Archives February 2019

Bawa Sepeda di @IndonesiaGaruda dari Jepang

Kali ini saya bermaksud membawa sepeda ke Indonesia. Selama di Kyoto dalam tiga bulan terakhir saya memakai sepeda yang bisa dilipat, yang menurut saya lumayan bagus. Rasanya sayang kalau  harus ditinggalkan.

Saya pernah mendengar bahwa dalam penerbangan, baik domestik maupun internasional, sepeda masuk kategori sport equipment. Perlakuannya sama seperti papan seluncur. Di Garuda Indonesia, membawanya di pesawat tidak dikenakan biaya bagasi, sama seperti alat musik. Informasi resmi tentang ketentuan bagasi dapat dilihat disini. Lihat di bagian Peralatan Olahraga.

Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sepeda itu diperlakukan sehingga memenuhi ketentuan bagasi gratis?

Di website tercantum ukuran kotak yang diperbolehkan. Dengan demikian, saya awalnya berasumsi bahwa ia harus dimasukkan ke dalam kotak karton. Tapi, kenapa papan seluncur (surfing) sering kita lihat dibawa tanpa dimasukkan ke dalam box ya?

Jika harus dimasukkan box juga repot. Mencari box yang sesuai ukuran seperti tercantum pada website Garuda tentu tidak mudah.

Maka, untuk memastikan bisa dibawa tanpa masalah berarti, saya mulai mencari informasi.

Komunikasi dengan sosial media Garuda menyebutkan bahwa harus dimasukkan dalam kotak karton. Saya bertanya ke teman di Garuda juga informasinya sama, bahkan dia bilang sebaiknya diwrapping. Saya berpikir, yang diwrapping “sepedanya” atau “box-nya” ya?

Tas Sepeda

Di Jepang, pengguna sepeda lipat akrab dengan tas (namanya Rinko Bukuro). Tas ini adalah perlengkapan wajib jika ingin membawa sepeda di kereta: dilipat, lalu dimasukkan ke Rinko Bukuru, tidak boleh dalam keadaan polos.

Saya lalu bertanya ke kantor Garuda Jepang. Apakah bisa jika sepeda itu saya masukkan ke rinko bukuro dan bukan dalam kotak karton. Jawabnya, bisa. Meskipun demikian, karena sumber informasi yang bervariasi, saya berniat untuk menggunakan tas dan juga me-wrapping di Bandara nanti.

Jadi saya mencari rinko bukuro yang sesuai. Di Kyoto, toko-toko sepeda besar umumnya menjual berbagai macam varian rinko. Saya mendatangi toko Asahi Base Bycicle di daerah Takano. Ini tidak jauh dari apato saya dulu. Untuk memastikan bisa masuk ke dalam rinko bukuro, saya membawa serta sepeda ke toko itu.

Pelayan di toko sangat ramah. Ia mengajak saya ke lantai 2 dan menunjukkan berbagai macam rinko, dengan harga bervariasi. Yang paling murah 2.900 Yen. Ada yang harganya sampai 10.000 Yen. Saya memilih yang paling murah dan meminta untuk dicoba dulu. Maka sepeda saya dilipat dan coba di masukkan ke Rinko itu. Cocok. Jadi saya mengambilnya.

Dari Kyoto ke Bandara Kansai di Osaka lumayan jauh, tetapi ada bermacam pilihan transportasi: kalau kita membawa banyak barang atau bagasi berat, yang paling efisien adalah menggunakan Shuttle service. Kita order tiga hari sebelumnya, dan akan dijemput di tempat tinggal. Pilihan lain adalah kereta cepat dari Stasiun Kyoto, atau menggunakan bus dari dekat Stasiun Kyoto.

Saya mencoba Shutle service. Pada saat reservasi, saya sampaikan bahwa saya akan membawa sepeda. Ternyata, kedua perusahaan layanan shutle service yang ada di Kyoto (MK Taxi dan Yasaka Shutle) tidak diperkenankan membawa sepeda, meskipun dilipat dimasukan tas.

Di website JR West (perusahaan kereta api), disebutkan bahwa boleh membawa sepeda di kereta, namun harus masuk rinko. Untuk memastikan, saya bertanya langsung ke counter information di Kyoto Station dan menanyakan hal ini. Benar. Katanya boleh. Nanti sepeda itu bisa diletakkan di tempat bagasi di kereta.

