Archives October 2018

Menanti Penyelesaian “Khashoggi’s Gate”

Terbunuhnya Jamal Khashoggi adalah skandal yang rumit, meskipun kasus ini relatif tidak sulit. Rumit, karena diduga ada banyak pihak dengan otoritas tinggi di dalam Arab Saudi yang diduga terlibat, atau setidaknya diharapkan bertanggung jawab.

Setelah 26 hari menghilang dan meninggalkan spekulasi, baik otoritas Turki maupun pihak Arab Saudi mulai sepakat pada satu titik: “Jamal Khashoggi telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan”. Persoalannya adalah seberapa jauh kaitan rencana tersebut dengan pihak berwenang, dan seperti apa solusi yang akan diajukan?

Pada masa-masa awal ketika Khashoggi dinyatakan hilang, para analis memulai dengan sikap skeptis. Meskipun ada indikasi kuat bahwa Khashoggi terbunuh, namun banyak pihak memperkirakan kasusnya akan mengalami peti es untuk waktu lama, hingga terabaikan begitu saja tanpa jalan keluar.

Nampaknya, premis ini perlu direvisi. Di satu sisi, upaya menghilangkan Khashoggi patut diduga memang direncanakan. Namun di sisi lain, ada dugaan kuat bahwa pelaku dan perencana adalah kelompok yang tidak cukup profesional dalam dunia “black ops” dan klandestin. Dalam operasi intelijen profesional, menghilangkan seseorang bisa dilakukan dengan niat untuk “benar-benar menghilangkan”, tapi bisa juga dilancarkan dengan niat “menghilangkan untuk ketahuan”.

Nampaknya, upaya penghilangan Khashoggi dilakukan dengan skenario kedua, dia dihilangkan dengan maksud untuk ketahuan. Siapapun yang berada dibalik rencana ini nampaknya tidak benar-benar hendak membungkam Khashoggi, tetapi mengharapkan efek drama dari hilangnya Khashoggi. Dari titik inilah kita bisa berangkat untuk menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Ancaman Khashoggi

Semasa hidupnya, Khashoggi memang dikenal sebagai jurnalis kritis. Dalam setahun terakhir, sikap kritisnya mengarah ke lingkungan monarki Saudi. Label sebagai jurnalis adalah pilihan tepat untuk mengharapkan atensi dunia, mengingat gerakan keterbukaan yang dewasa ini makin dominan.

Khashoggi menulis beberapa artikel yang mengkritik sistem monarki Saudi yang memberangus kebebasan dan membatasi hak-hak sipil. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Washington Post pada 17 Oktober 2018 (15 hari setelah ia dinyatakan hilang), Khashoggi mengemukakan bagaimana rejim Saudi yang akan diwariskan kepada Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman didesain untuk melanggengkan otoritarianisme.

Arab Saudi, dalam perspektif Khashoggi, adalah rejim yang tidak memberi ruang bagi kebebasan berekspresi. Dirinya mengacu pada laporan “Freedom in The World 2018” yang dirilis setiap tahun oleh Freedom House.

Dalam laporan edisi 2018 ini, tampak jelas tidak ada perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada 1 negara Timur Tengah yang berada pada status “free”, yaitu Tunisia. Negara ini bertransisi menuju demokrasi seiring gerakan Arab Spring pada Januari 2011.

Di barisan berikutnya, hanya ada 4 negara Timur Tengah yang dikategorikan “partly free”, yaitu: Maroko, Yordania, Lebanon, dan Kuwait. Selebihnya, negara-negara Timur Tengah dianggap “not free”, termasuk Arab Saudi.

Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, nampak gamang dengan situasi di Arab Saudi. Pilihan untuk demokratisasi di negara ini sangat terbatas. Dengan skor indek kebebasan yang hanya berada pada angka 7 (dari maksimum 100 untuk status paling bebas), maka upaya mendorong keterbukaan, memastikan jaminan hak-hak sipil dalam bersuara, dan mendorong kebebasan sipil akan menghadapi tentangan berat.  Dibutuhkan political will dilevel rejim, dan hal ini akan sulit diperoleh tanpa perubahan rejim.

Sementara itu, strategi “regime change” yang menjadi idola gerakan demokratisasi di seluruh dunia tidak bisa dilakukan di Arab Saudi tanpa efek guncangan yang penuh ancaman ketidakpastian. Amerika Serikat dan negara-negara Barat akan menjadikan strategi ini sebagai pilihan terakhir.

Efek bagi Demokratisasi

“The Khasoggi’s Show” adalah pilihan tepat untuk menempatkan diskursus transisi demokrasi di atas meja. Tentu saja, model transisi yang bisa ditawarkan adalah pola lunak yang berorientasi pada transformasi, dimana aktor dan elit tetap menjadi pelaku utama, namun dengan sistem baru yang lebih terbuka.

Faktor Amerika Serikat dan hubungan Riyadh – Washington selalu menjadi koin penting dalam setiap wacana transformasi. Begitu totalnya kontrol Arab Saudi terhadap minyak, menyebabkan Amerika tidak pernah dapat berbuat banyak dalam isu demokrasi.

Sejak memulai aliansi pada 1943, baik AS maupun Arab Saudi tidak pernah bisa sepakat dalam tema-tema tradisional, yaitu: isu Israel, minyak, dan Iran. Kedekatan dan kerenggangan hubungan kedua negara selalu disebabkan oleh ketiga variabel tersebut.

