Archives December 2020

Hari ke-300 Corona di Indonesia

Hari ini, tepat 300 hari Corona berada di Indonesia. Kasus pertama diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Ketika menyampaikan kabar tersebut, baik Presiden maupun Menteri Kesehatan terlihat santai, biasa saja. Bahkan, dalam beberapa wawancara setelahnya, Menteri Terawan masih sambil senyum dan sedikit cengengesan.

Tangkapan layar Kompas TV saat wawancara wartawan bersama Menteri Kesehatan, 2 Maret 2020.

Tentu saja, maksud Menteri Terawan adalah menghindari terjadinya kepanikan publik. Seolah-olah kasus corona ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Padahal, di masyarakat berbagai ulasan para epidemiologi dan tenaga kesehatan sedang dalam persiapan menuju siaga. Para tenaga kesehatan tahu betul, pandemi tidak dapat dihentikan. Hanya tinggal menunggu waktu saja.

Ketika Badan Kesehatan Dunia mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, barulah Indonesia tersentak. Berbagai silang pendapat, silang kebijakan, dan silang tindakan terjadi. Indonesia menghadapi kebingungan sesaat, akibat ketidaksiapan mengambil langkah antisipasi.

Corona pertama kali ditemukan pada bulan Januari 2020 di Wuhan. Pada saat itu, sebenarnya cukup waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan langkah antisipasi. Sayangnya, kebijakan publik sektor kesehatan kali ini berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, dan kental suasana politik paska Pilpres 2019 yang masih membekas.

Pada bulan Agustus 2020, Reuters secara gamblang menyebut Indonesia gagal mengantisipasi corona (Endless first wave: how Indonesia failed to control coronavirus). Menurut Reuters, tingkat penyebaran kasus di Indonesia mencapai 17% dari testing. Ini jauh di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5%.

Jika tingkat penyebaran di atas 5%, menurut standar WHO, berarti pemerintah tidak mampu mengendalikan penyebaran wabah. Itulah yang terjadi di Indonesia, kata Reuters.

Ada dua hal yang menurut saya berpengaruh penting dalam situasi ini. Pertama, ketertutupan informasi yang terjadi pada masa-masa awal pandemi. Kedua, tindakan solo yang diambil pemerintah pusat tanpa cukup memberi ruang pada pemerintah daerah.

Pada laporan-laporan di awal masa pandemi, dominasi kendali informasi berada di tangan pemerintah. Hanya sedikit yang dibagikan ke masyarakat. Akibatnya, bermunculan banyak spekulasi, bahkan sempat muncul distrust. Bahkan ada yang menganggap corona ini tidak lebih dari konspirasi.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah sempat mengalami kekacauan koordinasi. Kekacauan yang dibumbui muatan politik. Misalnya, pemerintah pusat kaget ketika Gubernur Banten ambil inisiatif umumkan empat kasus positif di daerahnya pada 12 Maret 2020 (Umumkan 4 Pasien Positif Corona, Gubernur Banten Akui Salah).

Atau ketika Gubernur DKI Jakarta memutuskan pembatalan ajang Formula E pada 11 Maret 2020, dengan alasan pandemi (Batalkan Formula E, Anies tak Ingin Korbankan Warga Jakarta). Akan tetapi ditanggapi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dengan narasi “Mahfud MD Nilai Formula E Ditunda Anies Karena Khawatir Tak Sukses“.

Publik kemudian melihat bagaimana kekacauan dan ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan dalam penanganan pandemi. Ada Bupati yang sampai mengatai-katai Menteri goblog (Fakta Gempar Bupati Boltim, Kritik BLT hingga Sebut ‘Menteri Goblok’).

Atau lembaga pertahanan dan keamanan (Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat) mengurusi riset obat Covid-19 (Soal Obat Corona: Kepentingan BIN & TNI Melangkahi Disiplin Sains). Bahkan, ada kesan kedua lembaga ini ingin cari panggung dengan “memaksa” Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengeluarkan ijin edar obat temuan mereka.

Ini belum lagi kisah kisruh penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah. Bantuan tidak tepat sasaran, rakyat berhak yang tidak menerima, hingga akhirnya terkuaknya korupsi dalam penyaluran.

Akhirnya, 300 hari masuknya virus corona di Indonesia telah membuka banyak ruang belajar bagi siapa saja, pemerintah maupun masyarakat. Kita patut mengakui ada persoalan mendasar dalam mengatasi pandemi ini. Hal-hal yang sebenarnya dapat diatasi, asalkan masing-masing pihak berkenan menahan diri.(*)

Ramai terpapar jelang vaksin datang

Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu itu tiba juga. Vaksin virus corona produksi Sinovac Cina, tiba di Bandara Cengkareng, Minggu (6/12) sekitar pukul 21.20 WIB.

Berbagai media memberitakan peristiwa penting ini. Bisa dilihat disini, disini, dan disini. Sebanyak 1.2 juta dosis vaksin akan segera dinilai oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kemungkinan besar, vaksin ini akan memperoleh ijin penggunaan berdasarkan skema situasi darurat.

Sesaat menjelang kedatangan vaksin, publik Indonesia dihebohkan oleh berita terpaparnya banyak publik figur. Beberapa diantaranya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian menyusul Gubernur juga. Mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dan istrinya juga dilaporkan terpapar. Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja telah diumumkan terpapar.

Mungkin saja kedua peristiwa ini (yaitu terpaparnya sejumlah figur publik dan kedatangan vaksin) adalah dua hal berbeda. Akan tetapi, ada saja orang yang mengaitkan keduanya, dibarengi sejumlah teori.

Salah satu teori yang dibahas teman saya adalah dugaan rekayasa. Teman ini memang senang dengan tema-tema begini. Menurut teman ini, publik seolah dibius dengan ide bahwa vaksin ini penting dan jangan ditolak. Terpaparnya sejumlah tokoh adalah semacam advertensi bagi pentingnya vaksin.

Tentu saya menolak idenya. Menurut saya, tanpa tokoh publik yang terpaparpun, vaksin ini telah memenuhi diskusi publik selama beberapa bulan terakhir. Bahkan sampai over exposed, menurut saya.

Jadi, argumen rekayasa (apalagi sampai dugaan konspirasi) sepertinya berlebihan. Tapi, untuk kedua hal itu saja ya, bukan untuk keseluruhan cerita pandemi. Bagaimanapun, pengikut teori konspirasi masih pada yakin kalau pandemi kali ini adalah rekayasa.

Terlepas dari pandangan nyleneh teman ini, saya pribadi menyambut senang kedatangan vaksin. Apalagi, menurut kabar, dosen dan tenaga pengajar akan berada pada gelombang pertama penerima vaksin. Semoga benar.(*)