Archives March 2020

Covid-19 dan Social Distancing, Apakah Efektif?

Hari ini (Senin, 16/3) sebaran wabah Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Setelah pada Sabtu dilaporkan ada 117 kasus, kini telah meningkat menjadi 135 kasus. Peningkatan kasus ini mendorong berbagai pihak mengambil langkah aktif untuk menghentikan laju penyebaran.

Salah satu ide yang mengemuka adalah Social Distancing. Bentuk paling ekstrim dari metode ini adalah dengan cara lockdown, namun opsi ini belum ada dalam daftar.

Dari berbagai sumber, social distancing adalah mekanisme untuk menghentikan sebaran virus dengan cara mengurangi sebisa mungkin sentuhan dan interaksi sosial. Asumsinya adalah penyebar virus ini adalah orang yang terpapar, sementara publik tidak dapat mengidentifikasi siapa saja yang telah terpapar saat ini.

Keberadaan virus ini pada diri seseorang terdeteksi setelah melalui beberapa test. Selain itu, seseorang yang membawa virus (carrier) tidak serta merta menunjukkan gejala sakit. Ada yang sampai dua minggu baru tampak gejalanya.

Untuk itu, publik berada dalam kegelapan. Bisa saja seseorang yang ada di sekitar kita adalah carrier. Maka, tidak ada cara lain kecuali mengurangi aktivitas sosial, hingga masa waktu tertentu. Pemerintah dan berbagai institusi publik memilih rentang waktu 14 hari.

Seorang teman dokter menjelaskan bahwa pilihan 14 hari itu cukup tepat. Ia mengatakan bahwa jika dalam masa 14 hari tidak ada yang terpapar dari komunitas atau kelompok sosial, maka dapat dipastikan virus itu belum ada pada kelompok sosial itu.

Langkah selanjutnya adalah terus membatasi kelompok sosial itu dalam berinteraksi dengan kelompok sosial di luar, terutama untuk kelompok sosial belum melalui fase social distancing.

Jadi, social distancing itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menghentikan sebaran virus. Cara ini efektif diberlakukan di China yang memilih metode paling ekstrim dari social distancing, yaitu dengan cara lockdown.

Seorang teman yang saya kenal dari sosial media adalah survivor dari Wuhan. Ia adalah salah seorang warga Indonesia yang dievakuasi dan sempat menjalani karantina di Natuna. Sebagaimana kita ketahui, semua orang yang dikarantina itu dinyatakan bebas dari Covid-19.

Ia menceritakan pengalaman selama berada pada situasi lockdown di Wuhan, China. Peran pemerintah sangat signifikan. Masyarakat disuplai bahan makanan tiga kali sehari, diberi masker gratis, didukung dengan perlengkapan sanitasi untuk sterilisasi sederhana.

Teman mengatakan bahwa metode lockdown akan sulit efektif di Indonesia secara menyeluruh. Namun demikian, jika dilakukan pada skala kecil, misalnya kawasan atau kota, kemungkinan bisa. Namun dibutuhkan kepatuhan warga yang luar biasa.

Di Indonesia, beberapa hari terakhir marak instruksi untuk melakukan social distancing. Berbagai pemerintah daerah dan instansi pemerintah mengeluarkan edaran, mengubah praktek rutin, membatasi perjalanan kunjungan, mengurangi tamu, belajar di sekolah dan kampus berhenti sementara, dan sebagainya.

Juga pemerintah menghimbau agar warga tidak keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak.
Tetapi himbauan ini nampaknya tidak didengar. Jalan-jalan raya tetap saja ramai, jalanan tetap saja macet. Penumpang publik di transport di Jakarta bahkan antri panjang, akibat kebijakan pemerintah DKI yang mengurangi frekuensi perjalanan bis.

Melihat realitas ini, kekhawatiran teman ini nampaknya beralasan. Indonesia mengalami krisis kepatuhan pada otoritas resmi. Dan ini cukup parah. Puluhan himbauan dianggap angin lalu.(*/ir)

Tentang Hashtag dan Emosi Publik

Menyusul kabar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) positif Covid-19, hashtag baru memenuhi jagad Twitter. Adalah Muhammad Said Didu yang menginisiasi, #Indonesiabutuhpemimpin.

Tidak sampai sejam, hashtag ini menempati posisi atas trending topic Indonesia. Bisa jadi, dalam beberapa waktu mendatang ia akan menembus trending dunia. Terasa benar luapan perasaan publik melalui hashtag ini.

Beberapa negara mengambil langkah ekstrim dalam mencegah Covid-19. Setelah Tiongkok yang menutup (lockdown) Kota Wuhan, lamgkah sama diambil negara lain. Kabar terbaru, Italia bahkan menutup negaranya!

Sementara itu, Indonesia melalui Kepala Negara dan Menteri Kesehatan masih terlihat santai, cengengesan, dan terus saja bercanda. Sementara warga diliputi suasana cemas, pemimpin yang diharapkan mengambil peran justru “salah gaya” dalam memberi keyakinan dan ketenangan kepada warga.

