Janji kemerdekaan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Namun, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, apakah janji tersebut telah ditunaikan?
Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Juga tercatat sebagai negara demokrasi, yang sering menjadi rujukan dan bukti bahwa Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan. Setelah gerakan reformasi 1998, Indonesia bertransisi menjadi negara demokrasi baru. Namun dalam konteks prosedural: kita memiliki pemilihan umum langsung yang paling massif.
Sejak Pemilu 1999, demokrasi Indonesia menghadapi paradox yang membingungkan. Secara ideal, politik demokratis seharusnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dengan terbukanya ruang partisipasi bagi warga dalam proses politik, seharusnya suara warga didengar bukan hanya sebagai “noise”. Tapi secara substantif ditempatkan sebagai “voice”.
Akan tetapi, hingga Pemilu terakhir pada 2024, janji demokrasi bagi terwujudkan kesejahteraan rakyat masih menjadi jargon. Bahkan tidak jarang menjadi alat. Menjadi sekedar pemanis untuk memperoleh suara dan dukungan dalam Pemilu. Ketika pesta demokrasi usai, semua orang kembali ke tempat asalnya: pemilik modal menikmati hasil usahanya, masyarakat miskin kembali ke status miskin.
Dalam 10 tahun terakhir, angka kemiskinan memang alami fluktuasi, tahun ini berada di angka 8.47% dari total populasi Indonesia. Para optimistik dan pragmatik akan mengklaim bahwa kita mengalami perbaikan. Akan tetapi, prosentase penduduk miskin ini menempati peringkat keempat terbesar di dunia (Macro Poverty Outlook, April 2025, The World Bank). Ini bukan hal menyenangkan.
Kemerdekaan adalah jalan yang seharusnya terbuka bagi semua masyarakat, menuju arah dimana kesejahteraan menanti. Dalam perjalanan itu, semua sepakat jalan bersama. Tidak ada yang tertinggal dan ditinggalkan.(*)