Maka, pada hari “H”, sepeda saya masukan rinko. Bisa ditenteng dan ditaruh di punggung sebagaimana halnya tas selempang ukuran jumbo. Tentu saja lumayan berat, sekitar 15 kg.

Saya menuju Stasiun Kyoto menggunakan taksi (lumayan mahal dibanding menggunakan Subway). Sebenarnya, jika hanya sepeda yang dibawa, atau ada teman perjalanan yang bisa bantu bawakan barang lain, menggunakan Subway jauh lebih efisien. Sebagai perbandingan, tarif Subway dari tempat saya ke Stasiun Kyoto hanya 260 Yen. Sedangkan dengan taksi, tarifnya sampai 2.100 Yen. Keuntungannya, taksi mengambil saya di depan apato, jadi tidak perlu berjalan ke stasiun Subway yang cukup jauh.

Tiba di stasiun, saya naik kereta tanpa kesulitan. Hanya berjalan menuju peron saja yang harus terseok-seok: membawa tas ransel, 1 bagasi pakaian berukuran besar (kopornya beroda), membawa 1 box sedang berisi buku-buku (saya taruh di atas kopor), dan sepeda dalam tas yang diselempangkan di punggung.

Begitu kereta jalan, rasanya lega. Tahap pertama membawa kereta teratasi.

Tiba di bandara, kembali saya harus terseok-seok, tampak sangat rempong dengan barang sebegitu banyak. Tetapi begitu ketemu trolley, masalah selesai. Semua barang itu muat 1 trolley dan saya bisa ke lantai-lantai atas (tempat check-in internasional di Bandara Kansai) tanpa kesulitan. Lift memang didesain untuk penggunan berbarang banyak.

Sebelum ke tempat wrapping, saya langsung ke counter check-in dulu. Saya pikir, nantilah jika petugas check-in meminta di-wrapping baru saya lakukan.

Di counter check-in Garuda, petugas nampaknya familiar dengan barang bawaan saya. Si mbak Jepang yang cantik hanya memastikan: “is this bicycle, Sir?”. Setelah itu, ia memproses bagasi tanpa masalah.

Begitu semua barang masuk bagasi, lega rasanya.

Sore harinya, setelah tujuh jam penerbangan non stop ke Denpasar, sepeda itu telah ada di Denpasar. Beberapa saat lalu, sepeda itu juga baru saja masuk ke bagasi untuk ke Makassar.

Dan semuanya gratis!

Rekomendasi untuk Garuda

Jika boleh tambah saran, Garuda Indonesia sebaiknya menambahkan informasi di website-nya tentang ketentuan bagasi. Untuk sepeda, bisa dimasukkan ke dalam tas sepeda (Rinko Bukuru kalau di Jepang). Ini akan sangat membantu persiapan penumpang yang hendak bawa sepeda, terutama mengurangi kebingungan sebelum keberangkatan.(*)

Dukungan Vanuatu terhadap Papua Merdeka

Hubungan Indonesia dan Vanuatu sedang mengalami eskalasi, berkaitan tindakan negara Pasifik Selatan ini yang memfasilitasi pimpinan gerakan separatisme Papua, Benny Wenda, untuk tampil di PBB.

Berikut wawancara saya dengan Media Indonesia Online.

———————–

https://www.medcom.id/internasional/asia/ZkezyVOK-indonesia-tidak-akan-diam-hadapi-manuver-vanuatu

Indonesia Tidak Akan Diam Hadapi Manuver Vanuatu

Jakarta: Delegasi Vanuatu telah diterima komisioner di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) di Jenewa, Swiss, Jumat 25 Januari lalu. Delegasi itu ternyata ikut membawa pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Wenda menyerahkan petisi yang disebut-sebut ada 1,8 juta warga Papua menginginkan referendum kemerdekaan dari Indonesia.

Demi mencermati tujuan apa di balik manuver delegasi Vanuatu yang menyisipkan agenda ULMWP dalam pertemuan dengan OHCHR itu, Medcom.id menghubungi Ishaq Rahman, dosen Universitas Hasanuddin, untuk memberi tanggapan mengenai kisaran situasi tersebut.

