Archives January 2019

Faktor Ngabalin Terhadap Elektabilitas Jokowi – Ma’ruf Amin

Sejak 1 Mei 2018, Ali Mochtar Ngabalin diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Deputi IV KSP adalah Eko Sulistyo, yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

Tugas Ngabalin adalah membantu fungsi komunikasi politik pemerintahan di bawah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

(Tugas Ali Mochtar Ngabalin, Moeldoko: Bukan Juru Bicara Presiden – nasional Tempo.co https://nasional.tempo.co/read/1091853/tugas-ali-mochtar-ngabalin-moeldoko-bukan-juru-bicara-presiden)

Ngabalin seringkali menjadi nara sumber mewakili pemerintah. Mungkin karena dia masuk ke gerbong Pemerintahan Jokowi pada masa-masa menjelang Pilpres, maka aroma politik lebih kental.

Mau tidak mau, ketika tim kampanye Prabowo menyerang “hasil kerja pemerintahan Jokowi”, Ngabalin harus tampil menjadi “pembela”. Ia sebenarnya membela pemerintah, sesuai tugasnya. Namun sering terjebak menjadi pembela Jokowi yang juga sedang menjadi calon presiden.

Di sosial media, posisi Ngabalin tersebut dilihat dalam dua sisi.

Ada yang melihatnya positif, memberi dampak bagus bagi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia memiliki kemampuan berbicara yang menarik seperti penjual obat. Juga ia piawai dalam hal ngotot.

Di tambah lagi, dia memiliki basis politik (partai Golkar) dan basis sosial sebagai Ketua Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia, meskipun ada yang anggap hal itu bohong (Klaim Jabat Ketum Bakomubin, Ali Ngabalin Dipolisikan http://cnn.id/351126).

Di sisi lain, sebagian publik menilai kehadiran Ngabalin memberi dampak negatif bagi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin. Dari aspek tugas pokok, Ngabalin sering dianggap melampaui kewenangan. Alih-alih mendatangkan simpati, justru hal ini menimbulkan antipati publik.

Misalnya, ketika Ngabalin dengan lantang berbicara diberbagai kesempatan bahwa “tagar #2019gantipresiden adalah gerakan makar”. Atau saat Ngabalin berbicara dengan pilihan bahasa kurang etis kepada wakil ketua DPR, menggunakan sapaan “kau”. Nampaknya, Ngabalin sering lupa kalau dirinya adalah wakil pemerintah.

Dalam masa-masa kritis menjelang 17 April yang tinggal beberapa hari, seharusnya faktor Ngabalin menjadi perhatian Jokowi. Apakah kehadirannya membantu menaikkan atau justru menurunkan elektabilitas?

Sayangnya belum ada survei khusus tentang hal ini.

Namun demikian, dari jajak pendapat singkat melalui akun media sosial saya, kelihatannya publik menganggap faktor Ngabalin justru memberi sentimen negatif terhadap dampak elektoral Jokowi.

Apalagi, pada Pemilu 2014 lalu Ngabalin adalah pendukung Prabowo. Jejak digital pernyataan-pernyataan Ngabalin pada masa itu kini dimunculkan kembali. Bagi masyarakat awam (yang kurang paham politik) sikap seperti Ngabalin dianggap buruk, tidak punya konsistensi, bahkan bisa dianggap munafik.

Mumpung hasil survei Jokowi masih cukup tinggi (meskipun terus tergerus), maka sebaiknya sisa waktu menjelang pencoblosan dioptimalkan. Termasuk pula dengan opsi mengganti Ngabalin, atau menyuruhnya untuk hilang sebentar dari sorotan kamera dan wartawan.(*)

Oil for Food Program dan Korupsi Terbesar di PBB

Dalam proses penelusuran data dan informasi untuk keperluan riset yang sedang saya lakukan (tentang kerjasama internasional untuk pemberantasan korupsi), tetiba muncul hal ini…
—-
Setelah menganeksasi Kuwait, Irak dijatuhi embargo ekonomi oleh PBB pada tahun 1990. Tidak sampai 5 tahun, rakyat Irak dibawah rejim Saddam Husein alami masalah kelangkaan pangan dan obat-obatan. Negara ini memiliki minyak berlimpah, tetapi tidak ada yang boleh membelinya karena embargo. Akibatnya, Iraq tidak punya uang untuk memperoleh makanan dan obat-obatan.