Mungkin pemimpin kita berpikir, tampil tenang akan menenangkan warga. Mereka lupa, bahwa rakyat memiliki banyak referensi tentang situasi sebenarnya. Di sisi lain, warga tidak sepenuhnya percaya kepada pemimpin. Maka, sikap memandang remeh wabah hanya menambah ketidakpercayaan saja.

Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan yang melampaui kapasitasnya: sesuatu yang sebenarnya diharapkan publik untuk dilakukan oleh Presiden.

Hashtag #IndonesiabutuhPemimpin sepertinya mengkonfirmasi dugaan sumir, bahwa ada yang keliru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal terkait respon wabah Covid-19.

Saya pribadi merasa memang ada yang aneh, ketika Badan Intelijen Negara juga mengeluarkan pernyataan terkait Covid-19. Maka, makin ramailah panggung oleh artis figuran. Mungkin akibat pemeran utama tidak kunjung tampil. Mungkin juga akibat ia tampil buruk, jauh dari ekspektasi.

Begitulah cara publik mengungkapkan emosi. Mereka tidak punya kuasa, selain hashtag dan kuota internet.(*/ir)

Ketika Negara Abai, Apakah Rakyat Hanya Mampu Mengeluh?

Di tengah wabah Covid-19, banyak terdengar keluhan warga. Terutama ditujukan ke negara yang dianggap lambat, tidak transparan, tidak memadai, dan tidak sinergis merespon wabah.

Sebelum ini, sudah sering kita mendengar warga yang mengeluh, bisa terkait apa saja. Saya merasa ada suasana ketidakberdayaan individu di sana. Seolah hanya pemerintah saja yang bisa atasi masalah.

Padahal, sebagai individu otonom, warga negara yang aktif bisa berperan lebih banyak dari sekedar mengeluh. Kita bertindak nyata, tanpa perlu habiskan energi dengan sibuk mencari kesalahan pemerintah.

Bersikap Otonom

Pernah sekali waktu, sekolah anak saya merencanakan kunjungan ke pabrik roti. Perjalanan ke sana menggunakan angkot, sekaligus perkenalkan transportasi publik untuk anak kelas dua SD.

Jumlah murid 30-an, jumlah guru yang ikut 2 orang. Saya pikir, itu rasio yang tidak memadai. Kita tahu, angkot itu tidak punya standar keamanan apapun.

Saya usul agar orang tua yang sempat boleh mendampingi. Pihak sekolah menolak, mereka ingin anak-anak terbiasa mandiri.

Jadinya, kita beda persepsi antara mana yang harus didahulukan: kemandirian atau keselamatan anak?

Sebagai orang tua, jika dihadapkan pada kedua pilihan itu, saya akan memilih keselamatan. Akan tetapi, sekolah tetap pada keputusannya: (1) anak-anak wajib ikut, (2) orang tua tidak boleh mendampingi, dan (3) memakai angkot.

Ada kata-kata “wajib ikut”. Maknanya, jika tidak ikut akan ada konsekuensi. Saya tidak perlu bertanya apa konsekuensinya. Dalam relasi seperti ini, jelas sekali siapa yang memiliki kuasa. Sekolah bisa memberlakukan persyaratan apa saja.

Namun, sebagai warga merdeka, saya tidak mau merasa berada di bawah kekangan yang tersistem seperti ini. Kepada istri, saya sampaikan: “Bayar saja biaya kontribusi, tapi anak-anak tidak usah diikutkan”.

Istri saya paham itu instruksi. Kebetulan juga dia sepakat. Jadi dia katakan kepada sekolah, anak-anak kami, si kembar, tidak akan ikut. Jika mereka akan diberi nilai rendah dalam pelajaran entah apa, bahkan sampai tidak naik kelas, silahkan saja.

Setiap ada potensi ancaman terhadap keselamatan anak, saya akan bertindak. Saya hindari mengeluh. Itu membawa dampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Itulah tindakan saya, sebab itulah batas kekuasaan saya. Jika kebijakan sekolah tidak bisa saya kendalikan, saya tidak akan membiarkan sekolah mengendalikan saya.

Apakah Negara Abai?

Hari-hari ini, apakah negara abai dan lalai dalam respon wabah Covid-19? Entahlah. Ada ahli-ahli untuk telaah itu. Sebagai warga, saya memantau setiap waktu. Saya tidak boleh pasif.

Setiap waktu, pemberitaan kasus ini saya ikuti, baik di nasional maupun global. Saya membaca berbagai analisa dan ulasan, yang terjangkau atau menjangkau saya (karena broadcast di sosmed).

Dengan memiliki informasi berseliweran, ada kemewahan yang saya rasakan untuk mengambil keputusan: sampai batas mana saya akan panik.

Panik, peduli, kritis, dan lebay itu bedanya tipis. Apalagi dalam situasi tidak menentu.(*/ir).