Archives May 2021

Bipang Ambawang, Ancaman Krisis Komunikasi Publik

Sebagaimana trending pada seluruh platform media, baik media konvensional maupun media sosial, Presiden Jokowi menyampaikan himbauan agar masyarakat tidak mudik. Imbauan yang dirangkaikan dengan kampanye Hari Bangga Buatan Indonesia itu juga berisi pesan, agar masyarakat yang rindu kuliner tradisional kampung halaman, dapat memesan online.

Narasi ini nyaris sempurna. Namun, publik heboh karena salah satu contoh yang disebutkan Presiden Jokowi adalah Bipang Ambawang, kuliner khas Kalimantan Selatan. Bahan baku kuliner ini adalah daging babi. Nama Bipang sendiri ternyata merupakan singkatan dari Babi Panggang.

Presiden Jokowi mengucapkan kata-kata Bipang Ambawang mungkin hanya sebagai contoh kuliner lokal. Akan tetapi, terdapat lingkungan situasi, iklim politik, dan waktu (timing) yang tidak tepat, sehingga merusak makna narasi Presiden.

Lingkungan situasi narasi ini berkaitan dengan fakta bahwa bangsa Indonesia mayoritas muslim. Dalam ajaran Islam, daging babi (bahkan material turunannya) adalah barang haram untuk dikonsumsi. Pada saat bersamaan, mudik yang sedang menjadi obyek kampanye kali ini berkaitan dengan mudik untuk merayakan Idul Fitri, hari raya terbesar bagi umat muslim.  Maka, contoh yang digunakan dalam pidato Presiden Jokowi, walupun secara substansi benar, namun secara kontekstual mengandung cacat lingkungan situasi.

Aspek kedua yang membuat cacat narasi Bipang Ambawang makin menjadi adalah polarisasi politik peninggalan Pilpres sebelumnya yang belum hilang (bahkan mungkin polarisasi ini akan permanen dan laten). Kelompok Islam politik terlanjur percaya bahwa rejim Presiden Jokowi dipenuhi oleh anasir-anasir anti-Islam. Sehingga, munculnya contoh Bipang Ambawang dianggap sebagai ulah kelompok ini untuk merusak moral kaum muslimin.

Faktor lainnya adalah timing yang tidak tepat. Betul, tidak ada yang salah dengan himbauan Presiden. Betul, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa plural, sehingga melibatkan elemen non-Islami dalam pesan publik adalah bentuk pengungkapan “mengayomi semua kelompok” di dalam negeri. Akan tetapi, saat ini adalah bulan Ramadhan, yang bahkan dalam penyebutannya selalu disandingkan dengan kata “suci”. Narasi Presiden Jokowi dinilai memiliki maksud terselubung merusakan kesucian bulan Ramadhan.

Maka, untuk beberapa waktu, pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi ancaman krisis komunikasi publik.

Di tengah situasi “kekagetan” publik paska pidato singkat Presiden Jokowi, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengangkat narasi alternatif. Melalui akun twitternya, Fadjroel memposting beberapa kuliner Bipang, yang memang oleh publik dikenal sebagai kuliner berbahan dasar beras.

Postingan ini menuai kritik netizen. Banyak yang menganggap Fadjroel mengingkari fakta, dimana Presiden Jokowi jelas menyebut Bipang Ambawang, bukan Bipang atau Jipang seperti yang disebut Fadjroel. Ia kemudian menghapus postingan (namun beberapa netizen sempat menangkap layar dan menyebarkan).

Fadjroel kemudian menyampaikan bahwa penjelasan resmi terkait pidato Presiden Jokowi akan disampaikan oleh Menteri Perdagangan, sebagai pihak yang mempersiapkan acara.

Melalui channel YouTube Kementerian Perdagangan, Menteri Muhammad Lutfi menjelaskan makna dan konteks dari pidato Presiden tersebut. Menteri Lutfi meminta agar masyarakat melihat konteks keseluruhan, yaitu upaya mengkampanyekan rasa cinta dan membeli produk lokal. Pernyataan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat yang beragam.