PBB meluncurkan program yang disebut Oil for Food. Idenya adalah membantu rakyat Iraq yang kelaparan. PBB mengijinkan Iraq untuk menjual minyaknya, namun hasil penjualan itu hanya boleh digunakan membeli makanan dan obat-obatan saja.

Mekanismenya, Saddam menunjuk pihak yang akan membeli minyak Irak dengan sistem voucher. Kemudian Saddam menunjuk pihak yang menjadi pemasok bahan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Irak, yang dibayar dengan duit hasil penjualan minyak.

Maka, berbagai entitas (mulai negara, perusahaan, hingga individu) berlomba-lomba mengambil bagian dalam program ini. Berhubung Saddam adalah penentu, maka entitas ini berusaha merebut hati Saddam.

Dalam kaitannya dengan penyedia makanan dan obat-obatan, Saddam juga menentukan pihak mana saja yang jadi pemasok. Lagi-lagi, berlomba-lombalah berbagai entitas merebut hati Saddam, agar bisa menjadi pemasok. Mereka bisa menjual barang dengan harga yang ditentukan sendiri (toh uangnya ada dari hasil penjualan minyak jurltaan barrel).

Penyelidikan kemudian hari menyebutkan, sebanyak hampir 3.000 entitas (perusahaan, negara, dan individu) yang terlibat program ini, sekitar 2.000 diantaranya menyuap dan memberi gratifikasi kepada Saddam Husain.

Selama periode 1995 hingga 2003, Saddam Husain menerima sekitar US$ 10,1 milyar dalam bentuk kick-back, suap langsung, maupun penyelundupan yang semuanya adalah bagian dari Oil for Food Program.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Paul Volcker (mantan Kepala Bank Sentral AS) menyampaikan laporan mencengangkan terkait nilai korupsi, perusahaan yang terlibat, jenis perusahaan, hingga individu-individu yang tersangkut. Media-media besar dunia menyebut kasus ini sebagai “The Biggest Corruption Scandal in History”.

Sayangnya, daftar 2.000 pihak yang terlibat tersebut belum diungkap sepenuhnya. Akan tetapi, pada tahun 2004, Surat Kabar Irak Al-Mada menerbitkan laporan yang memuat nama-nama 270 entitas penerima voucher minyak dari Saddam Hussain. Daftar yang mengguncangkan. Para penerima ini berasal dari 50 negara: 16 negara Arab, 17 Eropa, 9 Asia, sisanya dari Afrika dan Amerika Latin.

Selain perusahaan, daftar itu juga mencantumkan nama kepala negara, partai politik, yayasan amal, hingga individu-individu.

Mantan wakil menteri Perminyakan Iraq, Abd Al-Saheb Salman Qutb mengatakan bahwa daftar itu bersumber dari Organisasi Pemasaran Minyak Irak, merupakan data yang sebenarnya dikumpulkan untuk Interpol. Entah kenapa data itu bocor ke media.

Sebagian besar nama-nama yang tercantum dalam daftar 270 itu memilih diam. Hal ini menimbulkan spekulasi kebenaran daftar tersebut. Biasanya, jika berita tidak benar, orang-orang yang diberitakan akan membantah. Diamnya nama-nama di daftar itu seakan membenarkan.

Di berbagai negara, penyelidikan dan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berlangsung. Di Prancis, misalnya, Total Oil Company dan belasan pejabat pemerintah dinyatakan bersalah pada 2013. Di Jerman, AG Siemens juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Sayangnya, PBB (terutama Sekjen Koffi Annan) yang meluncurkan Oil for Food Program tidak menunjukkan tanggung jawab berarti. Nama-nama yang terlibat korupsi tidak semua menanggung konsekuensi hukum yang semestinya.

