Pembukaan Konsulat Australia di Makassar

Pemerintah Australia berencana membuka Kantor Perwakilan di Makassar. Wacana ini telah dilontarkan sejak awal tahun 2015. Namun, pembahasan sempat terhenti akibat eksekusi mati dua warga negara Australia yang terlibat kasus narotika, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, pada 29 April 2015. Berbagai upaya diplomatik ditempuh pemerintah Australia untuk membatalkan hukuman, namun gagal. Akibatnya, pemerintah Australia menarik pulang Duta Besar Paul Grigson sebagai wujud protes yang keras terhadap pemerintah Indonesia.

Dalam diplomasi, penarikan Duta Besar adalah situasi terburuk hubungan dua negara sahabat. Hal yang sama juga pernah dilakukan pemerintah Indonesia ketika menarik pulang Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema pada November 2013, sebagai protes penyadapan Australia terhadap telepon beberapa pejabat tinggi Indonesia. Nampaknya, hubungan diplomatik Indonesia dan Australia memiliki intensitas sangat dinamis.

Menyusul pemulihan kembali hubungan kedua negara setelah Dubes Grigson kembali ke Jakarta pada awal Juni 2015, Australia membawa lagi proposal pembukaan kantor konsulat di Makassar. Sekilas, kita menduga bahwa Australia hendak “mengambil hati” Indonesia. Akan tetapi, rencana ini bukanlah tiba-tiba. Dalam APBN Australia tahun 2015 telah ada alokasi pada Foreign Affairs Budget untuk rencana pembukaan tersebut, sebagai bagian dari rencana besar Australia memperluas jaringannya di seluruh dunia.

Indonesia-Australia

Indonesia dan Australia adalah negara tetangga saling membutuhkan. Perdagangan kedua negara setiap tahun meningkat dengan pertumbuhan mencapai rata-rata 7.3%. Terdapat sekitar 15.000 pelajar Indonesia menuntut ilmu di Australia yang berkontribusi hingga $500 juta terhadap ekonomi.Indonesia adalah tujuan terbesar kedua wisatawan Australia. Setiap tahun, sekitar 2,1 juta orang melakukan perjalanan antara kedua negara, sekitar separuhnya adalah orang Australia yang berkunjung ke Indonesia.

Australia merupakan negara donor penting, yang menempatkan Indonesia pada urutan pertama jumlah penerima bantuan luar negeri Australia. Pada tahun 2013 Australia menyaluran sekitar US$ 549,33 juta. Jumlah ini menempatkan Australia sebagai negara terbesar keempat pemberi bantuan luar negeri terhadap Indonesia.

Fakta-fakta tersebut hanyalah sebagian kecil dari realitas hubungan Indonesia-Australia. Tida berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia adalah negara penting bagi Australia, dan sebaliknya. Namun demikian, hubungan keduanya tidaklah berlangsung adem. Terdapat pasang surut dinamissepanjang sejarah hubungan diplomatik yang secara resmi dimulai pada 1949.

Sejak era Orde Lama, Australia menilai Indonesia sebagai “ancaman dari utara”, yang awalnya dipicu oleh sikap Presiden Soekarno yang cenderung pro komunis. Ketika konfrontasi Indonesia dan Malaysia tahun 1964–1966, Australia menggelar pasukan di Serawak untuk mendukung Malaysia, yang juga didorong oleh faktor sesama anggota Persemakmuran Inggris.

Ketegangan hubungan kedua negara juga dipicu oleh beberapa faktor, antara lain peristiwa Balibo di Timor-Timur tahun 1975 yang menyebabkan terbunuhnya lima jurnalis Australia. Pada masa Orde Baru, pemberitaan media-media Australia tentang kekayaan Presiden Soeharto menjadi pemicu. Faktor lain yang juga sering menjadi isu adalah sikap Australia terhadap isu Papua yang berstandar ganda dan beberapa kali membuat marah Indonesia.

Posisi Makassar

Saat ini, terdapat tiga perwakilan negara asing di Makassar yaitu Konsulat Jenderal Jepang, Kantor Konsul Swiss, dan Konsul Kehormatan Malaysia. Dari 162 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, 77 diantaranya memiliki Perwakilan Tetap (Kedutaan Besar) di Jakarta. Dengan demikian, jumlah 3 perwakilan negara asing di Makassar adalah indikasi Makassar belumlah memiliki urgensi internasional yang tinggi. Bandingkan dengan Medan yang memiliki 11 konsulat asing, atau Denpasar (7 konsulat) dan Surabaya (6 konsulat).

