Elbakyan, Sci-Hub, dan Perlawanan Komersialisasi Ilmu

Beberapa hari ini, media massa kembali memberitakan tentang Sci-Hub, serta tentu saja Alexandra Elbakyan. Kabar terbaru menyebutkan, tiga portal utama Sci-Hub yang menggunakan alamat sci-hub.io, sci-hub.cc, dan sci-hub.ac tidak bisa lagi diakses, menyusul keputusan terbaru dari pengadilan Eastern District Court of Virginia.  Pengadilan mengabulkan tuntutan the American Chemical Society yang menggugat Sci-Hub senilai US$ 4,8 juta atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Sebelumnya, pada bulan Juni tahun ini, Elsevier (suatu perusahaan publikasi artikel ilmiah) juga memenangkan gugatan senilai US$ 15 juta terhadap Sci-Hub.  Alexandra Elbakyan, sang operator dan juga penginisiasi proyek Sci-Hub berada pada tekanan yang semakin sulit ia atasi.  Namun, dengan mengandalkan prinsip kedaulatan beberapa negara yang tidak terikat ekstradisi dengan Amerika Serikat, serta masih ketatnya perbedaan pandangan tentang isu hak cipta, Elbakyan dapat terus bebas menjalankan proyaknya.

Dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan publik telah bergeser ke aspek legal.  Sementara apa yang menjadi substansi “perlawanan” Elbakyan mulai dilupakan publik.  Maka, memori warga dunia terhadap apa yang menjadi misi Elbakyan seharusnya terus dirawat.

Fenomena Elbakyan

Untuk sekedar melakukan mengingatkan kembali, apa yang diperjuangkan oleh Alexandra Elbakyan dan proyek Sci-Hub yang kontroversial itu berkaitan dengan prinsip bahwa ilmu dan pengetahuan seharusnya tidak menjadi komoditas.  Ia gerah dengan ulah perusahaan-perusahaan “pengindeks” dan “penerbit” artikel ilmiah yang mengkapitalisasi karya ilmiah untuk kepentingan profit.

Kita bisa membayangkan kemarahan itu.

Seorang ilmuwan melakukan riset bertahun-tahun, yang tentu saja dengan tenaga dan biaya tidak sedikit.  Ia menulis artikel dan menerbitkannya pada jurnal-jurnal bereputasi.  Akan tetapi, ketika jurnal itu akan diakses oleh komunitas akademik lainnya, mereka harus membayar.  Kepada siapa?  Disinilah konyolnya. Bukan kepada sang ilmuwan, tetapi kepada perusahaan penerbit jurnal.

Perusahaan-perusahaan ini menggunakan iming-iming yang canggih untuk memastikan bahwa jurnal mereka adalah tempat yang terhormat bagi suatu artikel diterbitkan.  Dengan menggunakan instrumen “pengindeks” dan menyebarkan kebutuhan terhadap “sitasi”, penerbit-penerbit ini secara sistematis (bahkan tidak jarang dengan iming-iming yang menggiurkan) memposisikan diri sebagai pihak yang layak dan berwenang menentukan kualitas ilmiah tidaknya suatu artikel.

Padahal, mereka adalah perusahaan yang mengkapitalisasi ilmu pengetahuan.  Kepentingan mereka adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Sebagai gambaran saja, Elsevier (penerbit yang paling diincar oleh para ilmuwan), pada tahun 2015 membukukan keuntungan sebesar US$ 25,2 milyar !!! (wow, wow, wow).  Keuntungan ini diperoleh dengan layanan distribusi artikel jurnal berbayar, artikel yang dihasilkan dengan susah payah oleh para ilmuwan yang kemudian tidak memperoleh apa-apa dari keuntungan tersebut.

Inilah yang dilawan oleh Elbakyan.  Awalnya, ia gerah ketika akan mengakses artikel-artikel yang baik pada jurnal, ia harus membayar.  Jika tidak secara individual, maka universitas-universitas dan perpustakaan-perpustakaan yang akan membayar (umumnya dengan cara berlangganan).  Lalu, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa kurang beruntung yang kebetulan kuliah di kampus yang tidak memiliki dana untuk melanggan jurnal dari penerbit berbayar?

Maka, ia menggagas metode yang kontroversial ini.  Secara singkat, ia sebenarnya tidak meng-hack atau menjebol sistem dan server dari penerbit.  Tapi ia mengambil file-file yang telah diambil oleh seseorang entah dimana, dan masih tersimpan jejaknya di dunia maya.  Ia membangun akses khusus kepada siapa saja untuk mengakses file-file artikel yang telah didownload tersebut, dari mana saja.

