan kelompok sosial di luar, terutama untuk kelompok sosial belum melalui fase social distancing.

Jadi, social distancing itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menghentikan sebaran virus. Cara ini efektif diberlakukan di China yang memilih metode paling ekstrim dari social distancing, yaitu dengan cara lockdown.

Seorang teman yang saya kenal dari sosial media adalah survivor dari Wuhan. Ia adalah salah seorang warga Indonesia yang dievakuasi dan sempat menjalani karantina di Natuna. Sebagaimana kita ketahui, semua orang yang dikarantina itu dinyatakan bebas dari Covid-19.

Ia menceritakan pengalaman selama berada pada situasi lockdown di Wuhan, China. Peran pemerintah sangat signifikan. Masyarakat disuplai bahan makanan tiga kali sehari, diberi masker gratis, didukung dengan perlengkapan sanitasi untuk sterilisasi sederhana.

Teman mengatakan bahwa metode lockdown akan sulit efektif di Indonesia secara menyeluruh. Namun demikian, jika dilakukan pada skala kecil, misalnya kawasan atau kota, kemungkinan bisa. Namun dibutuhkan kepatuhan warga yang luar biasa.

Di Indonesia, beberapa hari terakhir marak instruksi untuk melakukan social distancing. Berbagai pemerintah daerah dan instansi pemerintah mengeluarkan edaran, mengubah praktek rutin, membatasi perjalanan kunjungan, mengurangi tamu, belajar di sekolah dan kampus berhenti sementara, dan sebagainya.

Juga pemerintah menghimbau agar warga tidak keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak.
Tetapi himbauan ini nampaknya tidak didengar. Jalan-jalan raya tetap saja ramai, jalanan tetap saja macet. Penumpang publik di transport di Jakarta bahkan antri panjang, akibat kebijakan pemerintah DKI yang mengurangi frekuensi perjalanan bis.

Melihat realitas ini, kekhawatiran teman ini nampaknya beralasan. Indonesia mengalami krisis kepatuhan pada otoritas resmi. Dan ini cukup parah. Puluhan himbauan dianggap angin lalu.(*/ir)

Tentang Hashtag dan Emosi Publik

Menyusul kabar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) positif Covid-19, hashtag baru memenuhi jagad Twitter. Adalah Muhammad Said Didu yang menginisiasi, #Indonesiabutuhpemimpin.

Tidak sampai sejam, hashtag ini menempati posisi atas trending topic Indonesia. Bisa jadi, dalam beberapa waktu mendatang ia akan menembus trending dunia. Terasa benar luapan perasaan publik melalui hashtag ini.

Beberapa negara mengambil langkah ekstrim dalam mencegah Covid-19. Setelah Tiongkok yang menutup (lockdown) Kota Wuhan, lamgkah sama diambil negara lain. Kabar terbaru, Italia bahkan menutup negaranya!

Sementara itu, Indonesia melalui Kepala Negara dan Menteri Kesehatan masih terlihat santai, cengengesan, dan terus saja bercanda. Sementara warga diliputi suasana cemas, pemimpin yang diharapkan mengambil peran justru “salah gaya” dalam memberi keyakinan dan ketenangan kepada warga.

Mungkin pemimpin kita berpikir, tampil tenang akan menenangkan warga. Mereka lupa, bahwa rakyat memiliki banyak referensi tentang situasi sebenarnya. Di sisi lain, warga tidak sepenuhnya percaya kepada pemimpin. Maka, sikap memandang remeh wabah hanya menambah ketidakpercayaan saja.

Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan yang melampaui kapasitasnya: sesuatu yang sebenarnya diharapkan publik untuk dilakukan oleh Presiden.

Hashtag #IndonesiabutuhPemimpin sepertinya mengkonfirmasi dugaan sumir, bahwa ada yang keliru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal terkait respon wabah Covid-19.

Saya pribadi merasa memang ada yang aneh, ketika Badan Intelijen Negara juga mengeluarkan pernyataan terkait Covid-19. Maka, makin ramailah panggung oleh artis figuran. Mungkin akibat pemeran utama tidak kunjung tampil. Mungkin juga akibat ia tampil buruk, jauh dari ekspektasi.

Begitulah cara publik mengungkapkan emosi. Mereka tidak punya kuasa, selain hashtag dan kuota internet.(*/ir)