Tentu saja, maksud dari pidato Presiden sebagaimana dijelaskan Menteri Lutfi adalah penjelasan terhadap kesalahpahaman yang sudah terlanjur tersebar luas. Dari perspektif komunikasi publik, substansinya bukan pada penjelasan tersebut, tapi lebih pada mengapa narasi kontroversi itu muncul.

Dalam komunikasi publik, aspek kehati-hatian dan ketelitian (prudential) sangat penting. Suatu pernyataan perlu diteliti dan diteliti kembali, untuk meminimalisir (kalau perlu meniadakan) dampak negatif dan kontraproduktif. Hal ini nampaknya abai dilakukan oleh “all president men” yang menangani komunikasi publik Kepala Negara.

Dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi, kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi. Artinya, ada sesuatu elemen dalam struktur dan fungsi komunikasi publik yang perlu diperbaiki. Bagaimanapun, perkataan seorang Presiden, apalagi yang terucap kepada publik, berpotensi menjadi rujukan bagi seluruh komponen bangsa.

Persoalan komunikasi publik tidak boleh dianggap remeh. Sudah saatnya pemerintah meningkatkan leverage dari tata kelola komunikasi publik kepala negara, baik yang bersumber dari istana maupun yang disuplai oleh kementerian dan lembaga.(*)

Masjid 99 Kubah: Kebesaran yang Murung

Tadi sore (Sabtu, 8/5) saya mengajak anak-anak buka puasa di luar. Ramadhan hampir usai, sesekali tidak salah mengajak mereka jalan sore, ngabuburit, mengganti suasana.

Tujuan kami adalah kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang dipenuhi kontroversi sejak awal kemunculannya. Mulai dari reklamasi yang menuai kritik, pembangunan berbagai sarana dan prasarana, hingga keberadaan Masjid 99 Kubah yang ikonik.

Kawasan CPI diinisiasi oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo, termasuk Masjid 99 Kubah di atasnya. Hingga akhir masa jabatannya pada 2018, masjid ini belum rampung. Sayangnya, penerus Syahrul, Gubernur Nurdin Abdullah, menunda kelanjutan pembangunan. Dengan alasan akuntabilitas anggaran dan audit mutu bangunan, Gunernur NA mengatakan ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum pembangunan dilanjutkan.

Tahun lalu, beberapa tokoh masyarakat dan aktivis serta intelektual menggagas gerakan untuk melanjutkan pembangunan masjid. Selain “menekan” pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran, juga diikuti aksi “perlawanan” atas sikap lambat pemprov.

Meskipun konstruksi bangunan masjid belum rampung, Gerakan Masjid 99 Kubah “nekat” menggelar shalat Jum’at. Gubernur NA sampai harus meminta Dewan Masjid Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Sulsel turun tangan. Kegiatan shalat Jum’at di Masjid 99 Kubah akhirnya dihentikan setelah sempat berlangsung beberapa kali.

Masjid 99 Kubah adalah sarana ibadah. Namun, ketika pembangunannya berkaitan dengan kebijakan publik, maka elemen politis terselip didalamnya. Ada selentingan, Gubernur NA enggan “cuci piring” terhadap dugaan penyimpangan pembangunan masjid ini. Entah benar atau tidak, tapi begitulah selentingan yang beredar.

Beberapa janji kemudian diutarakan. Namun, hingga tahun 2021 ini, Masjid 99 Kubah yang indah dari kejauhan nampak belum ada tanda-tanda akan dirampungkan. Tentu saja, penyebabnya bukan soal anggaran. Toh pemprov memiliki kewenangan anggaran yang fleksibel.(*)

Lagi-lagi tentang Orang Gila

Seorang lelaki tertangkap kamera pada suatu masjid di Palembang: menampar imam shalat. Sudah dapat dipastikan, peristiwa seperti ini akan viral. Dan kemudian kita akan mendapati, selama beberapa hari mendatang, perbincangan publik yang membedah berbagai aspek: politik, sosial budaya, religius, medis, keamanan, hingga gosip.