Menggugat Reputasi

Aksi ini telah menimbulkan kemarahan dari jaringan penerbit-penerbit berbayar, para “industrialis jurnal” (kalau boleh disebut demikian).  Maka, Elbakyan mendapatkan perlawanan dimana-mana.  Sejak memulai proyek Sci-Hub pada tahun 2011, sejak itu pula debat tentang ilmu pengetahuan yang bebas kembali menggema.  Sebenarnya, ini debat lama.  Ia hanya melakukan aktivasi saja.

Saya selalu bertanya, mengapa penerbit-penerbit berbayar, para industrialis jurnal ini dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mengeksploitasi.  Bukankah para ilmuwan memiliki pilihan untuk tidak menerbitkan di jurnal-jurnal berbayar?

Jawabannya mungkin adalah reputasi. Tepatnya, kesadaran (palsu) terhadap reputasi.  Para ilmuwan ini percaya (atau dibuat percaya) bahwa untuk menjadi ilmuwan yang kredibel, mereka harus menerbitkan artikel ilmiahnya di jurnal yang memiliki reputasi.  Sementara itu, jurnal yang memiliki reputasi berarti adalah jurnal yang artikel-artikelnya banyak dikutip (sitasi) oleh akademisi dan ilmuwan lain.

Bagaimana menghasilkan jurnal seperti itu?  Sebenarnya, jurnal yang baik seharusnya dibangun dari volunterisme diantara para ahli dan ilmuwan pada bidang ilmu yang sejenis.  Misalnya, para ahli sosiologi akan mendiskusikan kelayakan artikel-artikel bidang sosiologi untuk dimuat pada jurnal yang mereka kelola.  Proses review kelayakan ini, jika bekerja dengan baik, akan menghasilkan publikasi-publikasi berkualitas, layak kutip, dan akan semakin sering dikutip.

Sayangnya, kemampuan peneliti lain menemukan artikel berkualitas kini telah diambil alih oleh komputasi, internet, dan dunia maya.  Dengan sistem index digital, kelayakan suatu artikel berkualitas, atau jurnal berkualitas, ditentukan oleh keterkenalannya di dunia maya, kemudahannya ditemukan dengan mesin-mesin pengindeks digital.  Disinilah peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang: memiliki sedikit passion terhadap ilmu pengetahuan, namun minat yang tinggi terhadap profit.

Perlawanan seperti inilah yang sedang dilakukan Elbakyan.  Ia ingin membebaskan ilmu pengetahuan dan juga membebaskan para ilmuwan, dari jebakan reputasi yang dipalsukan.  Artikel dan naskah akademik yang dihasilkan dari penelitian-penelitian terbaik, seharusnya dapat didistribusikan secara bebas.

Masa Depan Sci-Hub dan Elbakyan

Apa yang dilakukan dan kemudian dialami oleh Elbakyan bukanlah pertama kali.  Meskipun bukan dalam narasi yang sama persis, namun ada beberapa figur yang pernah melakukan perlawanan terhadap dominasi sistem, yang dianggapnya eksploitatif.  Perlawanan terhadap sistem, pada satu sisi, dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap status quo.

Dalam bidang musik, pernah ada Napster pada tahun 1999, suatu proyek copy sharing lagu-lagu melalui internet.  Napster menghadapi gugatan penyalahgunaan hak cipta dari super band Metallica, rapper Dr. Dre, dan berbagai perusahaan rekaman di Amerika Serikat. Setelah melalui kontroversi sekian waktu, para pendukung copyright akhirnya memenangkan pertarungan.

Dengan menggunakan metode internet yang mirip, ada juga kisah tentang wikileaks yang dipelopori oleh Julian Asange.  Ia membuka informasi-informasi yang sebenarnya masuk dalam kategori rahasia, sehingga dapat diakses dan distribusikan melalui internet.  Julian Asange kini menjadi orang paling dicari oleh pihak keamanan di banyak negara, dan berada dalam persembunyian.

Banyak kasus itu menunjukkan bahwa ada isu yang ketat dalam perdebatan antara kebebasan memperoleh informasi dengan prinsip-prinsip hak cipta dan kerahasiaan informasi.  Elbakyan nampaknya akan menghadapi isu serupa.  Meskipun ia memiliki semangat kebebasan, terutama terhadap distribusi ilmu pengetahuan untuk keperluan pendidikan, namun nampaknya ia dan gagasannya menghadapi masa depan yang berat.