Bagi Arab Saudi, kehadiran sosok seperti Khashoggi dan kritiknya terhadap kebebasan dan demokrasi seharusnya bukan hal baru.  Bahkan, berbagai telaah akademik yang secara terbuka mengkritik rejim-rejim monarki di Timur Tengah terus diproduksi (lihat misalnya Joseph Kostiner, 2010). Namun, harapan bagi demokratisasi tidak kunjung datang.

Paska serangan teroris di New York pada 11 September 2001 (9/11), Amerika sempat melancarkan upaya promosi demokrasi melalui serangkaian kebijakan luar negeri.  Akan tetapi, seperti dapat diduga sebelumnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil apapun.  Sebagaimana dilansir pada Freedom in The World 2018, alih-alih negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang bertransisi, justru trend global sendiri sedang suram.  Tidaklah keliru, Freedom House memberi judul “Democracy in Crisis” untuk laporan terbarunya.

Skeptisme terhadap upaya mencapai keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah bahkan dinyatakan terbuka oleh Asli Aydintasbas di Washington Post pada November 2017 dengan kalimat yang sedih: “In the middle east, the dream of democracy is dead”.

Martir dan Momentum

Terbunuhnya Khashoggi dapat menjadi momentum bagi upaya global untuk membuka keran-keran keterbukaan dan kebebasan di Timur Tengah.  Tidak semua, tentu saja.  Bagaimanapun, rejim-rejim berkuasa yang menikmati begitu dalamnya kemewahan dari sistem monarki yang membelenggu masyarakat sipil, tidak akan rela melepas berbagai privelese.  Akan tetapi, peristiwa ini dapat menjadi momentum global yang mempersatukan aktor-aktor utama dunia untuk terus menekan Arab Saudi.

Tentu saja skema munculnya martir yang menjadi momentum terlalu klasik.  Bahkan di negara yang melalui transisi damai sekalipun, kehadiran martir dapat mempercepat proses.  Di Indonesia pada 1998, terbunuhnya tiga mahasiswa Universitas Trisakti terbukti mampu membakar emosi massa yang berakhir dengan perubahan rejim.  Begitu pula ketika Tunisia melalui transisi pada Januari 2011, perlu diawali dengan terbunuhnya Bouazizi pada Desember 2010.

Akan tetapi, martir dan momentum biasanya hadir setelah ada gelagat sosial politik (dan ekonomi) yang dapat menjadi lahan subur menggerakkan reformasi atau bahkan revolusi.  Hal itu yang belum tampak di negara-negara monarki absolut di Timur Tengah. Dan, Khashoggi’s Gate masih akan menyisakan pertanyaan besar: untuk apa ia dihilangkan?(*)

Melawan Guilty by Association

Banyak anggota DPRD Propinsi Sulsel sedang terkena wabah “Guilty by Asociation”. Istilah ini bermakna: ikut-ikutan disalahkan karena kesalahan lembaga atau sebagian anggota lain. Di DPRD itu banyak sekali orang baik. Tapi karena ada kesalahan institusional, maka orang-orang baik ini ikut-ikutan dianggap salah juga. Atau karena ada seorang atau beberapa orang yang berpandangan ngawur, semua kena imbas dianggap ngawur juga.

Dalam sosiologi ini mirip-mirip dengan “stereotyping”. Bedanya, “guilty by association” itu konotasinya selalu negatif, dan insidental. Sementara “stereotyping” bisa positif bisa juga negatif, dan cenderung permanen.

Tidak semua anggota DPRD ribut soal rumah jabatan. Tapi karena ada yang bersuara soal itu, lalu semuanya kena imbas. Dituduh tidak peka dengan kondisi rakyat-lah, mementingkan diri sendiri-lah, bahkan ada tudingan legislatif bersekongkol dengan eksekutif. Mereka yang baik-baik itulah yang disebut “guilty by association” (ikut-ikutan disalahkan).

Doorsje dan Spears, dalam Journal of Personality (1998) mengatakan bahwa “guilty by association” adalah fenomena kesalahan kolektif yang disebabkan oleh memory publik atau memory kelompok lain berdasarkan imajinasi masa lalu. Mungkin benar, pada masa lalu di awal-awal reformasi parlemen dipenuhi oleh politisi predator dan parasit. Memori itu terus melekat pada waktu lama. Sehingga, meskipun makin banyak politisi baik di parlemen (seiring dengan realitas pemilih yang makin cerdas dan kritis), memori buruk itu masih melekat. Ketika ada satu dua orang yang masih tampil buruk, maka “guilty by association” terjadi: semua kena imbas.

Hashemizadeh (2012) dalam risetnya menemukan bahwa “guilty by association” terjadi karena masyarakat sedang dihinggap frustrasi sosial, dan cenderung takut akan kemajuan. Saya pikir, ini adalah tipe masyarakat “nyinyir” yang selalu mencari sisi buruk pihak atau kelompok lain.

Cara pandang masyarakat yang masih terbelenggu imajinasi masa lalu inilah yang perlu dibebaskan. Apakah ini berarti kita permisif dan membiarkan saja? Sama sekali tidak. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk adil dan jujur, setidaknya sejak dalam pikiran, kata Pramoedya. Katakanlah yang buruk itu buruk, tapi jangan melupakan juga untuk mengatakan yang baik itu baik…