Berikut, komentar dosen jurusan Hubungan Internasional yang fokus pada isu Pasifik Barat Daya seperti disampaikan secara tertulis melalui aplikasi pesan elektronik, Kamis 31 Januari 2019

Apa tujuan di balik manuver Vanuatu yang menyisipkan agenda ULMWP dalam pertemuan dengan OHCHR?

Kalau kita lihat rentetan peristiwa selama ini, manuver Vanuatu terkait isu Papua Merdeka selalu berkaitan dengan isu politik domestik Vanuatu. Para pemimpin politik di Vanuatu selalu menjadikan tema Papua Merdeka dengan membangunkan sentimen Melanesia dan Polinesia. Dampaknya signifikan, di mana politisi yang mendukung isu Papua Merdeka selalu unggul dalam politik. Hal ini merupakan isyarat bahwa rakyat Vanuatu menerima isu Papua Merdeka ini.

Bagaimana hubungan Vanuatu dengan ULMWP sejauh yang Anda cermati?

Saya kira kita tidak bisa menggeneralisir sebagai hubungan Vanuatu, tetapi hubungan antara ruling elite di Vanuatu dengan ULMWP. Kita ketahui, ULMWP ini adalah perkembangan terbaru dalam isu Papua Merdeka, yang mengumpulkan dan menyatukan organisasi dan gerakan Papua Merdeka lainnya.

Deklarasi ULMWP pada tahun 2014 memang di Vanuatu, dan sekarang organisasi ini berbasis di sana. Jadi jelas sekali ada hubungan yang erat antara Vanuatu, khususnya elite-elite politiknya, dengan ULMWP.

Bagaimana sebenarnya kaitan Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan ULMWP karena negara seperti Solomon Islands dan Papua Nugini juga tampak mendukung ULMWP?

Inilah yang selama ini menjadi dualisme. Ada standar ganda yang dijalankan oleh negara-negara Pasifik Selatan dan Pasifik Barat Daya ini ketika berbicara tentang isu Papua. Karena selain MSG, juga ada beberapa organisasi lain di kawasan itu, seperti Pacifis Islands Forum, atau Komisi Kerja Sama Pembangunan dan Investasi Pasifik. Ketika berhadapan dengan Indonesia, negara-negara ini selalu mengatakan dukungan mereka terhadap kesatuan Indonesia, komitmen tidak mencampuri urusan domestik Indonesia.

Namun di sisi lain, beberapa negara di kawasan ini terus-menerus memberi dukungan ke Papua. Bukan hanya Vanuatu dan Solomon Island, bahkan Tuvalu, dan Fiji juga selalu menggunakan standar ganda ini.

Apakah seruan ULMWP kepada OHCHR untuk referendum ulang Papua Barat seperti dalam agenda Komite Dekolonisasi pada tahun 1969 layak dihormati dengan mengadakan vote yang diawasi secara internasional?

Saya kira hal ini harus ditangani super hati-hati. Kita ada pengalaman buruk ketika kehilangan Timor Leste karena kesalahan perhitungan. Dalam pandangan saya, menerima tuntutan untuk pemungutan suara berarti kita mengakui bahwa kita menganeksasi Papua. Itu tidak boleh terjadi.

Indonesia harus tetap berlandas pada prinsip Referendum 1963 sebagai hasil keputusan legal, bahwa Papua wilayah Indonesia merupakan final. Solusi apapun boleh diambil, kecuali menerima pemungutan suara.

Di mana posisi Indonesia yang sepatutnya menurut diplomasi internasional dalam menyikapi manuver ini?

Ada dua hal yang perlu dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia harus terus meyakinkan masyarakat internasional bahwa masalah Papua adalah masalah domestik. Ini yang telah dilakukan selama ini, dan ini perlu terus dipertahankan.

Kedua, Indonesia harus mulai berpikir untuk mengambil langkah yang lebih progresif dalam hubungannya dengan negara-negara Pasifik Selatan. Saya sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal Desember lalu, bahwa Indonesia tidak akan diam jika Vanuatu terus begitu. Itu pernyataan yang harus sering disuarakan Indonesia.(*)