Hal ini terutama berkaitan dengan dominasi copyright sebagai global value, yang telah merambah masuk pada berbagai perusahaan, lembaga akademik, dan pemerintahan.(*)

Uceng: Akademisi di Ranah Politik

husain-abdullah

Karikatur Husain Abdullah (sumber: Rakyat Sulsel – www.rakyatsulsel.com)

Akhir-akhir kita sering mendengar kejemuan masyarakat terhadap politik. Ada anggapan bahwa politik itu wilayah buruk, diisi oleh orang-orang buruk, sehingga menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Tudingan paling kejam diarahkan kepada partai politik. Tidak sedikit anggapan bahwa politik dan partai politik adalah kumpulan orang-orang yang hanya mementingkan diri dan golongan dengan menjual-jual rakyat.

Politik, partai politik, dan jabatan publik sebenarnya hanya instrumen. Kuncinya adalah individu-individu yang beroleh kesempatan. Ketika terjadi keburukan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah “menggeledah” kapasitas dan kompetensi aktor-aktor di balik itu. Baik pada skala internasional maupun lokal, keberadaan intelektual di wilayah politik telah diperdebatan sejak lama.

Ada tudingan bahwa intelektual adalah orang-orang yang dipungut untuk membenarkan hal-hal salah yang dilakukan kekuasaan. Padahal, keberadaan intelektual seharusnya memainkan peranan untuk mendorong kebijakan publik yang bermoral.

Intelektual Publik

Henry Kissinger dan Zbigniew Brzezinski adalah nama-nama tenar dalam dunia politik. Kissinger adalah mantan Menteri Luar Negeri AS pada era Presiden Richard Nixon yang berperan pada era perang dingin. Sementara Brzezinski adalah mantan penasehat keamanan nasional AS pada era Presiden Jimmy Carter, dengan peran yang membekas hingga kini.

Mereka terjun ke dunia politik setelah memiliki posisi akademik profesional. Kissinger dan Brzezinski adalah ilmuwan politik yang juga telah menulis banyak karya ilmiah. Kiprah mereka dalam politik ibarat mentransformasi gagasan-gagasan ideal menjadi kenyataan.

Dalam bukunya “Intellectual Public: the Endangered Species” Amitai Etzioni dan Alyssa Bowditch (2006) menguraikan kekhawatiran semakin langkanya intelektual publik. Konsep “intelektual publik” sebenarnya memiliki makna yang beragam. Ia bisa dilihat sebagai entitas yang berada “diluar masyarakat”, atau juga “bagian dari masyarakat” itu sendiri.

Epstein (2000) memandang bahwa intelektual itu fungsi utamanya adalah mengkritisi. Sementara Marquis de Condorcet (dikutip dalam Kenan Malik, 2002) menilai seorang intelektual seharusnya mengungkapkan apa yang selalu disembunyikan oleh para agamawan, para pengurus sekolah, pemerintah, atau lembaga-lembaga permanen lainnya.

Berbagai pandangan tadi mengimplikasikan bahwa sebaiknya intelektual itu berada di luar wilayah politik dan kekuasaan. Logiknya linear, bagaimana mungkin kita akan mengkritik sesuatu dimana kita adalah bagian di dalamnya. Terlebih lagi jika itu menyangkut kekuasaan politik, dimana kritik bisa berdampak pada hilangnya popularitas.

Wright Mills (1963) menganggap bahwa intelektual adalah pengusung kesadaran moral masyarakat. Jika mereka bekerja sebagai pejabat publik, intelektualitasnya seharusnya menjadi fondasi moral untuk mengedepankan kebenaran dan daya kritis, dibandingkan mendahulukan kepentingan pragmatis.

Di satu sisi, ada pandangan bahwa intelektual seharusnya memposisikan diri sebagai “resi”, yaitu sosok bijak yang tinggal di gunung pada suatu padepokan dan setiap waktu mengamati dinamika masyarakat. Pada saat-saat tertentu, resi akan turun gunung untuk memberi jalan keluar ketika terjadi kebuntuan ditengah masyarakat tentang apa yang harus dilakukan.

Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa seorang intelektual seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Ia berada pada setiap lini kehidupan, sosial, ekonomi, politik, bahkan agama.

Dalam konteks ini, ada potensi terjadinya pengkhianatan intelektual, seperti dikhawatirkan Julien Benda. Dalam bukunya “The Betrayal of The Intellectuals” (aslinya ditulis dalam bahasa Prancis pada 1926), Benda memberi peringatan bahwa tugas intelektual bukanlah mengabdi kepada politik dan kekuasaan, tetapi menjaga nilai-nilai moral, kebenaran dan rasionalitas.

Berbagai realitas yang kita temui dewasa ini menggambarkan kedua paradoks tersebut. Ada contoh-contoh kasus dimana para intelektual itu menjalankan fungsi penjaga moral dan mampu membawa perubahan masyarakat dengan cara menjadi bagian dari kekuasaan. Namun juga tidak jarang kita temukan ada intelektual yang justru terjerembab pada jebakan kekuasaan. Mereka menjustifikasi keburukan kekuasaan. Yang lebih parah lagi, tidak sedikit yang justru menjadi bagian dari kekuasaan yang korup dan mengeksploitasi.