Akan tetapi, yang menarik perhatian saya adalah postingan di grup WA alumni kampus. Namanya grup alumni, ya anggotanya minimal sarjana. Bahkan banyak sekali yang magister dan doktor. Dosen hingga yang berpangkat akademik profesor juga banyak disitu.

Video rekaman CCTV itu dibagikan dan menyebar cepat. Postingan awal di grup alumni itu dibagikan seorang teman yang saya tahu pasti ia cerdas. Juga ia adalah pejabat publik. Ketika memposting video tersebut, terdapat narasi caption berikut (saya ketik verbatimnya saja):

Telah terjadi pemukulan terhadap Juhri Asyari Hasibuan, yg menjadi imam sholat shubuh di Masjid Baitul Arsy, Pekanbaru, pada shubuh Jumat, 7 Mei 2021.

Sungguh biadab.., mereka sudah nantang terang-terangan. Mirip PKI!

Tentu saja, berbagai respon bermunculan. Pertama, banyak yang mempertanyakan validitas informasi. Setelah terkonfirmasi beritanya benar, maka mulai bermunculan reaksi. Dari sekian banyak reaksi di grup, tidak ada yang mempertanyakan: “mengapa teman ini, yang pendidikannya lumayan tinggi, yang juga pejabat publik, langsung ikut memvonis bahwa mereka sudah terang-terangan, mirip PKI?

Pada saat video dibagikan, di Metro TV sedang dibacakan berita tentang peristiwa tersebut, pada segmen Metro Petang. Peristiwa yang terjadi pagi hari (shubuh) tentu telah ada versi resmi, minimal dari hasil penyelidikan awal aparat kepolisian.

Dan memang, polisi menyebutkan bahwa pelaku adalah seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Beberapa orang, termasuk jamaah masjid, juga mengkonfirmasi hal itu. Artinya, ada penjelasan untuk menenangkan publik. Toh, orang gila memang tindakannya aneh dan penuh kontroversi.

Sayangnya, teman yang tadi membagikan sama sekali mengabaikan informasi resmi tersebut. Ia lebih percaya sumber dari jejaring kontak di WA-nya, tanpa mau mencari tahu benar-tidaknya. Pokoknya, teman ini langsung membagikan saja apa yang dia terima, dan dia anggap menarik kepentingannya.

Pada tahap seperti ini, saya jadi bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya yang disebut gila?(*)

Menemukan kembali alamat lama

Blog ini (justishaq.com) pernah populer. Mungkin tidak amat sangat, akan tetapi pernah ada masa dimana saya cukup aktif menulis apa saja, dan di luar sana banyak orang yang senang membaca apa saja.

Pada pemilihan presiden 2014, ketika rivalitas Jokowi dan Prabowo mulai tumbuh, saya pernah menulis topik yang trending. Waktu itu Pilpres telah usai, hasil quick count telah beredar, namun belum ada penetapan resmi.

Saya menulis topik: “Cara Legal Mencuri Hasil Pemilu”. Inspirasinya adalah dari celah UU Pemilu, yang memberi peluang bagi kandidat yang ingin membalikkan hasil paska pencoblosan suara. Waktu itu, saya melihat mekanisme penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang sangat rentan terhadap ulah tangan jahil.

Tulisan itu, bersama url blog ini, tersebar dimana-mana. Forum-forum diskusi internet membahasnya, sosial media membicarakannya. Dan hit domain ini meningkat tajam.

Hingga suatu saat saya abai memperpanjang sewa domain. Beberapa bulan kemudian, saya mendapati alamat domain ini telah beralih kepemilikan. Uniknya, ia dimiliki oleh suatu bisnis wedding organizer di Jepang. Itu tampak dari konten-konten berbahasa Jepang di dalamnya.

Entah kenapa, saya kembali menemukan domain ini tidak bertuan. Nampaknya, pemilik Jepang tersebut tidak lagi memperpanjang kepemilikan. Maka, saya kembali mengklaimnya, dan berhasil.

Setelah alamat ini kembali, semangat saya untuk menulis blog kembali bangkit. Mungkin ada kaitan psikologis dengan nama ini. Just Ishaq, just an ordinary personal blog.(*)