Pembukaan kantor konsulat Australia di Makassar akan menjadi kantor konsulat Australia ketiga di Indonesia setelah Denpasar dan Medan. Rencana ini sebenarnya merupakan bagian dari “ekspansi” besar-besaran. Tahun ini, Kementerian Luar Negeri Australia mengalokasikan $ 98,3 juta untuk membuka 5 kantor perwakilan baru di dunia, yaitu Makassar, Doha (Qatar), Buka (Bougenville, Papua Nugini), Ulaanbataar (Mongolia), dan Phuket (Thailand). Rencana ini merupakan langkah terbesar yang dilakukan pemerintah Australia dalam 40 tahun terakhir.

Kantor perwakilan baru di Makassar (sebagaimana juga Doha dan Ulaanbataar) bertujuan mendorong peluang perdagangan dan investasi Australia. Kota Makassar, dalam perspektif Australia, adalah pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Sehingga, meskipun Kota Makassar tidak ada dalam peta pariwisata internasional, namun berperan penting sebagai penghubung dengan wilayah-wilayah lain di Kawasan Timur. Makassar juga telah memiliki dukungan infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan kota-kota lain di Timur, terutama dukungan transportasi udara.

Tantangan Bagi Makassar

Pembukaan kantor perwakilan baru Australia di Makassar akan membawa dampak ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Akan tetapi, dampak-dampak tersebut tidak serta-merta akan terasa dalam waktu singkat. Apalagi, secara aktual Kota Makassar telah memiliki dinamika sendiri, sehingga akan sulit mengidentifikasi kaitan langsung pembukaan kantor perwakilan negara asing dengan perubahan dan perkembangan kota.

Mungkin bagi pemerintah kota, kehadiran kantor perwakilan negara asing adalah suatu indikasi membanggakan bahwa ada kepercayaan internasional terhadap Kota Makassar. Namun, dibalik itu sebenarnya ada tanggung jawab besar, terutama untuk memastikan ekspektasi pembukaan perwakilan tersebut tidak mengecewakan. Entitas-entitas di Kota Makassar perlu mempersiapkan diri menjadi tuan rumah (host) yang baik.

Dari sisi ekonomi, geliat Kota Makassar sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia tentu saja menjadi kunang-kunang yang menarik banyak pihak, terutama investor. Saat ini sedang ada rencana besar pengembangan kawasan pantai Losari, Tanjung Bunga, dan Panakukang yang menggandeng raksasa-raksasa properti.Peluang investasi puluhan triliun rupiah sedang bersiap-siap (beberapa diantaranya telah) masuk ke Kota Makassar.

Akan tetapi, beberapa persoalan masih perlu menjadi perhatian. Dari sisi aparat, sebagaimana halnya banyak kota di Indonesia, karakter aparat layanan publik di Makassar masih tipikal loyal pada atasan dan bukan fokus pada fungsi. Jika selama ini telah ada staf atau pegawai yang memiliki tupoksi bersentuhan dengan entitas-entitas luar negeri, perlu kiranya dipikirkan untuk meningkatkan kuantitas dan kapasitasnya.

Iklim sosial politik Makassar yang cenderung responsif dan reaktif juga perlu menjadi perhatian. Kota ini sering diidentikkan dengan kota unjuk rasa. Banyak sekali isu, baik lokal, nasional, maupun internasional, yang direspon dan mendapat reaksi dari entitas-entitas masyarakat sipil di Makassar. Ketika terjadi sentimen anti asing, kantor-kantor perwakilan asing akan menjadi sasaran demonstrasi, meskipun seringkali tidak memiliki hubungan langsung dengan isu. Ini akan menjadi tugas baru baru bagi pemerintah dan aparat keamanan.

Yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana menumbuhan budaya baru untuk mendorong warga Makassar yang heterogen bertindak dan bersikap sebagaimana halnya warga “kota dunia”. Kota Makassar kini berkembang menjadi kawasan urban dengan karakter penduduk rural. Pada satu sisi kita menemukan simbol-simbol modernitas tampil dimana-mana (gedung-gedung tinggi, kendaraan bermotor terbaru, gadget, mode, gaya hidup, dan lain-lain). Namun disisi lain, perilaku masyarakat yang serampangan, tidak taat aturan, buang sampah di sembarang tempat, tidak tahu antri, egois di jalan raya, mengabaikan mana area publik dan area privat, dan sebagainya masih saja menjadi pemandangan sehari-hari. Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama, tentu saja. (*)

Dimuat pada Harian Tribun Timur, 19 Agustus 2015. Versi online pada link ini.