Di Sulawesi Selatan, beberapa intelektual pernah berkiprah pada ranah politik. Yang selalu dikenang adalah Profesor Achmad Amiruddin, mantan Rektor Unhas yang menjabat gubernur pada periode 1983-1993. Kepemimpinan beliau yang visioner membawa kemajuan berarti bagi Sulawesi Selatan. Hingga kini, beliau masih dijadikan contoh nyata kepemimpinan visioner.

Ada Bupati Bantaeng Dr. Nurdin Abdullah. Beliau adalah dosen di Fakultas Kehutanan Unhas. Dengan visi menjadikan Bantaeng daerah terkemuka berbasis kemandirian desa, beliau menggabungkan gagasan ideal ala perguruan tinggi dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Tetapi, kita juga memiliki akademisi yang akhirnya terjerembab pada kenistaan kekuasaan. Sebut saja contoh Andi Mallarangeng, pejabat publik yang mengawali karir sebagai dosen di Unhas. Beliau sekarang adalah tersangka kasus korupsi dalam proyek Hambalang yang heboh itu.

Juga ada nama Beddu Amang, mantan Kepala Bulog periode 1995-1998. Pada Juli 1997, beliau diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas. Akan tetapi, pada Agustus 2002, beliau divonis 4 tahun penjara karena kasus korupsi.

Calon Walikota Makassar

Bagaimana dengan kota Makassar? Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada walikota dengan latar belakang akademisi. Walikota-walikota yang pernah memimpin kota ini adalah para politisi, birokrat, militer, atau pengusaha.

Menjelang pemilihan Walikota 2013, nama Husain Abdullah disebut sebagai bakal calon alternatif. Uceng, sapaan Husain, adalah pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Unhas. Beliau juga berlatar belakang jurnalis, penulis, dan segudang pengalaman internasional.

Kehadiran Uceng tentu merupakan warna baru, jika tidak ingin dikatakan angin segar, dalam hiruk-pikuk politik lokal yang menjemukan. Di saat semua bakal calon ramai menjual diri dengan baligo yang mengganggu keindahan, memaku poster gambar dirinya pada pohon-pohon, dan sibuk memoles wajahnya agar tampak gagah atau cantik dengan photoshop, Uceng justru menghindari cara-cara seperti itu.

Dengan tag line “hadir untuk kemanusiaan”, Uceng nampaknya ingin membawa imajinasi publik pada salah satu trend internasional dewasa ini, yaitu isu human security. Gagasan dasarnya adalah manusia dan kemanusiaan seharusnya menjadi sentra proses pembangunan.  Jika tag line ini dielaborasi, maka akan menjadi kritikan bagi pendekatan pembangunan berbasis infrastruktur, sebagaimana yang selama ini terjadi.

Dewasa ini sedang berlangsung pergeseran penting makna keamanan (security) dari state-based menuju human-based. Keamanan hanya mungkin tercipta jika manusia diberi ruang seluasnya untuk mengepresikan kemanusiaannya. Pembangunan berbasis manusia, itulah nampaknya fokus perjuangan Uceng.

Langkah awal Uceng ini telah menunjukkan visi besar dipadu karakter intelektual yang kritis. Tetapi persoalan memimpin dan membangun kota Makassar bukanlah urusan visi besar atau karakter intelektual semata-mata. Ada proses politik yang panjang, melelahkan, dan (patut diakui) berbiaya besar mesti dihadapi.  Pada fase ini, pastilah terbuka peluang untuk terlibat dalam tawar-menawar kepentingan, sesuatu yang sangat lumrah dalam politik.

Dalam pandangan saya, Uceng berpotensi menjadi ikon perubahan politik yang lebih manusiawi. Kedekatan dengan media menjadi momentum untuk mendorong agar proses politik lebih transparan, terbuka, elegan, dan efektif.

Bahwa nanti Uceng akan terpilih atau tidak, itu persoalan lain lagi. Setidaknya, masyarakat bisa tercerahkan, bahwa politik bukan saja persoalan kekuasaan. Ada prinsip-prinsip moral yang harus selalu dijaga. Jika itu terjadi, maka Uceng telah memposisikan diri sebagai intelektual publik yang sesungguhnya. (*)

(di muat pada Tribun Timur Makassar, Senin, 11 Maret 2013, hal. 13)

Telah dibaca [counterize type=”totalhits” version=”no” print_header=”no”] kali.

Posted from WordPress for Android