Dalam daftar Al Mada yang berisi 270 penerima voucher, terdapat 2 penerima di Indonesia. Tetapi kedua penerima itu sebenarnya 1 orang. Dia adalah the daughter of President Soekarno, Megawati.(*)

Screen shoot ini hanyalah satu dari ribuan entry di internet yang menyebutkan daftar 270 penerima voucher minyak versi Al Mada. Laporan-laporan lain mengkonfirmasi informasi ini.

Tetapi hingga kini, otoritas hukum di Indonesia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyentuh kasus Oil for Food Program.

Cara Pikir Era Westphalia

Dulu, terutama pada tahun 1648 ketika perjanjian Westphalia mula-mula disepakati, negara-negara di dunia euforia dengan kedaulatan nasional. Sehingga, kalimat-kalimat seperti: “ini urusan domestik, Anda jangan ikut campur”, atau “ini masalah dalam negeri, kami tidak peduli komentar asing” adalah ungkapan yang lazim diucapkan diplomat dan kepala negara.

Tetapi itu dulu, masa ketika jarak dari Tokyo ke Paris masih butuh waktu tempuh 2 sampai 3 bulan.

Seiring waktu, kemajuan peradaban, perubahan isu bersama manusia juga terjadi. Tokyo ke Paris kini hanya butuh 11 jam penerbangan langsung. Dengan interaksi virtual, bahkan tidak lagi butuh waktu.

Banyak persoalan yang tidak bisa lagi dengan sombong dianggap sebagai “urusan domestik”. Isu lingkungan hidup misalnya. Kebakaran hutan di Sumatera itu asapnya bisa kemana-mana hingga Thailand.

Begitu juga isu kemanusiaan. Ketika bencana alam melanda Lombok dan Palu beberapa waktu lalu, bantuan internasional cepat sekali mengalir.

Semakin banyak isu yang dulu pada tahun 1600-an dianggap isu domestik, sekarang telah menjadi isu bersama umat manusia. Tidak ada lagi batas negara yang rigid, manusia dibelahan bumi mana saja peduli dengan isu ini: kejahatan terorganisir, terorisme, kelaparan dan kemiskinan, dan lain-lain.

Dalam beberapa hari ini, sering terdengar kalimat-kalimat: “kita tidak peduli dengan kata asing, ini urusan domestik”. Diucapkan oleh banyak pihak. Ada pejabat, ada pengamat, dan ada penggembira.

Begitulah. Kalender Gregorian sudah 2019. Tapi cari berpikir kita masih 1600-an. Kita alami krisis berpikir, sebab akal sehat kita ketinggalan di abad ke-17.

@pandi_ID yang kekurangan empati sosial

Rasanya tidak perlu lagi diinisialkan. Toh publik sudah sama ketahui, bahwa Vanessa Angel terciduk di Surabaya, sedang terlibat prostitusi online. Bayaran Rp. 80 juta inilah yang membuat prihatin.

Tidak sampai seminggu, Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) membuat iklan di akun instagram-nya: “80 Juta dapat apa?”

Tentu saja, iklan dengan konten isu publik yang sedang trending bisa menjadi eye-catching. Masyarakat membacanya dengan rasa ketertarikan yang meningkat. Kasus prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel menyebabkan frasa “80 juta” menjadi kata kunci.

Menurut saya, pemilihan narasi dengan konotasi negatif adalah hal yang kurang bijak, kalau tidak mau kita sebut sebagai kehilangan empati. Kita seharusnya paham bahwa konteks kasus yang melibatkan Vanessa Angel bukanlah hal yang layak untuk dipelihara dalam memori publik. Sebab, itu bisa menyebabkan publik menerima realitas prostitusi online sebagai realitas yang biasa saja.

Sepengetahuan saya, PANDI memiliki elemen publik dalam dirinya. Sebagai badan yang memiliki kewenangan berdasarkan mandat pemerintah (melalui Keputusan Menkominfo), badan seharusnya tidak ikut-ikutan terjerembab dalam wilayah yang nir empati.(*)